Ketua Aliansi Jurnalis Sumekar (AJS), Faldy Aditya, mengapresiasi langkah Polresta Sumenep dalam membangun komunikasi dan keterbukaan dengan insan pers. Penilaian itu disampaikannya saat membuka acara safari silaturrahmi Bersama Kapolresta Sumenep, Kombes Pol. Ariek Indra Sentanu, SH. S.I.K.,MH bersama jajaran Polresta Sumenep di Kantor AJS.

Menurutnya, pola komunikasi yang mulai dibangun kepolisian menunjukkan adanya perubahan ke arah yang lebih baik.

Ketua AJS, Faldy Aditya menyampaikan apresiasi tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap upaya Polresta Sumenep meningkatkan kedekatan dengan masyarakat. Ia menilai komunikasi yang terbuka antara kepolisian dan media penting untuk menciptakan suasana yang aman dan kondusif di Kabupaten Sumenep.

“Sudah ada sedikit perubahan, perubahan ke arah lebih baik. Mudah-mudahan ke depannya bisa semakin baik,” ujar Faldy Aditya. Rabu (12/08/2006)

Ia juga menilai keterbukaan komunikasi antara kepolisian dan media mulai terlihat dalam beberapa waktu terakhir. Menurutnya, hubungan yang baik tersebut perlu terus dipelihara agar informasi mengenai pelayanan dan kinerja kepolisian dapat tersampaikan kepada masyarakat secara proporsional.

Sementara itu, Kapolresta Sumenep, Ariek Indra Sentanu, SH., S.I.K.,MH menyampaikan bahwa dirinya terus berupaya membangun hubungan baik dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk insan media. Ia menganggap setiap pihak yang telah ditemui dan diajak bersilaturahmi sebagai bagian dari keluarga dalam membangun Kabupaten Sumenep.

“Yang jelas, teman-teman yang sudah saya datangi itu menjadi saudara saya. Ketika saya sudah bersilaturahmi, berarti otomatis saat itu pula juga sudah menjadi saudara kami,” kata Kapolresta Ariek.

Kapolresta mengakui masih terdapat berbagai kekurangan dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Karena itu, ia berharap media tidak hanya menyampaikan capaian positif Polresta Sumenep kepada masyarakat, tetapi juga memberikan kritik dan masukan ketika menemukan hal-hal yang perlu diperbaiki.

“Sehebat apa pun pimpinannya, sehebat apa pun organisasinya, kalau tidak didukung oleh teman-teman media, semua akan menjadi hampa,” ungkapnya.

Ariek meminta media turut menjadi jembatan komunikasi antara kepolisian dan masyarakat. Informasi yang baik, menurutnya, diharapkan dapat disampaikan kepada publik, sementara kekurangan di lapangan dapat dikomunikasikan agar menjadi bahan evaluasi bagi kepolisian.

Ia menambahkan, sinergi antara kepolisian dan media sangat penting dalam menjaga keamanan serta kondusivitas daerah. Dengan pemberitaan yang informatif, berimbang, dan menyejukkan, masyarakat diharapkan mendapatkan informasi yang benar sekaligus tetap merasa aman dan nyaman.

Polresta Sumenep berharap hubungan antara kepolisian, media, dan masyarakat semakin kuat. Sinergi tersebut dinilai menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kepercayaan publik sekaligus mendukung terciptanya situasi Kabupaten Sumenep yang aman, tertib, dan kondusif.

Artikel Perkuat Sinergitas dengan Insan Pers, Kapolresta Sumenep Sambangi AJS pertama kali tampil pada Relasi Publik Jatim.

Diketahui, Anggota Polsek Kangean berhasil mengamankan satu unit pick up bermuatan BBM jenis solar beserta sejumlah pelaku yang berada di dalam tempat kejadian.

Berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, perahu yang digunakan untuk mengangkut BBM tersebut diketahui milik warga Desa Mamburit, Kecamatan Kangean inisial M

Namun penangkapan tersebut terlihat aneh, Karena Polsek kangean hanya mengamankan pick up jenis L 300, sedang Drum yang berisi BBM jenis solar tersebut hingga kini belum jelas entah dimana..?

Mengenai hal itu, Awak media ini berusaha mengonfirmasi langsung ke pihak Kepolisian Sektor (Polsek) setempat terkait rincian barang bukti yang disita. Sayangnya, ketika ditanya mengenai berapa jumlah drum atau berapa liter BBM jenis solar yang berhasil diamankan dalam operasi tersebut, pihak kepolisian belum bersedia memberikan keterangan resmi.

Kejadian ini memicu sorotan publik. Apalagi, Maraknya peredaran BBM bersubsidi yang diduga dialihkan dari jalur resmi di wilayah perairan dan pesisir Sumenep, khususnya kawasan pulau Kangean yang dikenal sebagai jalur lalu lintas laut yang cukup strategis bagi mafia BBM.

Hingga saat ini, barang bukti hanya diamankan berupa pickup merk L 300 warna hitam di mapolsek Kangean.
Sementara para pelaku yang dibawa ke kantor Polsek kangean untuk menjalani serangkaian pemeriksaan mendalam guna mengungkap jaringan di balik pengangkutan tersebut masih juga belum jelas.

Kini, Masyarakat berharap Polsek Kangean serius menindaklanjuti kasus ini agar penyalahgunaan BBM subsidi benar-benar diberantas di wilayah kepulauan kangean.

Sementara, Kapolsek Kangean, Datun Subgyo saat dikonfirmasi via whatsapp oleh awak media masih bisu.(@Noung daeng ).

Artikel Dikonfirmasi Penangkapan BBM Subsidi Jenis Solar, Kapolsek Kangean Bisu pertama kali tampil pada Relasi Publik Jatim.

Menanggapi tudingan tersebut, Johari menegaskan bahwa setiap informasi yang ia publikasikan bukanlah hasil fantasi atau asumsi belaka. Semua berita yang muncul didasarkan pada temuan riil di lapangan, keluhan masyarakat, serta bukti rekaman yang sudah terverifikasi.

“Saya bekerja sebagai kontrol sosial. Sebelum berita terbit, verifikasi data adalah prosedur yang wajib di lakukan. Jika H. Ardi menyebut saya tidak melakukan konfirmasi, itu narasi ngawur dan membodohi publik Bagaimana saya mau konfirmasi kalau nomor saya saja diblokir oleh beliau?” tegas Johari.

Sikap memblokir nomor telepon ini, menurut Johari, justru menjadi tanda tanya besar. Jika memang H. Ardi merasa benar dan tidak ada yang disembunyikan, mengapa harus menutup pintu komunikasi? Bukankah saling mengingatkan adalah bagian dari ajaran yang harus dihormati?

Terkait tuduhan pemerasan yang dilemparkan H. Ardi secara berkali-kali, Johari menantang balik pihak APMS untuk segera melapor ke Aparat Penegak Hukum (APH) jika memang memiliki bukti yang meyakinkan.

“Kalau memang saya memeras, kenapa diam? Kenapa tidak lapor polisi? Melempar fitnah melalui media sosial dan berita tanpa bukti adalah tindakan pengecut. Jangan karena punyak duit lalu seenaknya menyebarkan tuduhan serius ini, berarti H. Ardi harus siap dengan konsekuensi hukum yang ada. Saya ingatkan tidak ada yang kebal hukum,”tambahnya

Mengenai sentimen “asal daerah” yang dipermasalahkan H. Ardi di mana dirinya disebut orang luar Sapeken hal tersebut dinilai sebagai argumen lemah. Sebagai aktivis dan jurnalis, batas wilayah bukanlah penghalang untuk menyuarakan kebenaran, apalagi menyangkut hajat hidup orang banyak seperti BBM bersubsidi.

“Masyarakat Sapeken berhak tahu kemana solar subsidi mereka mengalir. Saya memang tidak sehebat kalian dalam hal ‘menjilat’ demi memuaskan Bos. Saya mungkin dianggap lemah dan bisa diinjak, tapi kita lihat saja nanti. Kebenaran punya jalannya sendiri untuk terungkap,” tegas johari.

Upaya menggandeng aparat desa untuk membantah temuan oleh Johari seringkali menjadi jurus klasik dalam meredam isu sensitif di kepulauan.

Pertanyaan Masyarakat, apakah H. Ardi berani membuktikan tuduhannya di jalur hukum, ataukah ini hanya sekadar retorika untuk menutupi borok distribusi BBM di wilayah Sapeken, atau jangan jangan ada oknum aparat desa yang juga ada sangkut pautnya dengan persoalan ini.

” Meski kalian merasa orang hebat, Jangan merasa kebal hukum. Dalam persoalan ini, Baik APH yang menolak laporan saya pada waktu itu akan saya laporkan ke bid propam polda jatim.”Pungkasnya dengan nada geram.

(Mag)

Artikel Tudingan LSM Lapar H. Ardi, Pernyataan Panik, Upaya Pembunuhan Karakter Terhadap Johari pertama kali tampil pada Relasi Publik Jatim.

Pertemuan pada Sabtu,9 Mei 2026 bertempat di Pendopo Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep tersebut, di hadiri oleh camat Arjasa, Kapolsek Arjasa, Satdanramil 0827/18 Arjasa, Presiden dan Official ke empat klub, yaitu Geslim FC, Geslim Kangean, Putra Mandiri FC dan Nirmala fc. Setelah melalui perbincangan yang sedikit alot dan saling lempar argumentasi mengenai situasi yang terjadi akhirnya Official ke empat klub sepakat menjadi juara bersama.

Hal tersebut di picu karena dalam laga sepak bola yang di gelar pada hari kamis tanggal 7 Mei 2026 tidak mencapai titik klimaks. Dalam laga semifinal yang menemukan Geslim FC vs Nirmala fc terhenti karena ulah segelintir penonton yang masuk membuat kerusuhan di tengah lapangan, dan di duga penonton tersebut berasal dari salah satu pendukung klub yang berlaga.

Akibatkan dari kerusuhan tersebut, Sisa tim yang akan berlaga terpaksa menelan pil pahit karena Polsek Kangean tak lagi memberikan ijin untuk melanjutkan pertandingan atas perintah Kapolres Sumenep, karena berpotensi akan memicu kerusuhan berikutnya.

Dalam pertemuan itu, presiden Geslim FC sekaligus presiden Geslim Kangean Lora H.R.Ainul Yaqin (Lora Yaqin) menyampaikan, Siap menerima apapun juga keputusan oleh panitia dalam penentuan juara pada turnamen askab 2026. Menurutnya, Berpartisipasi dalam setiap turnamen khususnya sepak bola hanya untuk mempererat silaturrahmi antar teman, Membantu menghidupkan UMKM di Arjasa dan masyarakat pecinta bola dapat menikmati hihuran.

Dari tim Nirmala fc walaupun timnya sedang menjalani sangsi di dis dari turnamen berikutnya juga bersepakat, bahwa penentuan juara oleh panitia merupakan keputusan yang di harus terima. dari tim putra mandiri FC juga sepakat, walaupun menerima keputusan yang agak merugikan karena konsekuensi pelarangan, dan pihaknya akan tetap menggugat panitia hingga mendapat keadilan karena merasa timnya jadi korban.

” Sebenarnya hadiah tidak terlalu penting buat kami, yang penting permainan hingga tuntas baru kami puas,” ujar tim official putra mandiri.(Mag).

Artikel Final, Turnamen Askab 2026, Panitia Tetapkan Juara Bersama pertama kali tampil pada Relasi Publik Jatim.

Pelayanan tersebut berupa dengan memberikan sosialisasi hak hak keluarga WBP untuk pengurusan integrasi.

“Sosialisasi tersebut tentang integrasi yang meliputi Cuti Bersyarat (CB) pembebasan bersyarat (PB) dan asimilasi,” kata Kalapas kelas III Arjasa, Ristanto Rachmad Hidayat,

S.Kom. Kamis (07/05).

selain itu, pihaknya membuat inovasi kepada para pengunjung dengan sistem kunjungan online. dengan pengembangan melalui website.

“Para pengunjung dapat memberikan komentar, masukan bertanya dan yang lainnya melalui website, sehingga kami dapat mengkaji tentang layanan kami melalui website tersebut,”;ujarnya.

Layanan website itu tutur Kalapas kelas III Arjasa adalah, Lapas kelas III Arjasa dengan sistem online juga

Sedangkan layanan kepada WBP, pihaknya memberikan layanan yaitu, pembinaan, meliputi, laundry, peternakan, pertanian, fermentasi pakan ternak, hidroponik, kolam lele dan kerohanian.

“Ini dilakukan agar WBP dapat kemandirian dan keimanan yang tujuannya agar setelah kembali ke masyarakat tidak melakukan yang melanggar hukum lagi,” imbuhnya.

Selain itu, pihaknya juga berkolaborasi dengan pihak terkait seperti pihak pertanian dalam memberikan pendampingan mengenai perkebunan dan peternakan.

“Kami melakukan Mou dengan beberapa pihak terkait dengan hasil usaha para wbp, termasuk dengan interen sendiri yaitu Inkopasindo,” terangnya(Sigit)

Artikel Lapas Kelas III Arjasa Kangean,Tingkatkan Layanan Sepenuh  pertama kali tampil pada Relasi Publik Jatim.

Mestinya, Laporan warga yang hendak melapor adanya penimbunan BBM yang berpotensi merugikan masyarakat jangan sampai di tolak. Namun, Jika seorang aparat penegak hukum telah menolak laporan tersebut maka patut dipertanyakan..?

Menanggapi hal itu, Aktivis antar kepulauan, Johari, yang getol menyuarakan ketidak Adilan dan peduli terhadap permasalahan masyarakat mendapat aduan tentang pelayanan berat sebelah oleh pihak APMS terhadap masyarakat, ia berdiri membela hak rakyat kecil dan melaporkan dugaan tersebut pada Polsek Sapeken pada kamis,(7/5/2026.).

Dalih penolakan, karena temuan dari anggota aktivis lintas kepulauan tersebut di duga tidak memenuhi unsur sebagai proses pelaporan. hal itu terlihat lucu, aneh bin ajaib.

Bukannya bertindak tegas terhadap dugaan praktik oleh mafia BBM, akan tetapu terkesan melindungi. Padahal, Ia akan melaporkan penimbunan itu karena
semua bukti rekaman video amatir telah lengkap.

Anehnya lagi, Setelah bukti itu ditunjukkan kepada salah satu anggota Polsek Sapeken Ia justru mengeluarkan stetmen bahwa apa yang akan di adukan adalah tidak memenuhi unsur proses pelaporan. Sikap oknum aparat seperti itu tak patut dijadikan pelayan masyarakat dalam konteks penegakan hukum

Ironisnya, ia juga berdalih bahwa barang temuan yang berupa alat bukti yang berbentuk video amatir ponsel tentang adanya penimbunan di anulir sebagai barang bukti .

” adanya penimbunan, BBM yang masih dalam komplek APMS belum di kategorikan sebagai penimbunan karena masyarakat saat ini tidak mengalami Kelangkaan BBM. Adapun ada beberapa alat yang tidak berfungsi yang bersifat administratif itu ranahnya PT Pertamina.” Ujar anggota Polsek.

Jadi kalau mau laporan BBM yang sifatnya administrasi ke Pertamina saja,” ujar anggota Polsek sapaken mengarahkan.

Lebih parah lagi, sang anggota Polsek tersebut seolah olah membela pihak APMS dengan menyebut bahwa tumpukan BBM di lokasi tersebut bukan penimbunan karena masih berada di area satu lokasi. Pernyataan ini sontak memicu tanda tanya besar: Sejak kapan polisi berubah peran menjadi juru bicara pengusaha APMS?

Mendengar jawaban “ajaib” dari pihak Polsek, Johari tidak tinggal diam. Ia merasa harga diri hukum dan hak rakyat Sapeken sedang diinjak-injak. Ia mengaku heran ada institusi kepolisian yang berani menolak laporan masyarakat dengan dalih bukan ranah pidana, padahal jelas-jelas UU Migas mengatur sanksi pidana bagi penyalahgunaan BBM subsidi.

“Saya baru tahu ada polisi berani menolak laporan dengan alasan bukan pidana. Malah saya diarahkan melapor ke Polres Sumenep. Dimana-mana tidak boleh menolak laporan masyarakat, apalagi menyangkut hak rakyat!” tegas Johari dengan nada geram.

Ia juga membeberkan fakta mengerikan tentang kondisi di Sapeken yang seolah menjadi wilayah “tak bertuan”.

Tak main-main, Johari menyatakan akan menjadikan kasus penolakan laporan ini sebagai Laporan Informasi (LI) ke Paminal Polda Jawa Timur. Ia meminta Kapolri, Kapolda Jatim, hingga Kapolres Sumenep untuk segera turun tangan melakukan investigasi besar-besaran di Sapeken.

“Saya memohon kepada Bapak Petinggi Mabes Polri dan Kapolda Jatim untuk turun ke Sapeken. Biar tahu kalau Polsek di sini hanya sebuah pajangan yang menghiasi lorong kegelapan!” tutup Juhari dengan lantang.

Berita ini menjadi tamparan keras bagi Korps Bhayangkara. Jika laporan dugaan kejahatan yang merugikan rakyat kecil saja ditolak, lantas kepada siapa lagi masyarakat Sapeken harus mengadu?

(Mag)

Artikel Diduga Terima Upeti, Polsek Sapeken Tolak Laporan Dugaan Penimbunan BBM pertama kali tampil pada Relasi Publik Jatim.

Dalam waktu dekat, Komisi III DPRD Sumenep akan memanggil untuk meminta penjelasan resmi dari pihak Disperkimhub agar persoalan tidak semakin blunder.

Akhmadi Yasid, S.H.,M.H. Selaku anggota Komisi III DPRD Sumenep menyampaikan belasungkawa mendalam atas meninggalnya anggota Satgas Penerangan Jalan Umum ( PJU ) tersebut. Musibah kecelakaan ini siapapun tidak pernah menghendaki, Tapi semua ini tentunya pmenjadi duka bersama dan harus menjadi perhatian serius semua pihak.

Terlepas kejadian itu disebut terjadi di luar jam kerja, Namun faktanya yang bersangkutan sedang melakukan perbaikan lampu PJU milik dinas, Sehingga membuat persoalan ini tidak bisa dipandang sederhana. Karena itu, kami menilai perlu ada penjelasan terbuka dan evaluasi menyeluruh dari Disperkimhub terkait sistem kerja, baik dalam pengawasan, standar keselamatan kerja, hingga mekanisme penugasan di lapangan.

” Komisi III memang menjadi mitra kerja Disperkimhub, Namun dalam persoalan ini keselamatan petugas harus menjadi prioritas utama. Jangan sampai ada kesan bahwa pekerjaan teknis berisiko tinggi dilakukan tanpa pengawasan memadai, tanpa SOP yang jelas, atau tanpa perlindungan keselamatan kerja yang ketat,” Tegasnya.

Menurut Anggota Legistatif dari Fraksi PKB ini, Komisi III akan meminta penjelasan resmi dari pihak Disperkimhub agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali. Selain evaluasi internal, kami juga mendorong adanya perhatian terhadap hak-hak keluarga korban, karena bagaimanapun almarhum sedang menjalankan aktivitas yang berkaitan dengan tugas pelayanan publik.

” Momentum ini harus menjadi bahan introspeksi bersama bahwa pelayanan publik tidak boleh mengabaikan aspek keselamatan pekerja di lapangan,”Ujarnya.

Dalam pemberitaan sebelumnya, PLT Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan (Disperkimhub) Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, Zulkanain memberikan pernyataan yang dinilai menyesatkan dan terkesan tidak menghargai jasa anggota Satgas Penerangan Jalan Umum (PJU) yang meninggal akibat kecelakaan kerja di wilayah Pragaan, Pada Minggu, 26 April 2026.

Pernyataannya itu menuai kritik tajam dari Amir, Aktivis Peduli Lingkungan dan Hak Asasi Manusia Kabupaten Sumenep. Menurut Amir, PLT Kepala Disperkimhub Sumenep seperti tidak paham tentang hirarki kepemimpinan yang seharusnya seorang pemimpin bertanggungjawab atas persoalan bawahannya yang masih menjalankan pekerjaan kedinasan.

Apalagi, Almarhum Amar, merupakan anggota satgas penerangan jalan ( PJU ) Disperkimhub Kabupaten Sumenep, yang telah meninggal akibat kecelakaan kerja, dan kematiannya menyisakan duka mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan.

Namun, Kepala Disperkimhub Kabupaten Sumenep, Zulkarnain malah memberikan penjelasan yang tidak mencerminkan jiwa seorang pemimpin, dan terkesan tidak memanusiakan korban yang berusaha menjaga nama baik dinas tempat Ia bekerja.

” Mengenai pernyataan PLT Kadis yang menyebut bahwa almarhum ( Amar ) bekerja atas inisiatifnya sendiri, bekerja di luar jam kerja dan tanpa perintah, itu menyesatkan dan sulit untuk diterima oleh orang waras manapun,” Tegasnya dengan nada kecewa.

Lebih lanjut, Kata Amir, Zulkarnain selaku atasan korban tidak baik memberikan statement yang dapat melukai perasaan keluarga korban. Seharusnya, Sebagai Kepala Dinas Ia menghargai jasa bawahannya sebagai pekerja lapangan yang bertugas memperbaiki lampu penerangan jalan ( PJU ).
Sebagai atasan, Jangan berdalih kata bahwa almarhum pergi ke lokasi tanpa adanya perintah atau tugas dari atasannya.

Logika sederhana, Mustahil seorang pegawai atau petugas akan turun ke lapangan, membawa alat, dan bekerja memperbaiki fasilitas negara jika memang tidak ada instruksi atau arahan dari pejabat yang berwenang.

” Aneh, Masa Ia (Korban ) melakukan pekerjaan diluar pengawasan atasan. Jangan – Jangan pernyataan itu memang sengaja dibuat melepas tanggung jawab terkait hak-hak korban sebagai pekerja yang mengalami musibah saat bertugas,” Ujarnya.

Sementara, PLT Kepala Disperkimbub Kabupaten Sumenep membenarkan bahwa almarhum (Amar ) memang benar anggota satgas Peneranan Jalan Umum (PJU ). Saat itu korban bekerja atas inisiatif sendiri tanpa ada surat tugas dari dinas.

” Amar kesana tidak ada instruksi. itu inisiatif sendiri tidak ada surat perintah, karena di 112 tidak adanya bukti perintah kerja maupun laporan gangguan yang masuk, Sehingga pihak dinas memposisikan kejadian ini di luar konteks tugas kedinasan,” Ucapnya

” Kami dan teman teman sudah memberikan sumbangan diberikan kepada keluarga Almarhum,”imbuhnya.

Artikel Terkait Insiden Anggota Satgas PJU, Komisi III DPRD Sumenep Akan Panggil Disperkimhub pertama kali tampil pada Relasi Publik Jatim.

Dalam regulasi dan ketentuan dari badan gizi Nasional (BGN) pengunaan gas LPG 3 kg pada satuan pemenuhan gizi (SPPG ) di larang, karena LPG 3 kg(gas melon) yang gas bersubsidi di khususkan buat kebutuhan rakyat miskin.

Sedangkan dalam ketentuan dan aturan pada satuan pemenuhan gizi adalah penggunaan gas non subsidi yakni gas LPG 14 kg hingga 50 kg sebagai standar operasional pengelolaan SPPG.

Polemik adanya penggunaan LPG 3 kg di SPPG berkah Nusantara Peduli desa Laok Jang Jang telah menyita perhatian khalayak ramai. Masyarakat menilai hal itu di duga telah melakukan pelanggaran regulasi mengingat gas LPG 3 kg untuk masyarakat kecil, namun di borong untuk kepentingan bisnis.

Menanggapi hal tersebut, Pengawas SPPG Berkah Nusantara Peduli, M halek menjelaskan, bahwa penggunaan gas LPG 3 kg pada dapur MBG yang di kelolanya hanya bersifat alternatif yakni ketika kondisi mendesak dan juga sebagai langkah strategis pemanfaatan potensi lokal.

Dengan melakukan penyulingan atau isi ulang dari gas LPG 3 kg ke LPG 14 kg agar pengaplikasian energi lebih maksimal, sekaligus pemberdayaan yang sifatnya kondisional.

” Dapur kami memang menggunakan gas LPG 3 kg untuk di suling atau isi ulang pada gas LPG 14 kg dan itu di lakukan pada saat kondisi mendesak, agar penguatan energi lebih maksimal,” Ujar M.halek pada media. Pada Senin, 4/5/2026.

Di tanya mengenai penyulingan atau isi ulang dari gas LPG 3 kg ke gas LPG 14 kg, Pihaknya menepis dan menurutnya masih dalam koridor yang di tetapkan pemerintah melalui badan gisi Nasional.

Pewarta: (Mag/Sigit)

Artikel SPPG Berkah Nusantara Peduli Laok Jang Jang Gunakan Gas LPG Bersubsidi, Pangawas Berdalih Sesuai Regulasi pertama kali tampil pada Relasi Publik Jatim.

Mari kita jujur pada diri sendiri, jujur melihat fakta, meski fakta tidak selalu hadir dengan ramah. Beberapa data yang saya pegang adalah fakta yang susah untuk dikaburkan. Bukti transfer, rekaman komunikasi, dan banyak hal yang menggambarkan betapa profesi hanya dipakai oleh oknum sebagai pelindung kejahatan saja.

Mungkin cerita kades dan pengusaha itu terdengar lucu. Ada yang sembunyi di bawah meja, ada yang gonta-ganti nomor, ada yang tiap hari didatangi seperti tamu tak diundang yang lebih rajin dari penagih hutang.

Saya tidak setuju dengan paronomasia pada judul di atas, saya hanya bisa tertawa ketika seorang pengusaha rokok yang mengucapkan itu.

Tapi di balik tawa itu, ada satu kenyataan yang tidak bisa kita tutupi: kita sedang hidup di zaman di mana profesi mulia dipakai sebagai jas hujan. Dipakai saat butuh lalu dilepas saat kenyang.

Saya tidak sedang menyalahkan semua. Bagi saya “Itu Oknum”. Tidak adil kalau kita pukul rata. Karena kita tahu, masih banyak LSM yang benar-benar bekerja: mendampingi masyarakat, melawan ketidakadilan, bahkan sering berdiri paling depan saat negara datang terlambat.

Tapi masalahnya, yang asli sering kalah suara dengan yang berisik.

Dan yang berisik ini… punya pola yang sama.

Datang membawa nama “lembaga”, pulang membawa “amplop”.

Mengatasnamakan kontrol sosial, tapi praktiknya kontrol perut sendiri. Bahasanya advokasi, tapi nadanya intimidasi.

Lebih menarik lagi, mereka tidak pernah kehabisan energi. Pagi LSM, siang wartawan, malam aktivis. Seakan-akan idealisme bisa di-shift seperti kerja pabrikan.

Lalu kita bertanya: kenapa ini bisa terjadi?

Jawabannya sederhana, tapi pahit-karena dapur mereka belum selesai dibangun, tapi sudah dipaksa berasap.

Ketika lapangan kerja sempit, ketika ekonomi daerah tidak memberi ruang hidup yang layak, maka profesi yang tidak butuh ijazah tinggi ini, tidak butuh modal besar, dan bisa “langsung menghasilkan” akan jadi magnet.

Dan dua profesi ini-LSM dan jurnalis-sering jadi pelabuhan singgah.

Bukan karena panggilan jiwa,

tapi banyak karena panggilan kebutuhan perut.

Mungkin ini tetasa pedih, tapi inilah ironi yang harus kita akui bersama. Kita terlalu sibuk marah pada oknum, tapi lupa memperbaiki sebab lahirnya oknum.

Kita teriak soal etika,

tapi membiarkan ekonomi masyarakat tetap tercekik.

Kita ingin LSM bersih,

tapi membiarkan anak-anak muda tidak punya pilihan kerja selain “jadi apa saja yang bisa makan hari ini.”

Padahal kalau kita kembali ke definisinya,

LSM itu bukan tempat berlindung-tapi tempat berjuang.

Bukan alat tekan-tapi alat pendampingan.

Bukan jalan pintas-tapi jalan panjang yang penuh kesabaran.

Artinya, yang harus kita selamatkan bukan hanya citra profesinya,

tapi juga ekosistem yang melahirkannya.

Madura tidak kekurangan orang pintar.

Tidak kekurangan orang berani.

Tidak kekurangan orang yang mau bekerja.

Yang kurang adalah:

akses, kesempatan, dan keberpihakan.

Bayangkan kalau lapangan kerja terbuka lebar,

kalau industri lokal hidup,

kalau petani sejahtera,

kalau anak muda punya pilihan selain “menjadi apa saja demi bertahan.”

Maka profesi akan kembali ke tempatnya.

LSM akan diisi oleh orang yang benar-benar ingin mengabdi.

Jurnalis akan diisi oleh mereka yang mencintai kebenaran, bukan jualan judul yang menakutkan.

Dan kades tidak perlu lagi sembunyi di bawah meja, karena yang datang bukan lagi “lapar siang malam”, tapi benar-benar datang membawa solusi, bukan proposal terselubung.

Kita tidak bisa hanya menyindir.

Kita juga harus membenahi.

Karena kalau dapur masyarakat tetap kosong,

maka jangan heran kalau “idealisme” terus dijual di atas timbangan kiloan.

Dan kalau itu terus dibiarkan,

maka yang rusak bukan hanya profesi-tapi kepercayaan kita sebagai satu masyarakat.

Madura tidak butuh lebih banyak suara keras.

Madura butuh lebih banyak perut yang kenyang,

agar mulut bisa bicara jujur tanpa harus dibayar.

Terakhir saya ingin ucapkan, Selamat Hari Kebebasan Pers Sedunia.

Di era digital di saat semua orang bisa jadi “media”, dimana batas antara fakta dan opini makin tipis.

Di sinilah pers diuji: bukan hanya bebas berbicara, tapi mampu menyajikan kebenaran yang jernih, adil, dan tidak ditunggangi oleh kepentingan pribadi.

Artikel LSM: Lapar Siang Malam pertama kali tampil pada Relasi Publik Jatim.

Jika menyebut nama orang dengan dugaan adalah racun berbungkus madu, maka menyebut nama dengan fakta adalah jamu bermerk susu.

Masalah kita hari ini bukan kekurangan informasi – kita kelebihan kebisingan. Dan di tengah bising itu, muncul satu jenis pelaku baru: bukan perampok jalanan, tapi perampok persepsi.

Dulu, kita mengenal Edi Junaidi sebagai perampok nasabah bank. Polanya sederhana, nyaris primitif: mengintai korban, menunggu lengah, memecah kaca, mengambil uang. Tertangkap. Dilumpuhkan. Dicatat dalam berita kriminal. Lalu selesai.

Itu perampok yang jujur pada profesinya.

Tidak pura-pura suci. Tidak bersembunyi di balik kata-kata.

Sekarang, kita berhadapan dengan jenis yang lebih modern. Ia tidak memecah kaca – ia memecah logika publik.

Ia tidak mengambil uang dari mobil – ia mengambil ketenangan dari kepala orang agar keluar uang.

Dan semua itu dilakukan dengan satu alat: narasi yang dipoles seolah fakta.

Salah satu trik paling klasik adalah menjual sesuatu dengan label “baru”.

Kabar baru.

Opini baru.

Fakta baru.

Padahal kalau dibedah, yang disajikan sering kali hanyalah daur ulang dari bangkai informasi – data lama, potongan cerita, serpihan isu yang sudah lama berserakan di Google seperti sampah digital.

Dikumpulkan.

Dipoles.

Dibungkus ulang.

Lalu dilempar ke publik seolah-olah itu temuan segar yang mengguncang.

Padahal bukan mengguncang – hanya mengganggu.

Dan yang lebih berbahaya, ketika topik yang diangkat menyentuh hal sensitif seperti industri rokok rakyat di Madura- pita cukai, distribusi, hingga isu-isu gelap yang mudah sekali memancing kecurigaan.

Di sinilah akal sehat benar-benar diuji.

Karena ada yang dengan enteng menulis soal pita cukai – nama dan angka-angka disebut, harga dikutip, perbandingan dibuat – tapi melesetnya bukan sedikit.

Bukan salah hitung – tapi salah kelas.

Bukan selisih tipis – tapi bisa puluhan kali lipat.

Ini bukan sekadar kekeliruan teknis.

Ini seperti orang membahas laut tapi tidak tahu bedanya asin dan tawar.

Namun anehnya, dengan kepercayaan diri penuh, tulisan seperti itu tetap dilempar ke publik. Diulang. Diproduksi hampir setiap hari. Seolah-olah semakin sering ditulis, maka semakin benar.

Padahal yang terjadi justru sebaliknya:

semakin sering diulang, semakin terlihat ketidaktahuannya.

Lebih jauh lagi, muncul pola yang tidak kalah menarik – setiap hari ada saja tulisan yang mengaitkan rokok ilegal dengan berbagai tudingan besar, disusun dengan gaya investigatif, disertai nama-nama, seolah semuanya sudah terang benderang.

Padahal publik yang sedikit saja mau berpikir akan bertanya:

mana datanya?

mana pembuktiannya?

mana keseimbangannya?

Atau jangan-jangan, ini bukan soal membuka kebenaran melainkan soal menciptakan tekanan?

Karena pola seperti ini terlalu mirip dengan metode lama: cari target, bangun narasi, ulang terus, lalu tunggu reaksi.

Kalau dulu menunggu korban lengah di parkiran, sekarang menunggu korban panik di ruang publik.

Bedanya cuma satu: yang lama pakai linggis, yang baru pakai keyboard.

Dan ironinya semakin dalam ketika kita ingat satu hal sederhana: banyak dari mereka yang hari ini paling nyaring berbicara tentang bau busuk tembakau – lahir dari lingkungan yang sama.

Dari tanah yang sama. Dari keluarga yang sama-sama pernah hidup dari bau tembakau itu sendiri.

Keringat ayahnya mungkin pernah mengering di ladang. Tangan ibunya mungkin pernah lengket oleh daun tembakau yang dijemur di bawah matahari.

Tapi ketika sudah memegang kendali narasi, yang muncul bukan rasa hormat – melainkan jarak dan penghakiman.

Seolah lupa dari mana ia berasal.

Seolah lupa bahwa industri yang ia bicarakan bukan sekadar angka – tapi napas hidup ribuan orang.

Di titik ini, kita perlu mengingatkan dengan sangat tegas:

jangan ada Edi Junaidi yang lain.

Cukup satu Edi Junaidi – yang tercatat sebagai perampok nasabah bank.

Yang kesalahannya nyata,

yang modusnya jelas,

yang tidak bersembunyi di balik istilah mulia.

Karena jika nama itu mulai menjelma dalam bentuk baru – lebih rapi, lebih bersih, tapi lebih manipulatif – maka kita sedang menyaksikan evolusi kejahatan yang jauh lebih berbahaya.

Seseorang bisa saja lahir pada hari Jumat- hari yang dianggap penuh berkah, penuh kebaikan.

Tapi hari lahir tidak pernah menjamin isi kepala. Edi Junaidi bisa lahir di hari terbaik,

tapi tetap memilih jalan yang paling buruk.

Karena yang menentukan bukan tanggal – melainkan cara menggunakan kuasa.

Dan menulis, sekali lagi, adalah kuasa.

Ia bisa menjadi cahaya,

atau menjadi alat paling halus untuk merampas uang.

Maka untuk siapa pun yang hari ini gemar menjual “kabar baru” dari bahan lama, yang gemar memainkan angka tanpa dasar, yang gemar menyusun tudingan tanpa keseimbangan – ingat satu hal:

publik mungkin bisa dibingungkan hari ini,

tapi tidak selamanya.

Dan di tanah seperti Madura, ada satu hal yang tidak mudah dihapus:

ingatan.

Maka jika ada yang memaksakan gaya perampokan model baru ini – dengan narasi, dengan tekanan, dengan permainan opini.

Jangan kaget jika suatu saat, bukan lagi tulisannya yang dibaca, melainkan namanya yang dibuka.

Ditelanjangi oleh fakta.

Dikembalikan ke asalnya.

Dan dikenang bukan sebagai pembawa kabar, melainkan sebagai seseorang yang pernah mencoba merampok dengan cara paling halus – merampok lewat kata-kata.

Dan sejarah, seperti biasa, tidak butuh banyak kalimat untuk menghakimi.

Cukup satu: yang satu memecah kaca,

yang satu memecah kebenaran – keduanya tetap perampok.

Dan kecanggihan teknologi telah “mencatat dengan sempurna” jejak seorang bernama Edi Junaidi.

( Opini  sepenihnga tanggungjawab penulis )

Artikel Kabar Baru: Rampok Bernama Edi Junaidi pertama kali tampil pada Relasi Publik Jatim.