Padahal, semua itu diatur dalam peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 49 tahun 2021, tentang alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sektor pertanian tahun anggaran 2021 bahwa, pengadaan dan penyalurannya disubsidi oleh pemerintah.

Maka dalam hal itu, Imamuddin selaku ketua Kelompok tani sejahtera, dusun sabuntan, Kecamatan sapeken menyatakan, selama kelompok tani saya berdiri tidak pernah mendapatkan Pupuk bersubsidi. untuk itu, kami juga menginginkan agar kelompok tani dapat merasakan adanya pupuk bersubsidi yang disuplai oleh pemerintah pusat melalui Kementerian pertanian.

” Pupuk bersubsidi tersebut tidak pernah menyentuh kekelompok tani kami,”Ungkapnya.

Menurutnya, pada musim tanam kami hanya bisa menikmati kelangkaan pupuk tersebut. Maka dari itu, kami menginginkan perubahan bagaimana ada solusi agar tidak lagi terjadi kelangkaan pupuk bersubsidi yang diduga ada permainan Mafia pupuk di kabupaten Sumenep.

” Kelangkaan Pupuk diduga adanya mafia pupuk yang ingin memperkaya diri,” ujarnya dengan nada kesal pada media ini. Minggu, 10/10/2021

Lebih lanjut imamuddin menegaskan, aliansi Kelompok tani Kepulauan akan segera melaporkan pihak-pihak terkait yang terlibat atas kelangkaan pupuk bersubsidi tersebut terhadap Penegak hukum Polres Sumenep.

” Paling utama kami menginginkan suatu perubahan dikepulauan bagaimana pupuk bersubsidi tepat sasaran, karena selama ini diduga dimonopoli oleh Mafia pupuk,”ujarnya.

Ia menambahkan, adanya permasalahan ini, kami sangat berharap kepada pihak-pihak terkait untuk segera menindak tegas bilamana Mafia- Mafia pupuk tersebut sebagai penghambat kelangkaan pupuk bersubsidi kepulauan.

“Pupuk bersubsidi harga dan subsidi transport sudah ditanggung oleh negara”pungkasnya.

Sementara itu, Inisial D selaku penanggung jawab UD. Citra Bahari, Jalan Sapangkur besar, Kecamatan Sapeken, masih bersikeras menyatakan bahwa, kelompok tani didesa pegerungan tidak pernah menebus Pupuk bersubsidi, sehingga UD. Citra Bahari tidak order ke distributor,”kata inisial D, yang saat ini juga mempunyai jabatan strategis di Pemerintahan Kabupaten sumenep. Kamis, 7/10/2021.

Berikut jenis Pupuk bersubsidi di Desa Pagerungan besar menurut eRDKK dan alokasi SK Camat :

Pupuk UREA : 2,746, Pupuk ZA : 2,747, Pupuk SP-37 : 0,836, Pupuk NPK : 5,703, Pupuk OGR GRANUL : 0,011, Pupuk ORG Cair : 0,011.

Sedangkan alokasi SK Camat, UREA : 2,74, jenis ZA : 2,7, Pupuk SP-36 :0,83, Pupuk NPK : 5,6, Pupuk ORG GRANUL : 0.08, ORG Caur : 0

Penulis : Noung daeng

Editor    : Mawardi

Artikel Aliansi Kelompok tani Kepulauan, akan segera Melaporkan Mafia Pupuk Bersubsidi Sumenep pertama kali tampil pada Relasi Publik Jatim.

Polsek sapeken sudah memeriksa beberapa orang saksi dalam kejadian tersebut, sehingga dilakukan gelar perkara untuk menetapkan terlapor jadi tersangka.

“ Kami melakukan gelar perkara sesuai SOP (Standart Operasional Prosedur) yaitu penyidikan,”ucapnya.

Manurut Ibnu Kanit reskrim Polsek Sapeken, Gelar perkara dilaksanakan oleh tim penyidik atau fungsi analis di masing-masing kesatuan reserse yang dipimpin oleh perwira pengawas atau pejabat yang berwenang sesuai dengan jenis gelar yang dilaksanakan.

” Penyidik melaksanakan gelar perkara untuk kepentingan meningkatkan tindakan lidik menjadi tindakan sidik,” terangnya.

Lebih lanjut ibnu memaparkan, Gelar perkara dilaksanakan oleh tim penyidik dan dipimpin oleh Perwira pengawas penyidik dan dapat dihadiri oleh pnyidik atau pejabat Iainnya yang diperlukan pada akhir penyidikan bertujuan untuk penyempurnaan Berkas Perkara.

” Tentunya, gelar ini sesuai SOP, isyaallah dalam waktu dekat ini Satrekrim akan melakukan penetapan tersangka,”jelasnya

Ia menambahkan, dari gelar perkara itu kami masih menunggu hasilnya, karena masih dikerjakan atau diketik oleh staf Reskrim polres sumenep dan akan diajukan ke kasat Reskrim Polres Sumenep,”Imbuhnya

Penulis : Noung daeng

Editor     : Mawardi

Artikel Dugaan Penganiayaan, Kades Sepanjang akan ditetapkan tersangka pertama kali tampil pada Relasi Publik Jatim.

Diketahui, Komisi III DPRD Sumenep akan memanggil mereka karena dugaan Proyek pembangunan Gedung Rumah Sakit Abuya Kengean, tahap II tipe II yang diduga tidak sesuai Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS).

Insyaallah dalam Minggu ini setelah selesai rapat Paripurna kami akan koordinasikan dengan pihak teknis agar segera dilakukan pemanggilan terhadap pihak pelaksana, Konsultan Pengawas serta Konsultan Perencanaan. maka jika sudah dilakukan LAB dan terbukti tidak ada kesesuaian dengan Spek, rekomendasi kita akan memberhentikan pekerjaanya dan dilakukan perbaikan perbaikan.

” Namun, tidak menuntup kemungkinan kita juga akan melakukan proses sesuai dengan aturan yang berlaku,”kata Dulsiam Ketua Komisi III DPRD Sumenep pada media ini. Senin, (20/9/2021).

Menurut Dulsiam, hasil temuan sidak Komisi III DPRD Sumenep kemarin di Pulau Kangean, kita akan segera koordinasikan dengan dinas terkait dan pihak teknis, kemudian akan kita undang pelaksana termasuk Konsultan pengawas dan konsultan perencanaannya.

” Jadi, kalau memang tidak ada kesesuain dengan Spek, kita akan rekomendasi dengan memberhentikan pekerjaanya. Tetapi, jika tetap tidak diendahkan kita akan proses sesuai dengan aturan berlaku, sehingga tidak ada lagi kontraktor yang main-main dalam melakukan pekerjaannya,”tegasnya

Ditempat yang sama, Ramzi Anggota Komisi III DPRD Sumenep menyampaikan, kita akan melakukan koordinasi dengan pihak teknis dan setelah itu akan kita lakukan pemanggilan terhadap mereka (Pelaksana cs).

“Besi yang digunakan untuk proyek Pembanguan itu Merk HKHK, tentunya tidak sesuai dengan Merk besi dalam dokumen penawaran. Mestinya, Merk besi yang digunakan Hanil Jaya Steel,” terang Ramzi.

Lebih lanjut Ramzi memaparkan, kita komisi III DPRD sumenep memang dibidang tersebut, maka kami langsung turun kelokasi dengan adanya informasi dari Masyarakat bahwa kegiatan Proyek di Rumah Sakit Abuya diduga tidak sesuai Rencana kegiatan dan Syarat- syarat.

Ternyata, Proyek pembangunan dilokasi itu memang banyak kekurangan-kekurangan dilakukan oleh pelaksana diantaranya, pasir Cor dan Besi penggunaan juga tidak sesuai dengan Spesifikasi,”terangnya

” Kita medapat keganjilan terkait Konsultan pengawas yang tidak ada di lokasi, karena kesannya membiarkan para pekerja, sehingga pekerjaan Cor Colum dilakukan tanpa mesin vibrator,”imbuhnya

Reporter : Team/red

Editor       : Mawardi

Artikel Komisi III DPRD Sumenep, akan Rekomendasi Pemberhentian Pekerjaan Proyek RS Abuya Kangean Jika.. pertama kali tampil pada Relasi Publik Jatim.

Sebagaimana telah sempat heboh di medsos, ratusan warga Desa Karduluk sebelumnya mengepung Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumenep pada hari Rabu (9/6/2021).

Aksi tersebut menurut beberapa media yang viral menuntut tiga hal: Pertama, menolak Bacakades dari luar Desa Karduluk.

Kedua mempersoalkan Peraturan Bupati No. 15 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Perbup Sumenep Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa yang rawan dimanfaatkan karena terdapat kelemahan di dalamnya.

Ketiga soal berkas pengumuman hasil penyaringan Bacakades dari luar desa yang dinilai tidak dilampirkan.

Menurut Sulaisi, aspirasi yang disampaikan oleh warga yang mengaku sebagai Komunitas Aspirasi Masyarakat Pengawalan Pilkades Desa Karduluk (KAMPPDK) adalah sesuatu yang wajar di alam demokrasi, sepanjang tidak mengandung fitnah.

Yang menjadi masalah, Ketua Umum KAMPPDK ini memaksakan kehendak dan cenderung memfitnah.

Terakhir berkirim surat ke Bupati dan melaporkan seolah-olah panitia Pilkades memanipulasi tanggal dan bulan kelahiran salah satu Cakades bernama Ali Wafa, suratnya ditembuskan kemana-mana, ngancam-ngancam akan demo segala kalau Panitia Pilkades tidak dibubarin.

Setelah kami analisa, data yang digunakan oleh Ketua Umum KAMPPDK ini palsu, tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian laporan kepada Bupati termasuk pengaduan palsu atau menista dengan tulisan.

Kami sudah analisa dan jelas memenuhi unsur pidana bahwa tindakan Ketua Umum PAMPPDK patut diduga merupakan pengaduan palsu/pengaduan fitnah dan atau memfitnah lewat tulisan merupakan tindak pidana.

Kalau penerapan hukumnya melalui Pasal 317 ayat (1) yang jelas ancaman pidananya 4 tahun. Dapat pula dijerat dengan tuduhan menista dengan tulisan sebagaimana Pasal 311 ayat (1) KUHP, ancaman pidananya juga 4 tahun.

Kita lihat saja pekan depan, dua alat bukti sudah cukup, ada alat bukti surat dan saksi-saksi, baik saksi korban maupun saksi-saksi lainnya, tidak mungkin lepas orang ini dari jerat hukum pidana.

Namun, sebelum pekan depan kami akan berkirim Surat Peringatan dahulu kepada Ketua Umum KAMPPDK agar mempertanggungjawabkan data yang menurut kami palsu itu. Jika ada itikad baik, masalah pasti terurai, jika tidak, biar kita uji lewat hukum pidana saja, supaya terang benderang siapa yang salah, klien kami atau KAMPPDK. Jika pengadilan yang memutus, tidak ada lagi fitnah

Reporter : Noung Daeng

Editor       : Mawardi

Artikel Ketua Panitia Pilkades Karduluk Akan Pidanakan Ketua Umum KAMPPDK Pekan Depan pertama kali tampil pada Relasi Publik Jatim.

“Kami yakin, Allah maha penyembuh, Allah maha penghapus wabah,” ucap Ketua MPC Pemuda Pancasila Banyuwangi, Zamroni SH, Rabu (7/7/2021).

Rencananya, pelaksana kegiatan adalah kader Pimpinan Anak Cabang (PAC) Kecamatan Wongsorejo.

“Sesuai rencana, Istigasah Kubro juga akan digelar di wilayah Kecamatan Wongsorejo, lokasi masih tentatif,” ungkap mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ini.

Istigasah Qubro, sengaja digeber ormas loreng hitam oranye Banyuwangi, sebagai bentuk ikhtiar agar pandemi segera berakhir. Sekaligus bentuk keprihatinan terhadap kondisi perekonomian masyarakat. Dimana pembatasan aktivitas, yang merupakan imbas penyebaran Covid-19, makin membuat terpuruk ekonomi masyarakat.

“Masyarakat butuh ekonomi untuk keberlangsungan hidup. Disisi lain, masyarakat harus taat dan patuh pada aturan pemerintah. Pandemi ini bagai makan buah simalakama,” cetusnya.

Dalam pelaksanaan, istigasah Kubro MPC Pemuda Pancasila Banyuwangi, akan melibatkan seluruh elemen masyarakat. Mulai dari kalangan aktivis, pegiat LSM, tokoh masyarakat, tokoh agama, mahasiswa, pelajar, santri serta lainnya.

“Yang pasti, waktu pelaksanaan setelah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali berakhir. Dan seluruh peserta istigasah Kubro, wajib mematuhi protokol kesehatan,” pungkas Ketua MPC Pemuda Pancasila Banyuwangi, Zamroni.

Penulis : Robby

Editor    : Mawardi

Artikel Istighosah Qubro Dalam Waktu Dekat Akan Digelar Oleh MPC Pemuda Pancasila Banyuwangi pertama kali tampil pada Relasi Publik Jatim.

Moh Ramli Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumenep, mengungkapkan, hari ini di laksanakan seleksi tambahan selain persyaratan administrasi yang menjadi kreteria salah satu bakal calon kepala Desa se Kabupaten Sumenep. karena, kriteria menjadi salah satu kriteria dalam pelaksanaan seleksi calon kepala Desa yang lebih dari 5 orang.

” Jadi, amanat regulasinya untuk dilakukan seleksi dan dijadwalkan pada hari ini berdasarkan regulasi pemerintah yang bekerjasama dan menunjuk pihak ketiga yang kita sudah menunjuk LPPM Universitas Trunojoyo Madura Bangkalan,”katanya.

Lebih lanjut Ramli memaparkan, hasil ujian ini akan diserahkan langsung oleh pelaksana kepada Panitia, dan Materi ujiannya itu ada dua pelaksanaan yaitu, ujian Tulis dan wawancara pada hari ini harus selesai. ujian tulis ini ada beberapa materi yaitu, bahasa Indonesia, pengetahuan umum. Tapi, terkait tes tulis dalam bentuk teknis pelaksanaan penilaiannya dengan bobot nilai 30% persen tes tulis dan 20% untuk wawancara.

” Maka perlu diketahui, ujian ini produknya bukan lulus dan tidak lulus, karena calon yang tidak hadir tetap diberi nilai dengan nilai Nol. Tapi, bagi peserta yang hadir tetap dilihat dari hasil ujiannya,” terangnya.

Menurut Ramli, Bagi peserta harus mematuhi peraturan dan tidak boleh melakukan pelanggaran, karena sudah diatur dalam peraturan pelaksanaan ujian. ujian kali ini diikuti oleh 128 orang dari 19 Desa di 12 Kecamatan.

Terkait 128 orang peserta tersebut tidak dipungut biaya, karena segala pembiayaan bersumber dari Dana APBD. tapi, Dana bagi panitia bersumber dari desa yang sumbernya dari bantuan keuangan.

Tapi, biaya perjalanan dinas panitia diberasal dari bantuan keuangan Desa, karena bantuan keuangan Desa juga dapat digunakan oleh panitia. selanjutnya, hasil ujian ini akan diserahkan langsung ke BPD hari ini, karena semua ini bukan lagi rahasia.

” Hasil ujian bisa sesegera mungkin diumumkan oleh panitia di sekretariat agar tidak bikin penasaran, yang penting paling lambat tanggal 22 itu sudah ditetapkan, karena semua ini adalah tanggung jawab penyelenggara,”tuturnya.

Namun, jika ada salah satu pemilih surat suaranya hilang, maka diminta 3 hari sebelumnya agar meminta surat keterangan hilang, agar dapat memilih dan dan berpartisipasi dalam pesta demokrasi di pilkades tersebut. diharapkan masyarakat dapat membuktikan dan benar-benar berpartisipasi lewat koreksi untuk memberi masukan terhadap proses jalannya pemilihan tersebut,”jelasnya

Kemudian Ramli menambahkan, setelah penetapan Calon pemilih yang tidak terdaftar silakan berikan catatannya dan bukti pendukungnya kepada panitia agar dapat surat undangan. Maka dalam hal itu, boleh langsung diberikan kepada panitia atau kepada aparat Desa.Tapi, bagi Masyarakat yang inisial tidak terdata, harus didukung dengan bukti berupa undangan,”imbuhnya.

” Jumlah TPS yang didirikan pada pemilihan pilkades ini wajib disetiap Dusun dengan jumlah 500 daftar pemilih Suara dan tidak boleh lebih. Tapi, Jika jumlah pemilih lebih dari 500 wajib menambah  TPS baru,”pungkasnya

Penulis : Sri/Noung daeng

Editor    : Mawardi

Artikel Kadis DPMD Sumenep : Hasil Tes Seleksi 128 Orang Bacakades Akan Umumkan Paling Lambat…. pertama kali tampil pada Relasi Publik Jatim.

Peninjauan ini dalam rangka melakukan pengecekan kesiapan kebijakan pemerintah terkait dengan himbauan untuk tidak melakukan mudik lebaran pada tahun 2021.

“Kami Melaksanakan Peninjauan Pelabuhan ASDP Ketapang Banyuwangi Dalam Rangka Pengecekan Kesiapan Penyekatan Arus Mudik Untuk Mencegah Penularan Covid-19,” jelas Kapolda Jatim, usai meninjau pelabuhan, Jumat (9/4/2021) sore.

Ditambahkan, selain meninjau kesiapan kebijakan mudik di pelabuhan ketapang, juga melihat dan mengecek Pelaksanaan Protokol Kesehatan (Prokes) dalam rangka penanganan Covid-19 yang ada di beberapa pos serta pelaksanaan Vaksinasi.

“Saya bersama forkopimda banyuwangi mengecek kesiapan vaksinasi dan pelaksanaan Prokes,” tambahnya.

Selain itu untuk mudik lebaran pada tahun ini, akan dilakukan penyekatan yang bertujuan untuk mencegah penularan Covid-19 dan memastikan jalur distribusi kebutuhan pokok tetap lancar. Sementara untuk penyekatan akan dibagi menjadi tujuh rayon antara lain, Rayon Banyuwangi, Rayon Malang, Rayon Kediri, Rayon Madiun, Rayon Surabaya, Rayon Mojokerto dan Rayon Madura.

“Akan dilaksanakan sosialisasi secara masif terkait giat penyekatan yang akan dilaksanakan di Jawa Timur agar masyarakat mengetahui lebih awal,” urainya.

Dalam peninjauan tersebut, selain didampingi oleh forkopimda Banyuwangi, kapolda jatim juga didampingi oleh GM ASDP Ketapang, untuk meninjau fasilitas yang ada di pelabuhan. Diantaranya, Pengecekan kesiapan Pos Digital sebagai sarana untuk memantau apabila ada kendaraan yang memasuki wilayah Jawa Timur.

“Pengecekan jalur penumpang untuk memastikan penerapan protokol kesehatan, Pengecekan kelayakan kapal dan pengecekan pos penyekatan (pintu keluar ASDP Ketapang,” sebutnya.

Selain itu, penyekatan sendiri bertujuan untuk mencegah penularan Covid-19 dan memastikan jalur distribusi kebutuhan pokok tetap lancar. Sementara untuk penyekatan akan dibagi menjadi tujuh rayon antara lain, Rayon Banyuwangi, Rayon Malang, Rayon Kediri, Rayon Madiun, Rayon Surabaya, Rayon Mojokerto dan Rayon Madura.

“Akan dilaksanakan sosialisasi secara masif terkait giat penyekatan yang akan dilaksanakan di Jawa Timur agar masyarakat mengetahui lebih awal,” tutup kapolda jatim.

Sumber : Humas Polres Sumenep

Editor    : Mawardi

Artikel Kapolda Jatim; Mudik Lebaran, Kita Akan Lakukan Penyekatan di 7 Titik Perbatasan pertama kali tampil pada Relasi Publik Jatim.