Menanggapi tudingan tersebut, Johari menegaskan bahwa setiap informasi yang ia publikasikan bukanlah hasil fantasi atau asumsi belaka. Semua berita yang muncul didasarkan pada temuan riil di lapangan, keluhan masyarakat, serta bukti rekaman yang sudah terverifikasi.

“Saya bekerja sebagai kontrol sosial. Sebelum berita terbit, verifikasi data adalah prosedur yang wajib di lakukan. Jika H. Ardi menyebut saya tidak melakukan konfirmasi, itu narasi ngawur dan membodohi publik Bagaimana saya mau konfirmasi kalau nomor saya saja diblokir oleh beliau?” tegas Johari.

Sikap memblokir nomor telepon ini, menurut Johari, justru menjadi tanda tanya besar. Jika memang H. Ardi merasa benar dan tidak ada yang disembunyikan, mengapa harus menutup pintu komunikasi? Bukankah saling mengingatkan adalah bagian dari ajaran yang harus dihormati?

Terkait tuduhan pemerasan yang dilemparkan H. Ardi secara berkali-kali, Johari menantang balik pihak APMS untuk segera melapor ke Aparat Penegak Hukum (APH) jika memang memiliki bukti yang meyakinkan.

“Kalau memang saya memeras, kenapa diam? Kenapa tidak lapor polisi? Melempar fitnah melalui media sosial dan berita tanpa bukti adalah tindakan pengecut. Jangan karena punyak duit lalu seenaknya menyebarkan tuduhan serius ini, berarti H. Ardi harus siap dengan konsekuensi hukum yang ada. Saya ingatkan tidak ada yang kebal hukum,”tambahnya

Mengenai sentimen “asal daerah” yang dipermasalahkan H. Ardi di mana dirinya disebut orang luar Sapeken hal tersebut dinilai sebagai argumen lemah. Sebagai aktivis dan jurnalis, batas wilayah bukanlah penghalang untuk menyuarakan kebenaran, apalagi menyangkut hajat hidup orang banyak seperti BBM bersubsidi.

“Masyarakat Sapeken berhak tahu kemana solar subsidi mereka mengalir. Saya memang tidak sehebat kalian dalam hal ‘menjilat’ demi memuaskan Bos. Saya mungkin dianggap lemah dan bisa diinjak, tapi kita lihat saja nanti. Kebenaran punya jalannya sendiri untuk terungkap,” tegas johari.

Upaya menggandeng aparat desa untuk membantah temuan oleh Johari seringkali menjadi jurus klasik dalam meredam isu sensitif di kepulauan.

Pertanyaan Masyarakat, apakah H. Ardi berani membuktikan tuduhannya di jalur hukum, ataukah ini hanya sekadar retorika untuk menutupi borok distribusi BBM di wilayah Sapeken, atau jangan jangan ada oknum aparat desa yang juga ada sangkut pautnya dengan persoalan ini.

” Meski kalian merasa orang hebat, Jangan merasa kebal hukum. Dalam persoalan ini, Baik APH yang menolak laporan saya pada waktu itu akan saya laporkan ke bid propam polda jatim.”Pungkasnya dengan nada geram.

(Mag)

Artikel Tudingan LSM Lapar H. Ardi, Pernyataan Panik, Upaya Pembunuhan Karakter Terhadap Johari pertama kali tampil pada Relasi Publik Jatim.

Hal itu disampaikan oleh Aktifis Perempuan Aliya Azzahra bahwa kegiatan penutupan tempat lokalisasi tersebut mendapat respon serius dari kalangan aktivis perempuan salah satunya dirinya selaku Founder Setara Perempuan juga menyuarakan terkait kegiatan tersebut.

“Tidak dibenarkan. Menutup rumah prostitusi dengan cara membentak, mempermalukan, atau menyebarluaskan video PSK justru melanggar hak asasi manusia dan etika”. Ucap Aliya dengan nada heran.

Menurutnya, Penegakan itu semestinya dilakukan secara profesional dan sesuai dengan prosedur, tanpa melanggar privasi dan martabat individu atau hak asasi manusia

” Perlindungan etika privasi itu berlaku pada semua orang khsususnya warga negara Indonesia tanpa berbatas gender, seperti tercantum dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang mencakup hak atas privasi dan perlindungan terhadap penghormatan dan martabat manusia”.Tegasnya dikutip dari Media Globalindo.net

Selain itu, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) juga melindungi hak privasi dalam konteks penyebaran informasi elektronik, termasuk pencegahan penyebaran video yang melanggar privasi seseorang.

” Yang pasti, Saya sesama kaum perempuan juga ikut merasakan bagaimana perasaan para PSK tersebut, betapa malunya karena wajahnya yang tanpa pakai penutup ataupun masker dipertontonkan ke publik, itu terkesan tak berprikemanusiaan”. Pungkasnya. ( Noung daeng )

Artikel Aktivis Perempuan Menilai, Pertontonkan Wajah PSK Ke Publik Tak Berprikemanusiaan pertama kali tampil pada Relasi Publik Jatim.

Kang Wahdi sendiri memiliki nama lengkap Moh. Ali Wahdi beliau merupakan mantan Aktivis PMII dan juga menjadi Ketua Karang Taruna Pamekasan, beliau sangat antusias bahkan mengajak kepada elemen masyarakat untuk sama-sama memilih H. Indra Wahyudi pada Pemilu 2024 Dapil 4 Sumenep

Berkat endorsment atau dukungan dari Kang Wahdi pada H. Indra Wahyudi membuat elektabilitas beliau tambah naik selain itu Ketua DPC Partai Demokrat tersebut memiliki respon yang positif dari berbagai pihak. Hal tersebut membuat H. Indra Wahyudi semakin yakin dan mantap bahwa beliau bisa memenangkan pemilu 2024 daerah pemilihan 4 Sumenep yaitu Rubaru, Ambunten, Dan Pasongsongan.

Sebelumnya Direktur Riset Politik & Development menjelaskan hasil survei peta kekuatan caleg yang memiliki tingkat elektabilitas cukup tinggi untuk berpeluang terpilih. Ditampilkan Rasyiqi bahwa caleg dapil 4 Sumenep dengan dukungan terbesar ditempati oleh Ketua DPC Demokrat Sumenep, H. Indra Wahyudi dengan tingkat elektabilitas sebanyak 12,91 persen.

Dengan adanya riset tersebut membuat masyarakat lebih yakin lagi untuk memenangkan H. Indra Wahyudi di daerah pemilihan 4 Sumenep untuk kembali memimpin daerah tersebut.

Penulis : Fay

Editor    :  Redaksi/Noung daeng

Artikel Mantan Aktivis PMII Kang Wahdi Siap Dukung Penuh H. Indra Wahyudi Pemilihan Umum 2024 pertama kali tampil pada Relasi Publik Jatim.

Aktivis Kepulauan Kangean Inisial i yang sudah lama hidup dikota metropolitan ini menyatakan, dalam pengembangan kasus dugaaan pembunuhan berencana korban Hamsan diduga tidak dimunculkan di depan publik.

Padahal, kasus seperti ini merupakan kejahatan kemanusiaan di level tinggi dibandingkan dengan bentuk – bentuk kejahatan lainnya.

Sebab, dalam kasus ini menyangkut nyawa seseorang yang sewaktu waktu bisa terjadi kepada siapapun, dimanapun dan kapanpun itu.

Aktivis Inisial i yang dikenal santun dan memiliki kemampuan berargumentasi dalam hal apapun ini, tampak dengan wajah yang sangat serius menyikapi terkait kasus dugaan pembunuhan berencana yang terjadi di Dusun Tembang, Desa Buddi.

Bahkan dirinya menyatakan, akan melakukan langkah langkah hukum guna membantu keluarga korban Hamsan, demi mendapatkan keadilan kepada Kapolri Jendral Polisi Listyo Sigit Prabowo di Mabes Polri, serta mendatangi Komisi III DPR RI, Komnas Ham, LPSK, Menkopolhukam Prof Mahfud, MD, dan Bapak Presiden Ir. H Joko Widodo yang kami cintai.

“ Kami selaku putra Kangean mengaku kecewa dengan sistem penegakan hukum di wilayah hukum Polres Sumenep terkhusus di Kepulauan Kangean,” Tegasnya saat dikonfirmasi Media ini. Rabu, 5/10/2022.

Lebih lanjut dirinya mengungkapkan, Dalam penanganan kasus ini seharusnya penegak hukum Polres Sumenep menggunakan kekuatan yang dimilikinya, Salah satunya menggukan Wibawanya sebagai Institusi yang besar di Negeri ini.

” Kami tidak ingin dalam kasus ini ada Buse Of Power ( penyimpangan dalam jabatan, tindakan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh oknum – oknum kepolisian disini,”Ucapnya.

Menurutnya, Pengungkapan kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Hamsan jangan sampai ada satupun oknum yang menjadikan Istitusi sebagai alat untuk mendapatkan keuntungan Pribadi jika tidak diusut secara terang benderang.

Untuk itu, Kami menaruh harapan besar Institusi Kepolisan agar penanganan kasus ini betul betul ditangani dengan serius, sehingga keluarga korban mendapatkan keadilan yang seadil adilnya.

Namun disisi lain, jangan sampai sebagian masyarakat memaksa dirinya untuk berserikat, berkumpul, lalu kemudian menyampaikan petisi dan mosi tidak percaya untuk membenahi sistem penegakan hukum dari luar, jika oknum per oknum dari Institusi kepolisian itu sendiri tidak membenahinya dari dalam.

” Kami memohon dengan penuh rasa hormat kepada Instusi kepolisian yang paling kami cintai supaya menghadirkan sila ke 5 dari Pancasila kepada Masyarakat secara umum, Khususnya kepada keluarga korban ” keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia,” Harapnya.

Dia menambahkan, Bagi Institusi kepolisian di Polres Sumenep khususnya Polsek Kangean, agar mampu menerjemahkan bahasa Pimpinan, dalam hal ini Bapak Kapolri.

” Yang dalam pernyataannya, Jika tidak Mampu membersihkan ekor, Maka kepalanya akan saya potong,” Imbuh inisial i meniru pernyataan Kapolri.

( Tim )

Artikel Terbunuhnya Hamsan, Aktivis Kepulauan Kangean Akan Temui Kapolri dan Komnas Ham pertama kali tampil pada Relasi Publik Jatim.

Seperti yang disampaikan oleh Danu budiono, kordinator Solidaritas Perjuangan Masyarakat Banyuwangi (SPMB) yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat di banyuwangi, Saat menggelar Audiensi dengan Pihak Kejaksaan Negeri banyuwangi dan Pengadilan Negeri banyuwangi, kamis,12/8/21, “Tuntutan hukuman 4 tahun penjara kepada yunus wahyudi sangat menciderai keadilan hukum dan adanya upaya pembungkaman suara serta pembunuhan demokrasi di kabupaten banyuwangi,” tutur danu budiono.

Apalagi, menurut danu, Berkaca dari kasus serupa dengan melibatkan oknum Kepala Desa dan Oknum Anggota Dewan yang hanya dikenakan sanksi denda 48 ribu rupiah dan 500 ribu rupiah, tentu saja tuntutan jaksa kepada yunus dinilai sangat berlebihan, “Jadi kami meminta kepada Kejaksaan dan Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi agar bisa melakukan proses hukum yang seadil adilnya dalam memutuskan vonis untuk Yunus, kata danu budiono, seraya menambahkan dirinya maupun masyarakat banyuwangi tidak bermaksud mengintervensi jalannya peoses hukum, hanya saja dia meminta agar hakim bisa memberi putusan yang adil kepada masyarakat banyuwangi.

Hal senada diungkapkan Yahya Umar ketua Netizen Banyuwangi Bersuara, saat audiensi dengan Kejari dan pengadilan negeri banyuwangi menurutnya dalam perkara Yunus Wahyudi yang katanya kritikkan terhadap Covid-19 bisa menimbulkan keonaran di masyarakat saat ini malah terbalik dengan adanya tuntutan 4 tahun penjara oleh jaksa.

“Karena bang Yunus Wahyudi sejatinya hanya melontarkan kritik yang mewakili suara hati banyak orang, kenapa harus dituntut hingga sedemikian, sedangkan dua kasus sebelumnya yang melibatkan oknum kepala desa dan anggota dewan hanya sebatas sanksi denda yang tidak seberapa, tentunya ini yang sebenarnya malah sekarang menimbulkan keresahan dan keonaran ditengah masyarakat dan itu bisa dilihat dari komentar-komentar netizan di media sosial,” ungkap Yahya.

“Kalau mengkritik ancamannya penjara karena adanya pasal karet UU ITE, berarti yang saat ini menimpa bang Yunus suatu saat juga bisa menimpa kita, apalagi kita membaca adanya muatan politis sangat kental di perkaranya bang Yunus ini, maka ke depan kita akan tunggu, jika vonisnya tidak memenuhi rasa keadilan kita pastikan akan bersuara dengan turun ke jalan,” pungkasnya.

Reporter : TH

Editor      : Mawardi

Artikel Aktivis dibungkam, Masyarakat nilai tanda matinya demokrasi di banyuwangi pertama kali tampil pada Relasi Publik Jatim.