Modus operandi pemotongan pertama dilakukan melalui penguasaan buku rekening oleh oknum bendahara puskesmas. Pada proses pencairan di bank swasta, oknum tersebut mengkoordinir pengumpulan KTP tenaga medis, yang akhirnya memunculkan keluhan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan.

Dugaan modus kedua, melibatkan transfer dana kapitasi ke rekening penerima selama tiga bulan secara utuh, kemudian sebagian dana tersebut ditransfer kembali ke rekening lain. Hal ini dilakukan oleh oknum yang diduga bertindak sebagai koordinator di tiap puskesmas.

Cara ini disebut sebagai bentuk penyelewengan yang sedang didalami lebih lanjut oleh pihak terkait. Fokus investigasi kini mengarah pada tujuan dan aliran dana setelah diterima di rekening penerima.

Bukti baru dari salah satu dokter menyebut adanya pemotongan sebesar 25 persen. “Untuk puskesmas lainnya, pemotongan tercatat sebesar 23 persen,” tambahnya.

Pernyataan salah satu dokter lainnya, dr. V, menyatakan bahwa besaran pemotongan pada periode sebelumnya mencapai 23 persen, meski tidak mengetahui angka pasti untuk periode sekarang.

Namun, Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Kadinkes P2KB) Sumenep, Ellya, memberikan tanggapan terkait berita ini, sudah saya sampaikan saat wawancara hari Kamis kemarin,” ujarnya saat dimintai klarifikasi.

Ketika dikonfirmasi mengenai dugaan gratifikasi terkait aliran dana kapitasi ke rekening lain, Ellya menepis tuduhan tersebut. “Gratifikasi apa ya, Mas? Mohon maaf, waktu wawancara sudah jelas saya sampaikan,” ucapnya.

Padahal, Berdasarkan data redaksi, dugaan gratifikasi terlihat dari pola transfer dana yang masuk ke rekening penerima, namun sebagian dikirim kembali ke rekening lain. Hal ini menjadi pertanyaan besar mengenai transparansi pengelolaan dana kapitasi.

Hingga kini, dugaan kasus pemotongan dan gratifikasi dana kapitasi di Sumenep masih menjadi perhatian serius. Pihak berwenang diharapkan segera menyelesaikan penyelidikan untuk mengungkap fakta dan memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik ini.

( Noung daeng )

Artikel Bukti Baru Pemotongan Dana Kapitasi di Sumenep, Diduga Ada Oknum Koordinator pertama kali tampil pada Relasi Publik Jatim.

Hal itu juga disampaikan oleh Salah satu pegawai puskesmas di Kecamatan Arjasa berinisial ” Y ” menyampaikan bahwa pemotomgan itu memang ada dan rekening dana kapitasi dan BOK itu emang Atas nama pagawai ASN kesehatan.

Namun, mengenai pencairannya dirinya mengaku tidak paham, karena dana itu sudah cair dan sudah ada di bendahara puskesmas.

Jadi, rekening BPRS memang atasnama masing-masing penerima, akan tetapi untuk pencairannya dirinya mengaku tidak paham

” Saya tidak Paham bangaimana dana itu tau-tau sudah tercairkan dan sudah di bendahara puskesmas,” ucapnya.

Menurutnya, dirinya merasa kaget juga dengan adanya pemotongan kapitasi itu sampai 20%, Bahkan, dirinya tidak mengetahui berapa dana yang turun.

” Saya gak tau berapa dana itu turun ke pemilik rekening, taunya kita dipotong 20%,” bebernya

Lebih lanjut, Kata Y , Mengenai persoalan ini Ia berharap dana kapitasi dan BOK langsung diterima oleh penerima jangan di kelola puskesmas. Apalagi, setelah dikelola atau ketika sudah dipotong baru diberikan kepada penerima dana tersebut

” Saya berharap, dana kapitasi dan BOK itu langsung kami yang menerimanya, terkait berapa persen kepuskesmas biar kami berembuk bersama, apa lagi, terkait dengan BLUD, infonya juga akan memotong dana kapatisi, kalau gak punyak anggaran kenapa harus mandir,” pungkasnya sembari bertanya tanya.

Sementara, Dalam pemberitaan sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan P2KB Sumenep, dr. Ellya Fardasah, M.Kes, dalam pernyataan resminya dengan tegas membantah semua tuduhan tersebut. Ia memastikan bahwa pengelolaan dana telah dilakukan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Namun, hasil investigasi media dan kesaksian dari beberapa tenaga kesehatan yang saat ini semakin bertambah justru mengindikasikan adanya pemotongan dana yang signifikan.

Berdasarkan keluhan yang diterima media ini, sejumlah bukti transfer menunjukkan bahwa potongan bervariasi bahkan mencapai hingga 40 persen dari dana kapitas tersebut

Info terkini, Laporan Dugaan Pemotongan Kapitasi dan gratifikasi ini sudah dalam penanganan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

Untuk itu, tim awak media ini akan terus mengawal laporan tersebut demi mendapatkan kepastian hukum yang berkeadilan.

( Noung daeng )

Artikel Lagi, Nakes Di Kecamatan Arjasa Bongkar Dugaan Pemotongan Dana Kapitasi Di Sumenep pertama kali tampil pada Relasi Publik Jatim.

Hal itu disampaikan oleh pihak kejati jawa timur, saat dikonfirmasi mengenai perkembangan laporan dari tim Lembaga Hukum Gagas Nusantara ( LHGN ), atas dugaan korupsi dan gratifikasi dana kapitasi di dinas kesehatan sumenep.

Dalam keterangannya, Pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Timur membenarkan adanya laporan dugaan mega korupsi dan gratifikasi dana kapitasi di dinas kesehatan sumenep.

Pihaknya juga menyatakan bahwa saat ini laporan dari tim LHGN masih dalam tahap di telaah oleh Jaksa pidsus kejaksaan tinggi jawa timur.

” Selamat pagi bapak/ibu, Terkait disposisi surat masih di telaah oleh jaksa dibidang pidsus,” Jelasnya Via Whatsapp, Kamis, 23/1/2025.

Terkait hal itu, Ketua Lembaga Hukum Gagas Nusantara ( LHGN ), Hasyim Khafani menyatakan bahwa dalam persolan ini tim LHGN akan mengawal sampai tuntas.

“Tim dari LHGN akan mengawal sampai tuntas terkait dugaan korupsi ini. Kami tidak main – main karena minginginkan sumenep kedepan menjadi lebih baik,”Tegasnya

Lebih lanjut, Kata Hasyim sapaan akrab, Ia menduga bahwa aliran dana mengalir tidak sesuai dengan peruntukannya

” Dana kapitasi ini bisa diduga juga mengalir pada sesuatu yang bukan peruntukannya, bisa diduga juga disalah gunakan untuk kepentingan tertentu, sehingga penyalahan distribusi ini tidak akan membawa manfaat kepada tenaga medis,” Ujarnya

( Noung daeng )

Artikel Kejati Jawa Timur Mulai Proses Laporan Dugaan Korupsi Dana Kapitasi di Dinkes Sumenep pertama kali tampil pada Relasi Publik Jatim.

Laporan dugaan korupsi dana kapitasi tersebut diterima oleh kejasaan tinggi jawa timur pada tanggal 16 januari 2025.

Jadi, Kasus dugaan penyelewengan dana kapitasi di Kabupaten Sumenep tersebut dalam penanganan kejaksaan tinggi jawa timur, Sehingga dugaan ini telah memicu perhatian masyarakat Sumenep.

Kini, Banyak pihak juga mendesak pemerintah daerah agar segera bertindak tegas, memastikan bahwa pengelolaan dana kapitasi dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Selain itu, Sejumlah aktivis juga menyoroti pentingnya pengawasan di tingkat puskesmas, mengingat lemahnya kontrol selama ini membuka celah bagi tindakan yang tidak bertanggung jawab.

Kasus ini tentunya menjadi ujian bagi instansi terkait dan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga integritas pelayanan kesehatan.

Untuk itu, Diharapkan proses hukum dapat berjalan dengan adil, dan pihak yang terbukti bersalah mendapat sanksi sesuai aturan, agar kepercayaan masyarakat terhadap sistem pelayanan kesehatan di Kabupaten Sumenep dapat dipulihkan.

Bukti baru terus diterima redaksi, termasuk dokumen transfer dan pernyataan dari pihak-pihak terkait. bahkan, semakin menambah tekanan agar pemerintah segera mengusut tuntas kasus ini. Publik juga menuntut adanya transparansi dan pengelolaan dana publik yang lebih baik.

Sementara, Saat awak media ini konfirmasi ke Kejasaan Tinggi jawa Timur, Laporan dugaan pemotongan dan gratifikasi dana kapitasi tersebut, masih menunggu instruksi atau tanggapan dari atasan untuk segera menindaklanjuti surat tersebut.

( Noung daeng )

Artikel Kejati Jawa Timur Mulai Proses Laporan Dugaan Korupsi Dana Kapitasi di Sumenep pertama kali tampil pada Relasi Publik Jatim.

Terbaru, Seorang dokter RN (inisial) berani jujur memberikan kesaksiannya bahwa, terkait pemotongan dana kapitasi tersebut memang benar adanya.

Menurutnya, karena kapitasi tempat dirinya berdinas besar, dan uang Blud + silva banyak, dulu dipotong hanya 10 persen dan pindah kapus dipotong 13 persen.

Bahkan Ia berharap, pemotongan kapitasi itu kecil seharusnya tidak ada pemotongan.

” Seharusnya, potongannya kecil, dan malahan seharusnya gak ada potongan,” ucapnya.

Lebih lanjut, Ia memaparkan bahwa potongan dana kapitasi pada tahun 2023 jumlahnya lebih besar potongannya daripada tahun ini. Kata Ia, PKM daratan lumayan besar motongnya.

” Iya, Pas tahun 2023 banyak PKM daratan yang lumayan gede motongnya, ada yang 35 sampai 40 persen, cuma waktu itu jadi temuan, makanya banyak yang nurunin habis itu,” ungkapmya.

Berdasarkan keterangan dokter RN isu pemotongan dana kapitasi itu fix adanya dengan modus awal dana tersebut memang ditransfer dari BPJS ke rening masing – masing penerima, akan tetapi dana tersebut ditransfer kembali ke puskesmas.

Untuk itu, awak media ini akan terus mengawal persoalan ini hingga terang benderang.

( Noung daeng )

Artikel Bau Busuk Pemotongan Dana Kapitasi di Dinas Kesahatan Sumenep Makin Terungkap, Ini Kesaksian dr. RN pertama kali tampil pada Relasi Publik Jatim.

Menurut Kepala dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep, dr.g Ellya Fardasah, M.Kes, Puskesmas itu bukan bagian dari dinas kesehatan. Hal itu dikarenakan puskesmas sudah BLUD ( Badan Layanan umum daerah ) yang tentunya punyak kebijakan sendiri.

” Puskesman itu bukan dinas kesehatan, kalau puskesmas ya puskesmas, kalau dinas kesehatan ya dinas kesehatan. Mereka sudah BLUD dan KPM – nya diluar saya,”Ucapnya

Namun, Statementnya itu terlihat aneh, Sebab meyakini tidak ada pemotongan dana kapitasi di setiap puskesmas sumenep.

Lebih lucunya lagi, Ia menegaskan jika memang ada pemotongan berarti dalam internal puskesmas itu sendiri tidak kondusif.

” Saya bukan membela puskesmas ya, apapun kebijakan puskesmas saya tetap bertanggungjawab. Jika pemotongan itu untuk sukwan saya rasa bukan pemotongan, karena mereka punyak kebijakan sendiri,” Dalihnya

Terkait hal itu, Ketua Lembaga Gagas Nusantara, ( LHGN ) ,Hasyim Khafani menyatakan bahwa dalam kasus ini diduga jumlah kerugian negara sangat besar, sehingga kasus korupsi dana kapitasi ini patut diduga tidak hanya melibatkan birokrasi menengah bawah (kepala puskesmas dan bendahara), Namun diduga juga ada keterlibatan pejabat dinas kesehatan, bahkan kepala daerah.

” Jika dihitung hanya dari 1 Puskesmas memang dugaan kasus korupsi ini terlihat sangat kecil. Persoalannya, jumlah puskesmas di kabupaten sumenep berjumlah 30, Sehingga pemotongan itu diduga berjumlah 84 Miliar Rupiah terhitung dari 2018 sampai 2024,” Ungkapnya.

Menurut Hasyim, Dalam kasus ini Ia menduga modus memanfaatkan dana kapitasi tak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan memanipulasi bukti pertanggungjawaban dan pencairan dana kapitasi serta biaya dari peserta yang seharusnya telah dijamin dalam biaya kapitasi dan/atau non-kapitasi diduga tak sesuai standar tarif yang ditetapkan.

” Diduga pengelolaan dana kapitasi ini tidak sesuai perundang undangan seperti yang terjadi isu pemotongan dana kapitasi di Jawa Barat, Jawa Timur, Untuk itu, pada nya hari tim kami akan melaporkanke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur,’ tegasnya

Selanjutnya, awak media ini akan tetus mengawal dugaan mega korupsi dana kapitasi ini hingga kasus ini terang benderang.

( Noung daeng )

Artikel Dugaan Mega Korupsi Dana Kapitasi, Kadinkes Sumenep ; Puskesmas Bukan Bagian Dinas Kesehatan pertama kali tampil pada Relasi Publik Jatim.