Artikel Diduga Gelar Sinden Kerawitan Masa PPKM Darurat, Kades Tambak Agung dipolisikan pertama kali tampil pada Relasi Publik Jatim.

Rapat koordinasi itu membahas terkait Penanganan Covid-19 di Kecamatan Arjasa perihal Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat level 3.

Dalam acara itu turut dihadiri oleh Sekcam Arjasa, Kepala Puskesmas Arjasa, perwakilan Koramil 0827/18 Kangean dan beberapa Kepala desa kecamatan Arjasa.

Sementara, Kapolsek Kangean Iptu Agus Sugito, S.H.,M.H dalam sambutannya menyampaikan bahwa, Kepolisian selalu siap mendukung yustisi dalam penangan covid-19 dengan segala upaya akan kami lakukan.

“Segala upaya telah kami lakukan untuk mendukung dalam menangani covid 19, dari turun langsung hingga melibatkan para Bhabinkamtibmas,”ucapnya.

Kemudian Eks Kapolsek Kangayan itu juga membahas mengenai data dari Kemenkes bahwa 21 orang warga Kecamatan Arjasa terpapar covid-19.

Maka dari itu kami meminta Anggota polsek kangean mendatangi alamat rumah berdasarkan data dari Kemenkes, tetapi nama-nama 21 orang tersebut tidak ada dirumah, karena berdasarkan keterangan dari keluarganya nama orang tersebut (dalam data) bekerja di negeri tetangga dan masih belum pulang,” ujar Kapolsek Kangean (30/8/2021).

Terakhir, Kapolsek Kangean dalam sambutannya menegaskan, kepada para Kepala Desa di Kecamatan Arjasa (ketua satgas covid-19) Agar berhati-hati dan cermat dalam penggunaan anggaran 8 persen, jangan sampai ditemukan penyelewengan anggaran.

“Kami berharap para kades dan ketua satgas covid-19 di Kecamatan Arjasa agar supaya berhati-hari dan cermat Mendata warganya yang sudah di vaksin serta mengajak warganya yang belum di vanksin,”tuturnya.

Kemudian ia menambahkan, mengenai adanya hiburan yang memicu kerumunan, Kami dari polsek kangean meminta kepada para kades agar mendatangi tuanrumah atau penyelenggara hiburan untuk memberi pemahaman bahwa segala hiburan apapun bentuknya tidak diperbolehkan.

” Hiburan tidak diperbolehkan di masa pandemi covid-19 saat ini, dan apabila masi ada yang melakukan kegiatan tersebut agar segera melaporkan kepada satgas covid-19 agar tidak terjadi penyebaran virus itu,” imbuhnya.

Reporter : Aiman

Editor      : Mawardi

Artikel Kapolsek Kangean hadiri Rakor PPKM Darurat Level 3 di Kecamatan Arjasa pertama kali tampil pada Relasi Publik Jatim.

Sementara Kepala Desa Paseraman menyatakan, Pemerintah Desa Paseraman, Kecamatan Arjasa, menyalurkan 3 ton 1 kwintal kg beras kepada warga terdampak PPKM Darurat. Bantuan beras tersebut disalurkan kepada 310 keluarga penerima manfaat atau KPM.

” kegiatan berlangsung di Balai Desa paseraman dengan menerapkan Protokol kesehatan dengan ketat, dan terlihat para KPM disiplin mematuhi Prokes,”katanya.

Lebih lanjut ia memaparkan, bantuan beras ini merupakan bantuan dari pemerintah pusat dimasa PPKM Darurat, sehingga pihak Pemdes dan petugas juga mengatur antrian dan tempat duduk serta ruangan terpisah untuk mengambil bantuan agar tidak terjadi kerumunan.

Namun, penerima bantuan tersebut merupakan penerima manfaat BST dan PKH dengan masing-masing KPM menerima sebanyak 10 kg.

“Jadi semua data penerima itu dari pusat melalui Kemensos RI dan kami dari Desa hanya menyalurkan saja,”terang Sahnan.

Menurutnya, penyaluran bansos ini bertepatan dengan kebijakan pemerintah memperpanjang PPKM Level 4 sampai 9 Agustus 2021 mendatang.

“Bantuan beras ini dari Kemensos melalui Bulog. Beberapa desa Kecamatan Arjasa mulai berjalan menyalurkan hari ini,” jelasnya.

Ia menambahkan, bagi seluruh pihak terutama yang ada di level desa untuk bekerjasama dalam menyukseskan program ini, sehingga manfaatnya bisa langsung masyarakat rasakan.

“Harapannya bantuan ini dapat bermanfaat dan meringankan beban masyarakat yang kurang mampu, khususnya dalam masa perpanjangan PPKM ini,”imbuhnya.

Reporter : Muhlis

Editor      : Mawardi

Artikel Pemdes Paseraman Salurkan Bansos Warga Terdampak PPKM Darurat pertama kali tampil pada Relasi Publik Jatim.

Ironisnya, Kabid DPMD Sumenep yang berinisial S itu, seakan tidak mengindahkan Surat edaran dari Mendagri no 15 tahun 2021 tentang PPKM darurat Jawa Bali, bahwa Mendagri juga meminta penegakan hukum atau disiplin yang tegas namun santun dan simpatik bagi masyarakat yang melanggar ketentuan PPKM dan dilarang menggunakan kekerasan yang berpotensi pelanggaran hukum.

Jutru dalam aturan PPKM darurat tersebut, malah dicederai oleh seorang pejabat Publik yang menjabat sebagai Kabid di DPMD Sumenep dan seharusnya memberi contoh tauladan yang baik terhadap masyarakat.

” Apakah penegakan hukum sumenep tajam kebawah lalu tumpul ke atas ? kok tidak ada tindakan dari pihak yang berwajib dan satgas Covid-19 Sumenep,” sindir fendi kepada Media Relasipublik.Com Rabu (28/7/2021).

Ketua GMBI distrik Sumenep itu memberberkan keanehan dalam kebijakan tim satgas Covid-19 dan aparat penegak hukum yang terkesan tebang pilih.

“Aneh, mestinya mereka klarivikasi kepada yang punyak hajatan yaitu kabid, dan juga harus dipertimbangkan dari sisi kesehatan dikwatirkan tidak akan efektif, karena tetap ada kumpulan orang sehingga membuka ruang klaster Covid baru,”jelas fendi

Namun, aktifis muda itu tetap mempertanyakan izin kerumunan dari pihak Satgas Covid-19 Sumenep dan pihak kepolisian kota Sumenep.

Semua itu terlihat lucu dan aneh. Lucunya, karena dalam pemberitaan media online (Investigasi today) Kabid itu menyatakan bahwa acara hajatan izinnya dari Polsek kota Sumenep. apa iya..?

” Lalu, tim Media ini konfirmasi terhadap Kapolsek Kota Sumenep  AKP Jawali, dan Ia menyatakan, terkait hajatan yang dimaksud pihaknya tidak mengeluarkan izin,”terangnya. Selasa, (27/7/2021).

lantas izin bagaimana yang diucapkan oleh kabid DPMD tersebut ?

pastinya itu aneh, aneh bin ajaib,”Pungkas fendi.

Sementara, Rahman Riyadi selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumenep menyampaikan, perihal izin akad pernikahan seorang anak oknum Kabid DMPD itu dari tim Satgas tidak ada, dan prosedurnya meminta izin keramaian melalui Bupati.

” Izin pemberitahuan melalui Bupati selaku ketua team Satgas dan disposisi melalui Sekretaris Daerah (Sekda) dan selanjutnya ke BPBD,”Katanya saat dikonfirmasi melalui telephone serulernya.

Reporter : Noung daeng

Editor      : Mawardi

Artikel Ironis, Masa PPKM darurat hajatan Kabid DPMD Sumenep Tampa Seizin Tim Satgas Covid-19 pertama kali tampil pada Relasi Publik Jatim.

Namun, dikabupaten Sumenep beredar Kabar di Media Online bahwa seorang Oknum Kabid DPMD Sumenep malah menggelar acara pesta akad pernikahan anaknya.

Kemudian, tidak berselang lama media Online tersebut menerbitkan berita Klarivikasi terkait pemberitaannya yang sempat viral itu, dan dijelaskan, bahwa gelaran hajatan yang dimaksud merupakan akad nikah putri Kabid berinisial S yang digelar di Perumahan Pesona Satelit, Desa Kolor, Kecamatan Kota, Sumenep, Sabtu pagi. tetapi, undangan hanya dihadiri sebanyak 30 undangan dari keluarga mempelai laki-laki dan perempuan.

Terkait itu, Fendi Rianto ketua GMBI distrik Sumenep menyayangkan terkait adanya pelaksanaan pesta hajatan akad Nikah yang diadakan oleh salah satu oknum Kabid DPMD Sumenep berinisial S, karena adanya acara tersebut telah melukai hati Masyarakat Sumenep.

Semestinya mereka tahu, adanya acara hajatan ditengah kondisi Covid seperti ini di kwatirkan menimbulkan Klaster baru, Sebab aturan itu sudah dibuat oleh pemerintah tahun 2021, bahwa aturan acara hajatan maksimal 30 orang, itu pun juga harus ada izin pemeberitahuan hajatan dari pihak satgas Covid-19 dan kepolisian.

” Satgas sudah saya tanyakan bahwa pelaksanan acara hajatan pihak Kabid DPMD itu, tidak ada ijin pemberitahuan kepihak satgas Covid-19,” Ucapnya pada media Senin, (26/7/2021).

Menurut Fendi, sangat disayangkan mengapa oknum Kabid DPMD itu menyatakan sudah berizin, padahal pihak terkait saat diklarivikasi sudah menyatakan tidak berizin. Jadi, pemberlakuan PPKM darurat oleh pemerintah pusat itu diduga diabaikan oleh oknum kabid yang seharusnya jadi panuta yang baik bagi Masyarakat. Pemberitaan di salah satu Media Online bahwa hajatan pesta akad nikah anak oknum Kabid berinisial S itu sudah berizin, izinnya dari Polsek Kota.

” Pihaknya konfirmasi  ke Polsek kota terkait izin akad Nikah itu ternyata tidak ada,” terang fendi ketua GMBI distrik Sumenep

Menurut Fendi, kita akan mengawal kasus ini supaya keadilan ini benar-benar ditegakkan dalam keadaan seperti ini dan jangan sampai tumpul ke atas tapi tajam kebawah.

disinggung terkait penutupan pasar sapi dan pembubaran hajatan yang digelar Masyarakat selama ini, ia menyatakan, semestinya pasar sapi juga jangan ditutup, sebab hajatan oknum Kabid DPMD Sumenep selaku Pejabat Publik seakan dibiarkan,”Sindirnya

Kemudian media ini menanyakan langkah-langkah yang akan ditempuh oleh GMBI Ketika nanti permasalahan ini jelas tidak mengantongi izin, ia menjawab, kita akan mempelajari secara hukum dulu, setelah semua dokumen-dokumen sudah selesai maka kita akan menempuh secara jalur hukum.

Terkait kasus tersebut, saya berharap pihak berwajib benar-benar menegakkan keadilan, mengingat seorang Kabid merupakan Pejabat Publik yang jadi panutan terhadap Masyarakat.

” Mengingat dimata hukum kita juga berkeadilan yang sama, mestinya aturan-aturan itu juga berlaku dan dilonggarkan terhadap Masyarakat bawah, sebab dampak pemberlakuan PPKM darurat sendiri terutama kepada masyarakat bawah,”ujarnya.

Ia menambahkan, jika memang kejadian itu terbukti, maka jadikan pembelajaran pada masyarakat khususnya bagi Pejabat Publik agar tidak melanggar aturan yang dibuat untuk ditaati.

Semoga kejadian seperti ini tidak terulang lagi mengingat Pemerintah memperpanjang kembali pemberlakuan PPKM darurat sampai tanggal 2 Agustus,”imbuhnya.

” Semestinya acara-acara seperti ini ditangguhkan dulu, jangan sampai masyarakat berasumsi bahwa aturan PPKM ini diduga hanya berlaku pada Masyarakat kalangan bawah,”pungkasnya.

Reporter : Noung daeng

Editor      : Mawardi

Artikel Masa PPKM Darurat Kabid DPMD Sumenep Gelar Akad Nikah, Diduga tidak berizin pertama kali tampil pada Relasi Publik Jatim.

Bahkan dalam hal itu, terlihat jelas foto oknum pegawai Dinas perhubungan yang sedang menjaga parkiran mobil tamu undangan dalam pesta itu, ada apa ya …?

Namun tidak berselang lama kemudian, media Online tersebut menerbitkan berita Klarifikasi terkait pemberitaannya yang viral itu, dan dijelaskan, bahwa gelaran hajatan yang dimaksud merupakan akad nikah putri Kabid DPMD Inisial S, yang digelar di Perumahan Pesona Satelit, Desa Kolor, Kecamatan Kota, Sumenep, Sabtu pagi. tetapi, undangan hanya dihadiri sebanyak 30 undangan dari keluarga mempelai laki-laki dan perempuan.

Terkait itu, Zamrud Khan, Praktisi hukum Asal Sumenep jadi angkat bicara, dia menyatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menetapkan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat, Kamis (1/7/2021). PPKM darurat ini diterapkan pada 3-20 Juli 2021, mirip dengan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk mengatasi pandemi Covid-19 pada 2020.

Maka tidak cukup pada PPKM Darurat yang berakhir pada tanggal 20 Juli tersebut, Justru Pemerintah memperpanjang PPKM dengan istilah PPKM berlevel dengan maksud dan tujuan agar Pandemi Covid 19 ini tidak bertambah Parah.

” Sungguh ironis, di ujung wilayah Madura tepatnya kabupaten Sumenep justru beredar kabar dalam pemberitaan Media Online bahwa ada seorang Pejabat selevel Kabid melaksanakan pesta Perkawinan pada masa PPKM sekarang ini, padahal pesta perkawinan itu bagian dari klaster atau pemicu Covid 19,”ucapnya. Minggu, (25/7/2021).

Menurutnya, Nah seyogyanya, pejabat tersebut harusnya memberikan contoh yang baik pada Masyarakat, terlebih apabila sampai jumlah undangan yang hadir melebihi batasan maksimal PPKM yaitu 30 orang. Jika kejadian itu benar terjadi, seharusnya pihak kepolisian, Satpol PP dan TNI ambil Tindakan tegas segera dan kalau perlu Pihak Polres Sumenep memintai keterangan Pejabat tersebut, sehingga dalam penegakan Hukum tidak ada tebang pilih.

” Kalau Rakyat dibubarkan bahkan diproses hukum tetapi jika Pejabat tidak,”ujar zamrud khan Praktisi hukum.

Media ini bertanya terkait undang-undang apa atau pasal berapa yang dapat dikenakan kepada pihak yang diduga melakukan Pesta tersebut ? sebenarnya kepolisian yang lebih paham, atau setidaknya bisa dikenakan dengan undang-undang Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018, tentang Kekarantinaan Kesehatan dan atau KUHP, Tetapi biarlah masalah ini menjadi terang benderang nantinya setelah ada Klarifikasi lebih lanjut.

Ditanya tentang Harapannya terhadap perihal tersebut ?

” Semoga saja tidak Seperti Pisau Dapur, Tajam kebawah tumpul keatas itu adalah sebagai konsep asas Equality before the Law,”sindirnya

Reporter : Noung daeng

Editor      : Mawardi

Artikel Masa PPKM Darurat, hari Terindah buat Seorang Pejabat mengadakan Pesta Perkawinan pertama kali tampil pada Relasi Publik Jatim.

Kanit PJR Jatim V Situbondo AKP Isminto, S. H. kepada awak media mengatakan bahwa kegiatan Pemeriksaan ini dilakukan sesuai Intruksi Mendagri No. 15 / 2021 tentang PPKM Darurat dengan Pengendalian dan Pembatasan Mobilitas untuk meminimalisir Potensi Penyebaran Covid-19.

Sasaran Pemeriksaan Semua pelaku Perjalanan darat dari kendaraan umum maupun pribadi yang melintas, diperiksa kelengkapan persyaratan kartu bebas Covid-19 berupa hasil Rapid Test Antigen atau PCR dan Kartu vaksin.

AKP Isminto, S. H. menambahkan, pemeriksaan Kelengkapan Persyaratan Pelaku Perjalanan darat di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi dilakukan selama 24 Jam,
Dalam pemeriksaan yang menuju Bali ataupun sebaliknya bila ditemukan penumpang tidak dilengkapi dokumen Rapid test Antigen / PCR dan Kartu Vaksin maka kendaraan tersebut diputar balik.

AKP Isminto, S. H. juga meminta kepada warga untuk dapat mematuhi PPKM Darurat. “Ini berlaku sampai tanggal 20 Juli. Mohon kerja sama semuanya untuk mematuhi semua imbauan dan ketentuan PPKM Darurat ini sebagai upaya menekan penyebaran kasus Covid-19,” pintanya.

Mari Jaga diri, Jaga Keluarga, Jaga Sesama dan Jaga Negara dengan Disiplin Prokes Covid 19 dan Mematuhi aturan Pemerintah dalam Pemberlakuan PPKM Darurat, semoga kita semua terhindar dari Virus Corona, tutupnya.

Penulis : Robby

Editor    : Mawardi

Artikel Sub Unit PJR Jatim V-2 Banyuwangi bergabung Kewilayahan dan Instansi terkait laksanakan PPKM Darurat pertama kali tampil pada Relasi Publik Jatim.

Kapolsek Kangean, Polres Sumenep Iptu Agus Sugito, S.H., M.H bersama Pjs Danramil 0827/18 Kangean, Serma Juniarto didampingi Anggotanya berkeliling untuk mengontrol kepatuhan masyarakat terhadap regulasi tersebut pada Senin malam tanggal 5 Juli 2021, dan hasilnya mendapati masyarakat yang berkerumun di Alun-alun Kota Arjasa dibubarkan serta warung makan Dan toko-toko Kecamatan Arjasa diarahkan untuk tutup.

“Kalau melebihi waktu yang ditentukan yaitu Pukul 20.00 wib warung dan kafe masih menerima pembeli yang makan di tempat itu tidak boleh. Kami juga bubarkan kerumunan warga tersebut, terlebih sudah melewati pukul 20.00 wib,” kata Kapolsek Kangean kepada tim media Relasipublik.com Jatim (5/7/2021).

Menurut Agus, dikecamatan Arjasa ini hampir tiap hari pasien covid-19 meninggal dunia, dan apabila masyarakat tidak mematuhi instruksi Mendagri terkait PPKM Darurat itu, maka harus siap menerima sanksi, sehingga pihaknya kembali mengajak warganya untuk senantiasa kompak mematuhi dan menjalankan regulasi yang ada, demi keselamatan bersama,”terangnya.

Lebih lanjut agus memaparkan, pihaknya memberikan imbauan kepada para pedagang agar tidak menyediakan tempat nongkrong untuk pembeli pada 3-20 Juli 2021 mengingat jumlah warga yang terpapar COVID-19 setiap harinya semakin signifikan.

“PPKM Darurat harus dipatuhi oleh warga Arjasa khususnya, selain itu kami berharap supaya masyarakat mematuhi protokol kesehatan guna memutus mata rantai penyebaran virus Corona,”pungkasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Pjs Danramil 0827/18 Kangean menambahkan, Kekompakan warga dalam mematuhi regulasi Inmendagri tersebut merupakan kunci kesuksesan PPKM Darurat.

“Saya tidak ingin kasus COVID-19 meningkat di Kecamatan Arjasa ini.tujuan utama kami yaitu pembubaran kerumunan serta imbauan yang disampaikan kepada masyarakat terkait protokol kesehatan dan penerapan PPKM Darurat,”Imbuhnya.

Penulis : Aiman

Editor    : Mawardi

Artikel Hari Ke-3 PPKM Darurat, Polsek Kangean Bersama Koramil 0827/18 Bubarkan Masyarakat Berkerumunan pertama kali tampil pada Relasi Publik Jatim.

Terkuaknya penjualan sebagian saham Pemkab Banyuwangi itu dalam Pemandangan Umum (PU) Fraksi DPRD Kabupaten Banyuwangi setelah Bupati Ipuk Fiestiandani Azwar Anas menyampaikan nota penjelasan (NP) atas diajukannya Raperda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2020.

Sebagaimana diketahui pada tanggal 15 Desember 2020, PT Bahana Sekuritas melakukan transfer hasil penjualan saham PT Merdeka Cooper Gold ke rekening Kas Daerah sebesar Rp. 298.363.854.595. Tetapi yang tertuang pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) hanya sebesar Rp. 298.078.107.249, terdapat selisih Rp. 285.747.346.

Seperti diketahui belasan mall yang ada di Kabupaten Banyuwangi ditutup sementara sejak diterapkan PPKM Darurat mulai tanggal 3 – 20 Juli 2021. Dalam penerapan PPKM Darurat terdapat 11 Mall di Kabupaten Banyuwangi ditutup sementara, antara lain: Roxy Square, Ramayana, Vionata, Mitra Rogojampi, Mitra Jajag, KDS, Sun East Mall, A&R, Arjuna, Bares Genteng dan Bares Rogojampi. Tak pelak kebijakan dari Pemkab Banyuwangi itupun membuat ribuan pekerja mall dan pusat perbelanjaan di Kabupaten paling ujung timur di pulau Jawa ini menjerit.

Pasalnya, selama diliburkan, mereka tidak mendapatkan gaji (upah). Apalagi selama pandemi berlangsung, mereka tidak menerima upah secara penuh lantaran adanya efisiensi jam kerja dari perusahaan.

Oleh karenanya, PUSAKA menuntut Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi, Ibu Ipuk Fiestiandani dan Bapak Haji Sugirah memberikan bantuan sosial (bansos) dan/atau jaring pengaman sosial (JPS) kepeda seluruh pekerja pusat pembelanjaan.

“Atas kebijakan yang dikeluarkan Pemkab Banyuwangi, pekerja mall dan pusat perbelanjaan diliburkan. Gaji (upah) para pekerja pun dipotong. Sehingga PUSAKA menuntut Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi, Ibu Ipuk Fiestiandani dan Bapak Haji Sugirah memberikan bansos dan/atau jaring pengaman sosial untuk seluruh pekerja mall dan pusat pembelanjaan,” tuntut Ketua PUSAKA, Muhammad Helmi Rosyadi, Senin (5/7/2021)

Penulis : Robby

Editor    : Mawardi

Artikel PUSAKA Tuntut Pemkab Banyuwangi Berikan Jaring Pengaman Sosial Kepada Pekerja Terdampak Pemberlakuan PPKM Darurat pertama kali tampil pada Relasi Publik Jatim.