Terbaru, Seorang dokter RN (inisial) berani jujur memberikan kesaksiannya bahwa, terkait pemotongan dana kapitasi tersebut memang benar adanya.

Menurutnya, karena kapitasi tempat dirinya berdinas besar, dan uang Blud + silva banyak, dulu dipotong hanya 10 persen dan pindah kapus dipotong 13 persen.

Bahkan Ia berharap, pemotongan kapitasi itu kecil seharusnya tidak ada pemotongan.

” Seharusnya, potongannya kecil, dan malahan seharusnya gak ada potongan,” ucapnya.

Lebih lanjut, Ia memaparkan bahwa potongan dana kapitasi pada tahun 2023 jumlahnya lebih besar potongannya daripada tahun ini. Kata Ia, PKM daratan lumayan besar motongnya.

” Iya, Pas tahun 2023 banyak PKM daratan yang lumayan gede motongnya, ada yang 35 sampai 40 persen, cuma waktu itu jadi temuan, makanya banyak yang nurunin habis itu,” ungkapmya.

Berdasarkan keterangan dokter RN isu pemotongan dana kapitasi itu fix adanya dengan modus awal dana tersebut memang ditransfer dari BPJS ke rening masing – masing penerima, akan tetapi dana tersebut ditransfer kembali ke puskesmas.

Untuk itu, awak media ini akan terus mengawal persoalan ini hingga terang benderang.

( Noung daeng )

Artikel Bau Busuk Pemotongan Dana Kapitasi di Dinas Kesahatan Sumenep Makin Terungkap, Ini Kesaksian dr. RN pertama kali tampil pada Relasi Publik Jatim.

Kepala Dinas Kesehatan P2KB Sumenep, dr. Ellya Fardasah, M.Kes, sebelumnya membantah keras adanya praktik tersebut melalui pernyataan yang telah tersebar luas di media.

Meski demikian, laporan investigasi dan pengakuan beberapa pihak justru menunjukkan sebaliknya. Bukti transfer dana yang diduga berkaitan dengan pemotongan telah ditemukan, sementara kesaksian dari sejumlah tenaga kesehatan mengungkapkan potongan yang mencapai hingga 40 persen dari dana kapitasi yang seharusnya diterima.

Seorang narasumber anonim mengungkapkan bahwa meskipun alasan pemotongan disebut untuk mendukung tenaga sukwan, realitasnya tidak sesuai harapan. “Jika hanya 10 persen dan benar-benar disalurkan ke sukwan, kami bisa memaklumi. Tapi sukwan hanya menerima kisaran 400 ribu pertiga bulan dari potongan besar ini,” katanya sambil menunjukkan bukti transaksi rekening terkait.

Dana kapitasi, yang idealnya digunakan untuk pelayanan kesehatan dan insentif tenaga medis, kini menjadi sumber kekecewaan. Banyak tenaga kesehatan merasa pemotongan dilakukan tanpa transparansi, memunculkan pertanyaan besar tentang pengelolaannya.

Tekanan semakin meningkat ketika beberapa pihak memutuskan bersuara. Salah satunya, dr. N, menyerukan pengawasan lebih ketat terhadap penggunaan dana kapitasi. Ia berharap bukti transfer dan kesaksian yang telah muncul dapat menjadi dasar kuat untuk mengusut dugaan penyimpangan ini.

Selain itu, Eks Dokter inisial R juga
memberikan keterangan lain dan mengaku sakit hati dengan besarnya pemotongan dana. “Kalau hanya 10 persen dan benar-benar diberikan kepada tenaga sukwan lain, kami masih bisa menerima.

” Nah Kenyataannya, dari potongan yang besar, sukwan hanya menerima 100 hingga 200 ribu rupiah setiap bulannya,” ujarnya eks dr inisial ” R ” sembari mengirimkan bukti rekening dengan memberikan penjelasan pada keterangan debet kredit pada media ini

Sementara itu, dr. Ellya tetap bersikeras bahwa semua prosedur telah dijalankan sesuai aturan. “Kami bekerja berdasarkan pedoman yang berlaku,” ujarnya, meskipun masyarakat terus mendesak adanya penyelidikan menyeluruh oleh pihak berwenang.

Kasus ini menyoroti pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana publik, terutama yang terkait dengan sektor kesehatan. Publik berharap agar pihak terkait segera bertindak, mengungkap fakta, dan memastikan keadilan bagi pihak-pihak yang dirugikan.

Jadi, Saat ini, laporan mengenai dugaan pemotongan dana kapitasi telah diteruskan kepada pihak berwenang untuk penyelidikan lebih lanjut.

( Noung daeng )

Artikel Kontroversi Pemotongan Dana Kapitasi di Sumenep: Fakta dan Tuntutan Transparansi pertama kali tampil pada Relasi Publik Jatim.

Namun, sejumlah bukti dan keterangan dari berbagai pihakyang telah dikantongi awak media ini justru mengindikasikan adanya pemotongan yang signifikan.

Berdasarkan hasil investigasi, awak media mendapatkan bukti transfer dana yang diduga berkaitan dengan pemotongan tersebut. Selain itu, keterangan dari beberapa pegawai puskesmas mengungkapkan bahwa mereka merasa dirugikan akibat pemotongan yang bervariasi mencapai hingga 40 persen dari dana kapitasi yang seharusnya diterima secara utuh oleh penerima.

Bahkan, keterangan lain dari salah satu pihak yang enggan disebutkan namanya mengaku sakit hati dengan besarnya pemotongan dana. “Kalau hanya 10 persen dan benar-benar diberikan kepada tenaga sukwan lain, kami masih bisa menerima.

” Nah Kenyataannya, dari potongan yang besar, sukwan hanya menerima 100 hingga 200 ribu rupiah setiap bulannya,” ujarnya eks dr inisial ” R ” sembari mengirimkan bukti rekening dengan memberikan penjelasan pada keterangan debet kredit pada media ini

Semestinya, Dana kapitasi itu digunakan untuk mendukung pelayanan kesehatan di puskesmas, termasuk insentif bagi para tenaga medis dan tenaga sukwan.

Namun, laporan yang diterima awak media menyebutkan bahwa sebagian besar dana yang dipotong tidak jelas alokasinya, sehingga menimbulkan kekecewaan di kalangan tenaga kesehatan.

Titik balik dari masalah ini, salah satunya muncul dari dr. N, ketika beberapa pegawai yang merasa dirugikan memutuskan untuk angkat bicara. Mereka berharap agar keadilan ditegakkan dan dana kapitasi bisa dimanfaatkan sebagaimana mestinya tanpa ada penyalahgunaan.

Selain bukti transfer, hasil investigasi juga mencakup pernyataan dari beberapa pihak internal puskesmas. Mereka mengungkapkan bahwa pemotongan dilakukan secara sistematis, namun transparansi mengenai penggunaan dana tersebut tidak pernah diberikan.

Sementara itu, dr. Ellya Fardasah tetap membantah semua tuduhan tersebut. Menurutnya, pihaknya sudah menjalankan mekanisme yang sesuai dengan aturan.

“Kami tegaskan bahwa tuduhan ini tidak berdasar,” Dalihnya

Meski begitu, tekanan publik semakin kuat agar kasus ini segera diusut. Beberapa pihak mendesak agar segera melaporkan untuk memastikan tidak ada praktik penyalahgunaan dana kapitasi.

Kasus ini menunjukkan betapa pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana publik, terutama yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan. Masyarakat berharap agar pihak berwenang segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan masalah ini dan memberikan keadilan kepada mereka yang dirugikan.

Jadi, langkah lanjutan atas dugaan pemotongan dana kapitasi ini berujung pada pelaporan kepada pihak berwajib ( Kejati ) dan diharapkan dapat mengungkap kebenaran di balik polemik ini.

( Noung daeng )

Artikel Cek Fakta dan Bukti Pemotongan Dana Kapitasi di Kabupaten Sumenep pertama kali tampil pada Relasi Publik Jatim.

Menurutnya, Modus terkait pemotongan itu di lakukan ditransfer dulu ke rekening masing masing penerima, lalu di tranfer kembali ke rekening puskesmas.

Nah, Dari transfer itu, kalau untuk dana kapitasi sendiri, itukan kalau rekeningnya sudah dibagikan di kita, jadi bisa dilihat di M-Baking atau bisa dilihat di Rekening masing-masing

“Jadikan itu di transfer, misalnya saya dapat 5 juta nanti di potong 20 persen, jadi nanti dari 5 juta itu di tranfer dan diberitahu sama bendahara bahwa dokter mengembalikan 20 persen. Misalnya, 20 persen itu 2 juta. Jadi saya transfer ke bendahara Puskesmas,” Jelasnya

Namun, ditanya apakah pengembalian uang yang dipotong itu bentuk berbagi ? Ia ( N ) kembali menegaskan bahwa itu bukan berbagi, karena sebelum ada pemotongan sempat tawar menawar agar tidak dipotong 20 persen. Tetapi semua itu tidak digubris dan pimpinannya yang memutuskan supaya tetap dipotong kapitasinya 20 persen.

” Sempat terjadi tawar-menawar karena pemotongan itu terlalu besar, Jadi saya mengusulkan bagaimana kalau 10 persen saja. Akan tetapi, kapus dan bendaharanya tidak setuju, tidak bisa dok karena nanti kita butuh dana ini dana itu untuk khas, penjelasan nya begitu. Terus saya naikkan, bagaimana kalau 12 persen, tetap tidak diterima. Terus naik ke 15 persen tetap tidak diterima dan diputuskan 20 persen, tapi itu keputusannya pimpinan,” Tegasnya

Sebetulnya, Kata Ia ( N ), temen-temen merasa keberatan karena jumlah pemotongan itu terlalu besar, Tetapi kita terpaksa menuruti keputusan pimpinan agar mentransfer 20 persen ke bendahara.

Selain itu, Kalau untuk yang Non Kapitasi, karena ke rekening kita itu setiap bulan ada Kapitasi ada Non-Kapitasi yang masuk nanti berupa JASPEL, Itu modusnya, Seperti di titip ke masing-masing rekening.

” Misalnya saya dokternya, saya dapat kapitasi itu 5 juta, nanti ada keterangan transfer untuk Non-Kapitasi misalnya 3 juta, jadi total 8 juta untuk bulan itu, yang harus dikembalikan semuanya itu ya yang Non-Kapitasi ditambah dengan 20 persen itu. Akan tetapi tidak semuanya dapat yang Non-Kapitasi itu,” Ungkapnya

Maka dari itu, Ia sangat menyayangkan terkait pemberitaan di media, Kepala dinas itu berstatmen bahwa tidak benar adanya pemotongan dana kapitasi, bahkan dianggap fitnah. Lucunya lagi, Ia menegaskan seakan kita berbagi padahal itu tidak benar.

Kata Ia ( N ), apa yang dirinya ungkap itu benar adanya dan tidak menyerang pribadi kepala dinas. Tapi, karena saat ini selaku kepala dinas kesehatan kabupaten sumenep tentunya berkewajiban bertanggungjawab atas persoalan tersebut.

” Pemotongan itu ada, bantahan kepala dinas kesehatan itu merupakan pembohongan publik. Itu bohong, jadi disini saya menilai memang ada dugaan korupsi secara terstruktur, sistematis, dan masif,” Tegasnya

” Jadi apa yang disampaikan oleh kepala dinas itu bohong, saya akan buktikan nantinya di aparat penegak hukum ( Kejati ),”Ujarnya.

( Noung daeng )

Artikel Dokter N Beberkan Modus Pemotongan Dana Kapitasi Puskesmas Sumenep pertama kali tampil pada Relasi Publik Jatim.

Padahal, Kepala puskesmas gayam encung haryono saat dikonfirmasi menyebut bahwa pemotongan dana kapitasi telah diketahui oleh kepala dinas kesehatan sumenep

” Jadi, Terkait pemotongan dana kapitasi itu bukan pemotongan pak, tetapi itu berbagi kepada sukwan dan sudah diketahui oleh pimpinan,” Katanya

Menariknya, saat ditanya siapa pimpinan yang ia sebut itu dirinya menegaskan bahwa pimpinan yang dimaksud kepala dinas kesehatan Sumenep.

Jadi, Berdasarkan keterangan atau informasi yang didapat awak media ini dari kepala puskesmas gayam, maka  patut diduga adanya kongkalikong kepala puskesmas dan pejabat dinas kesehatan sumenep

Apalagi, Kepala puskesmas gayam, saat ditanya terkait berapa jumlah anggaran kapitasi puskesmas yang dipimpinya terkesan keberatan untuk memaparkan

” Anggaran itu memang ada, tapi kami tidak bisa menyebutkan. Kalau masalah berbagi mengenai dana kapitasi itu pimpinan sendiri tahu. Nanti koordinasi ke pimpinan saja pak, ke kepala dinas kesehatan” Terangnya

Anehnya, Sebelumnya Kepala dinas kesehatan dr.g Ellya Fardasah, M.Kes tidak mengakui bahwa puskesmas bagian dari dinas kesehatan.

Namun, Kepala puskesmas gayam, kecamatan Sapudi malah menyuruh agar awak media ini koordinasi dengan kepala dinas kesehatan sumenep selaku pimpinannya. ada apa…?

Maka dari itu, Tim awak media ini dan Lembaga Gagas Nusantara akan terus mengawal kasus dugaan mega korupsi dana kapitasi di Dinas kesehatan sumenep yang terstruktur, masif, dan sistematis ini hingga terang benderang

Sementara, dalam pemberitaan sebelumnya Pasca ramai dalam pemberitaan dugaan mega korupsi dana kapitasi yang telah terjadi di wilayah dinas kesehatan Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, Kepala dinas kesehatan tak mengakui puskesmas bagian dari dinas kesehatan. Rabu, 15/1/2025

Artikel Kepala Dinas Kesehatan ” Bohong ” Sebut Tak Tahu Pemotongan Dana Kapitasi, Ada Apa..? pertama kali tampil pada Relasi Publik Jatim.

Pelaporan LHGN ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur itu tentunya sebagai langkah konkrit, dengan tembusan Presiden Republik Indonesia, Wakil Presiden RI, BPK RI, Kejaksaan Agung, Kementerian Kesehatan, DPR RI Komisi IX, Ombudsman, dan Gubernur Jawa Timur.

” Pelaporan itu guna menciptakan sistem efisien dan akuntabel serta transparansi di Dinas kesehatan sumenep atas pemotongan Dana kapitasi yang bervariasi sehingga diduga kuat adanya tindak pidana korupsi terstruktur, masif, sistematis,” Tegas inisial ” A ” salah satu pelapor dari tim LHGN saat dikonfirnasi media ini

Menurutnya, Tim LHGN telah melayangkan surat laporan yang ditujukan kepada ke kejaksaan tinggi jawa timur dengan tembusan pejabat tinggi negara republik Indonesia agar kasus ini menjadi atensi dan ditindak sesuai dengan perundang undangan yang berlaku

” Kami telah melaporkan kasus ini merupakam bentuk keseriusan kami membantu para pejuang kesehatan agar tidak lagi menjadi korban oknum oknum yang tidak bertanggungjawab dan juga diharapkan dapat  meminimalisir tindakan kejahatan pelaku korupsi di negeri ini,”katanya.

Ia menambahkan, Dengan adanya kasus dugaan pemotongan dana kapitasi itu dirinya menduga adanya kongkalikong oknum dinas kesehatan yang tidak bertanggungjawab sehingga memanfaatkan dana kapitasi itu tidak sesuai dengan perundang undangan dengan tujuan memperkaya diri.

” Kami akan terus mengawal kasus ini sampai oknum itu dipidana sehingga Dana Kapitasi puskesmas sebesar 84 Milliar yang terhitung sejak tahun 2018 sampai 2024 itu bermamfaat sesuai peruntukannya,”pungkasnya.

( Noung daeng )

Artikel Dugaan Korupsi Dana Kapitasi, Oknum Dinkes Sumenep Dilaporkan Ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur pertama kali tampil pada Relasi Publik Jatim.

Menurut Kepala dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep, dr.g Ellya Fardasah, M.Kes, Puskesmas itu bukan bagian dari dinas kesehatan. Hal itu dikarenakan puskesmas sudah BLUD ( Badan Layanan umum daerah ) yang tentunya punyak kebijakan sendiri.

” Puskesman itu bukan dinas kesehatan, kalau puskesmas ya puskesmas, kalau dinas kesehatan ya dinas kesehatan. Mereka sudah BLUD dan KPM – nya diluar saya,”Ucapnya

Namun, Statementnya itu terlihat aneh, Sebab meyakini tidak ada pemotongan dana kapitasi di setiap puskesmas sumenep.

Lebih lucunya lagi, Ia menegaskan jika memang ada pemotongan berarti dalam internal puskesmas itu sendiri tidak kondusif.

” Saya bukan membela puskesmas ya, apapun kebijakan puskesmas saya tetap bertanggungjawab. Jika pemotongan itu untuk sukwan saya rasa bukan pemotongan, karena mereka punyak kebijakan sendiri,” Dalihnya

Terkait hal itu, Ketua Lembaga Gagas Nusantara, ( LHGN ) ,Hasyim Khafani menyatakan bahwa dalam kasus ini diduga jumlah kerugian negara sangat besar, sehingga kasus korupsi dana kapitasi ini patut diduga tidak hanya melibatkan birokrasi menengah bawah (kepala puskesmas dan bendahara), Namun diduga juga ada keterlibatan pejabat dinas kesehatan, bahkan kepala daerah.

” Jika dihitung hanya dari 1 Puskesmas memang dugaan kasus korupsi ini terlihat sangat kecil. Persoalannya, jumlah puskesmas di kabupaten sumenep berjumlah 30, Sehingga pemotongan itu diduga berjumlah 84 Miliar Rupiah terhitung dari 2018 sampai 2024,” Ungkapnya.

Menurut Hasyim, Dalam kasus ini Ia menduga modus memanfaatkan dana kapitasi tak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan memanipulasi bukti pertanggungjawaban dan pencairan dana kapitasi serta biaya dari peserta yang seharusnya telah dijamin dalam biaya kapitasi dan/atau non-kapitasi diduga tak sesuai standar tarif yang ditetapkan.

” Diduga pengelolaan dana kapitasi ini tidak sesuai perundang undangan seperti yang terjadi isu pemotongan dana kapitasi di Jawa Barat, Jawa Timur, Untuk itu, pada nya hari tim kami akan melaporkanke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur,’ tegasnya

Selanjutnya, awak media ini akan tetus mengawal dugaan mega korupsi dana kapitasi ini hingga kasus ini terang benderang.

( Noung daeng )

Artikel Dugaan Mega Korupsi Dana Kapitasi, Kadinkes Sumenep ; Puskesmas Bukan Bagian Dinas Kesehatan pertama kali tampil pada Relasi Publik Jatim.

Pasalnya, Pemotongan Dana kapitasi yang bervariasi tersebut hingga kini belum jelas peruntukannya untuk apa, sehingga diduga kuat adanya dugaan tindak pidana korupsi terstruktur, masif, sistematis terjadi diseluruh puskesmas dikabupaten Sumenep.

Berdasarkan data yang dihimpun dari sumber yang dapat dipercaya media ini bahwa dana kapitasi 30 Puskesmas di kabupaten sumenep dipotong bervariasi dengan pemotongan sebesar ; 20, 15, 22, 25, dan 10 persen yang diduga kuat dilakukan oleh oknum dinas kesehatan kabupaten Sumenep.

” Kalau di Puskesmas tempat saya berdinas dipotong 20 persen, tapi untuk yang lain kabarnya ada yang dipotong hanya 15 persen,” Kata sumber yang enggan disebut namanya tersebut pada media ini

Selain itu, Diduga juga memanipulasi bukti pertanggungjawaban dan pencairan dana kapitasi dan menarik kembali biaya dari pegawai tiap tiap puskesmas yang seharusnya dijamin dalam biaya kapitasi dan atau non kapitasi sesuai standart tarif yang telah ditetapkan.

Jadi, Jika terkait hal itu benar, diduga adanya kerugian uang negara yang terjadi di Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep mencapai 84 Milliar Rupiah yang diduga tidak dimamfaatkan sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Maka dari itu, Diharapkan para pemimpin aparat penegak hukum agar mengintruksikan kepada bawahannya untuk dilakukan penyelidikan/ penyidikan terhadap dinas kesehatan kabupaten sumenep.

” Demi tegaknya supremasi hukum dan selaku penegak hukum, pelayan serta pengayom masyarakat, supaya aparat penegak hukum segera melakukan penyelidikan dan penyidikan guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum di Negara Indonesia,” Harapnya

Sementara, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep, dr. Ellya Fardasah, M.Kes dikonfirmasi terkait persoalan itu menyatatakan bahwa tidak ada potongan di Puskesmas

” Mohon maaf tidak ada potongan di Puskesmas. Semua sudah diberikan insentif sesuai dengan puskesmas masing masing,” Ucapnya dengan singkat dikonfirmasi Via Watshapp.

Selanjutnya, media ini akan terus menelusuri terkait dugaan korupsi dana kapitasi yang terjadi di Dinas Kesehatan kabupaten sumenep hingga terang benderang

( Noung daeng )

Artikel Indikasi Korupsi Dana Kapitasi Di Dinas Kesehatan Sumenep Rugikan Uang Negara 84 M pertama kali tampil pada Relasi Publik Jatim.