Kekecewaan itu mencuat di tengah pembahasan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 yang digelar pada Rabu hingga Kamis, 5–6 Agustus 2026. Sebelumnya, pembahasan pendahuluan telah dilakukan antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Wakil Ketua DPRD Sumenep, Dulsiam, menilai ketidakhadiran sejumlah pimpinan OPD bukan sekadar persoalan teknis, melainkan mencerminkan sikap pemerintah daerah yang tidak menghargai lembaga legislatif.

“Kami sangat menyayangkan kondisi ini. Pimpinan DPRD sebelumnya sudah bersurat kepada Bupati agar kepala OPD hadir dalam rapat-rapat pembahasan bersama komisi. Namun surat itu seolah tidak diindahkan,” tegas Dulsiam.

Menurutnya, pembahasan KUA-PPAS Perubahan merupakan agenda konstitusional yang sangat menentukan arah kebijakan dan alokasi anggaran daerah. Karena itu, kehadiran kepala OPD menjadi sangat penting untuk memberikan penjelasan langsung kepada anggota DPRD.

Ironisnya, pada saat yang sama Pemerintah Kabupaten Sumenep justru menggelar kegiatan lain berupa lomba memasak dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia.

“Ini yang membuat kami kecewa. Sudah jelas DPRD memiliki agenda resmi pembahasan anggaran yang sangat penting, tetapi eksekutif justru menggelar kegiatan lain. Seolah-olah pembahasan anggaran tidak menjadi prioritas,” ujar Dulsiam.

Ia menegaskan, kegiatan seremonial seperti lomba memasak memang memiliki nilai kebersamaan. Namun, menurutnya, agenda pembahasan APBD jauh lebih strategis karena menyangkut kepentingan masyarakat Kabupaten Sumenep secara luas.

“Silakan kegiatan Agustusan dilaksanakan, tetapi jangan sampai mengorbankan agenda konstitusional. Pembahasan APBD menyangkut pelayanan publik, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat. Ini jauh lebih penting,” katanya.

Dulsiam berharap Bupati Sumenep segera melakukan evaluasi dan memberikan perhatian serius terhadap kedisiplinan kepala OPD agar setiap agenda resmi DPRD mendapat penghormatan sebagaimana mestinya.

“Kami ingin membangun kemitraan yang baik antara legislatif dan eksekutif. Tetapi kemitraan itu harus dibangun atas dasar saling menghargai. Jangan sampai DPRD yang menjalankan fungsi penganggaran dan pengawasan justru dipandang sebelah mata,” pungkasnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Kabupaten Sumenep terkait alasan ketidakhadiran sejumlah kepala OPD dalam rapat pembahasan KUA-PPAS Perubahan APBD 2026 bersama komisi-komisi DPRD.

Artikel Pimpinan DPRD Sumenep Kecewa, Nilai Bupati Abaikan Surat Terkait Ketidakhadiran Kepala OPD pertama kali tampil pada Relasi Publik Jatim.

Banjir yang terjadi ini sudah menjadi langganan, Sehingga mereka menganggap sudah biasa meskipun sering mengakibatkan banyak sepeda motor mogok, mobil terpaksa balik putar balik,  jika memaksakan melewati maka tidak menutup kemungkinan mesin mobil dan motor mereka akan masuk bengkel.

Hal itu tentunya menjadi perhatian Khusus Akhmadi Yasid, anggota komisi III, anggota Banggar DPRD Sumenep. Ia menyatakan bahwa, PUTR seperti tidak punya perencanaan mengatasi ritual banjir itu, buktinya tidak ada penyelesaian karena setiap tahun kondisinya begitu.

” PUTR menjadi percuma pernah membangun jalan disana karena pasti rusak terkena kikisan air, seharusnya yang dipikirkan normalisasi saluran disana, pernah ada normalisasi saluran tapi sudah 2017 lalu,”Ucapnya

Menurutnya, Kalau persoalan ini terus dibiarkan sama halnya dengan kita mencoreng wajah Sumenep di muka publik. Apalagi, genangan air tepatnya di jalan nasional pintu masuk utama Kota Sumenep.

Dalam hal ini, Ia menyarankan agar wilayah rawan bajir pembangunan sistem drainasenta yang efektif untuk peningkatan kapasitas air sehingga debet air bisa normal dan cepat ke laut.

Namun, Perlu juga dipikirkan pembangunan jalan dengan meninggikan badan jalan sehingga bisa mengurangi dampak banjir

” Jika memang diperlukan anggaran, kita DPRD tentu wellcome, daripada hanya dibangun bukan wilayah prioritas. Pembangunan disana harus jadi prioritas,” Ujarnya

( Noung daeng )

Artikel Banjir Jalan Nasional Coreng Wajah Sumenep pertama kali tampil pada Relasi Publik Jatim.

Menurut Ketua Lembaga Hukum Gagas Nusantara ( LHGN ), Hasyim Khafani, Tindakan penutupan tempat Prostitusi di kecamatan Ambunten yang dilakukan oleh ketua DPRD kabupaten Sumenep tersebut tentunya sangat menarik karena dinilai kurang tepat.

Dalam hal itu, Dirinya tidak mempersolkan penutupan tempat prostitusi tersebut. Namun, Sesama manusia alangkah baiknya tidak mempertontonkan orang dipublik meskipun dia sebagai PSK, karena mereka juga manusia yang tentunya punyak rasa malu.

Padahal, kalau kita analisis dari aspek kemanusiaan, patut juga dilindungi sebagaimana dalam UU HAM No 39 tahun 1999 Pasal 1 angka (1) yaitu hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Sedangkan kalau dikaji dari Perda kabupaten Sumenep, Nomor 3 tahun 2002 tentang Ketertiban Umum, Tepatnya BAB III Pemberantasan Pelacuran, Menjelaskan; pasal 12 ayat (1) jika terdapat tempat usaha yang diduga kuat dan didukung dengan bukti awal sebagai tempat pelacuran, bupati atau pejabat yang ditunjuk wajib melakukan pengawasan dan penyelidikan; dan pada ayat (2) apabila berdasarkan pengawasan dan penyelidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat ditemukan bukti dan atau saksi, bupati atau pejabat yang ditunjuk segera mengadakan pemberantasan dengan melakukan tindakan penutupan yang disertai pemasangan tanda penutupan;

” Pertanyaannya, apakah ketua DPRD ditunjuk untuk menertibkan tempat yang diduga tempat pelacuran, atau kemungkinan hanya untuk kepentingan panjat sosial, karena dalam nuansa kurang lebih dua bulan lagi ada momentum Pilkada. Jadi, Kenapa tidak diserahkan ke penegak Perda yaitu Satpol PP, ada apa…?,” Kata Hasyim

Lebih lanjut, Kata Hasyim, Apakah ini juga merupakan bentuk kegagalan bupati Fauzi karena tidak mampu untuk menjamin kehidupan yang layak dan kesejahteraan bagi warganya, atau selama ini hanya sibuk dalam urusan pencitraan saja dan hanya terkurung dalam kata “Bismillah Melayani” tapi kenyataannya rakyat nya menjerit.

” Kalau dari sudut pandang saya, ketua DPRD Kabupaten Sumenep yang menutup lokalisasi, saya sarankan lebih baik panjat pinang di acara lomba agustusan, daripada panjat sosial,”Ujarnya

Hasyim menegaskan, Mengenai persoal penutupan Prostitusi itu semestinya sebelum ditindak harus dipersiapkan solusinya, semisal pemerintah menyediakan pelatihan menjahit, atau salon agar mereka tidak lagi menjadi PSK.

” Jadi, Jangan hanya bisa menindak tapi tak mampu memberikan solusi, sehingga para PSK itu berkeliaran nantinya di kota Sumenep yang tentunya menimbulkan persoalan baru,” Tambahnya. ( Noung daeng )

Artikel Momentum Pilkada Tempat Prostitusi Ditutup, Hasyim Khafani ; Oknum DPRD Sumenep Panjat Sosial pertama kali tampil pada Relasi Publik Jatim.

Menurut Cak Mul, sapan akrabnya, memang di internal DPC Sumenep Sendiri terjadi ketidakharmonisan antara ketua DPC dan teman-teman Fraksi. Sebelum dirinya dilantik dan sesudahnya nampaknya kawan-kawan Fraksi dengan ketua DPC kurang keharmonisan.

Terapi, Kata Cak Mul, dirinya tidak bisa berkomentar karena dirinya anggota dewan baru di Partai Demokrat Sumenep. Jadi, polemik itu terjadi pada dewan-dewan fraksi yang lama yang lebih banyak mengetahui tentang permasalahan tersebut.

Namun, Mengenai problem yang telah viral dalam pemberitaan itu dirinya selaku anggota DPR baru di Partai Demokrat berharap segera selesai, sehingga nantinya bisa membangun harmonisasi kembali antara teman-teman Fraksi pada khususnya, dan juga antara pengurus DPC.

” Saya berharap persoalan ini segera selesai tidak berlarut larut, dan menemukan jalan keluar, dan kedua belah pihak sama sama legowo,” Ucapnya

Lebih lanjut Cak Mul memaparkan, Terkait pemalsuan tanda tangan itu dirinya tidak tahu persis persoalannya apakah tanda tangan itu palsu pastinya saya tidak tahu, akan tetapi menurut informasi hal itu benar adanya menurut teman-teman Fraksi yang lama

Pastinya, dirinya tidak akan tinggal diam ketika ada persoalan baik di internal partai ataupun eksternal Partai karena sudah menjabat menjadi anggota dewan, sehingga tidak menutup kemungkinan akan turut andil terkait permasalahan apapun

” Kita lihat nanti ya perihal itu, karena kalau saya sebagai anggota Fraksi sampai saat ini belum menerima apa-apa, kalau kemudian nanti dalam perjalanannya ada hal yang ingin saya kritisi terkait kepemimpinan ketua DPC maka saya akan kritisi,” Tegasnya

Cak Mul menambahkan, Dirinya juga berharap permasalahan ini bisa selesai di internal partai sendiri sehingga tidak sampai menempuh jalur hukum.

” Terakhir, saya berharap kepada Sekretaris dan ketua DPC persoalan ini jangan sampai ke ranah hukum, dan bisa di selesaikan secara kekeluargaan,”Pungkasnya.

( Noung daeng )

Artikel Mulyadi ; Menurut Teman Fraksi Lama, Dugaan Pemalsuan Tanda Tangan Sekretaris DPC Demokrat itu Benar pertama kali tampil pada Relasi Publik Jatim.

Kegiatan tersebut dilaksanakan dirumahnya di Desa Lombang Kec. Dungkek Kab. Sumenep pada selasa 20/08/2024, acara tersebut berlangsung khidmat dengan pembacaan tahlil kepada para leluhur.

“Saya mengucapkan banyak terimakasih kepada rekan rekan yang sudah hadir semoga ini menjadi awal langkah saya mengabdi kepada masyarakat” ucap H. Masdawi dalam sambutan singkatnya.

Terlebih acara tersebut juga bertujuan agar acara besoknya pada pas pelantikan berjalan dengan lancar tanpa adanya halangan

Holib selaku tamu undangan mengatakan “Ini acara postif juga refleksi kita untuk ingat kepada leluhur dan juga jarang-jarang ada anggota Dewan yang melakukan hal positif tersebut”.

Lanjut H. Masdawi mengatakan “Saya mohon do’anya supaya diberi kesehatan agar bisa menyuarakkan suara suara rakyat yang sudah menjadi tanggung jawab saya” pungkasnya.

Pewarta : Dafa/ Fay

Editor     : Noung daeng

Artikel H. Masdawi, Anggota DPRD Terpilih Gelar Tasyakuran pertama kali tampil pada Relasi Publik Jatim.

Menurut Ketua Lembaga Hukum Gagas Nusantara ( LHGN ) Hasyim Khafani, Pembahasan ini tentunya berkorelasi dengan peraturan DPRD kabupaten Sumenep Nomor 1 tahun 2020 tentang Tata tertib dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten Sumenep

Jadi, Jika dibedah lebih lanjut, dirinya sangat menyayangkan ketika ada salah satu Anggota Dewan yang di eluh-eluh kan sebagai Dewan Perwakilan Rakyat, Namun tidak mematuhi perturan dengan alias Jarang hadir dalam agenda-agenda rapat paripurna

Mestinya, Anggota DPRD yang tidak menghadiri rapat diberhentikan saja, sebagaimana termaktub dalam regulasi tatip pasal 134 ayat 3 huruf d, bahwa jika anggota DPRD tidak menghadiri rapat yang menjadi tugas dan kewajiban nya sebanyak 6 kali berturut-turut tanpa alasan yang sah bisa di PAW

” Saya berharap Badan kehormatan DPRD Sumenep memberi sanksi tegas anggota Dewan yang sering tidak hadir dalam rapat paripurna. Sebab, jika tidak ada ketegasan maka badan kehormatan DPRD Sumenep akan kehilangan jati diri sebagai wakil rakyat, atau mungkin saja sudah puas menikmati jabatannya, sehingga esensi sebagai perwakilan rakyat tidak lagi dijadikan prioritas,” tegas Hasyim

Lebih lanjut, Kata Hasyim, apabila badan kehormatan tidak melakukan langkah langkah yang tegas maka publik jadi bertanya-tanya bagaimana kinerja badan kehormatan yang semestinya menindak anggota Dewan yang pemalas jangan sampai diam seribu bahasa.

” Saya berharap BK jangan hanya komunikasi halus, sehingga aturan tentang kehadiran anggota dewan yang jarang hadir ke paripurna tidak ditegakkan secara serius, padahal sudah jelas dalam regulasi bahwa PAW itu di hasilkan dari keputusan badan Kehormatan DPRD sesuai pasal 140 ayat 1 dan 2,” Tegasnya

Hasyim kembali menegaskan, badan kehormatan atau pimpinan parpol harus segera bersikap tegas dan responsif menindak anggota dewan yang tidak hadir dalam rapat paripurna berkali kali sehingga melewati batas ketentuan yang telah disepakati

” Sanksi tegas dari BK nantinya kepada anggota dewan yang malas datang raoat paripurna bisa dijadikan pembelajaran bagi anggota dewan yang lain, baik yang baru terpilih atau yang terpilih kembali pada pemilu 2024,” Pungkasnya

Pewarta : Dafa

Editor     : Noung daeng

Artikel Jarang Hadir Paripurna, Anggota DPRD Sumenep Inisial B, Tak Layak Jadi Wakil Rakyat pertama kali tampil pada Relasi Publik Jatim.

Menurut korban inisial i, oknum pegawai itu mengiming – ngimingi proyek dengan meminta sejumlah uang. korban yang selaku Kepala Desa di salah satu Kabupaten Sumenep itu Pemilik uang yang diimingi – imingi proyek oleh oknum pegawai tersebut

” Saya diiming imingi proyek dan haru beli 150 juta rupiah,”kepada awak media saat ditemuin di kediamannya, pada Hari Rabu (21/02/24).

Lebih lanjut korban ( i ) memaparkan, Oknum pegawai DPMD itu menemui dirinya dan menawarkan proyek, sehingga dirinya tergiur dan melakukan pembayaran melalui transfer dan sebagian diberikan langsung dengan jumlah total Rp150 Juta rupiah

” Awalnya saya kenal insial A yang berstatus PNS di DPMD menjanjikan program, lalu saya bayar beberapa kali sampai sebanyak Rp.150 Juta. Janjinya mulai 2020 hingga 2024 tidak kunjung keluar dan ingga kini uang tidak kembali,”. Ujarnya Kepala Desa yang tidak mau disebutkan namanya.

Namun, dirinya pernah dipertemukan dengan oknum dewan Sumenep yang menjanjikan terkait program itu, dan dirinya memberikan uang kepada yang bersangkutan ( Oknum Dewan -red )

” Oknum Dewan itu menerima sejumlah uang dari saya yang disaksikan oleh adik saya dan juga temannya,” Kata Kepala Desa yang tidak mau disebutkan namanya.

” Sejak 2020 hingga sekarang, proyek yang dijanjikan oknum pegawai insial A itu tak kunjung keluar, bahkan saya cek ke Humas DPRD ternyata tidak ada. maka secara otomatis saya meminta dikembalikan uangnya,”Kesalnya

Jadi, ia sudah berusaha hubungi oknum berinisial A bahkan oknum Dewan dari Partai Biru dan Ketua Partai Biru dikediamannya tetapi terkesan menghindar dan tidak mau bertemu.

” Kami kesana cari mereka (oknum A, oknum Dewan, Ketua Partai Biru) tapi selau tidak ada, ” Terangnya lagi.

Sementara, Oknum inisial A PNS yang di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumenep, dikonfirmasi oelh awak media ini melalui Whatsapp masi belum menjawab

Pewarta : Dafa

Editor     : Redaksi/Noung daeng

Artikel Miris, Oknum DPMD Sumenep Diduga Makelar Proyek Salah Satu Anggota Dewan pertama kali tampil pada Relasi Publik Jatim.

Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua Komisi III DPRD Sumenep H.Dulsiam melalui awak Media Relasipublik.com.

Menurut H Dulsiam, Pihak legislatif sebagai kepanjangan dari rakyat dan wakil rakyat apapun suara dan aspirasi rakyat itu maka harus ditindaklanjuti karena terkait dengan galian C itu disatu sisi masyarakat butuh dan di satu sisi masyarakat ada yang merasa dirugikan.

Maka, dua hal ini harus sama-sama dicarikan solusi bagaimana masyarakat yang memang butuh dengan kehadiran galian C itu difasilitasi dengan regulasi.

Tetapi, bagi masyarakat yang tidak suka dengan kehadiran galian C juga harus difasilitasi bagaimana ada pembatasan terhadap galian C itu.

Namun, dalam konteks ini pihaknya akan mendesak Pemerintah Kabupaten Sumenep agar segera merevisi Peraturan daerah RT RW, karena sebentar lagi akan dilakukan perubahan atau revisi.

Sehingga, diperda RT RW itu nantinya akan ditentukan zona bahwa di Kecamatan ini adalah daerah galian C, fosfat dan sebagainya.

Jadi, ketika RT RW-nya sudah selesai akan ada pemetaan zona dari masing-masing potensi alam itu, dan akhirnya pihaknya akan mendorong pemerintah provinsi untuk segera mengeluarkan izin tambangnya.

” Kita akan mendorong Pemerintah Provinsi mengeluar izin tambang jika tahapannya telah dilakukan sesuai regulasi,” Ucap H. Dulsiam. Senin, 17/4/2023.

Lebih lanjut Politisi Senior dari Partai Kebangkitan Bangsa itu memaparkan, mengenai perda RT RW sudah masuk ke legislatif dan sekarang revisi RT RWnya sudah berproses dari Tahun 2022. Sekarang ini sedang ada asesmen di Kementerian PU.

Nah, asismen di Kementerian PU akan turun ke Kabupaten Sumenep dan langsung akan dibahas oleh DPR bersama sama. Maka dari itu pihaknya optimis bahwa RT RW itu di pertengahan tahun 2023 ini sudah tuntas.

Bahkan, pihaknya sudah menyampaikan dari awal bahwa ada masyarakat yang tidak butuh kehadiran galian C ada juga yang butuh seperti kemarin para sopir dump truck yang demo ke kantor DPRD, mereka butuh karena biasa bekerja mencari penghasilan melalui galian C.

” Mereka itu harus difasilitasi jangan dibiarkan dan kalau memang bisa dilegalkan agar mereka bekerja nyaman, dan aman, karena endingnya juga dapat menambah PAD Pemerintah daerah,” Ujarnya.

Ia menambahkan, terkait persoalan itu tidak bisa dihindari bahwa Sumenep ini butuh galian C, meskipun tidak diatur undang undang oleh regulasi seperti sekarang ini tambang galian C tetap jalan.

Untuk itu, pihaknya mendorong Pemerintah daerah agar segera mempercepat regulasinya supaya masyarakat bekerja aman dan nyaman dan PAD Pemerintah daerah naik.

” Sementara, mengenai revisi tersebut sebelum dikirim kementerian sudah dilakukan pembahasan rapat bersama dinas PUTR, Bappeda dan komisi III bagaimana pertengahan 2023 sudah selesai,” Pungkasnya.

* Noung daeng *

Artikel Pasca Unjuk Rasa Paguyuban Sopir Galian C, Bagini Respon Ketua Komisi III DPRD Sumenep pertama kali tampil pada Relasi Publik Jatim.

Program UHC tersebut bisa terlayani secara keseluruhan di seluruh fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Program UHC yang merupakan program Pemerintah Kabupaten Sumenep di sektor pelayanan kesehatan bagi masyarakat Sumenep khususnya mendapatkan apresiasi secara khusus dari Politisi Partai Nasdem yang juga merupakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Komisi IV Kabupaten Sumenep.

Dalam hal itu, Ketua Komisi IV DPRD Sumenep, Akis Jazuli mengatakan, Pada prinsipnya Program UHC yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Sumenep ini merupakan salah satu bentuk peningkatan pelayanan terhadap masyarakat di Kabupaten Sumenep yang tentunya kita tetap mengapresiasi, karena bagaimanapun dalam beberapa bulan terakhir ini dengan berlakunya Program itu memang masyarakat merasa terbantu di sektor pelayanan di bidang kesehatan.

” Yang jelas, masyarakat merasa terbantu dengan adanya program UHC,” Ucap Politisi Muda asal Partai Nasdem tersebut, Senin, 6/3/2023

Menurut Akis, Pihaknya mengharapkan agar Pemerintah Kabupaten Sumenep lebih meningkatkan pelayanannya terhadap seluruh masyarakat Sumenep karena pada Program UHC itu masih diperlukan peningkatan dan pelayanan yang bagus.

Tentunya, Program UHC itu sangat bermanfaat khususnya bagi masyarakat sumenep baik di Rumah Sakit dan juga di Puskesmas disetiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Sumenep.

Untuk itu, Pihaknya berharap bagaimana Manajemen yang ada di sektor kesehatan itu baik di Dinas Kesehatan, Rumah Sakit dan Puskesmas untuk ditingkatkan, sehingga masyarakat lebih merasa nyaman.

” Jadi, Kami berharap Dinas kesehatan dan Rumah Sakit lebih meningkatkan pelayanannya bagaimana bisa berprilaku lebih ramah sesuai dengan kultur kita yang ada di Kabupaten Sumenep,”Harapnya

Ia menambahkan, Mengenai porogram UHC pihaknya menganggap perlu untuk memberikan pemahaman regulasi terhadap masyarakat dan juga harus menggali informasi dari BPJS Kesehatan karena UHC dan BPJS Kesehatan itu sama-sama Program Nasional, Bahkan UHC itu masuk kategori Program Internasional.

Maka, Kami perlu memberikan pemahaman terhadap masyarakat bahwa Pemerintah Kabupaten Sumenep menerapkan program UHC sesuai dengan regulasi yang ada karena pastinya juga memiliki cantolan regulasi dari pusat.

” Mungkin nanti, Kami harus duduk bersama dalam satu forum untuk membahas tentang regulasi atau Perda tentang Kesehatan yang berkaitan dengan Program UHC tersebut,”Pungkasnya.

( Noung daeng )

Artikel DPRD Komisi IV Akis Jazuli Apresiasi Pemkab Sumenep Berlakukan Program UHC pertama kali tampil pada Relasi Publik Jatim.

Serap Aspirasi ( Reses ) Ketua komisi III DPRD Sumenep asal dapil VI Kepulauan tersebut, bertempat di Aula Pondok Pesantren Nurul Amien, Desa Sapeken, Kecamatan Sapeken, dalam rangka serap apirasi penyusun Program program prioritas APBD- P tahun 2023.

Turut Hadir dalam acara Reses tersebut, Kades Sapeken Joni Junaidi, Kepala Puskesmas Suharto, Pengurus MWCNU Sapeken, serta Masyarakat Kecamatan Sapeken yang hadir sangat antusias.

Dalam sambutannya H. Dulsiam menyatakan, Reses ini sejatinya untuk menjaring aspirasi masyarakat karena, reses merupakan kewajiban bagi anggota DPRD untuk menyerap aspirasi dan keluhan masyarakat di dapil masing masing.

” Jadi, Reses kewajiban bagi anggota DPRD dalam menjaring informasi masyarakat untuk disalurkan,” Kata Dulsiam, Kamis, 15/12/2022.

Menurut H Dulsiam, aspirasi masyarakat diusulkan melalui reses dan akan diperjuangkan melalui lembaganya masing masing.

Tetapi, apa yang menjadi usulan masyarakat juga diharapkan dapat disampaikan dalam musrembang ditingkat Desa, Kecamatan, dan Kabupaten, sehingga masing masing kebutuhannya diprioritaskan.

” Kami akan selalu memperjuangkan Aspirasi masyarakat kepulauan khususnya Dapil VI,” ujar Politisi PKB ( Partai Kebangkitan Bangsa ) tersebut.

Namun, Dalam kesempatan reses ini kami sampaikan banyak terima kasih kepada masyarakat kepulauan Khususnya Dapil VI yang sangat antusias menghadiri acara reses hari ini.

Untuk itu, kami akan selalu siap untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat demi kesejahteraan masyarakat Kepulauan.

” Perjuangan kami tidak akan pernah luntur untuk kesejahteraan masyarakat kepulauan,” tegasnya.

( Noung daeng )

Artikel Gelar Reses, H Dulsiam akan Memperjuangkan Aspirasi Masyarakat Kepulauan pertama kali tampil pada Relasi Publik Jatim.