Hasyim dengan tegas membantah tuduhan yang menyeret nama LHGN tanpa dasar. “Tuduhan ini sangat tidak berdasar dan mencoreng nama baik lembaga kami. Tidak ada korelasi antara LHGN dengan dugaan permintaan uang tersebut,” ujar Hasyim saat konferensi pers di Sumenep, Senin (9/12).

Menurutnya, tuduhan fitnah tidak hanya merugikan nama pribadi, tetapi juga mencederai reputasi LHGN sebagai lembaga yang fokus pada penegakan hukum dan keadilan.

“Kami sudah berkomitmen menjaga integritas, jadi tuduhan ini tidak bisa dibiarkan. Maka dari itu, dalam waktu dekat ini akan saya layangkan somasi pada pihak yang sedang menebar fitnah tersebut,”tegasnya.

Hasyim juga merasa geram karena nama dan aksi unjuk rasa di kantor DPC PKB Kabupaten Sumenep dikaitkan dengan permintaan sejumlah uang tersebut. Ia menyebut pemberitaan yang mengaitkan aksi tersebut tidak memiliki dasar fakta yang jelas.

“Pemberitaan sepihak seperti ini tidak hanya merusak kredibilitas saya, tapi juga berpotensi memecah belah opini publik. Kami akan mengambil langkah hukum terhadap pihak-pihak yang menyebarkan informasi tanpa verifikasi,” tambahnya.

LHGN berencana melayangkan somasi resmi kepada para pihak yang terlibat dalam penyebaran tuduhan tersebut. Somasi ini diharapkan menjadi peringatan agar tidak ada lagi tindakan serupa di masa mendatang.

Hasyim juga meminta media dan masyarakat untuk lebih bijak dalam menyebarkan informasi. “Kami menghormati kebebasan pers, tetapi harus berdasarkan fakta. Jangan sampai menjadi alat provokasi,” tutupnya.

Kasus ini semakin menyoroti pentingnya transparansi dan akurasi dalam pelaporan isu publik. Masyarakat berharap penyelesaian konflik ini tidak mengganggu agenda penegakan hukum dan keadilan di Kabupaten Sumenep.

( Noung daeng )

Artikel Direktur LHGN Akan Somasi Tuduhan Liar Terkait Kasus Pemerasan Oknum DPRD Sumenep pertama kali tampil pada Relasi Publik Jatim.

Sebelumnya, Lembaga KPK Nusantara DPC Sumenep melayangkan Surat permintaan audensi yang diberikan terhadap Humas DPRD Sumenep, tetapi surat permintaan audensi tersebut seakan dibiarkan sehingga kami Lembaga KPK Nusantara terpaksa turun jalan.

” KPK Nusantara mengutuk keras Kinerja Komisi IV DPRD Sumenep, karena tidak serius menampung aspirasi masyarakat,”Ucap tri sutrisno Korlap Aksi dalam orasinya.

Maka dalam hal ini, keadilan dan hak asasi manusia di Lembaga legislatif kita telah mati. pada pagi ini kami menyampaikan aspirasi masyarakat bukan semata- mata demi kepentingan privasi. Namun nyatanya, dewan perwakilan rakyat yang semestinya sebagai wakil rakyat telah membisu dan mati rasa keadilan, sehingga tidak bisa mendengar keluh kesah dari kami.

Mestinya, mereka menerima kami dengan baik dan mendengarkan aspirasi dari kami, karena kami hanya menyampaikan aspirasi dari masyarakat.

” Maka, melalui orasi ini kami meminta kepada anggota dewan yang terhormat jangan hanya duduk dikursi empuk, tetapi dengarkanlah suara kami, karena anda merupakan wakil dari kami,”ungkap Korlap Aksi Tri Law Firm.

Kemudian, dilanjutkan oleh Sekretaris KPK Nusantara Sumenep dalam orasinya menegaskan, kedatangan KPK Nusantara ke gedung DPRD Sumenep untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. Jadi, bagi para dewan yang terhormat tolong dengarkan kami dan temui kami. karena Ketua dewan Sumenep sudah memberikan disposisi kepada Komisi IV agar menggelar audensi yang kami minta.

“Anda meminta suara kami agar bisa duduk mewakili kami, maka dari itu tolong dengar aspirasi kami,”ujarnya.

Dalam pantauan media ini tidak satupun Anggota DPRD Sumenep keluar dari kantornya untuk menemui para demonstran.

Penulis : Noung daeng

Editor    : Mawardi

Artikel KPK Nusantara Geruduk Kantor DPRD Sumenep pertama kali tampil pada Relasi Publik Jatim.

Diketahui, Komisi III DPRD Sumenep akan memanggil mereka karena dugaan Proyek pembangunan Gedung Rumah Sakit Abuya Kengean, tahap II tipe II yang diduga tidak sesuai Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS).

Insyaallah dalam Minggu ini setelah selesai rapat Paripurna kami akan koordinasikan dengan pihak teknis agar segera dilakukan pemanggilan terhadap pihak pelaksana, Konsultan Pengawas serta Konsultan Perencanaan. maka jika sudah dilakukan LAB dan terbukti tidak ada kesesuaian dengan Spek, rekomendasi kita akan memberhentikan pekerjaanya dan dilakukan perbaikan perbaikan.

” Namun, tidak menuntup kemungkinan kita juga akan melakukan proses sesuai dengan aturan yang berlaku,”kata Dulsiam Ketua Komisi III DPRD Sumenep pada media ini. Senin, (20/9/2021).

Menurut Dulsiam, hasil temuan sidak Komisi III DPRD Sumenep kemarin di Pulau Kangean, kita akan segera koordinasikan dengan dinas terkait dan pihak teknis, kemudian akan kita undang pelaksana termasuk Konsultan pengawas dan konsultan perencanaannya.

” Jadi, kalau memang tidak ada kesesuain dengan Spek, kita akan rekomendasi dengan memberhentikan pekerjaanya. Tetapi, jika tetap tidak diendahkan kita akan proses sesuai dengan aturan berlaku, sehingga tidak ada lagi kontraktor yang main-main dalam melakukan pekerjaannya,”tegasnya

Ditempat yang sama, Ramzi Anggota Komisi III DPRD Sumenep menyampaikan, kita akan melakukan koordinasi dengan pihak teknis dan setelah itu akan kita lakukan pemanggilan terhadap mereka (Pelaksana cs).

“Besi yang digunakan untuk proyek Pembanguan itu Merk HKHK, tentunya tidak sesuai dengan Merk besi dalam dokumen penawaran. Mestinya, Merk besi yang digunakan Hanil Jaya Steel,” terang Ramzi.

Lebih lanjut Ramzi memaparkan, kita komisi III DPRD sumenep memang dibidang tersebut, maka kami langsung turun kelokasi dengan adanya informasi dari Masyarakat bahwa kegiatan Proyek di Rumah Sakit Abuya diduga tidak sesuai Rencana kegiatan dan Syarat- syarat.

Ternyata, Proyek pembangunan dilokasi itu memang banyak kekurangan-kekurangan dilakukan oleh pelaksana diantaranya, pasir Cor dan Besi penggunaan juga tidak sesuai dengan Spesifikasi,”terangnya

” Kita medapat keganjilan terkait Konsultan pengawas yang tidak ada di lokasi, karena kesannya membiarkan para pekerja, sehingga pekerjaan Cor Colum dilakukan tanpa mesin vibrator,”imbuhnya

Reporter : Team/red

Editor       : Mawardi

Artikel Komisi III DPRD Sumenep, akan Rekomendasi Pemberhentian Pekerjaan Proyek RS Abuya Kangean Jika.. pertama kali tampil pada Relasi Publik Jatim.

Sementara itu, salah satu netizen menyebutkan bahwa video mesum mirip anggota dewan sumenep itu diduga anggota dewan dari partai besar yaitu Partai Kebangkitan Bangsa ( PKB) Sumenep, sehingga memantik Reaksi yang datangnya dari Sekretaris DPC PKB Sumenep Dul siam, beliau seakan kebakaran jenggot melihat pemberitaan miring yang tertuju ke internal partainya.

Oleh karena itu, Dulsiam politisi PKB asal Kepulauan Sapeken itu membuat statmen lewat media online, berupa ancaman bahwa dirinya akan somasi netizen yang memposting berita vidio “Syur” mirip anggota dewan sumenep di laman aplikasi facebook.

Informasi yang dihimpun oleh media ini akun Facebook tersebut milik Syaiful Bahri yang merupakan salah satu Advokat yang cukup terkenal dikalangan Aktivis maupun Wartawan, serta dikalangan para Pejabat di Kabupaten Sumenep.

Melansir dari media online, Sekretaris DPC PKB Sumenep menilai postingan Netizen tersebut mencoreng marwah partainya, dan dirinya mengancam akan melakukan somasi kepada yang punyak akun Facebook tersebut.

Selain itu juga dirinya beranggapan, ketika harus menyebut fulgar anggota Fraksi PKB, maka kami Fraksi PKB merasa keberatan karena sudah mencoreng citra partai. Maka, kami akan segera melakukan langkah-langkah untuk menyikapi postingan di media sosial yang menyeret-nyeret nama anggota Fraksi PKB DPRD Sumenep,”terang Dul Siam dalam menanggapi postingan sejumlah netizen di beranda facebook, Selasa (31/8/2021) via WhatsApp kepada koresponden kempalan.com

Menanggapi ancaman itu, Syaiful Bahri selaku pemilik akun Facebook “Ipungnga Marsuk” dengan santainya menjawab dan seperti menantang nyali Politisi PKB asal kepulauan sapeken tersebut.

Kemudian Ipung sapaan akrab menyatakan, terkait berita viral video mesum mirip anggota dewan, jika Bpk Dulsiam menempuh langkah hukum itu adalah langkah yang benar. Kita tunggu saja semoga bukan gertak sambal, karena Dewan itu wakil Rakyat tentunya terhormat, Jika butuh pendampingan hukum sayapun siap mendampinya gratis,” ujar Syaiful Bahri kepada Media,, Rabu 1 Sepetember 2021.

Menurut Ipung dirinya sudah menghubungi Dulsiam melalui chat whatsapp privasinya, dan dirinya menyatakan, saya Syaiful Bahri, Akun FB saya Ipongnga Marsuk, katanya terkait postingan saya yang berisi foto screnshot berita media kempalan yang memberitakan video mesum mirip anggota DPRD Sumenep, mau sampeyan somasi..? benarkah..? saya kok jadi takut…!!!,”ucap ipunk kepada Dulsiam melalui chat whatsapp miliknya saat dikonfirmasi media ini. Jum’at, (3/9/2021).

Hingga berita dinaikkan, terlihat tidak ada balasan dari via whatsapp Dul siam kepada Syaiful bahri yang telah menghubunginya.

Reporter : Noung daeng

Editor      : Mawardi

Artikel Dul Siam Anggota DPRD Sumenep Ancam Somasi : Syaiful Bahri, Saya kok Jadi takut…!!! pertama kali tampil pada Relasi Publik Jatim.

Kini, soal beredarnya berita video Mesum mirip anggota DPRD itu terus menjadi bola panas, sehingga membuat resah dan ketidak nyamanan para istri anggota Dewan dengan adanya berita syur ( video mesum) itu.

Kendati demikian, Ketua Fraksi PDI Perjuangan, H. Zainal Arifin angkat bicara dan Ia mengungkapkan, menanggapi apa yang disampaikan oleh saudara Ramzi dari Fraksi gabungan dari Partai Hanura seharusnya tidak usah panik, karena media itu sesuai dengan tupoksinya, menulis dan menyajikan berita dengan realita yang ada.

” Tidak usah ikut panik, karena media sudah jelas nulisnya,”ucap H zainal ketua Fraksi dari Partai berkepala Banteng pada media ini. Kamis,(2/9/2021).

Menurut H zainal, terkait viralnya video mesum itu kita yang merupakan salah satu dari anggota partai besar tidak panik. tetapi saudara Ramzi terlihat panik, padahal partainya hanya dapat 3 kursi dan urutan paling kecil Nomor 2 dari PKS.

” Tidak usah panik, santai saja selagi belum ada bukti yang kongkrit tentang kebenaran adanya video itu,”tuturnya

Namun, memang seharusnya rekan-rekan media mengkritik dan mencari apa yang menjadi pembuktian seperti itu karena mereka juga ikut andil untuk menjaga marwah parlemen.

” Semua perlu pembuktian, tidak semudah yang kita ucapkan bahwa video itu memang ada, tetapi saya juga tidak meragukan adanya video syur itu karena saya belum melihatnya sendiri,”ujarnya

Lebih lanjut H zainal menyatakan, saya tidak menyalahkan rekan-rekan media untuk menulis terkait video syur itu, walaupun harus ada pembuktian kebenarannya video tersebut.

” Tentunya sebagai Politisi saya tidak berani mengatakan video itu benar ada, dan saya juga tidak meragukan apa yang ditulis oleh media, dan semua itu juga harus cukup bukti,”terangnya

Selanjutnya saya berharap, kepada media yang pertama kali memberitakan
bahwa pemeran adegan dalam video syur itu inisial ( I ) dari Fraksi Partai besar. Mestinya, bukti yang ia meliki harus ditunjukkan ke Badan Kehormatan Dewan agar yang bersangkutan segera di proses.

” Jangan CCL ( caca colok) Tunjukkan bukti ke Badan Kehormatan Dewan agar di proses,” harapnya.

Kemudian Ia menambahkan, kepada media yang pertama kali memberitakan hal tersebut segera berikan barang buktinya ke Badan Kehormatan Dewan atau kepada anggota yang ada di parlemen, agar bisa menekan BK untuk segera mengambil langkah langkah baik.

” Jangan menyerang personal, kita bicara harus Profesional berdasarkan bukti-bukti dan kalau memang ada bukti segera di berikan ke BK,”imbuhnya.

Reporter : Noung daeng

Editor       : Mawardi

Artikel Heboh video Mesum Mirip Anggota DPRD Sumenep, Ketua Fraksi PDI-P :Buktikan Jangan CCL pertama kali tampil pada Relasi Publik Jatim.

Pejabat publik yang dimaksud yakni HF (28 tahun) yang merupakan salah satu anggota DPRD Kabupaten Bangkalan yang beralamat di Dusun Betambak, Desa Katol, Kecamatan Geger. HF ditahan karena keterlibatannya sebagai eksekutor dalam kasus ini yang menyebabkan L (korban) meninggal dunia.

Rekonstruksi pun digelar oleh Satreskrim Polres Bangkalan. Berdasarkan informasi yang didapat oleh Humas Polres Bangkalan, terdapat 11 reka adegan yang diperagakan oleh 3 tersangka tersebut saat menghabisi nyawa korban. Tak hanya itu saja, olah TKP yang digelar ini pun merupakan tindak lanjut pengembangan kepolisian tentang keterlibatan HF yang sebelumnya menjadi saksi dan kini meningkat menjadi tersangka.
Hal ini dikuatkan pula dengan sejumlah barang bukti yang telah diamankan di TKP saat penembakan tersebut terjadi. Berdasarkan hasil pemeriksaan pihak berwajib, polisi sudah berhasil mencocokkan antara proyektil dengan senjata sesuai dan digunakan oleh HF untuk menembak korban. “Untuk proses pemeriksaan HF sudah lengkap. Terkait hasil laboratorium uji balistik senjata sudah kami terima. Dan antara proyektil dan senjata yang ditembakkan sesuai bahwasanya senjata itulah yang digunakan oleh HF untuk menghabisi L,” ujar Kasatreskrim Polres Bangkalan AKP Sigit Nursiyo Dwiyogo, S.H., M.H. saat dimintai keterangan oleh awak media pada Senin siang kemarin, (24/05/2021) selepas menggelar rekonstruksi.

Lebih lanjut lagi, perwira yang pernah menjabat sebagai Panit I Unit I Subdit II Ditreskrimsus Polda Jatim ini pun menegaskan jika HF adalah eksekutor utama dalam kasus yang menyebabkan nyawa melayang ini. Motif ini pun didasarkan sakit hati. Karena pegawai HF atas nama S (tersangka) kehilangan sepeda motor di toko H. Nah, menurut keterangan pihak berwajib, korban L ini diduga sebagai orang yang melakukan pencurian sepeda motor di toko HF. Tak terima dituduh sebagai pencuri, L pun melawan dan terjadilah aksi penembakan tersebut.

Menurut AKP Sigit, Pasal yang dijerat untuk tiga tersangka ini pun berlapis. “Tersangka S, M, dan HF pun dikenakan pasal 340 Jo 55 KUHP dan pasal 338 Jo 55 KUHP tentang pembunuhan berencana dan pembunuhan biasa dengan ancaman hukuman pidana 20 tahun penjara,” tutup perwira asal Jember ini kepada awak media.

Sumber : Humas Polres Sumenep

Editor    : Mawardi

Artikel Anggota DPRD Bangkalan Pelaku Kasus Penembakan di Sepulu pertama kali tampil pada Relasi Publik Jatim.

Aksi yang bertemakan demokrasi yang dikebiri dan RUU agraria yang tidak berpihak pada rakyat ini terdiri dari berbagai unsur oraganisasi kemahasiswaan.

” Banyak perampasan lahan yang terjadi, semisal perampasan lahan masyarakat di tegalrejo, dan perampasan lahan masyarakat Kota Batu ” Ujar Humas aksi Irfan Muhammad yang juga merupakan  mahasiswa Unisma.

Sebanyak 16 poin tuntutan yang mereka bawa antara lain :

1. Tolak Omnibus Law dan Wujudkan Reforma Agraria sejati sesuai UUPA
2. Usut tuntas konflik agraria serta cabut UU 2/2012 sebagai akar permasalahan konflik pertanahan.
3. Hentikan segala bentuk perampasan tanah adat diseluruh Indonesia
4. Hentikan peusakan lingkungan oleh korporat.
5. Hentikan kriminalisasi petani,masyarakat adat, dan aktivis pro demokrasi
6. Bangun ruang terbuka hijau dan kurangi penurunan lahan produktif di Malang Raya.
7. Mendesak pemerintah Kota Malang untuk mewujudkan implementasi pasal 16 perda kota malang No 4 tahun 2011.
8. Wujudkan pendidikan gratis ilmiah demokrasi dan bervisi kerakyatan
9. Hapus  segala bentuk komersialisasi pendidikan.
10.  Tarik militer organik dan non organik
11. Tolaj keterlibatan militer di wilayah sipil
12. Bebaskan seluruh tapol papua dan berikan hak menentukan nasib sendiri.
13. Tolak otonomi khusus jilid 2
14. Sahkan RUU penghapusan kekerasan seksual
15. Berikan kebebasan pers
16. Wujudkan kebebasan berserikat berkumpul berorganisasi dan berpendapat.

Rencanya massa aksi akan berdialog dengan pemerintah kota malang.

” Harapannya tuntutan-tuntutan ini bisa di bisa dipenuhi pemerintah Kota Malang ” Imbuh Irfan

Aksi sendiri dikawal ketat oleh pihak kepolisian kota malang. Dan arus lalu lintas di depan gedung DPRD masih bisa dilewati oleh kendaraan.

( Red).

Artikel Hari Tani Nasional, Puluhan Mahasiswa Kota Malang Menggelar Aksi di DPRD pertama kali tampil pada Relasi Publik Jatim.