Seperti yang sudah masyarakat umum ketahui, kabupaten Sumenep sangat dominan tentang aktivitas eksploitasi tambang galian C yang memiliki asas keberlanjutan pembangunan (Sustainable Development), sehingga berdampak terhadap masifnya kerusakan lingkungan yang terjadi dan hasilnya hanya dinikmati oleh segelintir kelompok orang saja

Tentunya juga, persoalan tersebut diakibatkan oleh pengelolaan Sumber Daya Alam (SDM) yang tidak tepat, dan menerobos aturan hukum yang berlaku (Ilegal).

“Sehingga dalam hal ini, tambang galian C ilegal yang masih tetap eksis beroperasi tercatat ada 220 titik pertambangan galian C yang beroperasi di kabupaten Sumenep, dan 24 titik galian C yang memiliki IUP/WIUP, serta aktivitas galian C ilegal lainnya yang tidak tercantum dalam data, namun hasil dari investigasi di lapangan galian C itu masih tetap beroperasi secara ilegal”, kata ketua FMPL Tolak Amir, kamis (19/10)

Sementara itu, beberapa tambang galian C yang disinyalir masih beroperasi antaralain terletak di Desa Kebonagung, Kecamatan Kota,Kabupaten Sumenep, dan Desa Ce Manis, Langsar, Kec. Saronggi, Kabupaten Sumenep, Desa Beraji,Kecamatan Gapura,Kabupaten Sumenep.

Bahkan, menurut aktivis yang kerap disapa Amir mengungkapkan, secara fakta empiris galian C ilegal juga berdampak buruk terhadap kerusakan lingkungan. Faktanya ada 23 rumah yang nyaris ambruk di desa Kasengan, kecamatan Manding, Kabupaten Sumenep dan belum ada tindak lanjut dari pemerintah sampai hari ini.

“Jadi sangat miris sekali, apabila ditengah-tengah masifnya bencana alam berupa kerusakan lingkungan yang di akibat galian C Pemkab Sumenep (Bupati Sumenep) malah sibuk menggelar acara-acara seremonial (Konser, Road race, dan Tong-tong) sebagai sarana untuk menghibur masyarakat yang mengalami penderitaan”, jelasnya

Penulis : dafa

Editor    : redaksi

Artikel Dianggap Tak Becus, FPML Desak Pemkab Sumenep Tutup Tambang Galian C pertama kali tampil pada Relasi Publik Jatim.

SUMENEP – Satlantas Polres Sumenep, Jawa Timur, menindak tegas pengemudi Dump Truck pengangkut material galian C tanpa penutup terpal dengan sanksi tilang manual di tempat. Jum’at, 8/9/2023

Terkait hal itu, Kasat Lantas Polres Sumenep AKP A. Nasution, S.H., MH melalui Kanit Turjawali Aiptu Jaelani menyatakan, Penertiban dump truck angkut galian C di lingkar timur Khususnya bagi damtruck yang tidak patuh aturan lalu lintas.

Jadi, dump truck yang mengangkut galian C tanpa terpal itu telah melanggar aturan lalu lintas sehingga pihaknya menindak tegas dengan tilang manual.

” Kami tindak tegas Dump tuck pengangkut galian C yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas.tegas dengan tilang,” tegasnya

Menurutnya, Salah satu langkah tindakan yang dilakukan Satlantas polres Sumenep adalah melakukan  patroli rutin tepatnya di Jalan Lingkar barat dan Lingkar timur yang menjadi rute dump truck galian C agar tertib berlalulintas.

” Kami akan menindak tegas dump truck pengakut galian C yang lain juga ketika tanpa penutup terpal karena akan membahayakan pengguna jalan raya,” Ungkapnya.

Ia berharap, apabila dump truck galian c akan melintasi jalan raya agar menggunakan penutup terpal sehingga tidak mengganggu bagi orang lain sebagai pengguna jalan.

” Pastinya, kami akan tindak tegas Dump truck yang tidak tertib atau tidak menggunakan terpal penutup dengan tilang manual,” Pungkasnya

Penulis : Ida

Artikel Satlantas Polres Sumenep Tindak Tegas Dump truck Galian C Tanpa Terpal pertama kali tampil pada Relasi Publik Jatim.

Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua Komisi III DPRD Sumenep H.Dulsiam melalui awak Media Relasipublik.com.

Menurut H Dulsiam, Pihak legislatif sebagai kepanjangan dari rakyat dan wakil rakyat apapun suara dan aspirasi rakyat itu maka harus ditindaklanjuti karena terkait dengan galian C itu disatu sisi masyarakat butuh dan di satu sisi masyarakat ada yang merasa dirugikan.

Maka, dua hal ini harus sama-sama dicarikan solusi bagaimana masyarakat yang memang butuh dengan kehadiran galian C itu difasilitasi dengan regulasi.

Tetapi, bagi masyarakat yang tidak suka dengan kehadiran galian C juga harus difasilitasi bagaimana ada pembatasan terhadap galian C itu.

Namun, dalam konteks ini pihaknya akan mendesak Pemerintah Kabupaten Sumenep agar segera merevisi Peraturan daerah RT RW, karena sebentar lagi akan dilakukan perubahan atau revisi.

Sehingga, diperda RT RW itu nantinya akan ditentukan zona bahwa di Kecamatan ini adalah daerah galian C, fosfat dan sebagainya.

Jadi, ketika RT RW-nya sudah selesai akan ada pemetaan zona dari masing-masing potensi alam itu, dan akhirnya pihaknya akan mendorong pemerintah provinsi untuk segera mengeluarkan izin tambangnya.

” Kita akan mendorong Pemerintah Provinsi mengeluar izin tambang jika tahapannya telah dilakukan sesuai regulasi,” Ucap H. Dulsiam. Senin, 17/4/2023.

Lebih lanjut Politisi Senior dari Partai Kebangkitan Bangsa itu memaparkan, mengenai perda RT RW sudah masuk ke legislatif dan sekarang revisi RT RWnya sudah berproses dari Tahun 2022. Sekarang ini sedang ada asesmen di Kementerian PU.

Nah, asismen di Kementerian PU akan turun ke Kabupaten Sumenep dan langsung akan dibahas oleh DPR bersama sama. Maka dari itu pihaknya optimis bahwa RT RW itu di pertengahan tahun 2023 ini sudah tuntas.

Bahkan, pihaknya sudah menyampaikan dari awal bahwa ada masyarakat yang tidak butuh kehadiran galian C ada juga yang butuh seperti kemarin para sopir dump truck yang demo ke kantor DPRD, mereka butuh karena biasa bekerja mencari penghasilan melalui galian C.

” Mereka itu harus difasilitasi jangan dibiarkan dan kalau memang bisa dilegalkan agar mereka bekerja nyaman, dan aman, karena endingnya juga dapat menambah PAD Pemerintah daerah,” Ujarnya.

Ia menambahkan, terkait persoalan itu tidak bisa dihindari bahwa Sumenep ini butuh galian C, meskipun tidak diatur undang undang oleh regulasi seperti sekarang ini tambang galian C tetap jalan.

Untuk itu, pihaknya mendorong Pemerintah daerah agar segera mempercepat regulasinya supaya masyarakat bekerja aman dan nyaman dan PAD Pemerintah daerah naik.

” Sementara, mengenai revisi tersebut sebelum dikirim kementerian sudah dilakukan pembahasan rapat bersama dinas PUTR, Bappeda dan komisi III bagaimana pertengahan 2023 sudah selesai,” Pungkasnya.

* Noung daeng *

Artikel Pasca Unjuk Rasa Paguyuban Sopir Galian C, Bagini Respon Ketua Komisi III DPRD Sumenep pertama kali tampil pada Relasi Publik Jatim.