Muhammad Nasrullah itu namanya, seorang laki-laki yang berasal Komering Oku Timur Provinsi Sumatera Selatan.

Sejak tahun 2008 sudah melalang buana terjun di dunia Pengacara( Lawyer) ditempat kota pendidikan yakni di Kota Malang, Jawa Timur.

Pada tahun 2009 pria tersebut pun memutuskan hijrah ke ibu Kota Jakarta untuk melebarkan karirnya sebagai seorang lawyer. Dan hingga kini, Muhammad Nasrullah terbilang sudah menjadi seorang lawyer yang sukses, dengan memiki kantor hukum bernama Markas Hukum Commando.

Sementara itu, semasa duduk dibangku kuliah Muhammad Nasrullah juga aktif menjadi aktivis HMI di Cabang Malang. Selain itu insting Lawyer nya pun sudah muncul sejak duduk di bangku kuliah juga.

Sehingga tak jarang Dari sisi Lawyer, Ia pun sudah berpengalaman dalam menangani perkara dibeberapa Kota Besar, baik di Kota Malang, Surabaya, Palembang, lampung, Sampai ke Bawean Kabupaten Gresik.

Dengan membawa prinsip, Membela kepentingan masyarakat madani, terutama masyarkat pencari keadilan ia pun seakan pantang menolak tugas, ketika ada para pencari keadilan datang kepada Markas Hukum Commando dan ia pun siap Siap mendampingi masyarakat disemua sektor perkara ” ujar Muhammad Nasrullah, S. H. MH., MED., C.CD., C. IRP yang juga merupakan mantan Aktivis HMI dan mantan Seketaris partai PKP DKI yang juga tergabung sebagai ketua harian Pusat Bantuan hukum Gerakan karya Juctitia Indonesia

Ia pun menegaskan, akan membela kepentingan masyarakat tanpa membeda-bedakan, status sosial ataupun status ekonomi seseorang.

” Semuanya sama,Krn ini mengemban profesi Mulia _Officium Nobille ” tegas Muhammad Nasrullah

( Red )

Artikel Pendiri Markas Hukum Commando, Kepentingan Utama Membela Rakyat Mencari Keadilan pertama kali tampil pada Relasi Publik Jatim.

Menurut HMI Cabang Malang persoalan PMK merupakan persoalan serius yang harus mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah kabupaten malang karena berkenan dengan kepentingan masyarakat peternak yang terdampak langsung dan mengalami kerugian besar akibat adanya wabah PMK.

Jika melihat kondisi lapangan penyebaran wabah PMK belum mengalami penurunan ini mengindikasikan lambannya tanggungjawab pemerintah dalam menyelesaikan persoalan, padahal sebagai lembaga negara yang diberikan amanah oleh konstitusi harus tanggap dalam berdindak dalam menyelesaikan persoalan yang diderita oleh masyarakat. Lambannya sikap pemerintah dalam mengatasi penyebaran wabah PMK dibuktikan dengan kurangnya antisipasi dari Dinas Peternakan & Kesehatan Hewan Kabupaten Malang dalam memberikan vaksinasi kepada hewan yang terpapar wabah PMK untuk memitigasi penyebarluasan wabah dan minimnya tenaga kesehatan hewan yang tersedia untuk membantu masyarakat.

Akibat langsung dari lambannya penanganan wabah PMK menurut pandangan HMI Cabang Malang akan berdampak pada stabilitas ekonomi masyarakat peternak, karena sebagian peternak menggantungkan hidup dan masa depannya kepada hewan ternaknya, dan ketika hewan ternaknya masyarakat terkena wabah PMK maka pupuslah sudah harapan masyarakat peternak dalam memenuhi kebutuhan keluarganya, kondisi inilah yang sebetulnya harus diperhatikan betul oleh pemerintah, jadi persoalan PMK bukan cuma persoalan wabah yang baru muncul di Indonesia setelah sekian puluh tahun lamanya sebagaimana yang disampaikan oleh pemerintah melalui Dinas Peternakan & Kesehatan Hewan Kabupaten Malang, akan tetapi persoalan PMK menyangkut masa depan masyarakat peternak yang harus mempertahankan kehidupannya.

Dengan demikian itu sudah menjadi tanggungjawab pemerintah untuk menyelesaikannya, itu amanat konstitusi. Jika kita merujuk dalam konsepsi negara indonesia melalui UUD NRI Tahun 1945 telah digariskan bahwa Indonesia mengadopsi kontitusi negara kesejahteraan (welfare state), yang artinya negara dibebankan tanggungjawab untuk mensejahterakan masyarakat dan menyesuaikan persoalan yang tengah dihadapi oleh masyarakatnya.

Namun, nampaknya pikiran seperti ini tidak dipahami oleh pemerintah melalui Dinas Peternakan & Kesehatan Hewan Kabupaten Malang. Karena berdasarkan hasil audiensi ditemukan jawaban kurang maksimalnya penanganan wabah PMK dikarenakan terkendala anggaran, dan Dinas Peternakan & Kesehatan Hewan Kabupaten Malang tidak memiliki alokasi anggaran khusus untuk menangani penyebaran wabah PMK.

Dari jawaban tersebut, tentunya HMI Cabang Malang cukup menyayangkan karena ditengah penderitaan masyarakat peternak yang harus kehilangan hewan ternaknya akibat wabah PMK, pemerintah disisi lain masih berpikir pada wilayah anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa tidak adannya keikhlasan untuk mengabdi dalam tubuh pemerintah khususnya Dinas Peternakan & Kesehatan Hewan Kabupaten Malang kepada masyarakat.

Maka dari itu, HMI Cabang akan mengevaluasi sekaligus akan mengambil sikap serius melalui rapat koordinasi untuk merespon jawaban tersebut. ( Robi)

Artikel HMI Cabang Malang Menyayangkan Lambannya Penanganan Wabah PMK  pertama kali tampil pada Relasi Publik Jatim.

Menurut ketua umum komisariat Tarbiyah Anita Sukma Aryanti mengatakan bahwa kegiatan follow-up materi ini merupakan salah satu agenda wajib yang harus dilaksanakan dan diikuti kader (anggota baru) yang baru lulus latihan kader 1.

” jadi ini sejatinya merupakan agenda wajib sih, dan sudah diatur di pedoman perkaderan HMI, sehingga agenda ini menjadi tolak ukur dan sekaligus untuk meningkatkan atau mengupgrade pemahama kader baru berkaitan dengan materi-materi yang sudah diterima pada saat latihan kader 1 yang sudah mereka ikuti ” Ucap Anita.

Dalam agenda tersebut pula yang bertindak sebagai pemateri ialah ketua umum komisariat Tarbiyah sendiri yakni Anita dengan panel bersama ketua umum komisariat mulla shadra Hmi cabang Malang.

” Saya melihat bahwa teman-teman dari cabang mempawah ini terkhusus dari kader Hmi Komisariat Tarbiyah antusiasme nya luar biasa, hal ini terlihat dari begitu semangatnya teman-teman dalam mengikuti diskusi tersebut dengan banyaknya pertanyaan bahkan tak seikit pula yang berani menyampaikan gagasanya, saya kira ini sangat luar biasa ” ujar ketua umum komisariat mulla shadara malang robi ariyanto.

Disamping itu anita pun berharap semoga antusiasme kader dalam mengikuti semua agenda-agenda yang sudah disusun pengurus bisa seperti ini, bahkan bisa lebih lagi.

” harapanya semoga antusiasme teman-teman kader terus bersemangat ya dalam mengikuti seluruh agenda komisariat, jadi bukan hari ini saja harapanya agenda-agenda selanjutnya teman-teman kader baru ini terus menjaga semangatnya, karena ini merupakan bagian dari pada proses di HMI itu sendiri” harap anita.

Hal senada juga disampaikan robi ariyanto, dimana dirinya sangat mengapresiasi atas antusiasme luar biasa kader-kader Hmi cabang mempawah komisariat Tarbiyah dalam mengikuti agenda tersebut.

” Luar biasa, mungkin sama ya apa yang disampaikan tum anita semoga teman-teman kader baru terus konsisten semangatnya dalam mengikuti agenda-agenda kedepannya ” Tutupnya.

Artikel HMI Komisariat Tarbiyah Cabang Mempawah Gelar Follow-up Materi LK-1 pertama kali tampil pada Relasi Publik Jatim.