Pasalnya, sidak Komisi III DPRD Sumenep telah menemukan keganjalan yang diduga menyimpang, diantaranya besi yang digunakan untuk bahan struktur bangunan Rumah sakit Abuya tahap II Paket I itu diduga tidak sesuai dengan spesifikasi.

Sementara, Dulsiam ketua Komisi III DPRD Sumenep menyatakan, memang banyak kekurangan-kekurangan yang kita temukan dilapangan seperti besi dan pasir diduga tidak sesuai RKS,”ucapnya.

Sembari itu, Sufriadi Ketua Tim Investigasi MP3S mengungkapakan, material berupa besi merknya beda dengan besi yang tercantum dalam Rencana kerja dan syarat-syarat (RKS). Mestinya, merk besi yang tercantum yang digunakan untuk bahan bangunan tersebut merk hanil Jaya Steel, tetapi merk besi pada struktur bangunan digunakan malah merk HKHK.

” Pasir yang digunakan juga diduga tidak sesuai spek, tentunya tidak layak untuk bahan bangunan,” ucapnya pada Media ini. Rabu, (22/9/2021)

Menurut adi sapaan akrab, pembangunan Gedung Rumah Sakit Abuya tahap II, Paket I tersebut dengan nilai kontrak Rp 3.880.880.880,00 oleh pelaksana CV. Buana Ema Raya yang berlokasi di kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep.

” Namun, disaat sidak komisi III disitu tidak ada kegiatan pekerjaan, namun ada temuan kami ada kejanggalan,”tuturnya

Harapannya kami terhadap pihak DPRD komisi III yang turun kelapangan, segera menindak lanjuti hasil temuan sidak dilokasi bersama tim MP3S.

” Tetapi, Komisi III DPRD Sumenep jika tidak ada tindak lanjut hasil temuan itu, dikwatirkan akan menjadi bancakan korupsi kontraktor nakal, sehingga bisa merugikan Negara,”pungkasnya.

Reporter : Tim/red

Editor      : Mawardi

Artikel Struktur Bangunan RSUD Abuya Tahap II Paket I Kengean, Diduga tidak sesuai Spek pertama kali tampil pada Relasi Publik Jatim.

Kunjungan tersebut, dalam rangka percepatan pembangunan di Kepulauan.saat dilakukan sidak Dewan Komisi III menemukan beberapa hal yang diduga menyimpang, diantaranya Pasir yang digunakan untuk bahan cor dan juga besi untuk struktur bangunan RSUD tahap II diduga tidak sesuai dengan spesifikasi.

Pasalnya, material berupa besi yang merk nya beda dengan besi yang tercantum dalam Rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) di waktu pelelangan tender serta pasir hitam yang halus diduga tidak layak untuk bahan cor pembangunan Gedung RSUD Kelas D Abuya tahap II, Paket II (Gedung Irna I ) dengan nilai kontrak Rp l4,693,672,353,39, oleh pelaksana CV. Meru Betiri yang berlokasi di kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep.

Sembari itu, M.Ramzi, S.IP mempertanyakan Imam selaku perwakilan konsultan pengawas di lokasi pembangunan gedung RSUD tersebut, Ia menyatakan, Kenapa besi yang dipakai ini merk nya HKHK, kan dalam RKS adalah besi merk HANIL JAYA STEEL. sedangkan pasir yang digunakan saat ini juga bukan pasir yang layak buat bahan cor,”Katanya,” (17/9/2021).

Menanggapi hal itu, Imam perwakilan konsultan pengawas menyampaikan, “Begini pak, sebelum ada izin dari kita, waktu itu datang pertama kali besi merk itu yang dipakai untuk bahan meteriil, karena menunggu material besi merk Hanil jaya steel yang belum datang,”ucapnya.

Lucunya, pada saat pihak dewan (komisi III) melakukan kunjungan, perwakilan konsultan pengawas tidak ada di lokasi dan kesannya membiarkan para pekerja, sehingga pekerjaan cor colum dilakukan tanpa mesin vibrator.

“Mohon maaf pak, kemaren tanggal 14 kita ngecor pakek mesin vibrator yang tadi ini di cor sambungan dari kemaren tanggal 14,” jelasnya.

Masi dilokasi yang sama, M.Ramzi S.IP Anggota Dewan (Komisi III) fraksi Hanura itu memberikan teguran keras terhadap Konsultan Pengawas Proyek Pembangunan Gedung tahap II RSUD Abuya Kangean.

“Sampean jangan terlalu backup kontraktor dan jangan larut dengan kontraktor, kita ini ingin mengawasi agar kwalitasnya bagus. Jadi, misalnya kontraktornya nakal, sampean sampaikan ke komisi III atau ke pak Hari atau ke Dinas, agar saya memanggil Dinas (Cipta karya), supaya ada fungsinya, sebab gak mungkin kami ini tiap hari mengawasi.”ujarnya

Masi kata Ramsi, fungsinya pengawas proyek ini untuk mengawasi pekerjaan yang Kontraktor Nakal, Maka Dinas itu minta bantuan kepada konsultan pengawas. Jadi, kalau sampean tidak maksimal mengawasi, maka kerugiannya ada di masyarakat pak, dan kami ini dari DPRD kabupaten Sumenep Komisi III yang membidangi ini. Semestinya sampean jadi pengawas harus berani, karena sampean akan saya dipanggil ketika sampean mengawasi tidak benar,”tegasnya.

Kemudian H.Dulsiam, S.Ag, M.Pd menambahkan, temuan dilokasi yang akan kami tindak lanjut, terkait penggunaan material (besi beton) merk HKHK yang tidak tercantum dalam Rencana kerja dan syarat-syarat (RKS).

Untuk itu, Kita akan segera panggil Dinas terkait sebagai penanggung jawab, setelah itu baru kita ambil sikap. maka hari ini komisi III DPRD Sumenep yang membidangi ini mengecek kelapangan untuk memastikan kebenaran material yang digunakan yang diduga tidak sesuai dengan RAB,

” Kami menunggu hasil klarifikasi dan selanjutnya akan memanggil Dinas Cipta karya,”imbuhnya

Reporter : Aiman

Editor      : Mawardi

Artikel Anggaran Pembangunan Ruang IRNA I RSUD Abuya Kengean, Diduga jadi bancakan Korupsi pertama kali tampil pada Relasi Publik Jatim.

pembagian BLT dana Desa berlangsung sangat lancar. Pembagian dilakukan terpusat di kantor Balai Desa Paseraman Satu-persatu warga yang termasuk dalam daftar penerima BLT mendatangi meja petugas untuk mengisi daftar hadir dan menunggu giliran menerima BLT dana desa.

Pembagian BLT dana desa ini merupakan program pemerintah untuk membantu warga yang terdampak dampak Covid-19,

Kepala Desa Paseraman (Kades) Sahnan melalui Kaur Perencanaan Moh Rahim menyampaikan” agar warga yang menerima bantuan mempergunakan dana BLT dengan bijaksanan dan untuk keperluan yang utama.

“Saya berpesan agar dana BLT ini digunakan sebaik-baiknya untuk keperluan sehari-hari dalam menghadapi wabah covid-19),” ujar (Kades)

Dalam waktu yang sama Rahim juga berharap agar Warga bersama-sama dengan Aparatur Desa, Kecamatan serta Aparat keamanan untuk turut membantu kelancaran penanganan covid-19. “Semoga wabah covid-19 ini segera bisa diatasi,”Harapnya.

Lebih lanjut, Rahim mengatakan,” Gunakan bantuan yang diterima dengan bijaksana untuk memenuhi kebutuhan pokok (sembako), bukan untuk yang tidak penting. Kita tidak tahu kapan berakhir pandemi Covid-19 ini. Taati protokol pencegahan yang telah ditentukan pemerintah,” tegasnya.

Pembagian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) di Desa Paseraman, Tahap I Tahun anggaran 2021 senilai 300.000 perorang.

Protokol kesehatan tentu saja harus dijalankan dengan sangat baik, seperti team Media lihat langsung saat pembagian BLT DD di Desa Paseraman Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep.

Pembagian BLT DD sangat memperhatikan protokol kesehatan (Prokes) seperti disediakannya Hand sanitaiser, Pengecekan Suhu, Kursi dipasang dengan jarak kursi satu dengan yang lain kurang lebih satu meter, dan wajib menggunakan masker.

“Penyaluran BLT-DD sebesar Rp: 300.000 rupiah perorang itu diberikan kepada 70 Kepala Keluarga (KK) Masyarakat Desa Paseraman, tapi mengutamakan protokol kesehatan yang ketat,” ujar Kaur perencanaan kepada Media saat ini

Dengan disalurkannya BLT DD tahap I ini, Warga Desa Paseraman yang terdampak Covid-19 semoga terbantu, setidaknya beban yang di tanggung selama pandemi bisa sedikit berkurang,” Harapan Kaur Perencanaan.

Rahim juga menambahkan, dihimbau kepada masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan selama proses pembagian bantuan dan menghimbau agar selalu memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan,” tegasnya.

Kegiatan penyerahan BLT DD ini, dihadiri oleh Pendamping Desa, BHABINKAMTIBMAS, BPD, Tokoh Masyarakat beserta Pemerintah Desa Paseraman

Penulis : Muhlis

Editor    : Mawardi

Artikel Pemdes Paseraman Bagikan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahap I Maret Tahun 2021 pertama kali tampil pada Relasi Publik Jatim.