Dalam hal itu, diduga tidak ada pengawasan yang dilakukan dari dinas terkait pada  Rumah Sakit Abuya Kepulauan Kangean, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur. Pasalnya, Dumping Limbah B3 medis yang diduga sembarangan tersebut terjadi beberapa hari yang lalu dan dikwatirkan berdampak negatif bagi lingkungan diwilayah itu.

Sementara, seorang warga Kepulauan Kangean yang enggan disebutkan namanya menduga Dinas terkait sengaja melakukan Dumping dan pembakaran, padahal Limbah tersebut sangat berdampak bagi lingkungan sekitar,”Katanya pada media ini. Kamis,(24/6/2021).

Menurutnya, adanya te­muan Dumping (pembuangan) limbah B3 medis secara sembarangan diduga sengaja dilakukan oleh oknum Rumah Sakit Abuya Kangean, tanpa memikirkan dampak terhadap lingkungan dan penduduk sekitar wilayah itu. bahkan, belum ada kejelasan alur pembuangan limbah tersebut bekerjasama dengan PT apa..?

Seharusnya limbah medis itu dikelola sesuai dengan peraturan UU PPLH pasal 60 nomor 32 agar tidak berdampak negatif terhadap lingkungan dan penduduk yang tinggal disekitar tersebut.

Padahal, jika dibuang oleh pegawai puskesmas tersebut obat-obatan kadaluarsa atau obat-obatan yang merupakan limbah yang berbahaya, maka bisa terkena pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup(UU PPLH).

Selain itu, juga tertera dalam UU PPLH pasal 60 nomor 32 tahun 2009 mengatur sebagai berikut : jika Puskesmas tidak melakukan kegiatan sesuai norma, standart, prosedur, atau kreteria sehingga mengakibatkan kesehatan Masyarakat, keamanan, pencemaran lingkungan, dan atau pengrusakan lingkungan, maka dapat dipidan penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 10 tahun dan denda antara Rp 100 juta hingga 5 Milliar (Pasal 40 ayat (1) undang undang pengelolaan Sampah).

“ Perlu diketahui juga bahwa kemasan obat obatan dan juga obat-obatan kadaluarsa termasuk sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun dan limbah berbahaya dan beracun,” bebernya.

Kemudian dia memaparkan, mengenai Dumping (pembuangan) adalah kegiatan membuang atau menempatkan dan atau memasukkan limbah dan atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.

Maka, setiap orang melakukan Dumping limbah dan atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin diatas dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda 3 Milliar.

Namun, satu hal yang harus di ingat pada para pimpinan kita baik itu dari dinas kesehatan jangan lupa bahwa sampah medis yang berkeliaran bertebaran bahkan dibakar di areal rumah sakit itu sangat merugikan masyarakat di sekitar. saya sebagai putra daerah tentunya, uga ikut dirugikan dalam hal ini. kenapa..? karena dilihat dari sisi hukum pelanggaran berat yang sudah terjadi bagaimana ketika sampah medis itu tidak betul-betul dikelola dengan baik, apalagi tidak memiliki Ipal dan lain-lain.

Mungkin, hingga saat ini masyarakat kepulauan tidak tahu apa dampak yang sesungguhnya terkait sampah medis yang ada di Kepulauan Kangean itu, khususnya rumah sakit A buya Kangean, tipe D di Desa Sambakati, Kecamatan Arjasa Kangean.

“kalau saya membaca banyak literasi dari berbagai sumber sebagai bahan acuan juga bahwa itu melebihi daripada bom nuklir yang sudah meledak dan itu sangat berbahaya,” tegasnya.

Kemudian dia menambahkan, kebanyakan masyarakat kepulauan tidak mengetahui akan bahaya daripada sampah medis tersebut. apalagi yang kami lihat Rumah sakit itu adalah tempat dijadikannya ruang isolasi covid-19, yang mana itu menjadi atensi pemerintah pusat bahwa harus betul-betul steril,”imbuhnya

” Saya duga Dumping dan pembakaran yang dilakukan oleh Oknum Pihak Rumah Sakit A Buya Kangean, diduga tidak ada izinnya,” pungkasnya.

Hingga berita ini dinaikkan, Dr. Hidayatur rahman selaku Kapus Puskesmas Arjasa dihubungi via Watshapp belum ada balasan.

Penulis : ( Tim)

Editor   : Mawardi

Artikel RS A.Buya Kangean Tempat Isolasi Pasien Covid-19, Limbah B3 Medis diDuga Sengaja Dibakar pertama kali tampil pada Relasi Publik Jatim.

Waka Polda Jatim, Brigjen Pol Slamet Hadi Supraptoyo, bersama Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono, dan Pejabat Utama Polda Jatim, didampingi Kapolres Bangkalan, Wakil Bupati Bangkalan serta Pejabat Pemprov Jatim. Langsung mengunjungi tempat isolasi pasien Covid-19 di Universitas Trunojoyo Madura.

Waka Polda bersama Sekdaprov Jatim bersama Forkopimda kabupaten Bangkalan melakukan pengecekan kesiapan Flat Asrama, Universitas Trunojoyo Madura, yang nantinya akan digunakan sebagai ruang isolasi sementara bagi masyarakat di kabupaten Bangkalan, yang terpapar Covid-19.

Selain itu, mereka juga meninjau kesiapaan infrastruktur bangunan, sarana dan prasarana pendukung tempat isolasi mandiri serta pengecekan ketersediaan kamar yang ada di asrama Universitas Trunojoyo.

Waka Polda Jatim menjelaskan, tempat Isolasi di asrama Universitas Trunojoyo dapat menampung sebanyak 336 orang, yang di khususkan bagi masyarakat Bangkalan, yang terpapar Covid-19.

“Untuk ruang isolasi dapat menampung sebanyak 336 orang, dengan rincian Flat Asrama berjumlah 2 Flat, yang mana masing-masing Flat memiliki 42 kamar dengan kapasitas maksimal 4 orang perkamar,” tandasnya Brigjen Pol Slamet Hadi Supraptoyo usai melakukan kunjungan.

Sumber : Humas Polres Sumenep

Editor     : Mawardi

Artikel Forkopimda Cek Kesiapan Tempat Isolasi di Universitas Trunojoyo Madura pertama kali tampil pada Relasi Publik Jatim.

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Pangdam V Brawijaya, Mayjend TNI Suharyanto, dan Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Nico Afinta, bersama Pejabat Utama Polda Jatim dan Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Gatot Repli Handoko, melakukan kunjungan ditempat isolasi PMI asal Madiun.

Di tempat karantina ini telah di huni boleh 69 PMI yang datang dari 5 negara, diantaranya. Malaysia, Singapura, Hongkong, Brunei, dan Taiwan, mereka datang sejak Jumat (1/5/2021) lalu, usai di isolasi dari asrama haji, Sukolilo, Surabaya. Saat ini tinggal 8 PMI yang masih berada di tempat isolasi ini.

“Ini SOP secara nasional, bahwa seluruh Pekerja Migran Indonesia yang kembali ke tanah air mereka akan dipastikan di karantina lebih dulu untuk di-swab PCR,” papar Gubernur Jatim usai melihat tempat isolasi di Madiun.

Swab PCR ini sekitar dua hari, datang di-swab hari kedua hasil lab-nya keluar. Kalau negatif, petugas langsung berkoordinasi dengan kabupaten kota, dan mereka hanya pulang kalau dijemput. Yang positif langsung dirujuk ke rumah sakit darurat lapangan.

Setelah dari asrama haji di mana karantina awal dilakukan, maka mereka akan masuk pada karantina berikutnya dimasing-masing kabupaten kota. Inilah karantina kedua yang dilakukan oleh Pemkab Madiun.

Setelah itu Pemkab Madiun akan merujuk lagi ke tingkat desa sampai dengan 14 hari. Pelapisan ini dilakukan untuk memberikan perlindungan, baik kepada PMI maupun kepada masyarakat dan keluarga, di mana mereka kembali.

“Oleh karena itu, ini kewaspadaan yang dilakukan oleh pemerintah secara berlapis-lapis, tentu kami mohon tetap diikuti dengan kewaspadaan oleh seluruh lapisan masyarakat,” tandas Khofifah.

Lebih lanjut Gubernur menghimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan takbir keliling dan membatasi jumlah jamaah pada saat shalat Ied.

“Hal-hal yang terkait nanti dengan shalat Idul fitri, silaturahim unjung-unjung pada saat Idulfitri, takbiran, dan seterusnya. Mohon semuanya dijaga, kali ini tidak melakukan takbir keliling, kali ini semua masjid harus melakukan proses yang teridentifikasi memastikan bahwa semua protokol kesehatan dilakukan dengan sangat teliti dan detail, dengan persentase tertentu,” Jelasnya.

“Jadi kalau ini orange maka maksimal 25%. Oleh karena itu, mendaftarkan lebih awal lebih baik. Masjid-masjid di Jawa Timur kita mohon menggunakan format dengan mendaftarkan para calon jamaahnya. Sehingga tidak tiba-tiba pagi kemudian yang berkeingin salat ied banyak lalu mereka akhirnya berhimpit. Sangat kita mohon semua kita lakukan kewaspadaan berganda,” pungkasnya Gubernur Jatim.

Sumber : Humas Polres Sumenep

Editor    : Mawardi

Artikel Forkopimda Jatim Pastikan SOP Dijalankan Ditempat Isolasi Daerah Asal PMI pertama kali tampil pada Relasi Publik Jatim.