Prabowo menunjukkan penghormatan tersebut dalam rangka kunjungan kenegaraan balasan Lukashenko ke Jakarta,

Sugiono menjelaskan, Lukashenko pada awalnya menghendaki untuk bermalam di Kompleks Istana Kepresidenan. Namun, alih-alih menginap di Wisma Negara, Lukashenko justru dipersilakan Prabowo untuk bermalam di Istana Negara.

Menurutnya, hal tersebut merupakan bentuk penghormatan Prabowo kepada Lukashenko selama kunjungan kenegaraannya di Indonesia.

“Biasanya, kalau kunjungan kenegaraan, presiden yang lain berkehendak di hotel. Tapi beliau kali ini ingin berkehendak untuk bisa di istana. Tadinya di Wisma Negara, tapi Pak Presiden menilai yang lebih representatif ya di Istana,” jelas Sugiono.

Dengan demikian, ia mengatakan bahwa Lukashenko menjadi presiden pertama yang bermalam di Istana Negara selama kunjungan kenegaraan ke Indonesia. Sementara itu, menurutnya, kepala pemerintahan terakhir yang menginap di Wisma Negara adalah mantan Perdana Menteri Kamboja Hun Sen.

Lebih lanjut, Sugiono mengatakan pemerintah memandang penting kunjungan Lukashenko kali ini karena menandai babak baru hubungan bilateral antara kedua negara.

Ia menjelaskan, kunjungan Lukashenko merupakan kunjungan kenegaraan balasan setelah Prabowo melakukan lawatan ke Belarus pada 15 Juli lalu.

Dari pertemuan tersebut, kedua pemimpin berkomitmen meningkatkan kerja sama bilateral yang dinilai telah memasuki tahap baru yang lebih intensif. Momentum itu ditandai dengan ditandatanganinya Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Indonesia dan negara-negara Eurasia (EAEU CEPA), yang telah diratifikasi oleh Belarus.

Menurut Sugiono, kedua negara pada hari ini akan membawa kerja sama tersebut ke tahap yang lebih lanjut melalui peluncuran peta jalan hubungan bilateral yang mencakup berbagai sektor strategis.

“Ini menunjukkan bahwa hubungan bilateral kita memasuki satu, kalau saya boleh katakan, tahap yang baru yang lebih intensif,” jelas dia.

Ia menambahkan bahwa melalui peta jalan tersebut, kedua negara akan memperkuat kerja sama pada sektor-sektor prioritas pemerintahan Prabowo, yakni ketahanan pangan dan energi. Salah satu bentuknya adalah kerja sama di bidang produk pertanian dan bahan baku pupuk.

“Kita berharap kunjungan balasan ini juga akan makin mempererat hubungan kedua negara dan juga mempererat kerja sama kita dalam rangka meningkatkan ekonomi dan alternatif-alternatif sumber-sumber daya yang kita butuhkan,” tutupnya.(@red).

Artikel Prabowo Beri Penghormatan Istimewa Presiden Belarus: Bermalam di Istana Negara pertama kali tampil pada Relasi Publik Jatim.

Prabowo menyatakan bahwa dana Rp10,2 triliun yang baru berhasil dikembalikan kepada negara tersebut dapat digunakan untuk merenovasi sekitar 5.000 puskesmas.

“Saudara-saudara, hari ini artinya kita bisa selesaikan 5.000 puskesmas,” kata Prabowo di Kejaksaan Agung RI, Kamis (13/5).

Prabowo menegaskan bahwa penyelamatan kekayaan negara harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, rakyat kini ingin melihat bukti konkret dari kerja pemerintah.

“Rakyat kita harus lihat, ini lho uang hari ini Rp10 triliun,” ujar Prabowo.

Lebih lanjut, Prabowo mengungkapkan laporan yang diterimanya dari Menteri Kesehatan mengenai kondisi ribuan puskesmas di Indonesia yang belum pernah direnovasi selama puluhan tahun.

“Saya baru keliling beberapa daerah terpencil, dapat laporan dari Menkes. Pak, kita punya 10.000 puskesmas sejak zaman Pak Harto, 30 tahun, puskesmas tersebut belum pernah diperbaiki,” kata Prabowo.

Prabowo menjelaskan bahwa kebutuhan renovasi satu puskesmas diperkirakan mencapai Rp2 miliar. Dengan demikian, total kebutuhan untuk memperbaiki seluruh puskesmas mencapai sekitar Rp20 triliun.

“Saya bilang, kau butuh uang berapa untuk perbaiki 10.000? Kira-kira satu puskesmas Rp2 miliar, jadi kita butuh kurang lebih Rp20 triliun,” imbuhnya.

Seperti diketahui, Prabowo pada hari ini menghadiri acara penyerahan denda administratif dan lahan kawasan hutan hasil kerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) di Kejaksaan Agung RI.

Negara menerima penyerahan dana administratif sebesar Rp10.270.051.886.464 serta lahan kawasan hutan seluas 2.373.171,75 hektare.(@red).

Artikel Uang Rp10 Triliun Kembali ke Negara, Prabowo: Bisa Renovasi 5.000 Puskesmas pertama kali tampil pada Relasi Publik Jatim.

“Kami melaporkan kepada Pak Presiden, dan Pak Presiden merestui, dan kemudian memberikan suatu penguatan-penguatan tujuh langkah penting yang ditempuh Bank Indonesia untuk membuat rupiah kuat, membuat rupiah stabil ke depan,” ujar Perry.

Pertama, Perry mengatakan bahwa BI akan terus melakukan intervensi melalui pasar spot dan transaksi derivatif valuta asing (Domestic Non-Deliverable Forward/DNDF) di dalam maupun luar negeri. Menurutnya, cadangan devisa Indonesia, yang pada akhir Maret tercatat sebesar USD 148,2 miliar, masih sangat memadai sebagai amunisi untuk melaksanakan intervensi tersebut.

Kedua, Perry mengatakan bahwa BI dan pemerintah akan mengandalkan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) untuk menarik kembali arus modal asing. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan permintaan terhadap rupiah dan pada akhirnya memperkuat nilai tukarnya terhadap dolar AS.

Ketiga, BI juga tengah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk membeli Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder.

“Kami sudah membeli SBN dari pasar sekunder year-to-date sebesar Rp123,1 triliun dan kami akan melakukan koordinasi. Koordinasi antara fiskal dan moneter sangat erat,” lanjut dia.

Keempat, untuk menjaga fondasi kekuatan rupiah, BI dan Kementerian Keuangan akan memastikan likuiditas perbankan tetap lebih dari cukup serta menjaga pertumbuhan uang primer (M0) tetap tinggi. Menurutnya, pertumbuhan uang primer terakhir mencapai 14,1 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).

Kelima, Perry mengatakan bahwa BI akan melanjutkan kebijakan pembatasan pembelian dolar AS tunai di pasar domestik dari sebelumnya USD 100 ribu per orang per bulan menjadi USD 50 ribu per orang per bulan. Bahkan, BI juga akan mempersiapkan kebijakan di mana pembelian Dolar AS di atas USD 25 ribu harus memakai underlying.

Keenam, BI akan memperkuat pasar intervensi offshore non-deliverable forward (NDF) untuk mengendalikan nilai tukar di luar negeri serta memperbolehkan bank domestik untuk menjual NDF offshore di luar negeri.

“Sehingga nanti pasokan (valuta asing) lebih banyak dan itu akan memperkuat stabilisasi dan nilai tukar Rupiah,” jelasnya.

Ketujuh, BI akan berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk meningkatkan pengawasan terhadap bank dan korporasi yang memiliki aktivitas pembelian dolar AS yang tinggi.

“Kami akan berkoordinasi dengan Bu Friderica Widyasari, Ketua OJK, untuk memastikan stabilitas sistem keuangan tetap terjaga,” tutup dia.(@red).

Artikel Bertemu Prabowo, Gubernur BI Beberkan Tujuh Kiat Penguatan Rupiah pertama kali tampil pada Relasi Publik Jatim.

“Kita telah mengangkat Ibu Marsinah sebagai pahlawan nasional, dan bulan ini juga saya akan berangkat ke Desa Nglundo, Nganjuk, Jawa Timur untuk meresmikan Museum Perjuangan Buruh yang diberi nama Museum Marsinah,” kata Prabowo saat menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, Jumat (1/5).

Pada kesempatan itu, Prabowo pun menyampaikan terima kasih atas undangan dari kelompok buruh untuk hadir dalam kegiatan hari ini. Tahun ini menjadi kali kedua Prabowo hadir dalam peringatan Hari Buruh.

“Ini kehormatan bagi saya, terima kasih,” ucapnya.

Prabowo menyatakan bahwa dukungan dari buruh yang terdiri dari pekerja kantoran hingga nelayan dan petani menjadi salah satu faktor penting dalam perjalanan politiknya hingga dipercaya memimpin Indonesia. Ia pun berjanji terus memperjuangkan kepentingan rakyat, terutama kelompok masyarakat yang masih menghadapi kesulitan ekonomi .

“Saya bertekad, saya bersumpah untuk berjuang untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia, dan terutama mereka-mereka yang hidupnya masih sulit, itu adalah tugas saya, itu adalah tugas pemerintah yang saya pimpin, dan itu adalah tekad kami,” tegasnya.

Ia memastikan pemerintahannya akan membela kepentingan rakyat. Tepat pada peringatan Hari Buruh ini, Prabowo menyampaikan sederet hadiah bagi pekerja. Di antaranya ratifikasi Konvensi ILO Nomor 188 yang mencakup perlindungan dan kesejahteraan bagi awak kapal dan perikanan.

Selain itu, Prabowo telah meneken Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang perlindungan pekerja transportasi online. Para mitra pengemudi transportasi daring akan mendapatkan jaminan kesehatan kerja dan mendapatkan minimal 92 persen hasil dari tarif perjalanan.(@red).

Artikel Prabowo Bakal Resmikan Langsung Museum Marsinah di Nganjuk pertama kali tampil pada Relasi Publik Jatim.

Direktur Pelindungan WNI Kemlu, Heni Hamidah, menyampaikan bahwa fasilitasi tersebut mencakup evakuasi dan repatriasi mandiri. Dengan demikian, per 29 April 2026, tidak ada lagi WNI yang terlantar di wilayah terdampak.

“Sebanyak 2.999 WNI telah difasilitasi, baik untuk evakuasi maupun repatriasi mandiri, termasuk personel TNI yang bertugas dalam misi UNIFIL,” ujar Heni dalam konferensi pers, Selasa (30/4).

Heni menambahkan, pemerintah telah memastikan bahwa akomodasi serta proses kepulangan WNI ke tanah air berjalan aman melalui koordinasi terpadu antara Kemlu, perwakilan RI, maskapai penerbangan, serta pihak terkait lainnya.

Ia juga menyebut bahwa secara umum WNI di kawasan Timur Tengah terpantau dalam kondisi aman, seiring situasi yang mulai kondusif di wilayah tersebut.

Menurutnya, kondisi di negara-negara Teluk seperti Bahrain, Kuwait, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab berangsur stabil. Hal ini ditandai dengan dibukanya kembali penerbangan secara bertahap serta tidak adanya laporan serangan rudal atau drone dalam beberapa hari terakhir.

Kendati demikian, para WNI tetap diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan menjaga komunikasi aktif dengan perwakilan RI terdekat.

“Dalam situasi darurat, para WNI diimbau untuk segera menghubungi hotline perwakilan terdekat maupun hotline pelindungan WNI di pusat,” kata Heni.(@red).

Artikel Pemerintah Fasilitasi 2.999 Evakuasi dan Repatriasi di Timur Tengah, Pastikan Tak Ada WNI Terlantar pertama kali tampil pada Relasi Publik Jatim.

Selain itu, Dudung yang juga menjabat sebagai penasihat khusus Presiden menegaskan akan membuka ruang komunikasi langsung antara masyarakat dan pemerintah selama 24 jam non stop. Hal tersebut disampaikannya usai pelantikan di Istana Negara, Senin (27/4).

“Yang pertama, tentunya bersyukur kepada Allah SWT. Kedua terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia atas penunjukan saya sebagai Kepala Staf Presidenan, tentunya tugas-tugas ke depan bagaimana menyukseskan program strategis nasional dan untuk memastikan program unggulan Bapak Presiden sehingga bisa secara tuntas dan cepat,” ujarnya.

Ia menegaskan, peran Kantor Staf Presiden akan difokuskan sebagai penghubung antara masyarakat dengan pemerintah, termasuk menampung berbagai keluhan publik secara terbuka.

“Selanjutnya juga, sebagai KSP tentunya nanti saya sebagai penghubung antara masyarakat dengan pemerintah sehingga apa yang menjadi keluhan-keluhan ini saya akan buka 24 jam laporan-laporan dari masyarakat,” katanya.

Lebih lanjut, Dudung menekankan pentingnya fungsi pengawasan terhadap jalannya program kementerian dan lembaga, termasuk koordinasi dengan pemerintah daerah agar tidak terjadi hambatan birokrasi yang dapat menghambat program prioritas Presiden.

“Termasuk mengevaluasi dan memonitor program-program kementerian dan lembaga, termasuk bekerjasama dengan kementerian dan pemerintah-pemerintah daerah sehingga jangan sampai ada hal-hal yang menjadi prioritas Presiden kemudian terjadi masalah-masalah birokrasi nanti kita pangkas birokrasi,” tuturnya.

Ia juga mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mengawasi kinerja lembaga pemerintahan, termasuk melalui inspeksi mendadak (sidak), serta siap mengambil tindakan tegas apabila ditemukan program yang tidak berjalan sesuai target.

“Dan sekali lagi saya mohon bantuan untuk kerjasama dengan seluruh masyarakat dan seluruh kelembagaan apabila ada hal-hal yang program-program KSP yang tidak berjalan dengan semestinya nanti kita akan sidak dan kita tuntaskan dengan lain,” tegasnya.(@red).

Artikel Dilantik Jadi Kepala KSP, Dudung Pastikan Program Prioritas Prabowo Tuntas dan Cepat pertama kali tampil pada Relasi Publik Jatim.

Kali ini, warganet menyoroti konsistensi janji politik yang telah disampaikan sejak 2014 dan dinilai mulai terealisasi melalui berbagai program pemerintah saat ini.

Akun TikTok freyatesp mengunggah video berdurasi 30 detik yang menampilkan pernyataan lama Prabowo saat memaparkan visi kepemimpinannya.

Dalam video tersebut, ia menegaskan komitmennya terhadap kesejahteraan anak-anak Indonesia.

“Saya akan maju pada 2014 untuk meminta mandat dari rakyat. Saya ingin memimpin perubahan Indonesia. Kita jamin anak-anak cukup makan, cukup pangan, dan cukup sekolah,” ujar Prabowo dalam video tersebut, ditulis Minggu (26/4).

Unggahan itu juga memperlihatkan kondisi terkini di Sekolah Rakyat, di mana para siswa tampak mengenakan seragam merah dan menikmati makanan bergizi bersama di lingkungan asrama.

“Terima kasih Pak Prabowo telah menepati janji. Memberi pendidikan gratis kepada anak bangsa yang kurang mampu. Semoga kelak mereka bisa membanggakan orang tua,” tulis pengunggah.

Respons serupa datang dari akun lain, dimas aryo, yang membagikan pengalamannya terkait program Sekolah Rakyat. Dalam video berdurasi 37 detik, ia menilai program tersebut membuka harapan baru bagi masyarakat kurang mampu.

“Siapa bilang Sekolah Rakyat tidak berguna,” tulisnya di awal video.

“Bagi kami yang terlahir dari keluarga kurang mampu, ini sangat berguna. Akhirnya kami punya harapan untuk sekolah dan mewujudkan mimpi, dengan fasilitas yang setara—ada asrama, makan gratis tiga kali sehari, serta tambahan camilan. Etika juga diajarkan karena ada wali asuh,” lanjutnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa fasilitas pendidikan di Sekolah Rakyat dinilai memadai untuk mengasah bakat dan minat siswa.

“Setiap siswa difasilitasi laptop agar bisa mengembangkan bakat, minat, dan prestasi. Semua dipersiapkan demi masa depan yang gemilang,” tambahnya.

Di akhir unggahannya, ia kembali menegaskan keyakinannya terhadap program tersebut serta mengucapkan terima kasih kepada Prabowo Subianto.

“Sekolah Rakyat untuk masyarakat kurang mampu adalah pilihan yang tepat. Terima kasih kepada Prabowo yang sudah memastikan masa depan kami lebih terjamin, untuk generasi berikutnya,” tulisnya.

Dukungan juga datang dari berbagai komentar warganet yang menilai konsistensi sebagai kunci terwujudnya program-program tersebut.

“Janji Danjen Kopassus itu nyata karena prajurit dididik untuk konsisten dan menepati janji. Terima kasih Pak Prabowo Subianto, sehat selalu, Jenderal,” tulis akun Ikhlas Bekerja.

Sementara itu, akun lainnya menyoroti perjalanan panjang Prabowo dalam dunia politik. Meski beberapa kali mengalami kegagalan, ia dinilai tidak pernah menyerah dalam upayanya membawa Indonesia menuju kemandirian.

“Dari dulu Bapak teguh pendirian. Dua kali gagal tidak membuat mundur demi perubahan Indonesia. Apa yang direncanakan sejak dulu, satu per satu mulai terwujud. Sehat dan panjang umur, Bapak,” tulis akun Mumu Afi.(@red).

Artikel Janji Prabowo Sejak 2014 Mulai Terwujud, Netizen Tunjukkan Bukti pertama kali tampil pada Relasi Publik Jatim.

“Kami dari Kementerian Haji dan Umrah mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak mudah tergiur dengan tawaran haji tanpa antre, haji yang langsung berangkat, mau pun haji tanpa daftar resmi,” kata Juru Bicara Kementerian Haji dan Umrah, Maria Assegaf, dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu (25/4).

Ia menegaskan, ibadah haji hanya dapat dilakukan dengan visa haji resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah Arab Saudi.

Ada beberapa jenis visa lain seperti visa ziarah, visa kerja, atau visa turis. Namun visa-visa tersebut tidak dapat digunakan untuk berhaji.

Maria mengungkapkan bahwa berhaji tanpa visa resmi dapat dijatuhi berbagai macam sanksi tegas oleh Pemerintah Arab Saudi, mulai dari penahanan, denda, deportasi, bahkan larangan masuk kembali ke Arab Saudi hingga 10 tahun.

“Ini tentu bukan hal yang sepele dan kami mohon masyarakat untuk tidak mempertaruhkan ibadah sucinya melalui jalur yang tidak sah,” ujarnya.

Ia menambahkan, Kementerian Haji dan Umrah telah membuat Satuan Tugas (Satgas) khusus penanganan jemaah haji ilegal yang berangkat dengan visa non-prosedural.

Bekerja sama dengan Kepolisian RI (Polri) serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), hingga saat ini sudah 13 WNI dengan visa non-prosedural yang telah dicegah keberangkatannya melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan Bandara Internasional Kualanamu Medan.

Kemenhaj pun mengajak masyarakat untuk dapat melaporkan kepada pihak berwenang apabila menemukan indikasi atau praktik penipuan promosi haji tanpa antre dengan jalur tidak resmi.

“Bapak Ibu sekalian dapat melaporkan melalui aplikasi Kawal Haji. Ini adalah sebuah aplikasi yang kami bangun, dan juga dapat digunakan oleh jemaah dan petugas untuk bisa melaporkan berbagai permasalahan serta kendala selama operasional haji berlangsung,” tutupnya.(@red).

Artikel Pemerintah Ingatkan Masyarakat Jangan Tergiur Penawaran Haji Tanpa Antre pertama kali tampil pada Relasi Publik Jatim.

Dalam pembahasan rapat, Direktur Program Pengembangan Akses Pendanaan, Pembiayaan dan Investasi (PAPPI) Kementerian Ekonomi Kreatif RI Hayun menyampaikan bahwa pilot project pembiayaan KUR berbasis KI bersama Bank Mandiri dan OJK di Jakarta telah berjalan dengan target pembiayaan antara Rp100 juta hingga Rp500 juta. Skema ini ditujukan bagi pelaku ekonomi kreatif yang usahanya telah berjalan minimal dua tahun, memiliki omzet minimal Rp50 juta per bulan, dan didukung data pendapatan usaha sekurang-kurangnya selama satu tahun. Evaluasi kelayakan dilakukan berdasarkan kemampuan bayar serta nilai kekayaan intelektual yang divaluasi, sehingga skema ini tidak hanya bertumpu pada agunan fisik, tetapi mulai membuka ruang bagi KI sebagai aset bernilai ekonomi.

“Tantangan implementasi program masih cukup besar. Dari 1.045 pendaftar, hanya 54 pelaku yang dinilai memenuhi syarat lengkap untuk mengakses pembiayaan. Kendala utama terletak pada kesiapan legalitas usaha, legalitas kekayaan intelektual, dan kelengkapan data bisnis,” katanya.

Karena itu, ICCN diposisikan sebagai jembatan strategis untuk mempercepat sosialisasi, kurasi peserta, dan inkubasi bagi pelaku yang potensial tetapi belum memenuhi persyaratan program.

Ketua Harian ICCN Vicky Arief menyampaikan bahwa ICCN mendapatkan amanah sebagai mitra strategis Kementerian Ekonomi Kreatif dalam pengembangan ekosistem ekonomi kreatif, terutama pada aspek IP, edukasi, inkubasi, dan akses permodalan. Kolaborasi ini akan diperkuat melalui sinergi pentahelix yang melibatkan kementerian, ICCN, OJK, dan bank pelaksana.

Langkah tersebut diharapkan mampu melahirkan “pecah telur” pembiayaan IP Financing pertama di Indonesia, yang nantinya bisa menjadi model nasional bagi subsektor ekonomi kreatif lainnya.

“Salah satu inovasi yang turut dibahas ialah pengembangan model agregator dalam pembiayaan KUR untuk subsektor musik dan konten digital. Model ini dirancang untuk memudahkan pengelolaan pinjaman bagi artis dan kreator, di mana agregator berperan sebagai penjamin sekaligus distributor pembayaran royalti. Dengan sistem ini, pembayaran dari platform digital seperti YouTube dan Spotify dapat dikelola lebih terukur, sehingga risiko kredit macet dapat ditekan,” ungkapnya.

Simulasi yang dipaparkan dalam rapat bahkan menunjukkan potensi ROI investor sekitar 28,94 persen, dengan masa pengembalian berkisar antara 30 hingga 52 bulan. Di sisi lain, pengelolaan data dan proses kurasi dinyatakan menjadi faktor kunci keberhasilan program.

ICCN juga telah menghimpun lebih dari 602 data pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kekayaan intelektual, meskipun tingkat kesiapan legalitas dan bisnis mereka masih beragam. Dari tahap awal sebanyak 112 pendaftar, sebanyak 53 data telah terverifikasi akurat dan dinilai berpotensi memenuhi syarat pembiayaan. Data tersebut kemudian diklasterkan ke berbagai subsektor seperti musik, seni pertunjukan, konten digital, desain produk, dan kuliner agar pendekatan program dapat lebih tepat sasaran.

Rapat juga menyoroti pentingnya legalitas kekayaan intelektual dalam mendukung pembiayaan. Kementerian Ekonomi Kreatif menekankan bahwa KI harus memiliki legalitas yang jelas dan telah digunakan dalam bisnis setidaknya selama dua tahun agar memiliki nilai ekonomis yang dapat divaluasi. Dalam konteks ini, legalitas tidak hanya dipandang sebagai syarat administratif, melainkan sebagai fondasi untuk meningkatkan kepercayaan lembaga keuangan, memperkuat posisi bisnis pelaku kreatif, dan mengurangi risiko hukum dalam distribusi maupun promosi produk.

Sebagai tindak lanjut, ICCN dan Kementerian Ekonomi Kreatif sepakat menyiapkan sosialisasi nasional melalui jejaring di 38 provinsi, menyusun strategi komunikasi soft approach untuk edukasi KUR berbasis IP, menindaklanjuti open call IP Financing, serta memperkuat inkubasi bagi pelaku ekonomi kreatif yang belum siap mengakses pembiayaan. Selain itu, agenda lanjutan juga mencakup penyusunan simulasi KUR, pengembangan model pembiayaan one-to-one berbasis data revenue 12 bulan terakhir, dan rapat koordinasi rutin untuk memantau progres program.

Melalui langkah ini, pembiayaan berbasis kekayaan intelektual tidak lagi dipandang sebagai gagasan abstrak, melainkan mulai diarahkan menjadi instrumen nyata untuk memperluas akses modal bagi pelaku ekonomi kreatif Indonesia. Jika pilot project ini berhasil, Indonesia berpeluang memiliki model pembiayaan kreatif yang lebih adaptif terhadap karakter industri berbasis ide, karya, dan inovasi.(@Musahnan).

Artikel ICCN dan Kementerian Ekonomi Kreatif Dorong Terobosan KUR Berbasis Kekayaan Intelektual pertama kali tampil pada Relasi Publik Jatim.

Investasi di bidang hilirisasi mencapai 29,6% dari total realisasi investasi sepanjang Triwulan I 2026 yang sebesar Rp 498,8 triliun.

“Kontribusi dari investasi dari sektor yang berhubungan dengan hilirisasi cukup signifikan dan bisa semakin meningkat ke depannya,” kata Menteri Investasi/Kepala BKPM, Rosal Perkasa Roeslani, dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (23/4).

Dari total realisasi investasi hilirisasi Rp 147,5 triliun tersebut, Rp 98,3 triliun di antaranya adalah hilirisasi mineral. Rinciannya yakni nikel Rp 41,5 triliun, tembaga Rp 20,7 triliun, besi baja Rp 17,0 triliun, bauksit Rp 13,7 triliun, timah Rp 2,5 triliun, lainnya Rp 2,9 triliun.

Lalu hilirisasi perkebunan dan kehutanan sebesar Rp 29,8 triliun. Rinciannya kelapa sawit Rp 18,3 triliun, kayu log Rp 7,0 triliun, karet Rp 2,4 triliun, lainnya Rp 2,1 triliun. “Kita menginginkan investasi ke hilirisasi perkebunan dan kehutanan juga meningkat,” ucapnya.

Kemudian hilirisasi minyak dan gas bumi (migas) Rp 17,7 triliun, terdiri dari minyak bumi Rp 13,6 triliun serta gas bumi Rp 4,1 triliun.

Adapun hilirisasi perikanan dan kelautan sebesar Rp 1,7 triliun. Komoditas pada sektor ini termasuk garam, ikan TCT (tuna, cakalang, tongkol), udang, rumput laut, rajungan, tilapia.

“Kita melihat investasi hilirisasi perikanan dan kelautan bisa meningkat pada semester depan,” ujar Rosan.

Mayoritas realisasi investasi hilirisasi berlokasi di luar Jawa, yakni 75,5% atau Rp 111,4 triliun. Terbesar di Sulawesi Tenggara (Sulteng) Rp 24,1 triliun, Maluku Utara (Malut) Rp 18,6 triliun, Jawa Barat Rp 13,0 triliun, Nusa Tenggara Barat (NTB) Rp 12,9 triliun, dan Kepulauan Riau Rp 9,6 triliun.(@red).

Artikel Realisasi Investasi Hilirisasi Capai Rp 147,5 T di Triwulan I 2026, Tumbuh 8,2% pertama kali tampil pada Relasi Publik Jatim.