Laporan dugaan korupsi dana kapitasi tersebut diterima oleh kejasaan tinggi jawa timur pada tanggal 16 januari 2025.

Jadi, Kasus dugaan penyelewengan dana kapitasi di Kabupaten Sumenep tersebut dalam penanganan kejaksaan tinggi jawa timur, Sehingga dugaan ini telah memicu perhatian masyarakat Sumenep.

Kini, Banyak pihak juga mendesak pemerintah daerah agar segera bertindak tegas, memastikan bahwa pengelolaan dana kapitasi dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Selain itu, Sejumlah aktivis juga menyoroti pentingnya pengawasan di tingkat puskesmas, mengingat lemahnya kontrol selama ini membuka celah bagi tindakan yang tidak bertanggung jawab.

Kasus ini tentunya menjadi ujian bagi instansi terkait dan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga integritas pelayanan kesehatan.

Untuk itu, Diharapkan proses hukum dapat berjalan dengan adil, dan pihak yang terbukti bersalah mendapat sanksi sesuai aturan, agar kepercayaan masyarakat terhadap sistem pelayanan kesehatan di Kabupaten Sumenep dapat dipulihkan.

Bukti baru terus diterima redaksi, termasuk dokumen transfer dan pernyataan dari pihak-pihak terkait. bahkan, semakin menambah tekanan agar pemerintah segera mengusut tuntas kasus ini. Publik juga menuntut adanya transparansi dan pengelolaan dana publik yang lebih baik.

Sementara, Saat awak media ini konfirmasi ke Kejasaan Tinggi jawa Timur, Laporan dugaan pemotongan dan gratifikasi dana kapitasi tersebut, masih menunggu instruksi atau tanggapan dari atasan untuk segera menindaklanjuti surat tersebut.

( Noung daeng )

Artikel Kejati Jawa Timur Mulai Proses Laporan Dugaan Korupsi Dana Kapitasi di Sumenep pertama kali tampil pada Relasi Publik Jatim.

Menurutnya, Berkaitan dengan adanya dugaan pemotongan dan kongkalikong terkait dana kapitasi, hal tersebut tambah epik dan menarik karena menjadi atensi publik.

Pasalnya, diketahui Kadinkes Sumenep mengeluarkan pernyataan dibeberapa media online bahwa pemotongan dana kapitasi tidak ada. Hal itu tentunya semakin menyita perhatian. Sehingga memantik Salah satu Dokter ” N ” yang menjadi korban pemotongan hak kapitasinya bersuara,

Menariknya, Kadinkes Sumenep mencoba untuk berlindung dan melindungi Oknum yang tidak bertanggungjawab di tubuh Dinkes Kabupaten Sumenep, maka dari itu persoalan ini akan menjadi bola panas

” Saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh kadinkes, kadinkes menyatakan tidak ada pemotongan. Akan tetapi, saya menduga kadinkes Sumenep mencoba untuk berlindung dan melindungi sesuatu”. Tuturnya sambil heran

Lebih lanjut, Kata Ia, apakah Kadinkes Sumenep ini bisa mempertanggungjawabkan statment nya dibeberapa media online ? kalau tidak bisa dipertanggungjawabkan nantinya apabila ada panggilan dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, tentunya akan terkesan lucu, dan akan menjadi blunder baginya sehingga akan menimbulkan kesan kecurigaan apa yang disampaikan dalam pernyataan itu bohong

“Kadinkes Membuat Pernyataan tidak ada pemotongan itu bisa dipertanggungjawabkan atau tidak, kalau tidak bisa akan dirinya akan malu. Jangan menimbulkan kelucuan, yang terkesan pernyataan Bohong dari kadinkes Sumenep itu seakan akan benar”. Jelasnya, sambil tertawa.

” Oknum wartawan yang memberitakan dan membenarkan pernyataaan kadinskes tanpa klarifikasi pada saya berarti telah mengabaikan kode etik jurnalistik. Jadi saya sarankan Jangan jadi oknum wartwan rilis” Kesalnya

( Noung daeng )

Artikel Pernyataan Bohong Kadinkes Sumenep, Bikin Dokter ” N” Buka Suara pertama kali tampil pada Relasi Publik Jatim.