SUMENEP, Relasipublik.com – Adanya Perampasan sepeda motor ditengah jalan oleh pihak eksternal Adira Finance Sumenep yang dikendarai oleh anak dibawah umur membuat Ketua dan anggota Lembaga KPK Nusantara DPC Sumenep geram, sehingga berujung dilaporkan Polisi.

Artikel Lembaga KPK Nusantara Gruduk Kantor Adira Sumenep pertama kali tampil pada Relasi Publik Jatim.

Sebelumnya, Lembaga KPK Nusantara DPC Sumenep melayangkan Surat permintaan audensi yang diberikan terhadap Humas DPRD Sumenep, tetapi surat permintaan audensi tersebut seakan dibiarkan sehingga kami Lembaga KPK Nusantara terpaksa turun jalan.

” KPK Nusantara mengutuk keras Kinerja Komisi IV DPRD Sumenep, karena tidak serius menampung aspirasi masyarakat,”Ucap tri sutrisno Korlap Aksi dalam orasinya.

Maka dalam hal ini, keadilan dan hak asasi manusia di Lembaga legislatif kita telah mati. pada pagi ini kami menyampaikan aspirasi masyarakat bukan semata- mata demi kepentingan privasi. Namun nyatanya, dewan perwakilan rakyat yang semestinya sebagai wakil rakyat telah membisu dan mati rasa keadilan, sehingga tidak bisa mendengar keluh kesah dari kami.

Mestinya, mereka menerima kami dengan baik dan mendengarkan aspirasi dari kami, karena kami hanya menyampaikan aspirasi dari masyarakat.

” Maka, melalui orasi ini kami meminta kepada anggota dewan yang terhormat jangan hanya duduk dikursi empuk, tetapi dengarkanlah suara kami, karena anda merupakan wakil dari kami,”ungkap Korlap Aksi Tri Law Firm.

Kemudian, dilanjutkan oleh Sekretaris KPK Nusantara Sumenep dalam orasinya menegaskan, kedatangan KPK Nusantara ke gedung DPRD Sumenep untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. Jadi, bagi para dewan yang terhormat tolong dengarkan kami dan temui kami. karena Ketua dewan Sumenep sudah memberikan disposisi kepada Komisi IV agar menggelar audensi yang kami minta.

“Anda meminta suara kami agar bisa duduk mewakili kami, maka dari itu tolong dengar aspirasi kami,”ujarnya.

Dalam pantauan media ini tidak satupun Anggota DPRD Sumenep keluar dari kantornya untuk menemui para demonstran.

Penulis : Noung daeng

Editor    : Mawardi

Artikel KPK Nusantara Geruduk Kantor DPRD Sumenep pertama kali tampil pada Relasi Publik Jatim.

Operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh Lembaga antirasuah bersama Tim gabungan Bareskrim Mabes Polri itu, Terkait dugaan pengisian jabatan perangkat Desa diwilayah Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, pada tanggal 6 mei 2021. Maka, secara kerja keras Komisi Pemberantasan Korupsi bersama tim gabungan Bareskrim Mabes Polri melakukan OTT terhadap Bupati Nganjuk.

Saat itu, petugas melakukan pemeriksaan kepada sejumlah Kepala Desa, Camat beserta Sekcam sekaligus penyidik juga melakukan pemeriksaan kepada orang nomor satu di Nganjuk, yaitu Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat beserta rekanan swasta yang diduga melakukan transaksi jual beli jabatan terkait pengisian perangkat di Kabupaten Nganjuk.

Menurut keterangan RN petugas kantor BKD membenarkan adanya OTT yang dilakukan Lembaga Antirasuah bersama tim Gabungan Bareskrim Mabes Polri terhadap Bupati Nganjuk.

Terkait hal itu, ada 3 mobil warna hitam mendatangi kantor BKD dan mereka langsung naik kelantai ruang bidang mutasi lantai dua, dan pada saat juga kantor BKD Nganjuk dilantai atas  petugas gabungan Bareskrim Mabes Polri beserta KPK melakukan penyegelan,”ujar RN.

Namun, hingga berita ini diturunkan,baik dari pihak Kepolisian Resort Nganjuk maupun dari pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk belum dapat dikonfirmasi.

Penulis : Inonx

Editor    : Mawardi

Artikel KPK Berhasil Lakukan OTT Kepala Daerah Di Nganjuk pertama kali tampil pada Relasi Publik Jatim.

Setelah beberapa rentetan kegiatan yang dilakukan selama bulan suci Ramadhan, Kedua Lembaga yang di Pimpin oleh Andi Kusmanto tersebut tidak memberhentikan lajunya sebagai lembaga pegiat sosial kemasyarakatan yang selalu berperan aktif untuk memberikan sumbangsih manfaat kepada masyarakat.

Kali ini aksi kemanusiaan dan pergerakan sosial Kedua Lembaga tersebut Kembali dilakukan dan  menyasar kepada orang yang benar – benar membutuhkan, yakni kaum dhuafa yang menderita asma akut bernama Suyuno umur 65 tahun di Dusun Ketapang Desa KebunDadap Timur Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep, Madura,Jawa Timur. Minggu, (25/04/2021).

Diketahui Bantuan yang diberikan kepada keluarga kurang mampu tersebut berupa beras beras 20 Kg, telor 1 Kg, minyak goreng 2 Kg, 1 Kardus Mie Sedap, Sarung dan Kasur tidur.

Saat diwawancarai oleh awak media Andi Kusmanto selaku ketua KPK Nusantara DPC Sumenep dan Ketua LBH Peduli Hukum dan Ham mengatakan, maksud dan tujuannya mendatangi kaum dhuafa tersebut hanya untuk silaturrahmi dan memberikan sedikit rejeki.

“Saya datang kemari bersama rekan rekan dari lembaga KPK Nusantara dan sekretaris LBH Peduli Hukum dan Ham ( VIVI ) atas informasi masyarakat setempat agar keluarga dhuafa ini bisa diberikan santunan dan bantuan,” ujar Ketua Lembaga KPK Nusantara ANDI KUSMANTO.

Andi berharap, agar bantuan yang diberikan bisa sedikit membantu meringankan beban ekonomi ditengah pandemi covid -19  yang masih berlangsung di bulan ramadhan.

“Semoga kedatangan kami dapat memberikan manfaat dan mampu meringankan beban ekonomi keluarga ini di bulan ramadhan,” ucap pria yang dermawan ini.

Lebih lanjut, ANDI KUSMANTO menegaskan, bahwa selama dirinya masih diberikan kemampuan untuk bisa membantu masyarakat, maka dirinya akan selalu siap untuk membantu.

“Hidup ini adalah kesempatan untuk berbuat baik dan kesempatan untuk saling membantu, apalagi di bulan ramadhan. Karena sejatinya kehidupan ini tidak ada sesuatu yang lebih menyenangkan dan menenangkan selain dapat berbagi kebahagiaan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Oleh karena itu, mari kita perkuat kepedulian sosial dan sifat belas kasih,” tandasnya.

Sementara itu, di kesempatan yang sama Lutsiatul Jannah (Vivi) dari Sekretaris LBH peduli hukum dan Ham mengungkapkan, pujian yang luar biasa untuk Ketua dan sahabatnya itu, karena kegiatan seperti itu memang menjadi agenda rutin setiap tahun, dan berlangsung dari tahun 2017.

“Dari tahun 2017 sampai sekarang, kegiatan seperti ini memang sudah menjadi kegiatan wajib yang di lakukan oleh Pak ANDI KUSMANTO, di usianya yang masih terbilang muda, kepedulian sosialnya memang sangat luar biasa,” ungkap Vivi sapaan akrabnya.

Kemudian Vivi menambahkan, Tiap tahun ratusan sarung dan kebutuhan pokok lainnya, seperti sembako dan uang tunai selalu di berikan Pak ANDI KUSMANTO kepada kaum Dhuafa bahkan anak yatim. Dan itu di bagi bagikan kepada kaum dhuafa di Lima ( 5 )  Desa berbeda.

Ia pun berharap agar nilai-nilai solidaritas dan kepedulian sosial yang dilakukan pemimpinnya tersebut dapat memberikan inspirasi bagi banyak  orang.”Jika boleh jujur, Pak ANDI sudah banyak memberikan pelajaran dan contoh yang berharga bagi kami, bahwa kata dia ( ANDI KUSMANTO, red)  tidak ada sesuatu yang harus di banggakan, karena apapun yang dimiliki manusia bersumber dari tuhan, maka dari itu tidak boleh mempunyai sifat Kikir,”pungkasnya.

Selepas kegiatan tersebut (Bansos), Semua anggota KPK Nusantara dan LBH Peduli Hukum dan Ham Buka Bersama.

Penulis : Ms/Sri

Editor    : Mawardi

Artikel KPK Nusantara Sumenep & LBH Peduli Hukum dan HAM Gelar bansos pertama kali tampil pada Relasi Publik Jatim.

SUMENEP, Relasipublik.Com – Wujud kepedulian sosial antar sesama Manusia, Komunitas Sumekar Bersatu (KSB) yang merupakan gabungan dari beberapa Jurnalis, LSM, dan Advokat yang ada di Kabupaten Sumenep, Madura Jawa Timur, lakukan kegiatan rutin bakti sosial berupa santunan kepada warga tidak mampu. Sabtu, (3/4/2021).

Artikel KSB Peduli Sesama, Bagini Kata Andi ketua LSM KPK Nusantara Sumenep pertama kali tampil pada Relasi Publik Jatim.

RELASIPUBLIK.COM, MALANG- KPK memperingatkan Pemkot Malang dan masyarakat tentang bahaya pengembang bodong. Masyarakat diminta tidak terpancing promo perumahan. Warning ini dipaparkan lembaga anti-rasuah di Balai Kota Malang.

“Pastikan apakah ini pengembang yang sehat atau bukan. Karena di Jakarta banyak terjadi penipuan oleh pengembang,” tegas Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar, Rabu (7/10).

Kasus seperti ini masuk persoalan yang diurus KPK. Karena, ada fasilitas sosial dan fasilitas umum yang diselewengkan. Penggunaan fasos-fasum acapkali di luar aturan.

Misalnya, dijual menjadi perumahan dan dijadikan properti pribadi,” sambungnya.

Kasus seperti ini telah sampai proses peradilan. Salah satu contohnya di Sulawesi Selatan. Pengembang terkena pasal tindak pidana korupsi.

Pemkot Malang pun diminta cerdas dalam mengawasi perumahan.

“Saya menyarankan ada kontrol pengawasan pemerintah di lokasi perumahan. Sebelum para pengembang ini mengajukan perizinan, harus ada pengawasan,” ujar Lili.

Artikel Waspada Pengembang Bodong,KPK Ingatkan Pemkot Malang pertama kali tampil pada Relasi Publik Jatim.