Pantauan dari Media ini massa aksi mulai berkumpul pukul 07.00 Wib, tepatnya di taman Tadjamara, Desa Kolor, Kecamatan Kota, Kabupaten sumenep dan langsung menuju kantor Pemerintah kabupaten Sumenep. tetapi, kegiatan diisi sesuai dengan kesepakatan bersama yaitu pembukaan, orasi, tetrikal, dan aksi telentang di tengah jalan.

Korlap aksip Yusril Adyan mengungkapkan, aksi dilakukan oleh Pengrus Komisariat, Jajaran Ketua Kayon, dan Kader-Kader terbaik PMII Universitas Wiraraja. Kemudian teatrikal dan aksi telentang di jalan oleh seluruh massa aksi dimaksudkan sebagai simbol ketidakmampuan pemerintah dalam mengatasi masalah.

Padahal, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sumenep sebanyak 8,25 ribu jiwa, sementara garis kemiskinan sebesar Rp. 382.491 per kapita per bulan bertambah, Rp. 25.018. maka dalam hal itu menandakan ketidakmampuan pemerintah dalam mengatasi Investasi-investasi dan tidak mampu menyelesaikan persoalan.

” Pembangunan insfrastrukur di Kabupaten Sumenep yang tidak jelas, dan tidak adanya tindakan nyata pemerintah untuk mengatasi banjir ketika musim hujan, karena banjir tidak hanya terjadi di wilayah kota saja melainkan juga di beberapa wilayah di luar area kota,” Ujarnya

Selanjutnya Yusril menyampaikan, pembangunan tidak hanya tentang area kota atau pusat pemerintahan Peraturan RT/RW yang tidak tranparansi juga perlu dipertanyaan dalam termasuk mengatur ekosistem alam dan lingkungan.

Namun, Penegakan hukum di Kabupaten Sumenep juga masih tidak jelas. Salah satunya yaitu kasus: korupsi gedung dinkes yang hingga hari ini belum ada kejelasan dan membiarkan 3 tersangka tetap berkeliaran.

“Tindakan represif oleh aparat juga perlu ditindak tegas,”tegas yusril pada saat orasi.

Kemudian, Ia memaparkan 4 tuntutan aksi kepada pemerintah Kabupaten Sumenep diantaranya :

1. Menolak investor nakal yang mulai mengeksploitasi kekayaan alam di kabupaten Sumenep.

2. Penanganan banjir secara serius dengan memperhatikan pembangunan insfrastruktur dan tata ruang.

3. Tegakkan hukum yang tumpang tindih, dan tangkap tiga tersangka pelaku korupsi pembangunan gedung dinkes,

4. Hentikan sikap represit aparat terhadap aksi demonstrasi dan tuntaskan kemiskinan dan pengangguran.

Maka dari itu, kami melalui aksi ini p
kader-kader PMII Universitas Wiraraja yang merupakan mahasiswa peduli dan siap berada di garda terdepan menjaga warisan-warisan, baik yang diberikan oleh pendiri bangsa lewat kucuran keringat, air mata, dan darah.

” Kami akan selalu berada di garda terdepan dalam mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah demi kesejahteraan dan masa depan Kabupaten Sumenep,”tutupnya.

Hingga Massa membubarkan diri tidak satupun pejabat pemkab sumenep menemui peserta aksi.

Penulis : Noung daeng

Editor   : Mawardi

Artikel Aksi Mahasiswa PMII Geruduk Kantor Pemkab Sumenep. pertama kali tampil pada Relasi Publik Jatim.

Dalam video berdurasi 18 menit tiga belas detik (18.13 ) tersebut, terlihat seorang mahasiswa yang mengatasnamakan Gerakan Perjuangan Demokrasi (GPDR) mendapat bogem mentah dari oknum polisi Polres Sumenep yang bertugas sebagai pengamanan aksi demo.

Sembari itu, tindakan oknum polisi dalam video mendapat kecaman para Praktisi hukum Kabupaten Sumenep, karena hal itu sangat bertentangan dengan titah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bahwa anggota Polri agar lebih humanis menghadapi masyarakat khususnya para pendemo.

” Iya mas, saya melihat di video itu cukup jelas dugaan pemukulan yang dilakukan oleh oknum polisi dari belakang kepada orang yang diamankan itu. saya sebagai praktisi hukum dan banyak juga yang lain merasa ikut tidak terima,”ungkap Ach.Supyadi, S.H.,M.H pada media ini.

Menurut Supyadi sapaan akrab, apapun alasannya tindakan kekerasan pemukulan seperti itu tidak dibenarkan, apalagi sampai dilakukan oleh oknum polisi yang berstatus sebagai penegak hukum sangat jelas tidak dibenarkan. justru tindakan kekerasan pemukulan seperti itu bertentangan sekali dengan titah Kapolri yang meminta anggota polri agar lebih humanis menghadapi masyarakat (pendemo)

“Secara tegas, saya akan mengawal pemukulan itu hingga di proses,”tegasnya. Rabu, (6/10)2021)

Masi kata Supyadi, mestinya, Kapolres Sumenep melalui lembaga berwenangnya yakni Propam agar memproses pelanggaran kode etik oknum polisi yang diduga melakukan tindakan kekerasan pemukulan itu, karena jika tidak di proses akan mengundang kepedulian masyarakat lainnya untuk menyikapi kasus dugaan tindakan kekerasan berupa pemukulan ini.

” Saya Praktisi hukum mengutuk tindakan yang dilakukan oknum polisi itu, dan berharap kapolres sumenep segera memproses oknum polisi yang diduga melanggar kode etik,”ujarnya.

Sebagaimana diketahui dari pemberitaan dibeberapa Media online Sumenep sebelumnya, pada hari Jum’at tanggal 1 oktober 2021, puluhan mahasiswa yang mengatasnamakan Gerakan Perjuangan Demokrasi Rakyat (GPDR) gelar aksi demonstrasi ke kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep, menyoal kinerja Disperindag Sumenep terkait proyek pembangunan Pasar Tradisional di Kecamatan Batuan dan Kecamatan Kangayan yang sampai saat ini belum difungsikan.

Mereka membawa sejumlah tuntutan, diantaranya menyoal kinerja Disperindag Sumenep terkait proyek pembangunan Pasar Tradisional di Kecamatan Batuan dan Kecamatan Kangayan yang sampai saat ini belum difungsikan, sehingga puluhan Mahasiswa yang tergabung dari Gerakan Perjuangan Demokrasi, gelar aksi demontrasi. Namun, aksi dari mahasiswa tersebut berakhir chaos.

Penulis : Noung daeng

Editor    : Mawardi

Artikel Viral, Video oknum Polisi Bogem Mahasiswa Demo depan Disperindag Sumenep pertama kali tampil pada Relasi Publik Jatim.

Sahnan,menjelaskan bahwa keberadaan dan kehadiran para mahasiswa di desa ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah Desa tetapi merupakan tanggung jawab kita semua sebagai warga desa.

Hal ini diungkapkan pada sela-sela acara penutupan mahasiswa Stika Al-Hidayah di Aula Kantor Desa paseraman Kamis, (15/9/ 2021).

Dirinya mewakili masyarakat Desa dan berharap adik-adik mahasiswa dapat membantu kegiatan dan program pemerintah desa. Memberikan informasi dan laporan atas penelitian serta kegiatan yang dilakukan. Serta dapat berinteraksi dan menjalin silaturahmi yang baik dengan warga,”ungkapnya.

Lantas ia berharap dengan kehadiran adik-adik pemimpin masa depan ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan di desanya. Baik itu pembangunan akhlak dan moral generasi muda dan masyarakat serta membangkitkan semangat warga dalam mengawal jalan nya program2 pembangunan di desa,”ujarnya.

Pasalnya mahasiswa ditempa dengan berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Sehingga dapat memberikan dampak positif untuk aparat desa dan masyarakat pada umumnya.

“Semoga dengan kehadiran adik-adik mahasiswa cepat berbaur dengan masyarakat saling tegur sapa sehingga terjalin komunikasi dengan baik dan bisa betah di desa kami dan memberi contoh yang baik bagi warga,” tuturnya

Di waktu yang sama Ketua Koordinator Mahasiswa KKN Stika Al-Hidayah Abdul Azis menyampaikan kepada Media,timnya bakal membantu mensukseskan program-program kegiatan yang digagas pemerintah desa setempat. Memberi edukasi masyarakat terkait pengelolaan peningkatan mutu dan taraf kehidupan masyarakat,”terangnya

“Kami sudah siapkan program kerja yang dibagi tiap bidang, kami akan mengadakan sosialisasi tentang pengembangan potensi lokal daerah,”pungkasnya

Reporter : Muhlis 

Editor       : Mawardi

Artikel Kades Paseraman Ajak Mahasiswa KKN Stika Al- Hidayah, Bantu Program Pemdes pertama kali tampil pada Relasi Publik Jatim.

Menyikapi hal tersebut pihak dari Universitas Muhammaddiyah Ponorogo beserta Perwakilan Aliansi Front Renaissance,Korlap BEM IAIN,Korlap DEMA IAIN,Korlap PC IMM dan juga Korlap HMI Cabang Ponorogo akhirnya memberikan klarifikasi.

Perwakilan Aliansi dari Front Renaissance Ponorogo,Aji Binawan Putra menjelaskan bahwa beredarnya video tersebut sangat disesalkan olehnya.

Menurut Aji moment kunjungan kerja Presiden RI ke Ponorogo merupakan suatu kehormatan dan kebanggaan dimana ada sebuah Kabupaten dikunjungi oleh orang nomor 1 di Indonesia.

Tentang video viral yang tersebar di jejaring sosial,itu hanya merupakan sebuah fenomena sosial yang terjadi dalam melaksanakan kegiatan Aksi Damai oleh Aliansi Mahasiswa Ponorogo.

“Kami sudah menyiapkan naskah kesepakatan yang berisi permohonan maaf agar di kemudian hari tidak saling menuntut secara personal,” kata  Aji Binawan Putra.

Di kesempatan yang sama,tanggapan Kapolres Ponorogo AKBP Moch.Nur Azis SH.,SIK.,MSi juga memberikan klarifikasi kepada awak media bahwa benar adanya  kejadian tersebut.

“Iya benar ada video itu, namun tindakan reprensif dari petugas tentunya pasti ada penyebabnya,” ujar Kapolres Ponorogo,Jumat (10/9/21).

Disamping memberikan apresiasi atas permohonan maaf dari wakil rektor III Unmuh,Kapolres juga mengajak elemen masyarakat termasuk para mahasiswa untuk bekerjasama,saling berkoordinasi dengan pihak Kepolisian demi satu tujuan yaitu Kamtibmas.

“Sama – sama kita jadikan pelajaran dan diambil hikmah atas kejadian ini agar tidak terulang di kemudian hari,”terang Kapolres Ponorogo.

Begitu pula Kabag Ops Polres Ponorogo,Kompol Basuki Nugroho juga menyampaikan bahwa Aksi yang dilakukan aliansi mahasiswa ini tidak adanya pemberitahuan sebelumnya oleh peserta aksi, maka dari itu pihaknya melakukan penyekatan atau pemblokiran jalan di lokasi unras tersebut.

“Sekali lagi atas nama pribadi saya memohon maaf atas kesalahan yang telah saya perbuat terhadap peserta aksi, yakni Aliansi Mahasiswa Ponorogo,” kata Kabag Ops Polres Ponorogo KOMPOL Basuki Nugroho.

Sementara itu Wakil Rektor III Unmuh Ponorogo Ir.Muhammad Malyadi MM.,juga turut memberikan klarifikasi terkait video yang viral tersebut.

“Atas nama lembaga dan Rektor sebelumnya kami meminta maaf atas terselenggaranya kegiatan Unras oleh mahasiswa kami pada saat Kunker Presiden RI di wilayah Ponorogo yang dinilai tidak melalui prosedur yang berlaku,diantaranya 3 x 24 jam harus melakukan perijinan terhadap Polres setempat,”tutur Ir. Muhammad Mulyadi.

Pihaknya juga menambahkan selain sebagai rektor, pihaknya juga bertindak sebagai pengawas dan pembina bagi mahasiswa khususnya Aliansi Kemahasiswaan di dalam Universitas Muhammaddiyah Ponorogo.

“Seperti yang sudah terlaksana sebelumnya aksi unras maupun aksi apapun teman teman mahasiswa selalu memberikan informasi terlebih dahulu pada kami,tapi untuk kali ini tidak adanya pemberitahuan yang masuk kepada kami,” tambah Mulyadi.

Dengan demikian, lanjut Mulyadi dapat disimpulkan kegiatan tersebut tidak direncanakan dengan matang,yang artinya tidak ada ijin dari pihak Kepolisian khususnya Polres Ponorogo maupun pihak kampus sendiri sesuai prosedur penyampaian pendapat di muka umum yang berlaku.

“Sekali lagi,dengan adanya video viral tindakan reprensif anggota Polri  tersebut,kami selaku perwakilan pimpinan kampus memohon maaf atas aksi yang dilaksanakan oleh anak anak kami sehingga terjadi hal tersebut,dan bisa diambil hikmah untuk dapat meningkatkan kerjasama agar terjalin komunikasi yang baik antara Polres Ponorogo dan elemen Mahasiswa,” pungkas Wakil Rektor Ir.Muhammad Malyadi.

Sumber : Humas Polres Sumenep

Editor     : Mawardi

Artikel Berakhir Damai, Kapolres Ponorogo dan Wakil Rektor Kampus Berikan Klarifikasi Terkait Beredarnya Video Viral Anggota Polres Dengan Mahasiswa pertama kali tampil pada Relasi Publik Jatim.

Menurutnya, Indonesia memiliki tanggung jawab yang besar. Sebagai negara dengan umat terbesar di dunia ikut bertanggung jawab menghadapi tudingan negatif tentang Islam yang datang dari bangsa-bangsa Barat.

“Indonesia harus mampu menunjukkan Islam yang rahmatan lil alamin,” ujar Wakil Presiden (Wapres) RI, Prof. Dr. (HC) K.H.Ma’ruf Amin, MA ketika memberikan pengarahan secara daring pada puncak peringatan Hari Santri 2020 dan Dies Natalis FISIP-UB ke-17 yang bertema “Peran Santri di Era Milenial dan Disruptif Digital”, Selasa (10/10).

Saat ini, dikatakan Wapres terdapat banyak tantangan terhadap Islam yang berawal dari ketidakpahaman masyarakat Barat, Amerika Serikat (AS) dan Eropa tentang Islam. Tantangan itu berupa kesan negatif terhadap Islam, juga Islamphobia.

Kiyai Ma’ruf menyebutkan beberapa hal antara lain, negara-negara Islam dinilai sebagai negeri konflik dan kekerasan. Sekitar 41 persen warga AS menilai Islam mendorong munculnya terorisme dan kekerasan, 44 persen menganggap Islam tidak bisa beriringan dengan demokrasi. “Islamphobia meningkat di AS dan Eropa. Persoalan terbaru terjadi di Perancis,” ujar Ma’ruf.

Kondisi di internal negara Islam, menurut Wapres, juga perlu perhatian antara lain, kondisi sosial ekonomi umat yang masih memprihatinkan. 350 juta orang di negara OKI berpenghasilan di bawah $ 1,25 per hari. Tingkat pengangguran juga di atas rata-rata pengangguran dunia.

Terkait dengan itu, di Indonesia diyakininya, pesantren sebagai pusat pendidikan keagamaan yang moderat, mampu menangkal dan melindungi masyarakat dari radikalisme. “Pesantren ikut mengembangkan Islam yang rahmatan lil alamin,” tegasnya.

Karena itu, Ma’ruf Amin meminta perguruan tinggi untuk membangun jaringan dengan pesantren. Khususnya dalam pendidikan sains dan teknologi. Dia menyebutkan jumlah pesantren di Indonesia sekitar 28 ribu dengan sekitar 18 juta santri.

Sumber :(FISIP-UB/PSIK/Humas/Mondry)

Editor : Redaksi

Artikel Hadiri Puncak Hari Santri Dan Dies Natalis Fisip-UB, Ini Isi Sambutan Wapres Ma’ruf Amin pertama kali tampil pada Relasi Publik Jatim.

Berdasarkan selebaran pamflet yang di posting di akun story Instagram @bem.malangraya, bahwa Bem Malang Raya Walk Out dari Aliansi Malang Melawan (AMM) yang menggelar aksi esok.

Namun meski mereka tidak turut aksi pada selasa (20/10/2020) pihaknya akan tetap menyuarakan menolak Omnibus Law Cipta Kerja tersebut.

Bahkan menurut Koordinator BEM Malang Raya Mahmud, mengatakan bahwa akan terus meramu gerakan untuk membuat gerakan menuntut pencabutan Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Selain itu, Mahmud mengatakan aksi perlawanan sebagai supporting system terhadap tuntutan pencabutan Nasional, juga harus di sesuaikan dengan kondisi di Malang Raya.

“Aksi damai tentunya menjadi wujud dari gerakan mahasiswa sebagai masyarakat terdidik yang intelektual dan bermoral” ujarnya.

Mahmud juga mengatakan BEM Malang Raya dalam gerakannya ada beberapa tuntutan yang salah satu isi tuntutannya adalah “mendesak Presiden Jokowi untuk mengeluarkan Perpu mencabut UU Cipta Kerja”.(Red).

Artikel BEM Malang Raya, Tak Ikut Serta Dalam Aksi Esok pertama kali tampil pada Relasi Publik Jatim.

Dari rilis pemberitahuan aksi yang beredar, setidaknya ada tiga ribu massa yang akan turun ke jalan dan melakukan aksi di kawasan perempatan Rajabali dan Gedung DPRD Kota Malang.

Pemberitahuan aksi itu sebelumnya juga telah dibenarkan Kapolresta Malang Kota, Kombes. Pol. Leonardus Harapantua Simarmata Permata yang menyebut jika kepolisian telah melakukan komunikasi dengan pihak DPRD Kota Malang berkaitan dengan rencana aksi tersebut.

Dan kami sudah persiapkan semua antisipasi dan komunikasi dengan pihak DPRD Kota Malang,” katanya.

Menanggapi hal itu , Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika menyampaikan jika legislatif selalu siap menerima aspirasi masyarakat. Jika kondisinya tertib dan tidak terjadi kerusuhan seperti aksi sebelumnya, maka ia berencana untuk menemui massa aksi.

“Kami pasti ada di kantor, apabila kondisinya sangat memungkinkan kami akan berdialog dan bertemu langsung dengan massa,” katanya.

Selain itu pihaknya juga mempercayakan Keamanan kepada pihak baik Polri maupun Tni.

Sementara itu, dalam aksi pertama yang digelar pada Kamis (8/10/2020) lalu, sempat terjadi kerusuhan yang diduga dilakukan oleh beberapa oknum. Beberapa kendaraan dinas hingga bangunan di DPRD Kota Malang mengalami kerusakan pasca insiden tersebut. (Red)

Artikel Perihal Aksi Besok, DPRD Kota Malang Siap Berdialog pertama kali tampil pada Relasi Publik Jatim.

Pada masa pandemi saat ini, di Indonesia berencana akan menyelenggarakan pesta demokrasi di berbagai daerah yaitu PILKADA (Pemilihan Kepala Daerah) Serentak kisaran ada 270 daerah dengan rincian 9 Provinsi, 224 Kabupaten, dan 37 Kota. Pilkada serentak tahun 2020 ini sempat mengalami penundaan yang awalnya direncanakan pada tanggal 23 September 2020. Akan tetapi, akibat adanya wabah Covid-19 saat ini ditunda dan akan diselenggarakan kembali tepatnya pada 9 Desember 2020 sebagaimana termaktub dalam UU RI No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang.

Pasal 120 PERPPU RI No. 2 Tahun 2020 menyatakan bahwa: (1) “Dalam hal pada sebagian wilayah Pemilihan, seluruh wilayah Pemilihan, sebagian besar daerah, atau seluruh daerah terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, bencana nonalam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilihan atau Pemilihan serentak tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemilihan lanjutan atau Pemilihan serentak lanjutan.” Kemudian Pasal 201A PERPPU RI No. 2 Tahun 2020 menyatakan bahwa: (1) “Pemungutan suara serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (6) ditunda karena terjadi bencana nonalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1).” (2) “Pemungutan suara serentak yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada bulan Desember 2020.”

Sebagaimana dasar hukum yang dipaparkan diatas, kemudian KPU, Pemerintah,bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah mensetujui dan memutuskan bahwa Pilkada serentak ditetapkan pada tanggal 9 Desember 2020.

Suatu hal yang sangat disayangkan ketika memaksakan Pilkada serentak tahun 2020 ini tetap diselenggarakan ditengah-tengah situasi Pandemi, karena kita ketahui bersama bahwasannya sampai detik ini situasi Pandemi belum berakhir. Dimana secara data dan fakta kasus positif Covid-19 masih terus meningkat, sebagaimana laporan pada tanggal 13 Oktober 2020 kasus positif Covid-19 bertambah 3.906 menjadi 340.622 orang. Jumlah pasien sembuh bertambah 4.777 menjadi 263.296 orang dan kasus meninggal bertambah 92 menjadi 12.027 orang.

Pilkada merupakan ajang pesta demokrasi dalam menentukan seorang sosok pemimpin disetiap daerah, tentunya setiap masyarakat daerah berkeinginan memiliki pemimpin yang berkualitas, berkompeten, berkredibilitas, peduli terhadap rakyatnya, dan dapat mensejahterakan masyarakat daerahnya. Jangan sampai sebuah pesta demokrasi dalam hal ini Pemilihan Kepala Daerah dijadikan sebagai simbol formalitas belaka yang biasa diselenggarakan secara periodik tanpa ada sebuah maksud dan tujuan yang jelas.

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung harus dimasukan dalam kerangka besar untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang demokratis dan menciptakan penyelenggaraan pemerintah yang baik (good governance). Sebagaimana juga tentunya Pemilihan Kepala Daerah harus dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Hal inilah yang memberikan akses kepada masyarakat untuk bebas memilih sesuai hati nuraninya dalam menentukan sosok pemimpin yang dicita-citakannya. Hal ini memiliki korelasi dengan pembentukkan pemerintahan daerah sebagai bentuk rasionalitas masyarakat daerah yang diwujudkan melalui pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung.

Maka sudah sepatutnya demi menjamin hak kostitusional masyarakat daerah di Republik Indonesia dalam hak memilih sosok pemimpin daerah harus diperhatikan secara serius, dalam situasi saat ini yang dimana Pandemi belum berakhir dan kasus positif Covid-19 terus mengalami peningkatan, maka pemerintah seharusnya pula tidak memaksakan Pilkada serentak untuk tetap diselenggarakan pada tanggal 9 Desember 2020. Selain berbicara mengenai hak konstitusional masyarakat dalam memilih, pemerintah juga harus memperhatikan keselamatan rakyatnya dari adanya penyebaran wabah Covid-19 ini. Sebagaimana dikemukakan diawal “Salus Populi Suprema Lex Esto” yang artinya keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi.

Adapun hal-hal yang perlu sekiranya diperhatikan oleh Pemerintah dan seluruh elemen penyelenggara Pilkada serentak tahun 2020 dalam menentukkan penetepan penyelenggaraan Pilkada serentak, sebagai berikut:

Pertama, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 201A ayat (3) yang berbunyi “Dalam hal pemungutan suara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan, pemungutan suara serentak ditunda dan dijadwalkan kembali segera setelah bencana nonalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122A.” Secara implisit terkandung makna bahwa ketika bencana nonalam ini belum berakhir, maka pemungutan suara serentak harus ditunda dan dijadwalkan kembali segera. Dalam artian status bencana nonalam ini harus benar-benar telah dinyatakan berakhir, barulah dapat diselenggarakan pemungutan suara serentak.

Kedua, bahwa wabah virus corona disease 2019 (Covid-19) telah dinyatakan sebagai Bencana Nonalam, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyeberan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional. Maka hal ini, menjadi konsekuensi rasional Pilkada serentak harus ditunda dan dijadwalkan kembali segera setelah penetapan status Bencana Nasional ini di cabut dan dinyatakan telah berakhir.

Ketiga, bahwa dalam hal pencegahan penyebaran Covid-19 telah dihimbau untuk tetap menjalankan kegiatan Work from Home dengan melakukan social distancing dan pyshical distancing serta menjalankan protokol kesehatan. Artinya menghindari kerumunan dalam antisipasi penyebaran Covid-19. Kita ketahui bersama, tentunya dikhawatirkan ketika pemungutan suara serentak ini tetap diselenggarakan pada 9 Desember 2020, kerumunan masyarakat tak dapat dihindari, dan ditakutkan akan menjadi klaster baru dalam wabah Covid-19 saat ini.

Keempat, bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk memilih yang telah diatur secara konstitusional dan harus dijamin oleh Negara. Hal ini mengartikan bahwasannya masyarakat memiliki hak konstitusional untuk secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil menentukan pilihannya sendiri sesuai hati nuraninya terhadap sosok calon pemimpin daerah. Karena dikhawatirkan pula tingkat partisipasi pemilih akan mengalami penurunan drastis akibat timbulnya rasa takut untuk datang ke TPS (tempat pemunguntan suara).

Sekali lagi jangan sampai Pilkada serentak ini hanya dijadikan sebagai simbol formalitas belaka yang diadakan secara periodik, tentu harus pula ditinjau maksud dan tujuan diselenggarakannya Pilkada serentak ini. Dimana Pilkada serentak ini merupakan momentum pesta demokrasi masyarakat daerah untuk memilih sosok calon pemimpin yang berkualitas, berkompeten, berkredibilitas, peduli terhadap rakyatnya yang akan menjalankan roda kepemerintahan daerah.

***

Oleh : Muhammad Fadli Efendi, S.H Mahasiswa Program Megister Ilmu Hukum Universitas Brawijaya.

Ket : Tulisan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi.

Rubrik Opini Relasipublik.com regional Jatim terbuka untuk umum, Naskah bisa dikirim ke e-mail : jatimrelasipublik@gmail.com (Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim).

Artikel Mencegah Pilkada Hanya Formalitas pertama kali tampil pada Relasi Publik Jatim.

Aksi tersebut menolak Otsus Jilid Ii dan menentut untuk di berikan hak penentuan nasib sendiri.

Aksi tersebut hingga saat ini masih berlangsung dan mendapat pengawalan ketat dari personel Polresta Malang Kota.

Akibat aksi ini jalan dari arah Stadion Gajahyana Menuju Bundaran Tugu Kota Malang Ditutup.

Selain itu arah dari alun-alun Kota Malang menuju Jalan Jendral Basuki Rahmat Juga ditutup.

Hingga kini aksi tersebut masih berlangsung.

Red.

Artikel Puluhan Mahasiswa Papua di Malang Menggelar Aksi Tolak Otsus Jilid 2 pertama kali tampil pada Relasi Publik Jatim.

Dari 129 orang yang menjalani rapid 2 diantaranya dinyatakan reaktif. Hal itu disampaikan langsung oleh Kasubbag Humas Polresta Malang Kota Iptu Ni Made Serunin Marhaeni.

“ Dua orang yang hasil rapid tes nya reaktif itu merupakan warga Kecamatan Singosari, dan Kecamatan Klojen “ terangnya.

Kedua orang yang reaktif tersebut pun langsung menjalani tes swab pada hari ini. Bila hasil swabnya terkonfirmasi positif covid-19, maka langsung dibawa kerumah isolasi dan rumah sakit untuk menjalani karantina.

“ Karena saat ini di Kota Malang sudah tidak ada lagi yang namanya isolasi mendiri “ tambahnya

Selain itu pihaknya juga masih mendalami siapa oknum yang mendalangi aksi kemarin sehingga berujung anarkis.

Dari 129 orang yang diamankan 21 diantaranya masih berstatus pelajar SMA. (Red).

Artikel Dari 129 Massa Aksi Yang Diamankan Polresta Malang Menjalani Rapid Tes, 2 Diantaranya Reaktif pertama kali tampil pada Relasi Publik Jatim.