Dalam regulasi dan ketentuan dari badan gizi Nasional (BGN) pengunaan gas LPG 3 kg pada satuan pemenuhan gizi (SPPG ) di larang, karena LPG 3 kg(gas melon) yang gas bersubsidi di khususkan buat kebutuhan rakyat miskin.

Sedangkan dalam ketentuan dan aturan pada satuan pemenuhan gizi adalah penggunaan gas non subsidi yakni gas LPG 14 kg hingga 50 kg sebagai standar operasional pengelolaan SPPG.

Polemik adanya penggunaan LPG 3 kg di SPPG berkah Nusantara Peduli desa Laok Jang Jang telah menyita perhatian khalayak ramai. Masyarakat menilai hal itu di duga telah melakukan pelanggaran regulasi mengingat gas LPG 3 kg untuk masyarakat kecil, namun di borong untuk kepentingan bisnis.

Menanggapi hal tersebut, Pengawas SPPG Berkah Nusantara Peduli, M halek menjelaskan, bahwa penggunaan gas LPG 3 kg pada dapur MBG yang di kelolanya hanya bersifat alternatif yakni ketika kondisi mendesak dan juga sebagai langkah strategis pemanfaatan potensi lokal.

Dengan melakukan penyulingan atau isi ulang dari gas LPG 3 kg ke LPG 14 kg agar pengaplikasian energi lebih maksimal, sekaligus pemberdayaan yang sifatnya kondisional.

” Dapur kami memang menggunakan gas LPG 3 kg untuk di suling atau isi ulang pada gas LPG 14 kg dan itu di lakukan pada saat kondisi mendesak, agar penguatan energi lebih maksimal,” Ujar M.halek pada media. Pada Senin, 4/5/2026.

Di tanya mengenai penyulingan atau isi ulang dari gas LPG 3 kg ke gas LPG 14 kg, Pihaknya menepis dan menurutnya masih dalam koridor yang di tetapkan pemerintah melalui badan gisi Nasional.

Pewarta: (Mag/Sigit)

Artikel SPPG Berkah Nusantara Peduli Laok Jang Jang Gunakan Gas LPG Bersubsidi, Pangawas Berdalih Sesuai Regulasi pertama kali tampil pada Relasi Publik Jatim.

Sebelumnya, balita berusia 2 tahun itu sempat menjadi korban kasus dugaan keracunan massal dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), pada Selasa, 14 April 2026 lalu.

“Balita 2 tahun meninggal usai santap menu MBG,” demikian tertulis dalam postingan Instagram @feedgramindo, pada Minggu, 26 April 2026.

Lantas, bagaimana sebenarnya kronologi kasus dugaan keracunan massal MBG yang dialami anak-anak di Leles, Cianjur tersebut? Berikut ulasannya.

Dinkes Belum Ungkap Hasil Lab

Sebelumnya diketahui, kasus yang menimpa MAB ini merupakan bagian dari insiden keracunan massal yang melibatkan 134 anak di Kecamatan Leles.

Secara terpisah, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Cianjur, Made Setiawan mengatakan pihaknya belum dapat memastikan pasien tersebut meninggal akibat keracunan yang disebabkan mengonsumsi MBG atau tidak.

Terlebih, Made menuturkan pihaknya masih menunggu hasil uji laboratorium.

“Kami masih menunggu hasil uji laboratorium guna memastikan apakah pemicu keracunan dari makanan atau faktor lain,” kata Made dalam keterangannya di Cianjur, pada Sabtu, 25 April 2026.

“Kami segera umumkan setelah hasilnya keluar sekitar satu pekan ke depan,” tambahnya.

Sempat Dirawat di Puskesmas

Sebelum meninggal dunia di RSUD Pagelaran, MAB sempat menjalani perawatan di Puskesmas Leles.

Akibat kondisi kesehatan yang terus menurun, pihak puskesmas merujuk balita tersebut ke RSUD Pagelaran pada Rabu, 22 April 2026 sekitar pukul 16.30 WIB.

Dalam kesempatan berbeda, Direktur RSUD Pagelaran, dr. Irvan Nur Fauzi menuturkan, korban tiba di unit gawat darurat (UGD) dalam kondisi kritis dan membutuhkan tindakan medis segera.

“Pasien balita ini merupakan rujukan dari Puskesmas Leles,” tutur Irvan di RSUD Pagelaran, Cianjur, pada Sabtu, 25 April 2026.

“Tiba di IGD langsung mendapatkan penanganan karena kondisinya tidak stabil, lemas, pusing, dan tangan serta kaki bengkak,” tambahnya.

Diduga Akibat Syok Septik

Setelah menerima penanganan medis intensif selama kurang lebih 12 jam, dikabarkan nyawa korban tidak tertolong.

Berdasarkan pemeriksaan medis, penyebab utama kematian adalah syok septik yang berkaitan dengan komplikasi gangguan pencernaan.

“Hanya sekitar 12 jam dari pertama tiba di IGD, pasien meninggal dunia,” ungkap Irvan.

“Diagnosisnya syok septik. Karena, sejak awal penanganan pasien juga ada riwayat diare,” tandasnya.

Hingga berita ini terbit, belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian hingga otoritas berwenang atas dugaan kasus keracunan MBG di Leles, Cianjur tersebut.(@red).

Artikel Heboh ! Balita di Cianjur Meninggal Dunia Buntut Dugaan Keracunan MBG, Dinkes Belum Ungkap Hasil Lab pertama kali tampil pada Relasi Publik Jatim.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) Brian Yuliarto mengatakan bahwa pemerintah telah melakukan evaluasi terhadap sejumlah program strategis, termasuk pengembangan PLTS berkapasitas besar.

“Evaluasi terkait beberapa program terutama tadi bersama Danantara kaitannya dengan program PLTS 100 Giga,” ujar Brian usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (21/4).

Menurut Brian, Presiden secara langsung meminta agar pelaksanaan program tersebut dipercepat, khususnya untuk menggantikan pembangkit listrik berbasis diesel yang masih digunakan di berbagai wilayah.

“Bapak Presiden menanyakan perkembangannya dan meminta agar itu dipercepat terutama untuk yang diesel. Jadi tadi dari hasil rapat yang sudah dilakukan antara Danantara, PLN dan juga para ahli di kementerian dan beberapa perguruan tinggi ditargetkan tahun ini 10 giga yang diesel,” jelasnya.

Lebih lanjut, Brian menyebutkan bahwa pengurangan penggunaan pembangkit diesel akan diimbangi dengan penambahan kapasitas energi terbarukan, terutama PLTS. Berdasarkan perhitungan bersama antara Kementerian ESDM, PLN, Danantara, serta para akademisi, terdapat potensi instalasi PLTS hingga 17 gigawatt dalam waktu dekat.

“Itu bisa dikurangi kemudian yang lainnya juga akan ditambah kira-kira sampai 7 giga, jadi untuk saat ini dari perhitungan bersama-sama Kementerian ESDM, PLN, Danantara, dan juga beberapa ahli perguruan tinggi itu kira-kira 17 Giga bisa dilakukan instalasi PLTS,” ungkapnya.

Terkait lokasi pembangunan, Brian menegaskan bahwa seluruh implementasi program akan berada di bawah koordinasi PLN sebagai pelaksana utama.

“Lokasinya nanti, semuanya dari PLN sebagai implementator program tersebut,” tutupnya.

Artikel Pemerintah Percepat Pembangunan PLTS untuk Kurangi Ketergantungan Energi Fosil pertama kali tampil pada Relasi Publik Jatim.

Reda Manthovani menegaskan bahwa sistem tersebut memungkinkan laporan pertanggungjawaban kepala desa dipantau langsung oleh Kejaksaan. Ia menjelaskan bahwa pihaknya bekerja sama dengan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk memastikan validitas laporan melalui verifikasi lapangan, termasuk mengecek kesesuaian pembangunan infrastruktur dengan data yang dilaporkan.

“Sistem tersebut juga membuka ruang partisipasi luas bagi penerima manfaat program, seperti guru, siswa, dan kepala sekolah. Mereka dapat menyampaikan laporan terkait kualitas bantuan secara langsung, lengkap dengan bukti foto atau video yang kemudian ditindaklanjuti oleh pihak terkait,” ujar Reda.

Apabila ditemukan pelanggaran, Kejaksaan dapat menjatuhkan sanksi secara bertahap mulai dari teguran hingga penghentian sementara. Mekanisme tersebut dirancang untuk menjaga akuntabilitas sekaligus memberikan efek jera bagi pelanggaran yang terjadi di tingkat desa.

Selain penguatan sistem pengawasan, Kejaksaan RI bersama ABPEDNAS juga menggelar Jaga Desa Award melalui kompetisi film pendek untuk meningkatkan partisipasi publik. Sekretaris Jenderal ABPEDNAS, Aditya Yusma, mengungkapkan bahwa ajang tersebut telah diikuti lebih dari 3.300 desa dari seluruh Indonesia, menunjukkan antusiasme tinggi masyarakat terhadap pengelolaan desa yang transparan.

Aditya menegaskan bahwa program tersebut tidak hanya menjadi sarana promosi potensi desa, tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya tata kelola yang baik agar terhindar dari persoalan hukum. Upaya tersebut diharapkan mampu memperkuat budaya integritas di tingkat akar rumput.

Sementara itu, Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, menilai ABPEDNAS memiliki peran strategis dalam mendampingi berbagai program pemerintah, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menyoroti pemanfaatan teknologi melalui aplikasi yang mendukung pelaporan dan pengawasan desa secara lebih efektif dan transparan.

Ke depan, Program Jaga Desa diharapkan mampu mendorong masyarakat untuk tetap tinggal dan berkontribusi dalam pembangunan desa masing-masing. Inisiatif tersebut juga diarahkan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang semakin transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

(Dilaporkan oleh Muhammad Fadhli)

Artikel Aplikasi Jaga Desa Terintegrasi, Kejaksaan Perkuat Pengawasan Dana Desa Secara Real Time pertama kali tampil pada Relasi Publik Jatim.

Dengan demikian, BNPB juga menyebut bahwa gelombang pertama relokasi dijadwalkan berlangsung pada Mei mendatang.

Kepala BNPB Suharyanto menjelaskan, sebanyak 70 hunian akan rampung 100 persen dan siap ditempati pengungsi pada Mei mendatang. Sementara itu, 33 unit sisanya masih dalam proses pembangunan.

“Sudah ada calon penghuninya. Ini yang tahap awal ada 70 (unit), insyaallah di bulan Mei 2026 sudah jadi 100 persen dan bisa segera bisa ditempati. Saat ini, 33 unit rumah berikutnya juga sudah mulai dibangun sebagai kelanjutan tahap kedua,” ujar Suharyanto seperti dikutip dari keterangan video, Senin (20/4).

Adapun seluruh hunian tersebut dibangun melalui kolaborasi dengan Yayasan Buddha Tzu Chi. Hunian tetap ini nantinya akan memiliki dua kamar tidur, satu kamar mandi, dapur yang menyatu dengan area cuci piring di bagian belakang, lantai keramik, serta taman kecil di depan rumah.

Selain itu, lokasi tersebut dipastikan aman dari potensi bencana banjir dan tanah longsor serta memiliki ketahanan terhadap gempa bumi karena dibangun menggunakan material berkualitas, seperti bata merah, serta fondasi kuat dari batu kali dan tulangan besi sebagai pengikat antardinding.

Rumah-rumah ini nantinya diperuntukkan bagi pengungsi Tapanuli Utara yang terdampak bencana banjir bandang dan longsor pada November lalu. Sekadar informasi, bencana tersebut tidak hanya melanda Sumatra Utara, tetapi juga Aceh dan Sumatra Barat.

“Ini adalah wujud bahwa penanganan bencana Sumatra tentu terus bergerak maju ke depan. Seluruh daerah, khususnya Tapanuli Utara, sekarang masuk tahap proses transisi menuju pemulihan, jadi tidak ada lagi masyarakat yang tidak tertangani,” imbuh dia.

Ia melanjutkan, calon penghuni huntap tersebut saat ini masih menetap sementara dengan menumpang di rumah warga atau sanak saudara. Suharyanto mengatakan bahwa mereka juga telah menerima Dana Tunggu Hunian (DTH) sebesar Rp600 ribu per kepala keluarga (KK).

“Kita harapkan pada bulan Juni mendatang seluruh warga sudah bisa pindah ke hunian tetap ini, sehingga pemberian DTH tidak perlu diperpanjang lagi,” tambah Suharyanto.

Artikel Pembangunan 103 Huntap di Tapanuli Utara Segera Rampung, Relokasi Dimulai Mei pertama kali tampil pada Relasi Publik Jatim.