Tetapi beda dengan Camat satu ini, dimana inisial N yang merupakan seorang Camat di Manding, Kabupaten Sumenep, diduga tidak faham terhadap tupoksinya menjadi seorang camat. karena, informasinya untuk urusan kantor dirinya diduga dikendalikan oleh istrinya

” Iyah, kalau ada pejabat wilayah seperti Camat sudah tidak layak dan tidak bisa menjalan tupoksinya harus diganti. Jadi, Bupati harus menggantikannya, ” Ungkap Hasyim Khafani Ketua Lembaga Hukum Gagas Nusantara (LHGN).

Menurut Hasyim Khafani, telah beredar informasi dari sumber yang tidak mau sebutkan namanya yang mengatakan, sempat terjadi perselisihan saat melakukan rapat di kantor kecamatan Manding dalam hal pembahasan tupoksi, yang pada akhirnya istri Camat berinisial D angkat bicara dan ambil kendali yang seakan – akan alih fungsi jabatan sebagai Camat.

” Jadi miris, kok ada istri Camat cawe – cawe dalam persoalan kantor, padahal bukan wewenangnya, ” Ungkap Hasyim Khafani.

Hasyim Khafani mengungkapkan, sudah saatnya inisial N yang menjabat sebagai Camat Manding kepemimpinannya perlu diganti, karena diduga menjadi boneka dari istrinya.

” Jadi, dalam hal ini, Bupati Sumenep harus tegas mengambil keputusan dan mengganti Camat yang sudah tak layak memimpin. Sebaba, saya dengar istri camat ambil alih fungsi dari sang camat itu sendiri,” Tegas Hasyim Khafani.

Kendati itu, Wartawan Jatimrelasipublik.com mencoba mendatangi Kantor Kecamatan Manding, Kabupaten Sumenep, pada hari Kamis, 11 juni 2024. PAda waktu itu, banyak pegawai kantor kecamatam yang lebih menghindar dari wartawan.

” Maaf mas, saya tidak berani berkomentar, takut kena marah Bu Bosnya.'” Jelas RR kepada Wartawan sambil lari menghindar.

Pewarta : Dafa
Editor     : Noung daeng

Artikel Miris, Camat Manding Diduga Jadi Boneka Istrinya pertama kali tampil pada Relasi Publik Jatim.

SPBU Pakandangan tersebut, terkesan tak mengindahkan aturan PT Pertamina bahwa seluruh pengelola SPBU dilarang melayani seluruh pembelian Bahan Bakar Minyak ( BBM ) subsidi gunakan mobil modifikasi dan jerigen.

Hal itu tertuang dalam Undang – Undang Migas Nomor 22 Tahun 2001 pasal 55, pihak SPBU agar tidak melayani pembelian BBM dengan Jerigen dan memperjual belikan BBM tanpa izin usaha Migas karena hal tersebut dapat dikenakan sanksi pidana.

Team awak media mendapatkan temuan dugaan praktek tersebut di SPBU 54.694.06, ketika hendak melakukan pengisian BBM jenis pertalite ternyata kosong, dan terlihat operator melakukan pengisian BBM subsidi jenis solar pada jerigen plastik (24/04/2024).

Saat awak media mencoba konfirmasi melalui via Whatsapp kepada Andi selaku Manajer SPBU Pakandangan, apakah ada surat rekomendasi terkait pengisian BBM subsidi jenis solar pada jerigen plastik tesebut ia menyatakan bahwa ada rekom

” Iya rekom dari instansi terkait, ” Ujarnya Andi Manajer SPBU

Tetapi, awak media panasaran dengan rekom yang dimaksud sehingga meminta ijin ingin melihat surat rekom tersebut, Namun jawaban si Manajer SPBU Pakandangan terkesan menjustifikasi awak media yang tak tau kode etik

” Wewenang wartawan bukan seperti itu, sampean harus tau juga kode etik wartawan,,sampean bukan APH, ” terang Manajer SPBU yang kesannya angkuh.

Padahal awak media hanya ingin melihat saja surat rekom itu, apakah sesuai dengan aturan yang telah ada dan juga kapasitas kebutuhan berapa liter.

Pewarta : Dafa

Editor     : redaksi

Artikel Miris, SPBU Pakandangan Sumenep Diduga Jual Bebas Solar Bersubsidi Jumlah Banyak pertama kali tampil pada Relasi Publik Jatim.

Diketahui, korban inisial i ( 13 ) tahun yang dikabarkan masih duduk dibangku MTS di salah satu sekolah di Kecamatan arjasa yang diduga menjadi korban pemerkosaan oleh dua pemuda inisial A dan insial F asal Desa Duko, Kecamatan Arjasa.

Berdasarkan informasi yang didapat oleh awak media ini bahwa kedua pelaku pemerkosaan sempat di tahan beberapa hari di Polsek Kangean arjasa, tetapi dilepas kembali karena diduga ada cawe cawe oknum kepala desa kalisangka sehingga perkara itu diduga dapat diselesaikan dengan sejumlah uang puluhan juta rupiah

Terkait hal itu, Tentunya salah satu aktifis asal pulau kangean inisial R angkat bicara. Ia mengecam prilaku yang dilakukan oleh oknum kepala Kalisangka yang mana telah merusak moral masyarakat kepulauan khususnya warga Desa Kalisangka.

” Jika itu benar, Maka oknum Kepala Desa itu sungguh tak bermoral karena kasus pemerkosaan diselesaikan tanpa proses hukum. Saya kwatirkan suatu saat akan terulang kembali kasus sama sehingga akan berdampak dengan kehormatan wanita di Desa tersebut yang terkesan murahan,” Kesalnya

Menurutnya, Masyarakat kepulauan khususnya keluarga korban pemerkosaan jangan mau anaknya ditukar dengan sejumlah uang puluhan juta yang pada akhirnya masa depannya akan rusak

Maka dari itu, Ia mengajak masyarakat kepulauan agar selalu taat hukum dan jangan menganggap segala persoalan hukum itu sepele dan hanya dapat diselesaikan dengan sejumlah uang puluhan juta rupiah lalu pelaku bisa bebas

” Yang saya kwatirkan akan berdampak terhadap Psikis korban. apalagi korban dikabarkan masih di bawah umur,” Ungkapnya

Untuk itu, Ia kembali menegaskan perkara ini akan ditindaklanjuti ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia ( KPAI ) agar nantinya jika ada kasus yang sama tidak ada lagi oknum yang main main dengan persoalan harga diri seorang wanita

” Pertanyaannya, Masa ia dalam kasus pemerkosaan di RJ ( Restorative Justice ) tanpa melalui proses hukum. Jika itu benar, maka prilaku oknum tersebut akan merusak generasi muda khususnya kaum wanita di negara ini,” Ujar Aktivis asal Kepulauan Kangean yang telah aktif di Wilayah Jawa Timur pada Media ini

Sementara, Kepala Desa Kalisangka inisial A tidak merespon pertanyaan awak media ini saat dikonfirmasi via Whatsapp

Sedangkan Kapolsek Kangean- Arjasa, AKP Nurul Qomar juga bungkam saat di konfirmasi oleh awak Media ini

Pewarta : Dafa

Editor     : Redaksi

Artikel Miris, Kelakuan Oknum Kepala Desa Kalisangka Terkesan Biarkan Warganya Diperkosa pertama kali tampil pada Relasi Publik Jatim.

Menurut korban inisial i, oknum pegawai itu mengiming – ngimingi proyek dengan meminta sejumlah uang. korban yang selaku Kepala Desa di salah satu Kabupaten Sumenep itu Pemilik uang yang diimingi – imingi proyek oleh oknum pegawai tersebut

” Saya diiming imingi proyek dan haru beli 150 juta rupiah,”kepada awak media saat ditemuin di kediamannya, pada Hari Rabu (21/02/24).

Lebih lanjut korban ( i ) memaparkan, Oknum pegawai DPMD itu menemui dirinya dan menawarkan proyek, sehingga dirinya tergiur dan melakukan pembayaran melalui transfer dan sebagian diberikan langsung dengan jumlah total Rp150 Juta rupiah

” Awalnya saya kenal insial A yang berstatus PNS di DPMD menjanjikan program, lalu saya bayar beberapa kali sampai sebanyak Rp.150 Juta. Janjinya mulai 2020 hingga 2024 tidak kunjung keluar dan ingga kini uang tidak kembali,”. Ujarnya Kepala Desa yang tidak mau disebutkan namanya.

Namun, dirinya pernah dipertemukan dengan oknum dewan Sumenep yang menjanjikan terkait program itu, dan dirinya memberikan uang kepada yang bersangkutan ( Oknum Dewan -red )

” Oknum Dewan itu menerima sejumlah uang dari saya yang disaksikan oleh adik saya dan juga temannya,” Kata Kepala Desa yang tidak mau disebutkan namanya.

” Sejak 2020 hingga sekarang, proyek yang dijanjikan oknum pegawai insial A itu tak kunjung keluar, bahkan saya cek ke Humas DPRD ternyata tidak ada. maka secara otomatis saya meminta dikembalikan uangnya,”Kesalnya

Jadi, ia sudah berusaha hubungi oknum berinisial A bahkan oknum Dewan dari Partai Biru dan Ketua Partai Biru dikediamannya tetapi terkesan menghindar dan tidak mau bertemu.

” Kami kesana cari mereka (oknum A, oknum Dewan, Ketua Partai Biru) tapi selau tidak ada, ” Terangnya lagi.

Sementara, Oknum inisial A PNS yang di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumenep, dikonfirmasi oelh awak media ini melalui Whatsapp masi belum menjawab

Pewarta : Dafa

Editor     : Redaksi/Noung daeng

Artikel Miris, Oknum DPMD Sumenep Diduga Makelar Proyek Salah Satu Anggota Dewan pertama kali tampil pada Relasi Publik Jatim.

Mestinya acara yang dihadiri oleh Bupati Sumenep dan Banggar DPR RI akan ramai, tetapi kali ini saat konser dimulai di depan panggung terlihat sepi dari penonton dan hanya beberapa orang saja yang sedang melintas dan terkesan enggan menyaksikan konser tersebut.

Jadi, tidak biasanya acara seperti itu sepi berbanding terbalik yang terlihat di depan panggung hanyalah kameramen dan Tim Pemenangan Cabang (TPC) Ganjar-Mahfud.

Pantauan Awak Media ini tidak terlihat masyarakat di lokasi konser justru yang hadir masyarakat yang hanya berbelanja di stand UMKM

Pertanyaanya, mungkinkah PDI- P bisa memaksimal suaranya seperti tahun-tahun sebelumnya yang mana di tahun sebelumnya (PDIP) di sumenep menjamin menang..?

Pewarta : Fay

Editor      : redaksi/Noung daeng

Artikel Miris, Penutupan Kampanye PDI-P Di Kabupaten Sumenep Sepi Penonton pertama kali tampil pada Relasi Publik Jatim.

Padahal, Dalam bangunan tersebut terdapat beberapa peralatan UMKM yang diduga tidak dimamfaatkan

Menurut insial F, warga sekitar, di dalam bangunan terdapat peralatan UMKM. 2 bangunan rumah produksi itu berada di tanah SHM pertanian dan terlihat tak berfungsi.

Sementara, insial N selaku pengelola rumah produksi di gapura barat tersebut menyatakan bahwa Mounya sudhh selesai

” iya kalo sekarang MoU kita udah selesai, iya tugasnya pemerintah sekarang yanag membina. iya pak inong itu yg membina”. kata Insial N yang juga mengaku Dosen di STKIP Sumenep.

Biasanya, adanya pengelolaan rumah produksi itu berfungsi memberikan dampak positif untuk pengembangan pemasaran dan pengembangan produk, agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi dalam rangka mengerakkan perekonomian masyarakat, tetapi fakta dilapangan rumah produksi yang berada di Gapura Barat itu diduga tak berfungsi dengan alasan tidak ada kerjasama dengan pemerintah.

Hingga berita ini diterbitkan awak media akan menindaklanjuti persoalan ini kepada Kepala Diskop UKM Perindag Sumenep, H. Chainur Rasyid selaku penanggung jawab untuk menanyakan lebih lanjut rumah produksi yang terlihat tak berfungsi tersebut.

Penulis : Dafa

Editor : redaksi

Artikel Miris, Rumah Produksi Wirausaha Muda Gapura Diduga Tak Berfungsi pertama kali tampil pada Relasi Publik Jatim.

Namun sangat disayangkan, kurang nya persiapan panitia pelaksana sehingga acara pembukaan yang menghadirkan ZHALOSE Music tersebut terkesan berantakan dengan tidak adanya pasokan listrik yang memadai.

“Lebur malemma (seru tadi malam) kegiatan lapangan giling kegiatan acara hari jadi yg diadakan oleh pemkab kocar kacir,” ucapnya kepada media ini. Minggu (22-10-2023).

Masih kata narasumber, kocar- kacirnya acara yang memampang foto Bupati Sumenep karena di panggung pementasan tidak ada aliran listrik, sehingga para pemain music dan penyanyinya hanya duduk-duduk tidak ada kegiatan.

“Para pemain musik dan pendukungnya entar Dung tedungan ajerukkong (Para pemain musik dan pendukungnya hanya tidur dan duduk-duduk saja),” jelasnya.

Tidak hanya itu, pihak Polsek kota serta satpol PP setempat sempat hadir untuk kroscek lokasi untuk memastikan penyebab matinya lampu/ tidak ada aliran listrik yg menuju di area pentas panggung.

“Atas amburadulnya acara tersebut, banyak masyarakat mengeluh sebab mereka jauh-jauh untuk nonton konser musik akan tetapi sesampai di lokasi tidak ada aliran listrik,” pungkasnya.

Sampai berita ini terbit, tim media belum mempunyai akses terhadap ketua panitia sehingga klarifikasi ketua panitia pelaksana akan di ulas pada pemberitaan selanjutnya.

Pemberitaan Sebelumya, Pembukaan Event Night Vaganza 2023 Ditunda, Aktivis Muda Sebut Penyelenggara Tak Becus

Pesta rakyat menyambut hari jadi Kabupaten Sumenep ke-754 dengan tema “Madura Night Vaganza 2023” yang sejatinya akan dibuka nanti malam 21-10-2023 harus ditunda lantaran kurangnya persiapan.

Hal itu membuat Aktivis Muda, Amin sapaan akrabnya geram, dan menuding penyelengara tidak becus dalam pelaksanaannya yang terkesan tidak serius dan tidak profesional.

Lebih lanjut, Amin juga memaparkan, saat mengkroscek langsung di Lapangan 20-10-2023 malam, puluhan stand yang disediakan untuk kecamatan dan OPD tampak kosong melompong, hanya ada 2-3 kecamatan yang tampak sibuk merias standnya.

Diundurnya pembukaan event tersebut menjadi bukti bahwa panitia penyelenggara disinyalir tidak serius atau tidak profesional dalam mengurus event yang berlangsung di Lapangan Giling Desa Pangarangan, Kecamatan Kota tersebut.

“Masak se kelas event Pemkab bisa amburadul kayak gini, belum lagi masalah tenda berbayar, event seperti ini yang jelas sudah ada anggarannya dan itu pasti besar anggarannya, kok masih ada suara sumbang terkait tenda berbayar,” ucap Amin, aktivis Muda yang juga asli Putra Daerah Kabupaten Sumenep, singkat.

Sementara, saat pewarta Media ini berupaya menghubungi panitia Madura Night Vaganza 2023 untuk menanyakan masalah ini secara langsung.

Mirisnya, permintaan wawancara tidak mendapat respons.

Pewarta Media ini juga mencoba konfirmasi kepada Kadisbudporapar terkait ihwal ini, melalui pesan WhatsAppnya, namun belum ada balasan dikarenakan pesan WhatsAppnya masih terlihat centang atau tidak terbaca.

Penulis : Fay/ Team

Editor : redaksi

Artikel Miris, Acara Madura Night Vaganza 2023 Amburadul pertama kali tampil pada Relasi Publik Jatim.

Terkait hal itu, Salah satu tokoh masyarakat kepulauan menyayangkan adanya dugaan jual beli jabatan di sekolah dasar (SD) di tiga kecamatan yang diduga dilakukan oleh oknum pengawas sekolah.

Pasalnya, inisial J yang merupakan salah satu tokoh kepulauan itu dapat keluhan dari para korban mulai resah lantaran surat keputasan (SK) kenaikannya tidak diterbitkan.

Tokoh masyarakat kepulauan berinisial (J) itu juga merupakan salah satu Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Sumenep yang bertugas di kepuluan. Dia mulai buka-bukan bahwa adanya dugaan jual beli jabatan di Sekolah Dasar diKepulauan Khususnya di Wilayah Kecamatan Kangayan.

Hal itu diduga dikondisikan oleh salah satu oknum kepala sekolah di salah satu SDN di kepulauan berinisial (S) sebagai kepanjangan tangan dari oknum pengawas di Dinas pendidikan.

” Oknum Kepala Sekolah itu bertugas mengkoordinir para korban segala persyaratan-persyaratannya,”Kata J pada Media ini.

Menurut J, sekarang permasalahan ini menjadi konsumsi Publik karena para korban mulai ramai berdatangan ke saya, menanyakan bagaimana tentang SK-nya.

Namun, terkait persoalan itu saya hanya bisa berharap pihak Dinas terkait harus memberikan sangsi yang tegas terhadap oknum yang telah mencoreng marwah Dinas pendidikan yang semestinya seorang tenaga pendidik memberikan contoh tauladan yang baik bagi masyarakat sumenep.

” Ada tiga kecamatan kurang lebih 50 orang korban dengan nominal Rp15 juta perorang untuk membayar agar bisa naik jabatan,” ujarnya pada media ini saat memberikan keterangan. Kamis (24/2/2022).

Lebih lanjut J memaparkan, dugaan bisnis kenaikan jabatan itu terjadi ditiga kecamatan di antaranya Kecamatan Arjasa, Sapeken dan Kangayanan. seluruh kepala sekolah nyaris mengeluarkan uang dengan jumlah tersebut.

” Ditiga Kecamatan itu ada beberapa Kepala Sekolah yang bayar agar jabatannya,”Jelasnya.

Kemudian Ia menambahkan, praktek tidak sehat itu telah mencoreng nama baik dunia Pendidikan dikota keris, karena oknum pengawas berinisial R diduga terlibat dalam Praktek tersebut.

“Oknum kepala sekolah bertugas penerima berkas persyaratan serta uang pelicin kenaikan pangkat,” imbuhnya.

Menanggapi persoalan itu, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Sumenep Agus Dwi Saputra mengatakan, sejauh ini dirinya belum mencium dugaan peraktek tidak sedap itu di Dinas yang Pimpinnya. Tetapi jika Pihaknya akan mengklarivikasi laporan masyarakat dan akan memberikan sangsi yang tegas jika terbukti ada oknum yang bermain main.

“Selama saya menjabat belum ada seperti itu, laporkan oknum itu jika memang ada data temunan valid, dan akan bakal kami memprosesnya demgan sungguh sungguh,”tegasnya.

Wartawan : Masbiron

Editor          : Redaksi

Artikel Miris, ada dugaan Transaksi Jual Beli Jabatan dinaungan Dinas Pendidikan Sumenep pertama kali tampil pada Relasi Publik Jatim.