Karenanya Gerakan Peduli Masyarakat Sumenep (GPMS) meminta kepada inspektorat, sebagai instansi yang mengawasi seluruh kebijakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan beberapa kasus lainya di kabupaten Sumenep untuk melaksanakan tugasnya dengan serius.

Faisal sebagai Koordinator Audiensi GPMS menilai banyak persoalan anggaran dan pelanggaran kebijakan yang kurang sehat di birokrasi kabupaten Sumenep.

“Kami GPMS sangat berharap kepada inspektorat dalam melakukan audit dan monitoring kebawah, tidak hanya sebatas formalitas saja, target dan tujuannya harus jelas” Tegasnya. Kamis (2/9/2021)

Lebih Lanjut Faisal Mengatakan bahwa banyak temuan di bawah kebijakan pemerintah kabupaten Sumenep tidak sehat, dalam artian tidak menggunakan amanat dan fungsinya sebagai pegawai negara.

“Contohnya Aparatur Sipil Negara atau ASN yang nakal” Sambungnya

Akhmad Nurullah sebagai pembantu III47 inspektorat Sumenep menanggapi tuntutan Audiensi GPMS menegaskan, bahwa seluruh pegawai yang ada di inspektorat sebanyak 67 pegawai melakukan pengawasan di 27 (dua puluh tujuh) kecamatan 330 (tiga ratus tiga puluh) Desa dan 4 (empat) kelurahan di kabupaten Sumenep menjadi salah satu tugas pokok yang harus dikerjakan sebaik mungkin, demi keberlangsungan tugas di inspektorat.

“dan tidak hanya itu, dalam pemeriksaan kami mempunyai skala prioritas utama yang menjadi atensi khusus seperti pengelolaan kepegawaian, pengelolaan keuangan, pengelolaan barang yang harus di audit oleh tim auditor yang sebanyak 33 (Tiga Puluh Tiga) di inspektorat Sumenep” Ungkapnya.

“Jadi wajar jika banyak tugas yang tidak terkaver dalam mengawasi seluruh kebijakan dengan keterbatasan anggota auditor 33 (tiga puluh tiga) pegawai yang ada di inspektorat” Sambungnya

Reporter : Sri

Editor      : Mawardi

Artikel GPMS Minta Inspektorat Sumenep Tindak Tegas OPD Yang Nakal pertama kali tampil pada Relasi Publik Jatim.

Hadir dalam pertemuan itu Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Gatot Repli Handoko bersama Pejabat Utama (PJU) Polda Jatim. Sementara dari Ditjen pajak hadir Kabid Pemeriksaan Penagihan, Intelijen, Penyidikan Jatim I, Kabid Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen Jatim II, Kabid Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen Jatim III dan Supervisor Pemeriksa Pajak.

Wakapolda Jawa Timur Brigjen Pol Slamet Hadi Supraptoyo menyebutkan, untuk mengantisipasi wajib pajak yang ‘nakal’ kedepan mungkin bisa dibentuk tim antara polda jatim dan ditjen pajak. Sehingga, nantinya kerjasama ini bisa mengamankan penerimaan pajak di Indonesia khususnya di jawa timur.

“Banyak cara yang dilakukan wajib pajak untuk menghindari pajak, sehingga kedepan kita bentuk tim antara polda jatim dan ditjen pajak,” jelas Wakapolda Jatim, Brigjen Pol Slamet Hadi Supraptoyo, saat menerima audiensi dari ditjen pajak, Jumat (16/4/2021) pagi.

Sementara itu Ashari Kabid Pemeriksaan Penagihan, Intelijen, Penyidikan Jatim I menyebutkan, bahwa pihaknya berterima kasih kepada polda jatim yang telah menerima audiensi dari ditjen pajak jatim.

“Harapan kami kerjasama lebih luas dalam rangkah pengamanan penerimaan kami, dan pengamanan penegakan hukum bagi wajib pajak,” ungkap Ashari Kabid Pemeriksaan Penagihan Intelijen Jatim l.

Ditambahkan oleh Irawan Kabid Pemeriksaan Penagihan Intelijen Jatim II menyatakan, bahwa kerjasama dengan Polri (polda jatim) ini sangat baik selama empat tahun terakhir. Ini dibuktikan selalu mendapat penghargaan untuk penyidikan.

Selain itu, saat ini banyak wajib pajak ‘nakal’ dimana, mereka selalu berusaha untuk mempailitkan perusahaannya untuk menghindari membayar pajak. Sehingga butuh kerjasama antara ditjen pajak dengan polda jatim.

“Tugas kami ada di pemeriksaan, penagihan dan intelijen. Kami sering mendapatkan kesulitan pada saat penagihan, sehingga butuh kerjasama dengan polda jatim untuk mengantisipasi wajib pajak yang nakal,” pungkasnya.

Sumber : Humas Polres Sumenep

Editor    : Mawardi

Artikel Antisipasi Wajib Pajak ‘Nakal’, Polda Jatim dan Ditjen Pajak Bentuk Tim pertama kali tampil pada Relasi Publik Jatim.