Operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh Lembaga antirasuah bersama Tim gabungan Bareskrim Mabes Polri itu, Terkait dugaan pengisian jabatan perangkat Desa diwilayah Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, pada tanggal 6 mei 2021. Maka, secara kerja keras Komisi Pemberantasan Korupsi bersama tim gabungan Bareskrim Mabes Polri melakukan OTT terhadap Bupati Nganjuk.

Saat itu, petugas melakukan pemeriksaan kepada sejumlah Kepala Desa, Camat beserta Sekcam sekaligus penyidik juga melakukan pemeriksaan kepada orang nomor satu di Nganjuk, yaitu Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat beserta rekanan swasta yang diduga melakukan transaksi jual beli jabatan terkait pengisian perangkat di Kabupaten Nganjuk.

Menurut keterangan RN petugas kantor BKD membenarkan adanya OTT yang dilakukan Lembaga Antirasuah bersama tim Gabungan Bareskrim Mabes Polri terhadap Bupati Nganjuk.

Terkait hal itu, ada 3 mobil warna hitam mendatangi kantor BKD dan mereka langsung naik kelantai ruang bidang mutasi lantai dua, dan pada saat juga kantor BKD Nganjuk dilantai atas  petugas gabungan Bareskrim Mabes Polri beserta KPK melakukan penyegelan,”ujar RN.

Namun, hingga berita ini diturunkan,baik dari pihak Kepolisian Resort Nganjuk maupun dari pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk belum dapat dikonfirmasi.

Penulis : Inonx

Editor    : Mawardi

Artikel KPK Berhasil Lakukan OTT Kepala Daerah Di Nganjuk pertama kali tampil pada Relasi Publik Jatim.

menjadi polemik dan menstimulus aktivis yang tergabung di MPR Madura Raya. bahkan, mereka turun jalan lakukan Aksi demo dan mendesak mempertanyakan kejelasan ke Gedung Inspektorat terkait dugaan Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Polres Sumenep itu.

Sementara, dugaan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Polres Sumenep terhadap oknum di Puskesmas Pragaan, mantan Panit II Unit III Subdit IV Reskrim Um Polda Jatim menjelaskan bahwa hal itu bukan OTT melainkan pengamanan dan dilakukan pemeriksaan yang berawal dari aduan masyarakat ( Dumas) secara tertulis,”Ucap Fared Yusuf, SH Kasat Reskrim Polres Sumenep diruangannya.

“Iya terkait masalah hal tersebut, sebenarnya itu bukan Operasi Tangkap Tangan (OTT), melainkan kami mengamankan dan melakukan pemeriksaan setelah sebelumnya kami mendapatkan Dumas dari masyarakat terkait dugaan pemotongan dana Kapitasi tersebut,” jelasnya, pada Jumat (09/04/2021) pada media ini

Lebih lanjut dia memaparkan, “maka dari itu, kami melakukan tindakan sesuai dengan mekanisme yang ada yaitu pemanggilan, pemeriksaan termasuk mendatangkan tim ahli,”terangnya

Sementara Kasat Reskrim Polres Sumenep, AKP Faried Jusuf,S.H, kembali mempertegas bahwa berkas telah dilimpahkan ke pihak Inspektorat dan sudah melalui kajian tim ahli dan dinyatakan tidak ada tindak pidananya.

“Jadi di berkas itu sebelum dilimpahkan ke Inspektorat oleh Polres Sumenep, setelah melalui kajian tim ahli yang didatangkan dari Universitas Trunojoyo Madura (UTM), dan menurutnya pada kasus tersebut tidak ada tindak pidananya,” tegas Fared Sapaan akrab selaku Kasat Reskrim Polres Sumenep

Menurutnya, Polres Sumenep sudah melakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku, mengenai lainnya itu wewenang pihak inspektorat.

“Setelah itu, kami serahkan kepada Inspektorat kabupaten sumenep, apakah dari sana ada pelanggaran Administrasi, Disiplin ataupun lainnya,” jelas Kasat Reskrim.

Kemudian ia menambahkan, terkait hal ini, menurut Kasat Reskrim mekanisme yang di lakukan oleh Polres sudah selesai, dan untuk selebihnya berada dibawah wewenang dan kekuasaan Inspektorat Kabupaten Sumenep,” imbuhnya

“Seperti yang telah disampaikan tadi, bahwa berkas tersebut sudah dilimpahkan ke inspektorat kabupaten Sumenep setelah proses yang kami lakukan sudah selesai, mengenai pelanggaran lainnya ya lebih baik langsung ke Inspektorat karena tugas kami sudah selesai,” pungkasnya.

Sementara, Inspektur Inspektorat Kabupaten Sumenep, Titik Suryati saat menemui massa Aksi demo dari Majelis Pemuda Revolusi (MPR) Madura raya yang telah mendatanginya di depan Kantor Inspektorat menyampaikan, Pelimpahan kasus OTT oleh Polres tersebut sudah tidak ada unsur pidananya”. Jelas Titi Suryati, didepan Massa Majelis Pemuda Revolusi (MPR) Madura Raya.Kamis (08/04/2021).

Lebih lanjut titik Menyatakan, setiap perkembangan laporan selalu kami sampaikan kepada pihak pelapor dalam hal ini adalah Polres Sumenep karena kasus tersebut merupakan pelimpahan dari institusi tersebut.

“terkait kasus tersebut, yang ada kaitan dengan Kepala Puskesmas Pragaan sudah ditindaklanjuti dan sudah proses,”bebernya

“Dan terkait hal tersebut, perlu saya sampaikan bahwa kasus dugaan pemotongan dana kapitasi yang ada di puskesmas pragaan itu sudah kami tindak, saat ini yang bersangkutan sudah berada di Puskesmas Nonggunong,”tutupnya.

Penulis : Ms
Editor : Mawardi

Artikel Polres Sumenep : BB OTT Puskesmas Pragaan Semua diserahkan ke Inspektorat Jadi… pertama kali tampil pada Relasi Publik Jatim.

Aktivis yang tergabung di Majelis Pemuda Revolusi (MPR) Madura Raya mendatangi dan mendesak Inspektorat Kabupaten Sumenep agar terbuka dalam penanganan kasus OTT pemotongan dana kapitasi di Puskesmas Pragaan pada tahun 2019 yang lalu.

“Kedatangan kami ke Gedung Inspektorat Kabupaten Sumenep ini ingin mendengar secara langsung pernyataan dari Inspektur Inspektorat yang selama ini terkesan menghindar dari mahasiswa’. Tegas Noval, Ketua MPR Madura Raya.

OTT yang dilakukan oleh Polres Sumenep itu memberikan respon yang negatif kepada masyarakat, karena berkas yang telah dilimpahkan ke Inspektorat Kabupaten Sumenep justru tidak ada unsur pidananya, hal ini disampaikan oleh Inspektur Inspektorat Kabupaten Sumenep, Titik Suryati saat menemui massa dari Majelis Pemuda Revolusi (MPR) Madura raya yang telah mendatanginya di depan Kantor Inspektorat.

“Pelimpahan kasus OTT oleh Polres tersebut sudah tidak ada unsur pidananya”. Jelas Titi Suryati, didepan Massa Majelis Pemuda Revolusi (MPR) Madura Raya.Kamis (08/04/2021).

Inspektur Inspektorat Kabupaten Sumenep, menambahkan, “setiap perkembangan laporan selalu kami sampaikan kepada pihak pelapor dalam hal ini adalah Polres Sumenep karena kasus tersebut merupakan pelimpahan dari institusi tersebut,” tambahnya.

Pihaknya menambahkan bahwa terkait kasus tersebut, yang ada kaitan dengan Kepala Puskesmas Pragaan sudah ditindaklanjuti dan sudah proses.

“Dan terkait hal tersebut, perlu saya sampaikan bahwa kasus dugaan pemotongan dana kapitasi yang ada di puskesmas pragaan itu sudah kami tindak, saat ini yang bersangkutan sudah berada di Puskesmas Nonggunong,” ungkapnya.

Kendati demikian, Ketua MPR Madura Raya, Noval menjelaskan, jika memang sudah tidak ada unsur pidananya, Polres Sumenep berarti salah tangkap dan harus meminta maaf.

Tentunya, Jika benar tidak ada unsur pidananya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Inspektur Inspektorat Kabupaten Sumenep, berarti pihak kepolisian salah tangkap dalam kasus OTT ini, dan seharusnya pihak kepolisian harus meminta maaf kepada pihak-pihak yang di OTT dan juga Mantan Kepala Puskesmas Pragaan, dan kata ibu Titik kemarin itu hanyalah kesalahan secara administrasi, makanya Kepala Puskesmas Pragaan dipindah ke Puskesmas Nunggunug.

Namun, Pihaknya juga ingin mempertanyakan kesalahan administrasi yang bagaiamana, serta dasar hukum apa sehingga Mantan Kepala Puskesmas Pragaan dipindah ke Puskesmas Nunggunung,”Tegas Noval saat dihubungi Via WhatsApp

“Dalam hal ini, memicu pertanyaan, Kesalahan administrasi apa sehingga harus dipindah?. Makanya ingin diadakan Audiensi dan diskusi dari pihak Kepolisian, Inspektorat, MPR Madura Raya dan juga Media, akan mendiskusikan dari pandangan hukumnya bagaimana terkait kasus ini, karena bola panasnya dari Inspektorat dilempar lagi ke Polres”. Ujarnya dengan nada tegas. Jum’at,(9/4/2021).

Mohammad Sohir, Ketua Korlap dan salah satu aktivis yang tercover di MPR Madura Raya menyampaikan terkait OTT oleh Polres Sumenep yang ditanggapi tidak ada unsur pidananya oleh Instruktur Inspektorat. “Bukankah ini adalah hal yang lucu, ada apa Inspektorat dan Polres Sumenep kenapa harus OTT kalau tidak ada unsur pidananya,”Jelas mohammad Sohir pada media ini.

Mohammad Sohir menambahkan, bahwa MPR Madura Raya tidak puas dengan dengan tanggapan perihal kasus OTT ini karena dianggap lucu dan tidak logis. “Dengan jawaban tersebut kami tentu saja tidak puas maka dari itu kami aktivis MPR Madura Raya nanti akan undang Inspektur Inspektorat dan Polres Sumenep untuk duduk bersama dan menemukan kebenarannya yang disaksikan oleh para awak media biar semuanya tahu,” tambahnya.

Sementara Ketua MPR Madura Raya berharap agar pihak-pihak terkait, semisal Polres dan Inspektorat mau diajak diskusi bersama dengan MPR Madura Raya serta dapat disaksikan oleh Media agar terpublis terhadap khalayak umum.

“Semoga pihak Polres dan Inspektorat tidak menghindar ketika akan diskusi terkait kasus ini dengan MPR Madura Raya serta Media”. Pungkasnya.

Penulis : Ms

Editor : Mawardi

Artikel Inspektorat : OTT Di Puskesmas Pragaan oleh Polres Sumenep, Tidak Ada Unsur Pidananya..? pertama kali tampil pada Relasi Publik Jatim.