Bahkan, dikabarkan praktek pemangkasan itu diduga tidak hanya dilakukan oleh oknum ( TA ) Tenaga ahli pendamping teknis, akan tetapi pendamping kecamatanpun diduga juga turut serta minta bagian sampai 10 juta rupiah pertitik pekerjaan.

Ironisnya lagi, informasi yang didapat awak media ini dari seorang penerima manfaat bahwa, dana anggaran P3- TGAI itu disunat 35 persen atas perintah oknum anggota DPR -RI dari partai besar berwarna merah.

“Punya saya juga dipotong 35 persen, pendamping 10 juta. jadi anggaran yang disunat totalnya 78 juta rupiah,” Jelasnya sumber yang enggan disebut namanya itu.

Selain itu, sumber lain juga menyatakan bahwa anggaran P3-TGAI tahun 2024 yang saat ini sudah cair 70 persen, namun langsung dipangkas 35 persen untuk dibagi kepada oknum anggota DPR-RI Dapil XI Madura.

“Dana itu sudah cair 135 juta. untuk pendamping 10 juta, dan untuk oknum anggota DPR-RI 35 persen,”akunya pada media ini.

Padahal, program dari pemerintah melalui kementrian pekerjaan umum ( PUPR ) di kabupaten sumenep itu bertujuan untuk meningkatkan jaringan irigasi berbasis peran serta masyarakat yang didistribusikan melalui program P3-TGAI

Namun, dana anggaran program tersebut malah menjadi program bagi bagi kue oknum yang tak bertanggungjawab.

Sementara, awak media ini kesulitan untuk melakukan upaya konfirmasi kepada oknum DPR – RI Dapil XI Madura itu berhubung belum mempunyai akses. ( Noung daeng )

Artikel Terkuak, Anggaran P3 – TGAI Kabupaten Sumenep Disunat, Inisial S ; 35 persen Bagian Oknum DPR- RI pertama kali tampil pada Relasi Publik Jatim.

Sumenep, Jatimrelasipublik.com – Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) merupakan program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air menggunakan dana APBN, dengan tujuan meningkatkan jaringan irigasi berbasis peran serta masyarakat diduga terindikasi menjadi bancakan korupsi.

Berdasarkan informasi yang didapat media ini bahwa, P3-TGAI se-kabupaten Sumenep tahun 2024 diduga jadi bancakan korupsi karena, ada pemangkasan hingga capai 35 persen oleh oknum tak bertanggungjawab, sehingga memberikan dampak pada mutu pekerjaan yang tidak akan sesuai spesifikasi.

” Setelah uangnya saya cairkan dari Bank, langsung dipangkas 35 persen dan diberikan secara tunai kepada TA yang dikoordinasikan oleh inisial K ( tenaga ahli pendamping ),”pengakuan sumber yang dapat dipercaya tersebut Media ini.

Menurutnya, Pembangunan proyek P3- TGAI tahun 2024 di setiap kecamatan itu anggarannya 195 juta dengan volume yang harus dikerjakan sesuai spek.

Jadi, terkait persoalan itu dirinya terkesan kecewa atas pemangkasan anggaran yang begitu besar oleh TA yang tentunya memberatkan pada penerima manfaat.

“Pekerjaan ini tidak akan bisa maksimal, Kalau gak untung ya rugi mas, jadi saya hanya menerima ampasnya,” Ungkap sumber itu dengan nada kecewa saat dikonfirmasi awak media ini, Jum’at, ( 25/10/2024 )

Ironisnya, setelah awak media ini melakukan investigasi lebih jauh mengenai anggaran yang bersumber dari APBN yang didistribusikan melalui P3- TGAI tahun 2024 tersebut, dana anggaran  diduga menjadi lahan bagi bagi kue para oknum yang tidak bertanggungjawab.

“Yang jelas, Anggaran itu tidak hanya disunat oleh oknum yang ngaku orangnya DPR -RI tersebut, tetapi pendamping kecamatanpun juga turut serta minta bagian 10 persen pertitik,” jelasnya.

Sementara, K, terkesan keberatan awak media ini konfirmasi pada dirinya. “Kok bisa kepada saya konfirmasinya, coba kepada KMB atau pendampingnya pak,”katanya

“Setahu saya Pendamping tenaga ahli P3 – TGAI berinisial M,” terangnya

Namun, sangat disayangkan ketika dirinya ditanya sejauh mana dirinya kenal M, dirinya menyatakan tidak tahu

“Saya tidak tahu mas, saya sekedar tahu namanya saja,” pungkasnya. ( Noung daeng )

Artikel Anggaran P3 – TGAI di Kabupaten Sumenep Diduga Terindikasi Jadi Bancakan Korupsi pertama kali tampil pada Relasi Publik Jatim.

Menindak lanjuti pemberitaan sebelumnya, bahwa pembangunan Irigasi di Desa Tambak Sari, Kecamatan Rubaru itu terlihat material yang digunakan menggunakan pasir merah dan diduga kuat campuran semen yang digunakan sangat minim.

Dalam hal itu, diduga tidak ada edukasi dari pendamping terhadap pelaksana proyek, sehingga masyarakat akan beranggapan dana anggaran proyek tersebut jadi sasaran empuk untuk diselewengkan.

Tentunya, pekerjaan tersebut menuai banyak permasalahan dilapangan, mulai dari tidak adanya pemasangan papan pengumuman kegiatan dari awal hingga dugaan bahan bangunan dan pemasangan batunya asal jadi yang diduga tidak sesuai dengan RAB sehingga berpotensi akan mudah rusak.

” Pastinya, anggaran pembanguan irigasi di Desa Tambak Sari itu dibiayai memakai uang Negara, baik melalui APBN atau APBD,”ucap seorang warga inisial A saat dikonfirmasi

Sementara, Arif Susanto selaku Camat Rubaru menyampaikan, bahwa kegiatan itu bukan bersumber dari Dana Desa ( DD), tetapi dari Dinas Sumber Daya Air (SDA).

” Bahkan, keterangan dari Sucipno selaku kepala Desa Tambak Sari hanya menandatangani Proposal, yang mengerjakan Proyek itu kelompok Masyarakat setempat,”terang A pada media ini. Rabu,(1/9/2021).

Reporter : Noung daeng

Editor      : Mawardi

Artikel Anggaran Proyek P3- TGAI di Desa Tambak Sari Rubaru, diduga Jadi Sasaran empuk korupsi pertama kali tampil pada Relasi Publik Jatim.

Kendati itu, Sulaiman pemerhati pembangunan Sumenep menyampaikan, pembangunan Hippa (Irigasi) di Desa Tambak Sari, Kecamatan Rubaru itu tidak terpampang papan nama Proyek dilokasi kegiatan, padahal itu merupakan salah satu bentuk pelanggaran, karena tidak sesuai dengan amanat undang-undang.
Peraturan yang dimaksud adalah, undang- undang (UU) nomor 14 tahun 2018 tentang keterbukaan informasi Publik ( KIP) dan peraturan Presiden ( Perpres) nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan perubahan atas Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa.

Namun, memang kerab terjadi walaupun papan nama itu merupakan bentuk informasi kepada masyarakat agar Masyarakat mengetahui besaran dana kegiatan proyek dari pemerintah.

” Selain itu, terlihat material yang digunakan menggunakan pasir merah dan diduga tidak ada campuran semen, diduga asal jadi,”ucapnya pada media ini

Menurut Sulaiman, diduga tidak ada edukasi dari pendamping terhadap para pelaksana proyek, bahwa kewajibannya pelaksana sejak awal untuk memasang papan nama proyek kegiatan di lokasi, diduga sudah ada indikasi telah melanggar ketentuan undang-undang nomor 14 tahun 2018 tentang keterbukaan informasi publik. semestinya, pelaksana di edukasi agar melakukan kewajibannya memasang papan nama proyek, karena merupakan hak setiap warga negara untuk mendapatkan informasi Publik.

” Papan nama itu berfungsi sebagai sarana informasi agar masyarakat muda mengakses besaran dana yang digocorkan pemerintah, karena itu bentuk keterbukaan informasi tanpa ada yang dirahasiakan,”terangnya.

Lebih lanjut Ia memaparkan, pembangunan Hippa P3- TGAI (irigasi) di Desa Tambak Sari itu tanpa papan nama dilokasi dan diduga terkesan mengabaikan amanat undang-undang dan tidak menutup kemungkinan masyarakat akan beranggapan dana anggaran akan diselewengkan.

” Pastinya, anggaran pembanguan irigasi di Desa Tambak Sari itu dibiayai memakai uang Negara, baik melalui APBN atau APBD,”jelasnya

Ia menambahkan, untuk dinas manapun agar papan nama Proyek, baik proyek Infrastruktur, Drainase, Irigasi dan kegiatan proyek lainnya, agar dipasangkan papan nama kegiatan karena jika tidak dipasang papan nama lazim disebut proyek siluman,”imbuhnya.

kemudian media ini konfirmasi kapada Pendamping Desa Rubaru, ia menyampaikan, itu bukan wilayah saya dan bukan dana desa. jadi bukan wewenang saya sebagai pendamping Desa,”balasnya via watshapp. Senin,(2/8/2021)

Reporter : Noung daeng

Editor      : Mawardi

Artikel Hippa P3- TGAI di Desa Tambak Sari Rubaru, diduga tidak sesuai RAB pertama kali tampil pada Relasi Publik Jatim.