Prodi : Administrasi Publik

Instansi : Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

SIDOARJO, Relasipublik.com –Pembangunan jalan tol  sumo yang melintasi wilayah kelurahan Bebekan Pereng di sidoarjo mulai dilaksanakan pada tahun 2013. Tetapi, pembangunan jalan tol pun lagi-lagi  menjadi masalah, apabila akses pembangunannya melewati kawasan pemukiman penduduk, karena akan muncul konflik antara warga dengan pihak proyek pengadaan tanah untuk membangun jalan tol Surabaya-Mojokerto.

Jadi, pembangunan Jalan Tol Surabaya-Mojokerto dilandasi faktor konflik warga dengan Panitia Pengadaan Tanah yaitu untuk mengangkat nilai harga tanah,  meningkatkan perekonomian.

” Namun, pembangunan bukan hanya mengeluarkan dampak yang positif, terkadang pembangunan juga menimbulkan dampak konflik antara pihak yang merasa dirugikan.”Ucap Warga Pereng.

Menurutnya, pihak yang dirugikan merasa adanya kesenjangan sosial antara yang satu dengan yang lain. Ini terjadi pada kasus pembangunan jalan Tol Surabaya Mojokerto yang melintasi daerah Sidoarjo yang tepatnya pada Kelurahan Bebekan di desa Bebekan Pereng.

Pembangunan tersebut, menimbulkan Pro dan Kontra dari warga setempat, sehingga menjadi kontra dari pembangunan Tol sumo di sidoarjo pihak proyek memberikan harga rumahnya untuk pembebesan lahan yang terlalu rendah dan tidak sesuai dengan keadaan pasar sekarang.

” Warga setempat saat diwawancarai merasa dirugikan dengan adanya pembangunan Tol Sumo,”ujar warga setempat

Lebih lanjut ia memaparkan, belum semua warga menyepakati nilai ganti rugi, maka masalah pengadaan tanah mengalami hambatan yang serius.

Bahkan, hambatan masih sampai sekarang belum selesai dikarenakan belum tercapai kesepakatan diantara para warga

” Warga setempat takut adanya dampak pada pembangunan Tol Sumo karena rusaknya saluran pembuangan air,” bebernya.

Kemudian Ia menambahkan, seperti rusaknya saluran pembuangan air yang semrawut akibat banyaknya rumah yang dirobohkan sehingga sering banjir dan meluap serta saluran air banyak yang terhambat atau buntu.

” Hal tersebut juga menjadi Konflik dari Pembangunan Tol sumo yang tak kunjung selesai atas muncul konflik,”Pungkasnya.

Artikel Muncul Konflik Sosial kepada Warga Pereng Disebabkan Pembangunan Tol Sumo di Sidoarjo pertama kali tampil pada Relasi Publik Jatim.

Kunjungan tersebut, dalam rangka percepatan pembangunan di Kepulauan.saat dilakukan sidak Dewan Komisi III menemukan beberapa hal yang diduga menyimpang, diantaranya Pasir yang digunakan untuk bahan cor dan juga besi untuk struktur bangunan RSUD tahap II diduga tidak sesuai dengan spesifikasi.

Pasalnya, material berupa besi yang merk nya beda dengan besi yang tercantum dalam Rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) di waktu pelelangan tender serta pasir hitam yang halus diduga tidak layak untuk bahan cor pembangunan Gedung RSUD Kelas D Abuya tahap II, Paket II (Gedung Irna I ) dengan nilai kontrak Rp l4,693,672,353,39, oleh pelaksana CV. Meru Betiri yang berlokasi di kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep.

Sembari itu, M.Ramzi, S.IP mempertanyakan Imam selaku perwakilan konsultan pengawas di lokasi pembangunan gedung RSUD tersebut, Ia menyatakan, Kenapa besi yang dipakai ini merk nya HKHK, kan dalam RKS adalah besi merk HANIL JAYA STEEL. sedangkan pasir yang digunakan saat ini juga bukan pasir yang layak buat bahan cor,”Katanya,” (17/9/2021).

Menanggapi hal itu, Imam perwakilan konsultan pengawas menyampaikan, “Begini pak, sebelum ada izin dari kita, waktu itu datang pertama kali besi merk itu yang dipakai untuk bahan meteriil, karena menunggu material besi merk Hanil jaya steel yang belum datang,”ucapnya.

Lucunya, pada saat pihak dewan (komisi III) melakukan kunjungan, perwakilan konsultan pengawas tidak ada di lokasi dan kesannya membiarkan para pekerja, sehingga pekerjaan cor colum dilakukan tanpa mesin vibrator.

“Mohon maaf pak, kemaren tanggal 14 kita ngecor pakek mesin vibrator yang tadi ini di cor sambungan dari kemaren tanggal 14,” jelasnya.

Masi dilokasi yang sama, M.Ramzi S.IP Anggota Dewan (Komisi III) fraksi Hanura itu memberikan teguran keras terhadap Konsultan Pengawas Proyek Pembangunan Gedung tahap II RSUD Abuya Kangean.

“Sampean jangan terlalu backup kontraktor dan jangan larut dengan kontraktor, kita ini ingin mengawasi agar kwalitasnya bagus. Jadi, misalnya kontraktornya nakal, sampean sampaikan ke komisi III atau ke pak Hari atau ke Dinas, agar saya memanggil Dinas (Cipta karya), supaya ada fungsinya, sebab gak mungkin kami ini tiap hari mengawasi.”ujarnya

Masi kata Ramsi, fungsinya pengawas proyek ini untuk mengawasi pekerjaan yang Kontraktor Nakal, Maka Dinas itu minta bantuan kepada konsultan pengawas. Jadi, kalau sampean tidak maksimal mengawasi, maka kerugiannya ada di masyarakat pak, dan kami ini dari DPRD kabupaten Sumenep Komisi III yang membidangi ini. Semestinya sampean jadi pengawas harus berani, karena sampean akan saya dipanggil ketika sampean mengawasi tidak benar,”tegasnya.

Kemudian H.Dulsiam, S.Ag, M.Pd menambahkan, temuan dilokasi yang akan kami tindak lanjut, terkait penggunaan material (besi beton) merk HKHK yang tidak tercantum dalam Rencana kerja dan syarat-syarat (RKS).

Untuk itu, Kita akan segera panggil Dinas terkait sebagai penanggung jawab, setelah itu baru kita ambil sikap. maka hari ini komisi III DPRD Sumenep yang membidangi ini mengecek kelapangan untuk memastikan kebenaran material yang digunakan yang diduga tidak sesuai dengan RAB,

” Kami menunggu hasil klarifikasi dan selanjutnya akan memanggil Dinas Cipta karya,”imbuhnya

Reporter : Aiman

Editor      : Mawardi

Artikel Anggaran Pembangunan Ruang IRNA I RSUD Abuya Kengean, Diduga jadi bancakan Korupsi pertama kali tampil pada Relasi Publik Jatim.

Suderman sebagai perwakilan Gerakan peduli masyarakat sumenep GPMS, di forum dengan nada liri pertanyakan apa fungsi Bappeda dalam pembangunan kabupaten sumenep, tentu ketika berbicara tentang pembangunan tidak hanya pembangunan fisiknya tapi pembangunan sumeber daya manusianya tuturnya di forum

Maka dengan adanya badan perencanaan pembangunan daerah bappeda sebagai batu lompatan untuk menunjang terhadap visi misi Bupati membangun kabupaten sumenep sesuai dengan apa yang di inginkan fauzi selama menjabat bupati lima tahun kedepan

Dalam hal ini kami GPMS tidak akan tinggal diam dalam mengkritisi kebijakan pemerintah terkait dengan pembangunan daera, baik pembangunan fisik maupun non fisik di kabupaten sumenep, karena kami melihat bappeda salah satu OPD yang cukup kursial dalam merumuskan strategi kebijakan pemerintah kabupaten sumenep

Kami tegaskan sekalilagi untuk mencapai tujuan dan harapan besar bupati melayani masyarakat kabupaten besar harapan saya bappeda mampu mengejawantahkan melalui amanat yang dimilikinya.

Reporter : Sri

Editor      : Mawardi

Artikel Dialog Interaktif Bersama Kepala Bappeda, GPMS minta Maksimalkan Pembangunan Daerah tahun 2021 pertama kali tampil pada Relasi Publik Jatim.

Pekerjaan proyek pembangunan saluran drainase di Desa Tambak Sari itu sama sekali tidak terpasang papan nama informasi kegiatan pekerjaan dan diduga dibangun Pemerintah Desa Tambak Sari.

Semestinya, Proyek yang dikerjakan pihak kontraktor harus menggunakan papan nama Informasi kegiatan agar masyarakat tidak menduga Proyek itu sebagai trik untuk membohongi masyarakat terkait besaran anggaran.

Tetapi dalam hal ini, pengawas lapangan memonitoring diduga tidak menegur rekanan supaya memasang papan informasi proyek saat di mulai pekerjaan.

Padahal, sesuai amanah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Nomor 14 Tahun 2008 dan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Nomor 70 Tahun 2012, dimana mengatur setiap pekerjaan bangunan fisik yang dibiayai negara wajib memasang papan nama proyek, dimana memuat jenis kegiatan, lokasi proyek, nomor kontrak, waktu pelaksanaan proyek dan nilai kontrak serta jangka waktu atau lama pekerjaan.

Namun, proyek pekerjaan saluran drainase Desa Tambak sari, diduga di kerjakan asal Jadi, Sebab berdasarkan pantauan media Relasipublik.Com bahan material yang digunakan pasir merah dan diduga tidak ada campuran semen.

Kegiatan drainase itu dilaksanakan tahun 2021, dan anggaran saluran itu tidak jelas diduga rawan dikorupsi.

Kendati itu, awak media Relasipublik.Com konfirmasi terhadap Sucipno Kades Tambak Sari, Kecamatan Rubaru, Sumenep tidak koperatif, bahkan dihubungi melalui Via Watshapp miliknya justru memblokir. Jum’at, (30/7/2021)

Reporter : Noung daeng

Editor      : Mawardi

Artikel Pembangunan Drainase Desa Tambak Sari, diduga Proyek Siluman pertama kali tampil pada Relasi Publik Jatim.

Pasalnya, kegiatan yang dilaksanakan tahun 2021 tersebut selain tidak ada papan kegiatan atau Papan Informasi Publik, dan diduga banyak kandungan Pasir merah yang berpotensi mudah rusak, sehingga diduga kuat tidak sesuai RAB.

Berdasarkan data yang dihimpun media ini dilapangan, tampak pekerjaan pemasangan batu dengan pasir merah dan terkesan asal jadi.

Kendati itu, awak media Relasipublik.Com konfirmasi terhadap Sucipno Kades Tambak Sari, Kecamatan Rubaru, Sumenep tidak koperatif, bahkan dihubungi melalui Via Watshapp miliknya justru memblokir. Jum’at, (30/7/2021).

Reporter : Noung daeng

Editor       : Mawardi

Artikel Pembangunan Saluran di Desa Tambak Sari, Tuai banyak Persoalan pertama kali tampil pada Relasi Publik Jatim.

Kepala Desa Paseraman Sahnan, saat dikonfirmasi media ini menyampaikan, Pengerasan itu rampung dikerjakan sesuai dengan rencana yang telah tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan Tim Pelaksana Kegiatan Desa untuk membangun pengerasan jalan di Wilayah Desa Paseraman.

Namun, Pembangunan pengerasan jalan ini merupakan tahap kedua, dan tahap ketiganya akan dipertebal dengan aspal atau Hotmik.

” Masyarakat sangat antusias menyambut baik program pekerjaan pengerasan jalan yang bersumber dari alokasi Dana Desa tahap ke Dua tahun 2021,”Katanya. Minggu, (4/7/2021).

Kendati demikaian, salah seorang Warga Desa Paseraman, Dusun Tanjung yang enggan disebut namanya mengatakan, Jalan ini dulunya rusak berlubang dan sulit untuk dilewati, tapi adanya pembangunan jalan ini masyarakat merasa terbantu.

“Kami sebagai masyarakat bersyukur punya Kepala Desa yang amanah dan giat membangun Desa baik fisik maupun non fisik,”ucapnya pada awak media Relasipublik.com

Penulis : Muhlis

Editor    : Mawardi

Artikel Giat Bangun Desa, Pembangunan Pengerasan Jalan Desa Paseraman Dusun Tanjung dikerjakan pertama kali tampil pada Relasi Publik Jatim.

Pesawat type C-208 amphibian 8 seater, di Dermaga Banraas Pulau Giliiyang dihadiri langsung oleh Bupati Sumenep, Ahmad Fauzi, SH.,MH, Senin, (26/042021)

Masyarakat Pulau Giliiyang menyambut dan menyaksikan serta menyambut dengan positif terkait uji coba penerbangan di Pulau Giliiyang yang juga dihadiri oleh Pemerintah Desa setempat, serta menyambut kedatangan Bapak Bupati Sumenep.

Terkait hal itu, Kepala Desa Banraas Pulau Giliiyang, H. Mathor, SH.,MM merespon dengan baik dan meminta kepada Bapak Bupati Sumenep untuk proses pembangun kedepannya untuk penunjangan dan kemajuan Pulau Giliiyang.

“Saya atasnama Pemerintah Desa sangat mendukung dan juga masyarakat Sangat antusias. Akan tetapi Pemkab atau bapak Bupati juga harus memberikan dukungan yang sejalan dengan terobosan Bapak Menteri Perhubungan dalam program ini. Sudah jelas dukungan  dari Bapak Menteri apalagi Kepala Desa”. Ungkap H. Mathor, SH.,MM.

Mantan aktivis PMII dan juga Alumni Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo Situbondo itu meminta dan memohon agar Bapak Bupati Sumenep membeeikan oerhatian yang oenuh serta diharapkan ada terobosan dalam bidang infrastruktur dan pembangunan untuk menunjang kemajuan Pulau Giliiyang.

“Jadi sekarang ini bagaimana terobosan Bapak Bupati selanjutnya untuk pembangunan selanjutnya di Pulau Giliiyang”. Harapannya.

Penulis : MS

Editor : Mawardi

Artikel Kepala Desa Banraas : Meminta Trobosan Bapak Bupati Untuk Pembangunan Selanjutnya di Giliiyang pertama kali tampil pada Relasi Publik Jatim.