Kali ini, warganet menyoroti konsistensi janji politik yang telah disampaikan sejak 2014 dan dinilai mulai terealisasi melalui berbagai program pemerintah saat ini.

Akun TikTok freyatesp mengunggah video berdurasi 30 detik yang menampilkan pernyataan lama Prabowo saat memaparkan visi kepemimpinannya.

Dalam video tersebut, ia menegaskan komitmennya terhadap kesejahteraan anak-anak Indonesia.

“Saya akan maju pada 2014 untuk meminta mandat dari rakyat. Saya ingin memimpin perubahan Indonesia. Kita jamin anak-anak cukup makan, cukup pangan, dan cukup sekolah,” ujar Prabowo dalam video tersebut, ditulis Minggu (26/4).

Unggahan itu juga memperlihatkan kondisi terkini di Sekolah Rakyat, di mana para siswa tampak mengenakan seragam merah dan menikmati makanan bergizi bersama di lingkungan asrama.

“Terima kasih Pak Prabowo telah menepati janji. Memberi pendidikan gratis kepada anak bangsa yang kurang mampu. Semoga kelak mereka bisa membanggakan orang tua,” tulis pengunggah.

Respons serupa datang dari akun lain, dimas aryo, yang membagikan pengalamannya terkait program Sekolah Rakyat. Dalam video berdurasi 37 detik, ia menilai program tersebut membuka harapan baru bagi masyarakat kurang mampu.

“Siapa bilang Sekolah Rakyat tidak berguna,” tulisnya di awal video.

“Bagi kami yang terlahir dari keluarga kurang mampu, ini sangat berguna. Akhirnya kami punya harapan untuk sekolah dan mewujudkan mimpi, dengan fasilitas yang setara—ada asrama, makan gratis tiga kali sehari, serta tambahan camilan. Etika juga diajarkan karena ada wali asuh,” lanjutnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa fasilitas pendidikan di Sekolah Rakyat dinilai memadai untuk mengasah bakat dan minat siswa.

“Setiap siswa difasilitasi laptop agar bisa mengembangkan bakat, minat, dan prestasi. Semua dipersiapkan demi masa depan yang gemilang,” tambahnya.

Di akhir unggahannya, ia kembali menegaskan keyakinannya terhadap program tersebut serta mengucapkan terima kasih kepada Prabowo Subianto.

“Sekolah Rakyat untuk masyarakat kurang mampu adalah pilihan yang tepat. Terima kasih kepada Prabowo yang sudah memastikan masa depan kami lebih terjamin, untuk generasi berikutnya,” tulisnya.

Dukungan juga datang dari berbagai komentar warganet yang menilai konsistensi sebagai kunci terwujudnya program-program tersebut.

“Janji Danjen Kopassus itu nyata karena prajurit dididik untuk konsisten dan menepati janji. Terima kasih Pak Prabowo Subianto, sehat selalu, Jenderal,” tulis akun Ikhlas Bekerja.

Sementara itu, akun lainnya menyoroti perjalanan panjang Prabowo dalam dunia politik. Meski beberapa kali mengalami kegagalan, ia dinilai tidak pernah menyerah dalam upayanya membawa Indonesia menuju kemandirian.

“Dari dulu Bapak teguh pendirian. Dua kali gagal tidak membuat mundur demi perubahan Indonesia. Apa yang direncanakan sejak dulu, satu per satu mulai terwujud. Sehat dan panjang umur, Bapak,” tulis akun Mumu Afi.(@red).

Artikel Janji Prabowo Sejak 2014 Mulai Terwujud, Netizen Tunjukkan Bukti pertama kali tampil pada Relasi Publik Jatim.

Sebelumnya, balita berusia 2 tahun itu sempat menjadi korban kasus dugaan keracunan massal dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), pada Selasa, 14 April 2026 lalu.

“Balita 2 tahun meninggal usai santap menu MBG,” demikian tertulis dalam postingan Instagram @feedgramindo, pada Minggu, 26 April 2026.

Lantas, bagaimana sebenarnya kronologi kasus dugaan keracunan massal MBG yang dialami anak-anak di Leles, Cianjur tersebut? Berikut ulasannya.

Dinkes Belum Ungkap Hasil Lab

Sebelumnya diketahui, kasus yang menimpa MAB ini merupakan bagian dari insiden keracunan massal yang melibatkan 134 anak di Kecamatan Leles.

Secara terpisah, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Cianjur, Made Setiawan mengatakan pihaknya belum dapat memastikan pasien tersebut meninggal akibat keracunan yang disebabkan mengonsumsi MBG atau tidak.

Terlebih, Made menuturkan pihaknya masih menunggu hasil uji laboratorium.

“Kami masih menunggu hasil uji laboratorium guna memastikan apakah pemicu keracunan dari makanan atau faktor lain,” kata Made dalam keterangannya di Cianjur, pada Sabtu, 25 April 2026.

“Kami segera umumkan setelah hasilnya keluar sekitar satu pekan ke depan,” tambahnya.

Sempat Dirawat di Puskesmas

Sebelum meninggal dunia di RSUD Pagelaran, MAB sempat menjalani perawatan di Puskesmas Leles.

Akibat kondisi kesehatan yang terus menurun, pihak puskesmas merujuk balita tersebut ke RSUD Pagelaran pada Rabu, 22 April 2026 sekitar pukul 16.30 WIB.

Dalam kesempatan berbeda, Direktur RSUD Pagelaran, dr. Irvan Nur Fauzi menuturkan, korban tiba di unit gawat darurat (UGD) dalam kondisi kritis dan membutuhkan tindakan medis segera.

“Pasien balita ini merupakan rujukan dari Puskesmas Leles,” tutur Irvan di RSUD Pagelaran, Cianjur, pada Sabtu, 25 April 2026.

“Tiba di IGD langsung mendapatkan penanganan karena kondisinya tidak stabil, lemas, pusing, dan tangan serta kaki bengkak,” tambahnya.

Diduga Akibat Syok Septik

Setelah menerima penanganan medis intensif selama kurang lebih 12 jam, dikabarkan nyawa korban tidak tertolong.

Berdasarkan pemeriksaan medis, penyebab utama kematian adalah syok septik yang berkaitan dengan komplikasi gangguan pencernaan.

“Hanya sekitar 12 jam dari pertama tiba di IGD, pasien meninggal dunia,” ungkap Irvan.

“Diagnosisnya syok septik. Karena, sejak awal penanganan pasien juga ada riwayat diare,” tandasnya.

Hingga berita ini terbit, belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian hingga otoritas berwenang atas dugaan kasus keracunan MBG di Leles, Cianjur tersebut.(@red).

Artikel Heboh ! Balita di Cianjur Meninggal Dunia Buntut Dugaan Keracunan MBG, Dinkes Belum Ungkap Hasil Lab pertama kali tampil pada Relasi Publik Jatim.

Secara kuartalan (quarter on quarter/qoq) dibanding Triwulan IV 2025, realisasi investasi tersebut naik 0,4%.

Menteri Investasi/Kepala BKPM, Rosal Perkasa Roeslani, mengungkapkan bahwa realisasi investasi pada Triwulan I 2026 ini menyerap tenaga kerja sebanyak 706.569 orang. Penciptaan lapangan kerja itu tumbuh 18,9% secara tahunan.

“Target investasi pada 2026 adalah Rp 2.041,3 triliun. Realisasi investasi pada Triwulan I 2026 kurang lebih 24,4% dari total target investasi pada tahun 2026 yang sebesar Rp 2.041,3 triliun,” kata Rosan dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (23/4).

Realisasi investasi dari Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pada tiga bulan pertama di 2026 ini nyaris berimbang, yakni PMA sebesar Rp 250,0 triliun atau 50,1% dan PMDN Rp 248,8 triliun atau 49,9%. Keduanya tumbuh masing-masing 8,5% dan 6,0% secara tahunan.

Selain itu, realisasi investasi di Jawa dan Luar Jawa juga cukup berimbang, yakni Rp 247,5 triliun atau 49,6% di Jawa dan Rp 251,3 triliun atau 50,4% di Luar Jawa. Masing-masing naik 7,9% dan 6,5% secara tahunan.

Industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya menjadi penyumbang terbesar investasi di Januari-Maret 2026 dengan realisasi sebesar Rp 69,4 triliun.

Disusul subsektor jasa lainnya Rp 64,2 triliun; pertambangan Rp 51,9 triliun; perumahan, kawasan industri dan perkantoran Rp 48,0 triliun; transportasi, gudang, dan telekomunikasi Rp 45,4 triliun.

Dari total realisasi investasi Rp 498,8 triliun pada Triwulan I 2026, sebanyak Rp 147,5 triliun atau 29,6 persen di antaranya berasal dari bidang hilirisasi.

“Capaian investasi yang berhubungan dengan hilirisasi cukup signifikan, meningkat 8,2% dibanding periode yang sama tahun lalu,” tutup Rosan.(@red).

Artikel Investasi Masuk RI Capai Rp 498,8 T di Triwulan I 2026, Buka 706 Ribu Lapangan Kerja pertama kali tampil pada Relasi Publik Jatim.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) Brian Yuliarto mengatakan bahwa pemerintah telah melakukan evaluasi terhadap sejumlah program strategis, termasuk pengembangan PLTS berkapasitas besar.

“Evaluasi terkait beberapa program terutama tadi bersama Danantara kaitannya dengan program PLTS 100 Giga,” ujar Brian usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (21/4).

Menurut Brian, Presiden secara langsung meminta agar pelaksanaan program tersebut dipercepat, khususnya untuk menggantikan pembangkit listrik berbasis diesel yang masih digunakan di berbagai wilayah.

“Bapak Presiden menanyakan perkembangannya dan meminta agar itu dipercepat terutama untuk yang diesel. Jadi tadi dari hasil rapat yang sudah dilakukan antara Danantara, PLN dan juga para ahli di kementerian dan beberapa perguruan tinggi ditargetkan tahun ini 10 giga yang diesel,” jelasnya.

Lebih lanjut, Brian menyebutkan bahwa pengurangan penggunaan pembangkit diesel akan diimbangi dengan penambahan kapasitas energi terbarukan, terutama PLTS. Berdasarkan perhitungan bersama antara Kementerian ESDM, PLN, Danantara, serta para akademisi, terdapat potensi instalasi PLTS hingga 17 gigawatt dalam waktu dekat.

“Itu bisa dikurangi kemudian yang lainnya juga akan ditambah kira-kira sampai 7 giga, jadi untuk saat ini dari perhitungan bersama-sama Kementerian ESDM, PLN, Danantara, dan juga beberapa ahli perguruan tinggi itu kira-kira 17 Giga bisa dilakukan instalasi PLTS,” ungkapnya.

Terkait lokasi pembangunan, Brian menegaskan bahwa seluruh implementasi program akan berada di bawah koordinasi PLN sebagai pelaksana utama.

“Lokasinya nanti, semuanya dari PLN sebagai implementator program tersebut,” tutupnya.

Artikel Pemerintah Percepat Pembangunan PLTS untuk Kurangi Ketergantungan Energi Fosil pertama kali tampil pada Relasi Publik Jatim.

Namun, sinyal yang diberikan Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) justru berbeda.

Direktur NEXT Indonesia Center, Herry Gunawan, menilai ketahanan ekonomi nasional kini berada pada titik uji yang krusial.

“Situasi ini merupakan ujian nyata bagi kesehatan ekonomi nasional. Kita harus melihat secara jeli apakah ekonomi kita benar-benar masih sehat atau mulai melorot di bawah tekanan eksternal yang kian tajam,” ujarnya dalam keterangan resmi di Jakarta, Minggu (19/4).

Dalam laporan terbarunya yang bertajuk “Sinyal Daya Tahan Ekonomi Indonesia”, NEXT Indonesia Center membedah arah pertumbuhan melalui instrument Composite Leading Indicator (CLI). Laporan tersebut juga menyoroti adanya perbedaan proyeksi yang cukup tajam antara lembaga internasional, yakni Bank Dunia dan Asian Development Bank (ADB).

ADB memberikan pandangan yang lebih optimistis, ekonomi Indonesia diproyeksikan mampu menguat hingga mencapai pertumbuhan 5,2%, sebuah angka yang melampaui capaian tahun sebelumnya meskipun dibayangi ketidakpastian global.

Herry Gunawan menekankan bahwa adanya gap proyeksi antara 4,7% dan 5,2% ini menunjukkan betapa dinamisnya penilaian terhadap daya tahan Indonesia. “Adanya perbedaan angka proyeksi ini membuktikan bahwa faktor ketidakpastian global sangat memengaruhi persepsi lembaga internasional terhadap fundamental ekonomi kita di tahun 2026,” tambahnya.

*Sinyal CLI: Ekonomi Indonesia Baik-baik Saja*

Untuk membaca arah momentum secara lebih objektif, NEXT Indonesia Center menggunakan data Composite Leading Indicator (CLI) yang dikeluarkan oleh OECD sebagai instrumen navigasi utama. CLI dirancang sebagai sistem peringatan dini yang mengolah komponen pesanan industri hingga kepercayaan konsumen untuk menangkap titik balik siklus ekonomi sebelum data Produk Domestik Bruto (PDB) resmi dirilis.

Berdasarkan data terbaru per Maret 2026, CLI Indonesia tercatat masih konsisten berada di atas level 100, yakni di angka 100,52. Dalam interpretasi ekonomi, posisi di atas ambang 100 menandakan bahwa fundamental nasional sebenarnya masih memiliki napas untuk tumbuh di atas rata-rata tren jangka panjangnya, atau tetap terjaga di atas 5%.

Herry Gunawan menjelaskan bahwa angka CLI Indonesia yang berada di atas ambang 100 menunjukkan bahwa momentum pertumbuhan nasional sebenarnya masih cukup terjaga. Jika dibandingkan dengan rata-rata ekonomi utama Asia lainnya, posisi Indonesia bahkan terlihat jauh lebih kokoh dibandingkan Tiongkok yang CLI-nya terus merosot di bawah level 100.

“Data CLI kita memang masih berada di atas level 100, yang artinya secara fundamental ekonomi Indonesia masih memiliki napas untuk tumbuh di atas rata-rata tren jangka panjangnya. Sinyal ini menjadi kompas yang menunjukkan bahwa momentum pertumbuhan kita masih di wilayah positif di tengah volatilitas energi dunia,” jelas Herry Gunawan.

Namun, terdapat catatan waspada terhadap penurunan tipis angka CLI dari 100,59 pada Februari menjadi 100,52 di bulan Maret 2026. Penurunan momentum ini, walaupun masih berada di wilayah ekspansif, harus dibaca sebagai peringatan dini akan mulai munculnya titik jenuh pada mesin utama pertumbuhan nasional, yaitu sektor konsumsi.

Moderasi momentum ini sangat krusial karena struktur ekonomi Indonesia masih sangat bergantung pada satu mesin utama, yakni konsumsi rumah tangga yang menyumbang 53,9% terhadap PDB. Penurunan tipis di awal tahun ini kemungkinan besar mencerminkan kecemasan konsumen domestik terhadap potensi inflasi dan lonjakan harga energi dunia.

“Kita tidak boleh menutup mata terhadap moderasi yang mulai terjadi di awal 2026. Pelemahan tipis pada Februari dan Maret adalah alarm dini bahwa motor utama pertumbuhan kita, yaitu konsumsi rumah tangga, mulai mengalami kelelahan. Jika tidak ada intervensi kebijakan yang adaptif untuk menjaga daya beli, target pertumbuhan bisa meleset,” tegasnya.

Analisis historis selama 32 tahun terakhir membuktikan bahwa CLI memiliki akurasi yang tinggi dalam membaca titik balik siklus ekonomi Indonesia, termasuk saat krisis 1998 dan 2008. Oleh karena itu, NEXT Indonesia Center mendesak pemerintah untuk segera memperkuat porsi investasi dan ekspor yang saat ini masih berada di level 28,8% dan 22,8% dari PDB.

“Sinyal CLI adalah kompas arah ekonomi. Saat ini kompas kita masih menunjuk ke arah pertumbuhan positif, namun pemerintah harus segera memperkuat kontribusi investasi dan ekspor agar daya tahan ekonomi tidak hanya bertumpu sendirian pada pundak konsumsi masyarakat,” ungkap Herry Gunawan.

Melalui hasil analisis ini, NEXT Indonesia Center berharap para pemangku kebijakan dapat lebih waspada terhadap sinyal penurunan momentum ini. Kebijakan fiskal yang adaptif serta perlindungan terhadap daya beli masyarakat bawah menjadi krusial agar fase moderasi ini tidak berlanjut menjadi perlambatan yang lebih dalam.(@Noung daeng).

Artikel Pertanda Positif, Ekonomi RI Masih Bisa Tumbuh Lebih dari 5% di Tengah Gejolak Global pertama kali tampil pada Relasi Publik Jatim.

Dengan demikian, pemerintah menutup ruang bagi calon pelamar yang ingin masuk melalui koneksi pihak tertentu atau jalur tidak resmi lainnya.

“Jadi tidak ada jalur khusus, tidak ada titipan, tidak ada pihak yang menjamin kelulusan,” ujar Menteri Koordinator Bidang Pangan sekaligus Ketua Satuan Tugas Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, Zulkifli Hasan, dalam konferensi pers, Rabu (15/4).

Ia juga menegaskan bahwa proses pendaftaran hanya dilakukan secara terpusat melalui phtc.panselnas.go.id tanpa dipungut biaya apa pun. Oleh karena itu, ia mengimbau calon pelamar untuk mewaspadai oknum yang memberikan iming-iming kelulusan dengan meminta imbalan tertentu.

“Bila ada pihak yang minta imbalan, nanti janji lulus, nah itu berarti menipu, berbohong,” imbuhnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pemerintah, melalui panitia seleksi nasional (panselnas), hanya akan meloloskan pelamar yang memenuhi syarat dan dinilai layak mengelola KDKMP dan KNMP.

Adapun syarat utama rekrutmen ini antara lain lulusan D3, D4, dan S1 dari semua jurusan, memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75, serta berusia maksimal 35 tahun.

Namun, Zulkifli juga mengatakan bahwa domisili pelamar akan menjadi salah satu faktor penentu apabila terdapat dua atau lebih pelamar dengan skor seleksi yang sama.

Ia mencontohkan, jika terdapat dua pelamar dari Lampung dan Jawa Timur dengan skor yang sama untuk penempatan di Jawa Timur, maka pelamar dari Jawa Timur kemungkinan besar akan lebih diprioritaskan.

“Kalau yang layak, yang bagus, dia akan mendapat (posisi tersebut). Yang terbaik dia tentu akan mendapatkannya,” terang Zulkifli. “Jadi, ikuti proses seleksi dengan baik.”

Sebagai penutup, Zulkifli meminta seluruh elemen untuk mengawal proses rekrutmen secara jujur, disiplin, dan transparan agar sosok yang terpilih benar-benar yang terbaik untuk menjalankan mandat Presiden Prabowo Subianto tersebut.

“Kepada putra-putri terbaik Indonesia, inilah saatnya mengambil bagian nyata. Negara memanggil saudara-saudara sekalian untuk hadir di desa, di kelurahan,” pungkas dia.

Pada hari ini, pemerintah resmi membuka proses rekrutmen melalui panitia seleksi nasional (panselnas) bagi 35.476 orang yang akan mengelola KDKMP serta KNMP. Proses pendaftaran berlangsung hingga 24 April 2026.

Secara rinci, jumlah tersebut terdiri dari 30.000 lowongan untuk posisi manajer koperasi KDKMP di bawah PT Agrinas Pangan Nusantara. Sementara itu, 5.476 lowongan sisanya dibuka untuk posisi pegawai KNMP yang berada di bawah PT Agrinas Jaladri Nusantara.(@Noung daeng ).

Artikel Pemerintah Tekankan Tak Ada Jalur ‘Ordal’ Dalam Rekrutmen Koperasi dan Kampung Nelayan Merah Putih pertama kali tampil pada Relasi Publik Jatim.

Padahal, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menetapkan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat, Kamis (1/7/2021). PPKM darurat tersebut diterapkan pada 3-20 Juli 2021, mirip dengan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk mengatasi pandemi Covid-19 pada 2020.

Namun, oknum kabid tersebut, diduga tidak mengindahkan aturan dari pemerintah Pusat dengan dalih undangan hanya dihadiri sebanyak 30 undangan dari keluarga mempelai laki-laki dan perempuan.

Sementara, Rahman Riyadi selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumenep menyampaikan bahwa perihal izin akad pernikahan seorang anak oknum Kabid DMPD itu dari tim Satgas tidak ada, dan prosedurnya meminta izin keramaian melalui Bupati.

” Izin pemberitahuan melalui Bupati selaku ketua team Satgas dan disposisi ke Sekretaris Daerah (Sekda) kemudian ke BPBD,”Katanya saat dikonfirmasi melalui telephone seruler. Rabu (28/7/2021)

Terkait itu, Zamrud khan Praktisi Hukum Sumenep jadi angkat bicara, dan Ia menyatakan, mestinya pihak Polsek Kota dan team Satgas Covid Sumenep memfollow up atau menindak lanjuti, sehingga tidak terkesan dalam penegakan hukum itu tidak tebang pilih.

Dalam hal ini, sebaiknya dilakukan klarivikasi bersama agar menjadi terang benderang, baik satgas Covid maupun pihak penegak hukum dengan cara mengklarivikasi pelaksanaan hajatan itu atau yang mengadaan hajatan itu selaku tuan rumah.

” Permasalahan ini secepatnya diklarivikasi oleh pihak terkait agar menjadi Clear, tentunya jangan lagi ada para pejabat yang seenaknya tampa harus mengantongi izin melakukan hajatan,” ujarnya.

Bagaimana dengan nasip rakyat…?

Mereka juga mempunyai keinginan yang sama apalagi dalam situasi ini Covid, dan dikwatirkan dapat memicu Klaster Covid  baru, maka harus dihindari,”ucapnya.

Reporter : Noung daeng

Editor      : Mawardi

Artikel Gelar hajatan Masa PPKM, Kabid DPMD Sumenep abaikan Peraturan Pemerintah pertama kali tampil pada Relasi Publik Jatim.

Padahal, saat itu pemerintah pusat menerapkan Perberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk Wilayah Jawa dan pulau Bali terhitung sejak tanggal 3 hingga 20 juli 2021. Hal itu,  guna mencegah terjadinya penyebaran Covid 19 lebih luas. tapi, Kepala Desa Temuguruh menggelar pesta pernikahan di Kantor Desa Temuguruh, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi secara besar-besaran.

Kendati demikian, salah seorang Linmas kepada Awak media Relasipublik.com  mengatakan, jika yang menggelar pesta pernikahan di Balai Desa adalah kepala Desa, kami hanya bererja. Jadi yang punya gawe ini kepala Desa, yang sedang menikahkan putrinya,” kata Linmas yang sedang bertugas mengatur lalu lintas kendaraan di depan Balai Desa.

Hal senada di katakan seorang warga, yang sedang berjualan es tebu di sekitar Balai Desa Temuguruh” iya memang benar mas, yang punya hajatan adalah kepala desa”. Padahal, lanjutnya, “jika masyarakat ada yang punya hajatan oleh pemerintah Desa langsung di beri teguran, Bahkan di bubarkan oleh aparat.

” Acara resepsi tersebut di hadiri oleh tokoh dan pejabat di banyuwangi,”terangnya.

Sementara Tokoh Aktivis Banyuwangi, Sariyono S.sos menuturkan, acara hajatan yang digelar saat pemperlakuan PPKM tersebut berpotensi melanggar aturan protokol kesehatan. Apalagi, menurut Sariyono, hajatan resepsi pernikahan itu yang punya gawe adalah orang nomor satu di Desa Temuguruh, yang nota bene sebagai publik figur di pemerintahan Desa” jika masyarakat yang menggelar acara resepsi pernikahan saja di peringati, bahkan di hentikan. Mestinya satgas covid harus berlaku adil dan juga harus memberhentikan acara pernikahan yang di gelar oleh kepala Desa tersebut,”ungkap sariono.

Kepada Awak media ini, Khalid Askandar, camat sempu ketika di konfirmasi via Handphone membenarkan bahwa yang menggelar pesta pernikahan tersebut adalah kepala Desa Temuguruh yang menikahkan putrinya. Lanjutnya, kegiatan resepsi itu sudah mendapat peringatan dari pihak polsek sempu” untuk lebih lanjutnya sampeyan konfirmasi ke pihak Polsek saja mas,”ucap camat sempu.

Reporter : Taufik

Editor       : Mawardi

Artikel Pemerintah Berlakukan PPKM, Kepala Desa Temuguruh Gelar Resepsi Pernikahan yang Meriah pertama kali tampil pada Relasi Publik Jatim.

Menurut berita yg berkembang, PT WUS diduga tidak pernah melaporkan neraca keuangannya kepada publik, padahal publik harus tau tentang pengelolaan Perusahaan milik rakyat itu.

Kendati demikian, Jakfar Faruk Abdillah, pengacara yang intens mengikuti acara persidangan PT WUS di Pengadilan Tipikor Surabaya di tahun 2018 itu mengungkapkan, sepatutnya manajemen PT WUS lebih hati-hati dalam mengelola PI migas Sumenep. Sebab sejak kelahirannya PT WUS disorot publik Sumenep.

” Dari Fakta persidangan, Dirut dan direktur keuangan PT WUS terbukti melakukan tindak pidana korupsi, tentunya itu tidak berdiri sendiri, karena fakta persidangan menyebut nama pejabat Pemkab Sumenep.” Ujar Faruk Abdillah saat dikonfirmasi melalui telephone serulernya. Kamis, (8,7/2021)

Menurut dia, dalam sebuah badan usaha atau PT wajib membuat Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan ( LKTP ) yang mana diatur dalam Kepmenperindag No. 121/kep/2/2002 tentang ketentuan penyampaian LKTP.

Namun jelas Faruk, dalam hal itu, sebelum dilaporkan, wajib diaudit lembaga negara yang sesuai dengan pasal 2 ayat 3 Kepmenrindag no 21/2002. Selain itu, juga diatur dalam PP 64/1999 atas perubahan PP No. 24/1998 tentang Informasi keuangan tahunan perusahaan, pada pasal 2, Bahwa semua perusahaan harus menyampaikan laporannya kepada pemerintah dan laporan tersebut bersifat umum.

” Jadi, PT WUS sebagai perusahan Daerah yang diatur dalam PP tersebut juga harus menginformasikan keuangannya ke publik, agar publik tidak berasumsi Neraca Keuangannya disembunyikan. Apalagi apa yang dikelola oleh PT WUS adalah uang rakyat,” ujarnya Pria yang juga Wartawan Senior di Republika itu.

Bahkan, Faruk Abdillah mengaku tuntas mengikuti sidang perkara PT. WUS tahun 2018 di Pengadilan Tipikor Surabaya, yang saat itu dipimpin ketua majelis hakim HR. Unggul Warso Murti. SH.MH, hingga pada saat diputus. Sbb saat itu bersamaan dengan sidang Tipikor lainnya yang ditangani Faruk Abdillah sebagai pengacara dalam kasus Bulog Jatim.

” PT WUS masih tinggalkan “PR” besar yg bisa muncul kapan saja. Amatan saya dipersidangan Tipikor, kasus PT WUS bisa dibongkar ulang. Karena saksi-saksinya menyebut nama lengkap dan perannya masing- masing, berdasarkan alat bukti tertulis dan kesaksian para saksi”terangnya

Ditanya terkait saksi yang pada saat itu apakah bisa jadi tersangka, dia menjawab, bisa saja, sebab dipersidangan Setya Novanto Eks Ketua DPR RI pada waktu sidang awalnya jadi Saksi, Lalu setelah cukup alat bukti dinaikkanlah statusnya jadi tersangka.
Jadi, Saksi dalam persidangan PT Wus kala itu bisa saja jadi tersangka, jika memenuhi cukup alat Bukti. Tapi sangat disesalkan, Saksi pada waktu itu Eks Pimpinan perwakilan PT Wus Jakarta tidak hadir, sehingga kesaksiannya hanya dibacakan di persidangan,”Pungkasnya.

Hingga berita ini dinaikkan Mohammad Riza, ST, Direktur PT WUS dihubungi melalui Via Watshapp oleh media ini tidak membalas.

Penulis : Noung daeng

Editor    : Mawardi

Artikel PT WUS disorot, Diduga tak patuhi peraturan pemerintah pertama kali tampil pada Relasi Publik Jatim.