Pasalnya, adanya dugaan pemalsuan dan scan tanda tangan Laporan SPJ dana hibah daerah tahun anggaran 2023, tanpa ada izin dari Sekretaris Partai Demokrat DPC Sumenep

Prahara ini tentu mendapat banyak respon dari anggota dewan fraksi Demokrat DPC Sumenep, karena mereka berharap pengurus dan anggota fraksi di parlemen partai demokrat sumenep selalu kompak dan transparan

Apalagi, saat ini masih momentum selesainya pelantikan anggota DPRD Kabupaten Sumenep yang baru terpilih agar di internal partai Demokrat DPC Sumenep tidak terkesan sedang tidak baik-baik saja.

Terkait hal itu, Menurut H Masdawi, Sebelumnya permasalahan ini sudah pernah diselesaikan di Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, tetapi masih belum ada penyelesaian di DPC Sumenep,

” Yang jelas, Kami di undang ke DPP karena ada surat masuk ke DPP tentang Mosi tidak percaya terhadap Ketua DPC Partai Demokrat Sumenep,”Ungkapnya

Lebih lanjut, Kata H Masdawi, Pihaknya diundang oleh DPP dan di konfrontir per orang, setelah itu dipertemukan semua fraksi dan ketua Partai.

Namun akhirnya, terjadi sedikit tegang karena adanya dugaan tanda tangan sekretaris mengenai pengusulan pengambilan uang parpol dan SPJ di palsukan

“Jadi, dalam hal ini sepertinya sudah tidak ada penyelesaian di DPC Sumenep, maka Kami akan mengirim surat lagi ke DPP untuk dijadikan laporan kepada Mahkamah Partai,”Tegasnya

Ia menambahkan, Sebenarnya permasalahan ini sudah cukup lama terjadi, tetapi ketua DPC Partai Demokat Kabupaten Sumenep sepertinya masih belum bisa menyelesaikan.

” Pastinya, Kami minta ketuan DPC harus transparan agar prahara ini tidak berkelanjutan, karena tidak menutup kemungkinan kami akan menempuh jalur hukum,”Pungkasnya.

Sementara, Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Sumenep, H indra Wahyudi menyatakan bahwa persoalan itu sudah diselesaikan di DPP, ” Sudah tidak ada Persoalan karena semua sudah di undang di DPP,”Terangnya.

( Noung daeng )

Artikel Prahara DPC Partai Demokrat Semakin Memanas, Salah Satu Anggota Dewan Fraksi Buka Suara pertama kali tampil pada Relasi Publik Jatim.