Sebab, ada tiga kegiatan proyek yang bersumber dari dana Desa (DD) dengan tahun anggaran yang sama diletakkan di satu titik lokasi, tepatnya di Dusun Buddi, Desa Lapa Laok, Kecamatan Dungkek Sumenep.

Pertanyaannya, apa urgensinya lokasi tersebut sehingga pemerintah desa lapa laok menempatkan tiga kegiatan proyek tersebut disatu titik lokasi..? Maka dari itu, pemerintah desa terkesan tidak melakukan pemerataan pembangunan di desa setempat.

Sedangkan menurut banner yang ada di lokasi, menunjukkan bahwa kegiatan itu untuk program pembangunan infrastruktur sosial ekonomi wilayah tahun 2021 dengan kegiatan pekerjaan jalan telford dan TPT yang pelaksananya adalah BKAD Kecamatan Dungkek tidak mencantumkan asal muasal sumber anggarannya darimana yang tercantum hanya nominal.

Selain itu, ada juga satu program pembangunan infrastruktur sosial ekonomi wilayah tahun 2021 yang ditempatkan di lokasi tersebut.

Berdasarkan prasasti, kegiatan itu bersumber dari DD tahun anggaran 2021 diantaranya. kegiatan pembangunan itu meliputi gedung BUMDes, kegiatan padat karya tunai desa (PKTD) dan kegiatan pembangunan sarana air bersih.

Sementara, Kepala Desa Lapa laok Imam Ghazali saat dikonfirmasi media ini menyatakan bahwa dirinya tidak tahu mengenai kegiatan proyek yang ditempatkan di satu titik lokasi tersebut dikerjakan tahun berapa

” Saya tidak tahu, lupa, apa ada permasalahan meskipun ditempatkan disatu titik lokasi,” katanya, Minggu, 15/10/2023

Penulis : Noung daeng

Editor : Redaksi

Artikel Pemerataan Pembangunan di Desa Lapa Laok Patut Dipertanyakan? pertama kali tampil pada Relasi Publik Jatim.

Diketahui, Komisi III DPRD Sumenep akan memanggil mereka karena dugaan Proyek pembangunan Gedung Rumah Sakit Abuya Kengean, tahap II tipe II yang diduga tidak sesuai Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS).

Insyaallah dalam Minggu ini setelah selesai rapat Paripurna kami akan koordinasikan dengan pihak teknis agar segera dilakukan pemanggilan terhadap pihak pelaksana, Konsultan Pengawas serta Konsultan Perencanaan. maka jika sudah dilakukan LAB dan terbukti tidak ada kesesuaian dengan Spek, rekomendasi kita akan memberhentikan pekerjaanya dan dilakukan perbaikan perbaikan.

” Namun, tidak menuntup kemungkinan kita juga akan melakukan proses sesuai dengan aturan yang berlaku,”kata Dulsiam Ketua Komisi III DPRD Sumenep pada media ini. Senin, (20/9/2021).

Menurut Dulsiam, hasil temuan sidak Komisi III DPRD Sumenep kemarin di Pulau Kangean, kita akan segera koordinasikan dengan dinas terkait dan pihak teknis, kemudian akan kita undang pelaksana termasuk Konsultan pengawas dan konsultan perencanaannya.

” Jadi, kalau memang tidak ada kesesuain dengan Spek, kita akan rekomendasi dengan memberhentikan pekerjaanya. Tetapi, jika tetap tidak diendahkan kita akan proses sesuai dengan aturan berlaku, sehingga tidak ada lagi kontraktor yang main-main dalam melakukan pekerjaannya,”tegasnya

Ditempat yang sama, Ramzi Anggota Komisi III DPRD Sumenep menyampaikan, kita akan melakukan koordinasi dengan pihak teknis dan setelah itu akan kita lakukan pemanggilan terhadap mereka (Pelaksana cs).

“Besi yang digunakan untuk proyek Pembanguan itu Merk HKHK, tentunya tidak sesuai dengan Merk besi dalam dokumen penawaran. Mestinya, Merk besi yang digunakan Hanil Jaya Steel,” terang Ramzi.

Lebih lanjut Ramzi memaparkan, kita komisi III DPRD sumenep memang dibidang tersebut, maka kami langsung turun kelokasi dengan adanya informasi dari Masyarakat bahwa kegiatan Proyek di Rumah Sakit Abuya diduga tidak sesuai Rencana kegiatan dan Syarat- syarat.

Ternyata, Proyek pembangunan dilokasi itu memang banyak kekurangan-kekurangan dilakukan oleh pelaksana diantaranya, pasir Cor dan Besi penggunaan juga tidak sesuai dengan Spesifikasi,”terangnya

” Kita medapat keganjilan terkait Konsultan pengawas yang tidak ada di lokasi, karena kesannya membiarkan para pekerja, sehingga pekerjaan Cor Colum dilakukan tanpa mesin vibrator,”imbuhnya

Reporter : Team/red

Editor       : Mawardi

Artikel Komisi III DPRD Sumenep, akan Rekomendasi Pemberhentian Pekerjaan Proyek RS Abuya Kangean Jika.. pertama kali tampil pada Relasi Publik Jatim.

Menindak lanjuti pemberitaan sebelumnya, bahwa pembangunan Irigasi di Desa Tambak Sari, Kecamatan Rubaru itu terlihat material yang digunakan menggunakan pasir merah dan diduga kuat campuran semen yang digunakan sangat minim.

Dalam hal itu, diduga tidak ada edukasi dari pendamping terhadap pelaksana proyek, sehingga masyarakat akan beranggapan dana anggaran proyek tersebut jadi sasaran empuk untuk diselewengkan.

Tentunya, pekerjaan tersebut menuai banyak permasalahan dilapangan, mulai dari tidak adanya pemasangan papan pengumuman kegiatan dari awal hingga dugaan bahan bangunan dan pemasangan batunya asal jadi yang diduga tidak sesuai dengan RAB sehingga berpotensi akan mudah rusak.

” Pastinya, anggaran pembanguan irigasi di Desa Tambak Sari itu dibiayai memakai uang Negara, baik melalui APBN atau APBD,”ucap seorang warga inisial A saat dikonfirmasi

Sementara, Arif Susanto selaku Camat Rubaru menyampaikan, bahwa kegiatan itu bukan bersumber dari Dana Desa ( DD), tetapi dari Dinas Sumber Daya Air (SDA).

” Bahkan, keterangan dari Sucipno selaku kepala Desa Tambak Sari hanya menandatangani Proposal, yang mengerjakan Proyek itu kelompok Masyarakat setempat,”terang A pada media ini. Rabu,(1/9/2021).

Reporter : Noung daeng

Editor      : Mawardi

Artikel Anggaran Proyek P3- TGAI di Desa Tambak Sari Rubaru, diduga Jadi Sasaran empuk korupsi pertama kali tampil pada Relasi Publik Jatim.

Dari pantauan Relasipublik.com di lokasi proyek yang berada di dusun tempursari, desa sembulung, kecamatan cluring, banyuwangi, jumat,13/8/21,terlihat kondisi permukaan aspal yang rusak dan terkelupas dibeberapa titik dan sangat memperihatinkan. Bahkan, terlihat lapisan aspal yang sangat tipis. Proyek pemeliharaan dari Dinas PU CK CR yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) TA 2021 senilai Rp.144.584.000 yang dikerjakan oleh cv marga jaya.

Sejumlah warga setempat, menyesalkan pengerjaan proyek pemeliharaan jalan tersebut yang terkesan dikerjakan secara asal-asalan. Terbukti dengan baru selesainya dikerjakan namun kondisinya sudah rusak parah,” belum ada 1 bulan dikerjakan kondisinya sudah rusak seperti ini,” ungkap salah satu warga yang enggan disebut namanya.

Selanjutnya, masyarakat setempat berharap dan memohon kepada pihak terkait yang terlibat dan  merasa dalam pengawasan proyek pemeliharaan jalan di desanya, untuk turun kelapangan dan membenahi kondisi jalan yang rusak tersebut.

Semantara itu, kepala bidang bina marga, dinas pekerjaan umum kabupaten banyuwangi, saat di konfirmasi via whatsap mengatakan, akan membenahi karena menurutnya proyek itu masih tahap pemeliharaan dan pekerjaan tersebut belum di bayar.

Reporter : TH

Editor       : Mawardi

Artikel Belum genap 1 bulan, kondisi Proyek aspal Hotmix rusak parah pertama kali tampil pada Relasi Publik Jatim.

Pekerjaan proyek pembangunan saluran drainase di Desa Tambak Sari itu sama sekali tidak terpasang papan nama informasi kegiatan pekerjaan dan diduga dibangun Pemerintah Desa Tambak Sari.

Semestinya, Proyek yang dikerjakan pihak kontraktor harus menggunakan papan nama Informasi kegiatan agar masyarakat tidak menduga Proyek itu sebagai trik untuk membohongi masyarakat terkait besaran anggaran.

Tetapi dalam hal ini, pengawas lapangan memonitoring diduga tidak menegur rekanan supaya memasang papan informasi proyek saat di mulai pekerjaan.

Padahal, sesuai amanah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Nomor 14 Tahun 2008 dan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Nomor 70 Tahun 2012, dimana mengatur setiap pekerjaan bangunan fisik yang dibiayai negara wajib memasang papan nama proyek, dimana memuat jenis kegiatan, lokasi proyek, nomor kontrak, waktu pelaksanaan proyek dan nilai kontrak serta jangka waktu atau lama pekerjaan.

Namun, proyek pekerjaan saluran drainase Desa Tambak sari, diduga di kerjakan asal Jadi, Sebab berdasarkan pantauan media Relasipublik.Com bahan material yang digunakan pasir merah dan diduga tidak ada campuran semen.

Kegiatan drainase itu dilaksanakan tahun 2021, dan anggaran saluran itu tidak jelas diduga rawan dikorupsi.

Kendati itu, awak media Relasipublik.Com konfirmasi terhadap Sucipno Kades Tambak Sari, Kecamatan Rubaru, Sumenep tidak koperatif, bahkan dihubungi melalui Via Watshapp miliknya justru memblokir. Jum’at, (30/7/2021)

Reporter : Noung daeng

Editor      : Mawardi

Artikel Pembangunan Drainase Desa Tambak Sari, diduga Proyek Siluman pertama kali tampil pada Relasi Publik Jatim.

“Mohon maaf bukan kegiatan PU CKPP” kata Plt Kepala Dinas PU CKPP Banyuwangi, Danang Hartanto saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsAppnya terkait proyek tersebut, Kamis (10/6/2021).

Sebelumnya diberitakan, proyek drainase di wilayah setempat diduga paket penunjukan langsung (PL) yang berasal dari satuan kerja Dinas PU CKPP Banyuwangi.

Hal ini berdasarkan pantauan di Layanan Pengadaan Sistem Elektronik (LPSE). Proyek drainase di kawasan setempat itu baru ditayangkan 2 Juni 2021 dengan pagu anggaran Rp 94.157.000. Namun, masih tahap penawaran.

Semantara berdasarkan pantauan di lapangan, proyek drainase di wilayah setempat terpantau sudah berjalan. Bahkan pengerjaannya diprediksi sudah hampir 50 persen.

Di lokasi juga tidak terlihat papan proyek yang dipasang. Ada dugaan kuat dalam pengerjaan-nya sengaja tidak mengindahkan aturan yang ada.

Namun, pihak PU CKPP tidak mengakui adanya proyek tersebut. Menurut Plt Kadis Danang, proyek yang sudah tayang di LPSE bertempat di lokasi Desa/Kecamatan Songgon itu masih belum dikerjakan. Dia mengakui jika lokasinya sama di desa setempat namun titiknya berbeda.
“Iya lokasi beda, dan belum dilaksanakan” tandas Danang.

Sementara itu, Aktivis GAIB Banyuwangi, Eko Wijiono, menanggapi adanya dugaan proyek drainase milik PU CKPP di wilayah Songgon yang diduga mendahului SPK tersebut.

Menurutnya, untuk membuktikan apakah proyek diduga mendahului SPK itu milik Dinas PU CKPP atau tidak, tinggal menunggu pelaksanaan yang sudah dikatakan pihak dinas.

“Kita tunggu saja. Bukan cuma satu ini saja proyek yang kita temukan diduga mendahului SPK, masih ada yang lainnya. Akan kita ungkap satu persatu” tandasnya.

Penulis : Oyek

Editor    : Mawardi

Artikel Proyek Drainase Yang Diduga Tanpa SPK di Songgon, (Di Bantah) Bukan Milik Dinas PU CKPP Banyuwangi pertama kali tampil pada Relasi Publik Jatim.