Kekecewaan itu mencuat di tengah pembahasan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 yang digelar pada Rabu hingga Kamis, 5–6 Agustus 2026. Sebelumnya, pembahasan pendahuluan telah dilakukan antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Wakil Ketua DPRD Sumenep, Dulsiam, menilai ketidakhadiran sejumlah pimpinan OPD bukan sekadar persoalan teknis, melainkan mencerminkan sikap pemerintah daerah yang tidak menghargai lembaga legislatif.

“Kami sangat menyayangkan kondisi ini. Pimpinan DPRD sebelumnya sudah bersurat kepada Bupati agar kepala OPD hadir dalam rapat-rapat pembahasan bersama komisi. Namun surat itu seolah tidak diindahkan,” tegas Dulsiam.

Menurutnya, pembahasan KUA-PPAS Perubahan merupakan agenda konstitusional yang sangat menentukan arah kebijakan dan alokasi anggaran daerah. Karena itu, kehadiran kepala OPD menjadi sangat penting untuk memberikan penjelasan langsung kepada anggota DPRD.

Ironisnya, pada saat yang sama Pemerintah Kabupaten Sumenep justru menggelar kegiatan lain berupa lomba memasak dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia.

“Ini yang membuat kami kecewa. Sudah jelas DPRD memiliki agenda resmi pembahasan anggaran yang sangat penting, tetapi eksekutif justru menggelar kegiatan lain. Seolah-olah pembahasan anggaran tidak menjadi prioritas,” ujar Dulsiam.

Ia menegaskan, kegiatan seremonial seperti lomba memasak memang memiliki nilai kebersamaan. Namun, menurutnya, agenda pembahasan APBD jauh lebih strategis karena menyangkut kepentingan masyarakat Kabupaten Sumenep secara luas.

“Silakan kegiatan Agustusan dilaksanakan, tetapi jangan sampai mengorbankan agenda konstitusional. Pembahasan APBD menyangkut pelayanan publik, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat. Ini jauh lebih penting,” katanya.

Dulsiam berharap Bupati Sumenep segera melakukan evaluasi dan memberikan perhatian serius terhadap kedisiplinan kepala OPD agar setiap agenda resmi DPRD mendapat penghormatan sebagaimana mestinya.

“Kami ingin membangun kemitraan yang baik antara legislatif dan eksekutif. Tetapi kemitraan itu harus dibangun atas dasar saling menghargai. Jangan sampai DPRD yang menjalankan fungsi penganggaran dan pengawasan justru dipandang sebelah mata,” pungkasnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Kabupaten Sumenep terkait alasan ketidakhadiran sejumlah kepala OPD dalam rapat pembahasan KUA-PPAS Perubahan APBD 2026 bersama komisi-komisi DPRD.

Artikel Pimpinan DPRD Sumenep Kecewa, Nilai Bupati Abaikan Surat Terkait Ketidakhadiran Kepala OPD pertama kali tampil pada Relasi Publik Jatim.

Diketahui, Anggota Polsek Kangean berhasil mengamankan satu unit pick up bermuatan BBM jenis solar beserta sejumlah pelaku yang berada di dalam tempat kejadian.

Berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, perahu yang digunakan untuk mengangkut BBM tersebut diketahui milik warga Desa Mamburit, Kecamatan Kangean inisial M

Namun penangkapan tersebut terlihat aneh, Karena Polsek kangean hanya mengamankan pick up jenis L 300, sedang Drum yang berisi BBM jenis solar tersebut hingga kini belum jelas entah dimana..?

Mengenai hal itu, Awak media ini berusaha mengonfirmasi langsung ke pihak Kepolisian Sektor (Polsek) setempat terkait rincian barang bukti yang disita. Sayangnya, ketika ditanya mengenai berapa jumlah drum atau berapa liter BBM jenis solar yang berhasil diamankan dalam operasi tersebut, pihak kepolisian belum bersedia memberikan keterangan resmi.

Kejadian ini memicu sorotan publik. Apalagi, Maraknya peredaran BBM bersubsidi yang diduga dialihkan dari jalur resmi di wilayah perairan dan pesisir Sumenep, khususnya kawasan pulau Kangean yang dikenal sebagai jalur lalu lintas laut yang cukup strategis bagi mafia BBM.

Hingga saat ini, barang bukti hanya diamankan berupa pickup merk L 300 warna hitam di mapolsek Kangean.
Sementara para pelaku yang dibawa ke kantor Polsek kangean untuk menjalani serangkaian pemeriksaan mendalam guna mengungkap jaringan di balik pengangkutan tersebut masih juga belum jelas.

Kini, Masyarakat berharap Polsek Kangean serius menindaklanjuti kasus ini agar penyalahgunaan BBM subsidi benar-benar diberantas di wilayah kepulauan kangean.

Sementara, Kapolsek Kangean, Datun Subgyo saat dikonfirmasi via whatsapp oleh awak media masih bisu.(@Noung daeng ).

Artikel Dikonfirmasi Penangkapan BBM Subsidi Jenis Solar, Kapolsek Kangean Bisu pertama kali tampil pada Relasi Publik Jatim.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) Brian Yuliarto mengatakan bahwa pemerintah telah melakukan evaluasi terhadap sejumlah program strategis, termasuk pengembangan PLTS berkapasitas besar.

“Evaluasi terkait beberapa program terutama tadi bersama Danantara kaitannya dengan program PLTS 100 Giga,” ujar Brian usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (21/4).

Menurut Brian, Presiden secara langsung meminta agar pelaksanaan program tersebut dipercepat, khususnya untuk menggantikan pembangkit listrik berbasis diesel yang masih digunakan di berbagai wilayah.

“Bapak Presiden menanyakan perkembangannya dan meminta agar itu dipercepat terutama untuk yang diesel. Jadi tadi dari hasil rapat yang sudah dilakukan antara Danantara, PLN dan juga para ahli di kementerian dan beberapa perguruan tinggi ditargetkan tahun ini 10 giga yang diesel,” jelasnya.

Lebih lanjut, Brian menyebutkan bahwa pengurangan penggunaan pembangkit diesel akan diimbangi dengan penambahan kapasitas energi terbarukan, terutama PLTS. Berdasarkan perhitungan bersama antara Kementerian ESDM, PLN, Danantara, serta para akademisi, terdapat potensi instalasi PLTS hingga 17 gigawatt dalam waktu dekat.

“Itu bisa dikurangi kemudian yang lainnya juga akan ditambah kira-kira sampai 7 giga, jadi untuk saat ini dari perhitungan bersama-sama Kementerian ESDM, PLN, Danantara, dan juga beberapa ahli perguruan tinggi itu kira-kira 17 Giga bisa dilakukan instalasi PLTS,” ungkapnya.

Terkait lokasi pembangunan, Brian menegaskan bahwa seluruh implementasi program akan berada di bawah koordinasi PLN sebagai pelaksana utama.

“Lokasinya nanti, semuanya dari PLN sebagai implementator program tersebut,” tutupnya.

Artikel Pemerintah Percepat Pembangunan PLTS untuk Kurangi Ketergantungan Energi Fosil pertama kali tampil pada Relasi Publik Jatim.

Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Nico Afinta, dan Wakapolda Jawa Timur, Brigjen Pol Slamet Hadi Supraptoyo, bersama Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Gatot Repli Handoko dan Pejabat Utama (PJU) Polda Jatim lainnya, melakukan pemantauan langsung dan pengecekan anggota yang melakukan vaksinasi.

Sebanyak 600 anggota dan ASN dibagi menjadi dua gelombang, untuk gelombang pertama dilakukan pukul 08.00 sampai 10.00 WIB, sedangkan untuk gelombang kedua dilakukan pukul 10.00 sampai 12.00 WIB, masing-masing gelombang di ikuti sebanyak 300 personil.

Dalam kesempatan ini, Kapolda Jatim, Irjen Pol Nico Afinta mengatakan, ada sebanya 40.282 orang dari seluruh anggota di Jawa Timur, dan menerima Vaksin sebanyak 800. Hari ini 600 vaksin digunakan, dan untuk yang 200 vaksin sudah digunakan kemarin.

“Kami menerima 800 vaksin yang hari ini sudah di buka 600, yang kemari sudah dilaksanakan 200. kami juga menyiapkan vaksinator 1.824 anggota, dokter, perawat, bidan, sudah ada 770 yang bersertifikat, kemudian kami siapkan 422 yang sudah di latih, sehingga ada 1.200 siap menjadi vaksinator untuk membantu pemerintah dalam memberikan vaksinasi kepada seluruh masyarakat,” jelasnya.

Selanjutnya untuk nakes sendiri, dari seluruh jajaran Polda Jatim sebanyak 4.211. Kapolda Jatim menghimbau untuk seluruh tenaga kesehatan Polri untuk mendukung program pemerintah.

“Kita ketahui bersama, vaksin ini juga diberikan kepada orang tua, kepada teman-teman wartawan, dan lainnya. Kami dari Polri siap mendukung untuk memberikan tenaga vaksinator supaya bisa berjalan dengan baik dan herd immunity bisa timbul di seluruh Jawa timur,” Tegasnya Irjen Pol Nico Afinta dihadapan Awak Media.

Selain di Mapolda Jatim, pelaksanaan vaksinasi juga dilakukan di Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur, kepada 98 kiai/ulama dan tokoh Nahdlatul Ulama, pada Selasa (23/02) siang, di Kantor PWNU Jawa Timur Jl. Masjid Al-Akbar Timur 9 Surabaya.

Kiai pertama yang divaksin adalah KH Anwar Manshur (Rais Syuriah PWNU Jawa Timur), kemudian KH Marzuki Mustamar (Ketua PWNU Jawa Timur), dilanjutkan dengan kiai-kiai lainnya.

Ketua PWNU Jawa Timur menyatakan, ini merupakan upaya wajib yang dilakukan untuk membantu mengatasi pandemi Covid-19 di Indonesia. “Ini sebagai ikhtiar zahir yang wajib dilakukan, meskipun takdir semuanya dari Allah SWT. Yang jelas vaksin ini halal dan maslahah untuk kita semua,” kata Kiai Marzuqi, sapaan akrabnya.(Daeng/red)

Artikel Tingkatkan Herd Immunity di Jawa Timur, Polisi dan Kiai Gelar Vaksinasi pertama kali tampil pada Relasi Publik Jatim.