Penulis : F
Jatimrelasipublik.com – Proyek Husky – CNOOC Madura Limited (HCML) di Pulau Sapudi Sumenep, memasuki babak baru tentang anggaran PPM HCML yang hanya Rp 600 juta per tahun.
Anggaran tersebut bukan anggaran CSR, melainkan anggaran dari perusahaan yang difokuskan pada program pemberdayaan masyarakat wilayah terdampak.
Dari anggaran 600 juta per tahun itu masih dibagi menjadi 18 Desa yang berada di Pulau Sapudi.
Masing – masing desa mendapatkan anggaran pemberdayaan yang berbeda, behkan terbagi menjadi tiga ring.
Sekretaris LPMS, Zaini Alum menyampaikan bahwa pembagian ring – ring anggaran menyesuaikan dengan wilayah terdampak. Ada ring 1, ring 2 dan ring 3.
Ring 1 mendapatkan anggaran sebesar 55%, sementara ring 2 mendapatkan anggaran sebesar 35%, dan ring 3 sebesar 10%. Tiga ring tersebut anggarannya diambil dari anggaran PPM HCML yang besarnya hanya 600 juta.
Ring 1 yang dimaksud meliputi, Desa Pancor Rp 100 juta, Desa Gayam Rp 90 juta, Desa Kalowang Rp 70 juta, dan Desa Prambanan Rp 70 juta.
Sedangkan Ring 2 meliputi, Desa Tarebung Rp 35 juta, Gendang Timur Rp 35 juta, Gendang Barat 27,5 juta, Nyamplong Rp 27,5 juta, Karang Tengah Rp 27,5 juta dan Jambuir Rp 27,5 juta.
“Sisanya untuk Desa di Kecamatan Nonggunong,” ucapnya saat memaparkan sosialisasi PPM di Kantor Pendopo Kecamatan Gayam, 20 Juli 2023.
Dari anggaran yang sudah dipetakan sesuai ring tersebut, dikhususkan untuk program pemberdayaan di empat bidang, di antaranya, Bidang Infrastruktur 40%, Bidang Kesehatan 20%, Bidang Ekonomi 20%, dan Bidang Pendidikan 20%.
“Itu aturan yang mengikat tentang pendistribusian PPM HCML,” imbuhnya.
Kendati begitu membuat Divisi Advokasi Ikatan Keluarga Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) Pulau Sapudi, Ach. Qusyairi Syam angkat bicara melalui panggung media sosialnya.
Agus sapaan akrab Ach. Qusyairi Syam menyampaikan, bahwa dengan besarnya kekayaan alam Migas yang dikeruk di laut teritorial Sapudi itu tidak sebanding dengan anggaran PPM HCML yang diterima setiap desa.
Oleh sebab itu, kata dia, pemerintah melalui SKK Migas harus transparan dalam melaporkan pendapatan yang diterima dari perjanjian kontrak kerjasama dengan perusahaan HCML.
“Jangan sampai wilayah paling terdampak (Pulau Sapudi) hanya diapusi dengan anggaran PPM yang besarannya tidak sebanding dengan kekayaan alamnya,” jelasnya.
Apalagi kata dia, saat ini banyak nelayan yang tidak leluasa memancing di wilayah teritorial HCML. Bahkan kerap diusir lantaran dekat dengan lokasi pengeboran.
“Padahal pengakuan nelayan di sana memang banyak ikan yang bertebaran, kalau nelayan dibatasi dengan jarak, tentunya harus pindah lokasi,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Pria Alumni Pondok Pesantren Nurul Jadid itu meminta, agar pemerintah Kabupaten Sumenep dapat memperhatikan anggaran CSR untuk Pulau Sapudi.
Sebab kata dia, selain memang lokasi pengeboran yang dekat dengan daratan Pulau Sapudi, setidaknya peningkatan infrastruktur, ekonomi, kesehatan dan pendidikan disentuh dengan anggaran CSR.
“Kalau mengaca pada apa yang disampaikan LPMS kemarin, CSR itu menjadi kewenangan pemerintah melalui SKK Migas, maka siapa yang akan kami tekan kalau bukan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep,” pungkasnya.
Program CSR menjadi harapan besar masyarakat Pulau sapudi Terutama bagi wilayah terdampak, agar keberadaan robot HCML itu tak hanya menggerus kekayaan dan diambil keuntungannya.
