Sumenep, Jatimrelasipublik.com – Beredar kuitansi penerimaan uang yang ditandatangani 26 orang Penyelenggara Pemilu yang dikenal dengan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada saat Pileg 2024 di Sumenep.
Nominal yang tertera bukan main-main. Masing-masing PPK Sumenep itu pun dengan beraninya menandatangani kuitansi penerimaan uang yang bervariasi, mulai dari puluhan hingga ratusan juta rupiah.
Jumlah keseluruhan uang yang diterima 26 orang PPK, minus Kecamatan Kota Sumenep, mencapai hingga hampir Rp 5 Miliar yang rata-rata terbagi dalam dua tahap penerimaan.
Mengingat banyaknya jumlah PPK yang bertanda tangan di kuitansi penerimaan uang yang diketahui berasal dari salah satu Caleg DPR RI tersebut. Upaya konfirmasi diputuskan dilakukan secara bertahap.
Dari 26 orang PPK yang terindikasi kuat terlibat dalam money politics itu, mayoritas diantaranya kembali menjabat sebagai Penyelenggara dalam tahapan Pemilukada 2024.
Sebagaimana PPK Dungkek berinisial SY yang kembali duduki kursi basah pada Pemilukada 2024 yang mengaku bahwa dirinya masih menjabat ketika dihubungi. “Ya Mas betul,” jawabnya. Pada tim media ini, Senin (02/09/24).
Ketika ditanyakan terkait dirinya yang menandatangani 2 kuitansi penerimaan uang di atas materai dengan jumlah masing-masing Rp 40 juta dan Rp 260 juta tersebut, SY mengelak.
“Tidak Mas,” ujar SY yang terdengar seperti kebingungan dan kembali mengulangi perkataannya. “Tidak mas,” imbuhnya yang sejurus kemudian mematikan sambungan telepon ke nomor WhatsApp pribadinya.
Mendapati hal itu, Tim pewarta mengirimkan chat yang menanyakan kenapa panggilan telepon yang dilakukan dimatikan begitu saja. Terlihat tanda dua centang biru yang berarti telah terbaca namun tidak direspon SY.
Selain SY yang jabat PPK Dungkek. Konfirmasi oleh tim media ini juga dilakukan terhadap PPK Batang-Batang berinisial KH dan PPK Gapura, ND (inisial). Namun gagal sebab nomor keduanya terlihat tidak aktif.
Upaya konfirmasi tim media ini terhadap nama-nama 26 orang PPK yang tertera dalam kuitansi penerimaan uang dari salah seorang Caleg DPR RI, serta pihak terkait masih akan tetap dilakukan.
Beredarnya kuitansi penerimaan uang yang ditandatangani 26 orang PPK di Sumenep, yang sebagian besar diantaranya kembali duduki jabatannya, tentunya timbulkan pertanyaan. Sejauh mana kinerja dan integritas mereka pada Pilkada 2024 kali ini?. (Noung daeng )
