Sumenep, Jatimrelasipublik.com – Cek fakta atas polemik pemotongan dana kapitasi di Kabupaten Sumenep yang terus menjadi perhatian. Kepala Dinas Kesehatan P2KB Kabupaten Sumenep, dr. Ellya Fardasah, M.Kes, membantah tuduhan tersebut dengan tegas dalam pernyataannya yang dimuat pada beberapa media. Sabtu, 18 /1/2025
Namun, sejumlah bukti dan keterangan dari berbagai pihakyang telah dikantongi awak media ini justru mengindikasikan adanya pemotongan yang signifikan.
Berdasarkan hasil investigasi, awak media mendapatkan bukti transfer dana yang diduga berkaitan dengan pemotongan tersebut. Selain itu, keterangan dari beberapa pegawai puskesmas mengungkapkan bahwa mereka merasa dirugikan akibat pemotongan yang bervariasi mencapai hingga 40 persen dari dana kapitasi yang seharusnya diterima secara utuh oleh penerima.
Bahkan, keterangan lain dari salah satu pihak yang enggan disebutkan namanya mengaku sakit hati dengan besarnya pemotongan dana. “Kalau hanya 10 persen dan benar-benar diberikan kepada tenaga sukwan lain, kami masih bisa menerima.
” Nah Kenyataannya, dari potongan yang besar, sukwan hanya menerima 100 hingga 200 ribu rupiah setiap bulannya,” ujarnya eks dr inisial ” R ” sembari mengirimkan bukti rekening dengan memberikan penjelasan pada keterangan debet kredit pada media ini
Semestinya, Dana kapitasi itu digunakan untuk mendukung pelayanan kesehatan di puskesmas, termasuk insentif bagi para tenaga medis dan tenaga sukwan.
Namun, laporan yang diterima awak media menyebutkan bahwa sebagian besar dana yang dipotong tidak jelas alokasinya, sehingga menimbulkan kekecewaan di kalangan tenaga kesehatan.
Titik balik dari masalah ini, salah satunya muncul dari dr. N, ketika beberapa pegawai yang merasa dirugikan memutuskan untuk angkat bicara. Mereka berharap agar keadilan ditegakkan dan dana kapitasi bisa dimanfaatkan sebagaimana mestinya tanpa ada penyalahgunaan.
Selain bukti transfer, hasil investigasi juga mencakup pernyataan dari beberapa pihak internal puskesmas. Mereka mengungkapkan bahwa pemotongan dilakukan secara sistematis, namun transparansi mengenai penggunaan dana tersebut tidak pernah diberikan.
Sementara itu, dr. Ellya Fardasah tetap membantah semua tuduhan tersebut. Menurutnya, pihaknya sudah menjalankan mekanisme yang sesuai dengan aturan.
“Kami tegaskan bahwa tuduhan ini tidak berdasar,” Dalihnya
Meski begitu, tekanan publik semakin kuat agar kasus ini segera diusut. Beberapa pihak mendesak agar segera melaporkan untuk memastikan tidak ada praktik penyalahgunaan dana kapitasi.
Kasus ini menunjukkan betapa pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana publik, terutama yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan. Masyarakat berharap agar pihak berwenang segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan masalah ini dan memberikan keadilan kepada mereka yang dirugikan.
Jadi, langkah lanjutan atas dugaan pemotongan dana kapitasi ini berujung pada pelaporan kepada pihak berwajib ( Kejati ) dan diharapkan dapat mengungkap kebenaran di balik polemik ini.
( Noung daeng )
