SUMENEP, Relasipublik.com – PMII STKIP PGRI Sumenep menggeruduk kantor bupati Sumenep, dengan kekecewaan lantas kepala dinas pendidikan tidak mampu memberi gambaran terutama Janji politik Bupati dan Wakil Bupati kabupaten sumenep tidak ada kejelasan . Kamis, (20,/01/2022).
Pasalnya, dinas pendidikan kabupaten Sumenep tidak ada keterbukan ke depan, tetapi komitmen dan keseriusannya dalam memimpin pendidikan tidak dapat dibuktikan.
Nur hayat sebagai koordinator lapangan (Korlap) aksi demo menyampaikan, Janji politik Bupati dan Wakil Bupati kabupaten sumenep dalam misinya membangun kualitas sumber daya manusia (SDM) yang berdaya saing bidang pendidikan kesehatan dan ketenagaan.
Jadi, konstruksi pendidikan dalam konteks ini bahwa pendidikan merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan kita, ini berarti bahwa setiap manusia berhak mendapatkan pendidikan dan berhak untuk selalu berkembang dalam pendidikan.
“Pendidikan mempunyai arti suatau proses kehidupan dalam mengembangkan diri tiap individu untuk dapat hidup dan melangsungkan kehidupan, semakin tinggi kualitas pendidikan,” Tuturnya
Namun’ jumlah kelembagaan sekolah saja tidak tahu hal tersebut merupakan hal sederhana. Seharusnya seorang kepala dinas pendidikan dapat mengetahui persoalan jumlah kelembagaan sekolah yang ada di kabupaten sumenep untuk kemudian mampu mengklasifikasikan, menformulasikan serta merumuskan dan melaksanakan peraturan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan,”Tegasnya
Lanjut hayat memaparkan maka semakin tinggi pula SDM yang akan dihasilkan untuk memajukan bangsa khususnya di Kabupaten Sumenep yang terdiri dari daratan dan kepualauan Peningkatan pendidikan dalam misi melalui program peningkatan kompetensi pendidik.
Seharusnya bantuan sarana dan prasarana serta stimulus program beasiswa berprestasi bagi siswa dan tenaga pendidik baik dilingkungan sekolah butuh kegigihan dan komitmen kinerja maka diperlukan keseriusan dalam memilih seorang kepala dinas pendidikan harapannya agara supa ya visi-misi yang menjadi cita-cita pemerintah untuk membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dapat terwujudkan,” Jelasnya nur hayat.
“Kepala dinas pendidikan diharapkan mampu menerjemahkan cita mulia itu sesuai dengan peraturan mentri pendidikan dan kebudayaan republic Indonesia nomor 7 tahun 2017 tentang kompetensi teknis jabatan di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi dan kabupaten, harus mampu memberikan informasi baik tertulis maupun disan pada syarat kompetenal inti, mampu merumuskan kebijakan, Dalam peraturan mentri pendayagunaan aparatur Negara dan reforma birokrasi republic Indonesia,nomor 15 tahun 2019 tentang pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka dan kompetetif di lingkungan.
Maka dari itu hal diatas harus menjadi pertimbangan untuk kemudian menjadi pikiran Bupati Sumenep untuk mengkaji ulang dalam rangka menseriusi dan menjalankan janji politiknya dan amanah undang-undang. Karena yang kita ketahui pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan kabupaten sumenep masih menjadi tanda tanya besar, yang pada hakikatnya peraturan daerah itu tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan menjadi dasar dan indicator keseriusan pemerintah dalam mengujrus pendidikan,” pungkas hayat.(ida)
