Sumenep, Jatimrelasipublik.com – Isu pemotongan dana kapitasi di Kabupaten Sumenep memicu keresahan di tengah masyarakat. Kesaksian sejumlah pihak mulai terungkap, mengarah pada dugaan adanya praktik pemotongan yang sistematis. Polemik ini terus berkembang seiring dengan meningkatnya tekanan publik untuk dilakukan audit transparan.
Kepala Dinas Kesehatan P2KB Sumenep, dr. Ellya Fardasah, M.Kes, dalam pernyataan resminya dengan tegas membantah semua tuduhan tersebut. Ia memastikan bahwa pengelolaan dana telah dilakukan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Namun, hasil investigasi media dan kesaksian dari beberapa tenaga kesehatan justru mengindikasikan adanya pemotongan dana yang signifikan. Berdasarkan laporan yang diterima, sejumlah bukti transfer menunjukkan bahwa potongan mencapai hingga 40 persen dari dana kapitasi yang semestinya diterima oleh puskesmas.
Kesaksian lebih lanjut dari pihak anonim mengungkapkan kronologi pemotongan tersebut, lengkap dengan bukti transaksi rekening yang memperlihatkan aliran dana yang tidak sesuai. Hal ini memperkuat dugaan adanya penyalahgunaan dalam pengelolaan dana kapitasi.
Dana kapitasi, yang sejatinya digunakan untuk mendukung pelayanan kesehatan dan insentif tenaga medis, kini menjadi sumber permasalahan. Ketidakjelasan alokasi dana menimbulkan kekecewaan di kalangan tenaga kesehatan, yang merasa hak mereka tidak sepenuhnya terpenuhi.
Polemik ini semakin memanas ketika beberapa tenaga medis memutuskan untuk angkat bicara. Salah satunya, dr. N, menyerukan perlunya pengawasan lebih ketat dalam pengelolaan dana kapitasi. Ia berharap bukti-bukti yang telah dikumpulkan dapat menjadi landasan untuk menegakkan keadilan.
Sementara itu, dr. Ellya tetap menegaskan bahwa semua tuduhan tidak berdasar. “Kami sudah menjalankan semua prosedur sesuai aturan,” ujarnya. Meski begitu, desakan untuk melakukan audit independen terus menguat.
Bukti baru yang diterima redaksi, termasuk dokumen transfer dan pernyataan dari pihak-pihak terkait, semakin menambah tekanan agar pemerintah segera mengusut tuntas kasus ini. Publik menuntut adanya transparansi dan pengelolaan dana publik yang lebih baik.
Kasus ini menjadi pengingat akan pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan dana kesehatan. Masyarakat berharap pihak berwenang segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan masalah ini dan memberikan keadilan bagi mereka yang terdampak. Saat ini, laporan dugaan penyimpangan telah diserahkan kepada pihak berwajib untuk penyelidikan lebih lanjut.
( Noung daeng )
