Sumenep, Narasi miring yang digulirkan pemilik APMS Sapeken, H. Ardi, melalui beberapa media online terhadap aktivis lintas kepulauan, dinilai sebagai bentuk kecemasan yang berlebihan. Alih-alih menjawab secara substansi temuan lapangan terkait dugaan penyelewengan BBM, H. Ardi justru memilih menyerang pribadi (ad hominem) dengan tuduhan “pemerasan” dan label “LSM Lapar” yang tidak berdasar.
Menanggapi tudingan tersebut, Johari menegaskan bahwa setiap informasi yang ia publikasikan bukanlah hasil fantasi atau asumsi belaka. Semua berita yang muncul didasarkan pada temuan riil di lapangan, keluhan masyarakat, serta bukti rekaman yang sudah terverifikasi.
“Saya bekerja sebagai kontrol sosial. Sebelum berita terbit, verifikasi data adalah prosedur yang wajib di lakukan. Jika H. Ardi menyebut saya tidak melakukan konfirmasi, itu narasi ngawur dan membodohi publik Bagaimana saya mau konfirmasi kalau nomor saya saja diblokir oleh beliau?” tegas Johari.
Sikap memblokir nomor telepon ini, menurut Johari, justru menjadi tanda tanya besar. Jika memang H. Ardi merasa benar dan tidak ada yang disembunyikan, mengapa harus menutup pintu komunikasi? Bukankah saling mengingatkan adalah bagian dari ajaran yang harus dihormati?
Terkait tuduhan pemerasan yang dilemparkan H. Ardi secara berkali-kali, Johari menantang balik pihak APMS untuk segera melapor ke Aparat Penegak Hukum (APH) jika memang memiliki bukti yang meyakinkan.
“Kalau memang saya memeras, kenapa diam? Kenapa tidak lapor polisi? Melempar fitnah melalui media sosial dan berita tanpa bukti adalah tindakan pengecut. Jangan karena punyak duit lalu seenaknya menyebarkan tuduhan serius ini, berarti H. Ardi harus siap dengan konsekuensi hukum yang ada. Saya ingatkan tidak ada yang kebal hukum,”tambahnya
Mengenai sentimen “asal daerah” yang dipermasalahkan H. Ardi di mana dirinya disebut orang luar Sapeken hal tersebut dinilai sebagai argumen lemah. Sebagai aktivis dan jurnalis, batas wilayah bukanlah penghalang untuk menyuarakan kebenaran, apalagi menyangkut hajat hidup orang banyak seperti BBM bersubsidi.
“Masyarakat Sapeken berhak tahu kemana solar subsidi mereka mengalir. Saya memang tidak sehebat kalian dalam hal ‘menjilat’ demi memuaskan Bos. Saya mungkin dianggap lemah dan bisa diinjak, tapi kita lihat saja nanti. Kebenaran punya jalannya sendiri untuk terungkap,” tegas johari.
Upaya menggandeng aparat desa untuk membantah temuan oleh Johari seringkali menjadi jurus klasik dalam meredam isu sensitif di kepulauan.
Pertanyaan Masyarakat, apakah H. Ardi berani membuktikan tuduhannya di jalur hukum, ataukah ini hanya sekadar retorika untuk menutupi borok distribusi BBM di wilayah Sapeken, atau jangan jangan ada oknum aparat desa yang juga ada sangkut pautnya dengan persoalan ini.
” Meski kalian merasa orang hebat, Jangan merasa kebal hukum. Dalam persoalan ini, Baik APH yang menolak laporan saya pada waktu itu akan saya laporkan ke bid propam polda jatim.”Pungkasnya dengan nada geram.
(Mag)
