Sumenep, Jatimrelasipublik.com – Isu dugaan pemotongan dana kapitasi di Kabupaten Sumenep terus memanas, memicu sorotan luas. Sejumlah sumber anonim baru mulai angkat bicara, memberikan keterangan yang memperkeruh situasi. Bahkan, pihak-pihak tertentu dikabarkan mencoba menjadi mediator dalam polemik ini. Senin, 20/1/2025
Kepala Dinas Kesehatan P2KB Sumenep, dr. Ellya Fardasah, M.Kes, sebelumnya menepis tegas tuduhan ini melalui pernyataan resmi yang telah dipublikasikan di berbagai media.
Namun, temuan investigasi dan pengakuan sejumlah pihak justru mengindikasikan adanya penyimpangan. Bukti transfer dana yang diduga berkaitan dengan praktik pemotongan mencuat, sementara kesaksian dari beberapa tenaga kesehatan menyebutkan bahwa potongan mencapai hingga 40 persen dari dana kapitasi yang seharusnya diterima.
Bahkan beberapa sumber anonim membeberkan kronologi pemotongan dana kapitasi tersebut, sembari menunjukkan bukti transaksi rekening.
Dana kapitasi, yang seharusnya dialokasikan untuk layanan kesehatan dan insentif tenaga medis, kini menjadi sumber kekecewaan besar. Banyak tenaga kesehatan merasa tidak dilibatkan dalam proses transparansi pengelolaan, memunculkan dugaan penyimpangan yang signifikan.
Sorotan publik semakin tajam ketika sejumlah pihak memutuskan buka suara. Salah satunya, dr. N, mendesak pengawasan ketat terhadap pengelolaan dana kapitasi. Ia berharap bukti-bukti yang telah ditemukan menjadi pijakan untuk mengungkap kebenaran dalam kasus ini.
Di sisi lain, dr. Ellya tetap bersikukuh bahwa semua proses berjalan sesuai aturan. “Kami bekerja berdasarkan pedoman yang ada,” tegasnya, meskipun desakan untuk penyelidikan lebih dalam terus mengemuka dari berbagai pihak.
Kekinian, dukungan terus mengalir dari berbagai pihak yang memberikan keterangan serta protes atas besarnya potongan dana kapitasi, baik berupa keterangan maupun salinan dokumen sebagai bukti yang masuk ke meja redaksi.
Kasus ini menjadi pengingat akan pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana publik, terutama di sektor vital seperti kesehatan. Masyarakat berharap pemerintah segera mengambil langkah tegas, mengusut tuntas kasus ini, dan memberikan keadilan kepada pihak yang dirugikan. Saat ini, laporan terkait dugaan penyimpangan telah dilimpahkan kepada otoritas berwenang untuk penyelidikan mendalam.
( Noung daeng )
