Sumenep, Jatimrelasipublik.com – Kontroversi atas tuduhan pemotongan dana kapitasi di Kabupaten Sumenep semakin meluas dan menjadi isu panas, juga semakin banyak narasumber anonim baru yang ikut memberikan keterangan kepada tim investigasi. Bahkan disebut ada beberapa pihak yang mencoba ikut andil untuk menengahi polemik ini. (18/1/2025 ).
Kepala Dinas Kesehatan P2KB Sumenep, dr. Ellya Fardasah, M.Kes, sebelumnya membantah keras adanya praktik tersebut melalui pernyataan yang telah tersebar luas di media.
Meski demikian, laporan investigasi dan pengakuan beberapa pihak justru menunjukkan sebaliknya. Bukti transfer dana yang diduga berkaitan dengan pemotongan telah ditemukan, sementara kesaksian dari sejumlah tenaga kesehatan mengungkapkan potongan yang mencapai hingga 40 persen dari dana kapitasi yang seharusnya diterima.
Seorang narasumber anonim mengungkapkan bahwa meskipun alasan pemotongan disebut untuk mendukung tenaga sukwan, realitasnya tidak sesuai harapan. “Jika hanya 10 persen dan benar-benar disalurkan ke sukwan, kami bisa memaklumi. Tapi sukwan hanya menerima kisaran 400 ribu pertiga bulan dari potongan besar ini,” katanya sambil menunjukkan bukti transaksi rekening terkait.
Dana kapitasi, yang idealnya digunakan untuk pelayanan kesehatan dan insentif tenaga medis, kini menjadi sumber kekecewaan. Banyak tenaga kesehatan merasa pemotongan dilakukan tanpa transparansi, memunculkan pertanyaan besar tentang pengelolaannya.
Tekanan semakin meningkat ketika beberapa pihak memutuskan bersuara. Salah satunya, dr. N, menyerukan pengawasan lebih ketat terhadap penggunaan dana kapitasi. Ia berharap bukti transfer dan kesaksian yang telah muncul dapat menjadi dasar kuat untuk mengusut dugaan penyimpangan ini.
Selain itu, Eks Dokter inisial R juga
memberikan keterangan lain dan mengaku sakit hati dengan besarnya pemotongan dana. “Kalau hanya 10 persen dan benar-benar diberikan kepada tenaga sukwan lain, kami masih bisa menerima.
” Nah Kenyataannya, dari potongan yang besar, sukwan hanya menerima 100 hingga 200 ribu rupiah setiap bulannya,” ujarnya eks dr inisial ” R ” sembari mengirimkan bukti rekening dengan memberikan penjelasan pada keterangan debet kredit pada media ini
Sementara itu, dr. Ellya tetap bersikeras bahwa semua prosedur telah dijalankan sesuai aturan. “Kami bekerja berdasarkan pedoman yang berlaku,” ujarnya, meskipun masyarakat terus mendesak adanya penyelidikan menyeluruh oleh pihak berwenang.
Kasus ini menyoroti pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana publik, terutama yang terkait dengan sektor kesehatan. Publik berharap agar pihak terkait segera bertindak, mengungkap fakta, dan memastikan keadilan bagi pihak-pihak yang dirugikan.
Jadi, Saat ini, laporan mengenai dugaan pemotongan dana kapitasi telah diteruskan kepada pihak berwenang untuk penyelidikan lebih lanjut.
( Noung daeng )
