SUMENEP, Relasipublik.com – Dianggap tidak koperatif DPRD Sumenep di geruduk Lembaga KPK Nusantara DPC Sumenep. Pasalnya, permintaan audensi oleh Lembaga KPK Sumenep, terkait dugaan vaksinasi paksa oleh Kepala Puskesmas dan Kapolsek Pasongsongan tak kunjung digelar dengan berbagai macam alasan. Selasa, (5/10/2021).
Sebelumnya, Lembaga KPK Nusantara DPC Sumenep melayangkan Surat permintaan audensi yang diberikan terhadap Humas DPRD Sumenep, tetapi surat permintaan audensi tersebut seakan dibiarkan sehingga kami Lembaga KPK Nusantara terpaksa turun jalan.
” KPK Nusantara mengutuk keras Kinerja Komisi IV DPRD Sumenep, karena tidak serius menampung aspirasi masyarakat,”Ucap tri sutrisno Korlap Aksi dalam orasinya.
Maka dalam hal ini, keadilan dan hak asasi manusia di Lembaga legislatif kita telah mati. pada pagi ini kami menyampaikan aspirasi masyarakat bukan semata- mata demi kepentingan privasi. Namun nyatanya, dewan perwakilan rakyat yang semestinya sebagai wakil rakyat telah membisu dan mati rasa keadilan, sehingga tidak bisa mendengar keluh kesah dari kami.
Mestinya, mereka menerima kami dengan baik dan mendengarkan aspirasi dari kami, karena kami hanya menyampaikan aspirasi dari masyarakat.
” Maka, melalui orasi ini kami meminta kepada anggota dewan yang terhormat jangan hanya duduk dikursi empuk, tetapi dengarkanlah suara kami, karena anda merupakan wakil dari kami,”ungkap Korlap Aksi Tri Law Firm.
Kemudian, dilanjutkan oleh Sekretaris KPK Nusantara Sumenep dalam orasinya menegaskan, kedatangan KPK Nusantara ke gedung DPRD Sumenep untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. Jadi, bagi para dewan yang terhormat tolong dengarkan kami dan temui kami. karena Ketua dewan Sumenep sudah memberikan disposisi kepada Komisi IV agar menggelar audensi yang kami minta.
“Anda meminta suara kami agar bisa duduk mewakili kami, maka dari itu tolong dengar aspirasi kami,”ujarnya.
Dalam pantauan media ini tidak satupun Anggota DPRD Sumenep keluar dari kantornya untuk menemui para demonstran.
Penulis : Noung daeng
Editor : Mawardi
