SUMENEP, Relasipublik.com – Menyikapi panasnya isu dana pokok-pokok pikiran (Pokir), yang diduga terkesan tidak jelas peruntukannya, akhirnya Ketua DPRD Sumenep Abd Hamid Ali Munir, SH berkomentar, tetapi sangat disayangkan dalam komentarnya mengaku tidak mempunyai data, sehingga tidak dapat berkomentar apapun.
Pria yang berasal dari dapil IV itu ternyata mengaku tidak dapat mengontrol satu persatu terhadap pekerjaan yang bersumber dari dana pokir tersebut. Mestinya, dirinya selaku ketua DPRD sumenep sudah tahu bahwa beberapa bulan lalu ada sejumlah masyarakat melakukan unjuk rasa ke gedung wakil rakyat Sumenep.
Bahkan, Politisi PKB itu mengatakan, terkait realisasi pokir jika terdapat penyimpangan disarankan agar diadukan ke yang bersangkutan. Misalnya, berkaitan dengan pendidikan, kesehatan dan program lain, maka laporkan ke komisinya masing-masing.
” Saya tidak bisa komentar terkait pokir kecuali saya punyak data,”Jelasnya ke awak Media ini senin, 20 Desember 2021.
Menurutnya, bagi masyarakat yang mendapatkan temuan bahwa ada program pokir bermasalah dilapangan segera konfirmasi kepada penanggungjawab program tersebut.
Namun, saya hanya menyarankan jika temuan itu benar benar ada, maka harus dikonfirmasi terhadap penanggungjawab program itu atau terhadap dinas yang mengerjakan.
” Tetapi, masyarakat yang mempunyai temuan harus serius menangani temuanya tersebut,”ungkapnya.
Kendati demikian, Ach Junaidi selaku pengawal pembangunan di Sumenep sangat menyayangkan sikap ketua DPRD sumenep yang terkesan acuh terhadap program yang diduga ada indikasi tidak jelas peruntukannya.
Padahal, dana pokir itu peruntukannya memang berdasarkan serap aspirasi masyarakat untuk diserap aspirasinya agar kegiatan itu tidak hanya terkesan formalitas saja.
Parahnya, diduga ada permainan dalam dana pokir itu, karena kelompok masyarakat diduga hanya diminta persetujuannya saja dan diduga yang bekerja dilapangan pihak anggota lain.
” Diduga Proyek itu Proyek siluman, karena temuan kami dilapangan tidak ada papan nama proyek dilapangan pekerjaan, sehingga patut diduga ada indikasi proyek sengaja dikaburkan,”Bebernya.( Masbiron)
