SUMENEP, Relasipublik.com – Program dana pokok-pokok pikiran (Pokir) di kalangan anggota DPRD Kabupaten Sumenep pada tahun 2021 diduga tumpang tindih. Pasalnya, papan nama proyek tidak terpampang sehingga masyarakat jadi bingung ingin mengetahui anggaran pokir disetiap titik pekerjaan.
Sementara, Ach junaidi atau di panggil juna’ selaku Pemerhati perkembangan pembangunan Sumenep mengungkapkan, Anggaran pokir pada setiap tahunnya mencapai Puluhan miliar rupiah. Tentunya, pada program pokir tahun 2021 ini telah menjadi konsumsi publik diberbagai kalangan masyarakat sumenep, karena diduga tumpang tindih sehingga diduga jadi bancakan para oknum yang tidak bertanggungjawab.
” Hal itu, ibarat Nasi gak ada Wadahnya antara eksekutif maupun legislatif,” Ucap juna’ pada Media ini.
Menurut juna’ sapaan akrab, saya sudah ada temuan di lapangan bahwa terjadi sejumlah hal yang diduga tumpang tindih. dalam hal itu, saya melihat dari 2 (dua) sisi temuan dilapangan yaitu, berkenaan dengan papan nama proyek yang semestinya bagian dari bentuk transparansi pekerjaan tersebut, karena anggaran tersebut dari dana anggaran Pemerintah ( APBD II/Dana hibbah).
” Masyarakat berhak mengetahui, karena dana itu anggaran yang digelontorkan pakai uang negara,” tegas juna’ Sabtu, (18/12/2021)
Lebih lanjut juna’ mamaparkan, diduga dana pokir itu tumpang tindih dengan Dana program pekerjaan lain. sebab, papan nama proyek yang merupakan papan informasi keterbukaan Publik tidak terlihat pada setiap pekerjaan di lapangan, sehingga masyarakat jadi bingung pekerjaan tersebut asalnya dari dana apa.
” Saya aja bingung, apalagi Masyarakat awam,” keluh juna’ dengan nada kecewa
Dalam hal ini, saya selaku putra daerah sangat menyayangkan dengan dana pokir yang diduga tumpang tindih dengan Dana program lain, karena saya juga berhak melakukan kontrol dalam Program pokir tersebut agar masyarakat juga bisa menikmati hasil pekerjakan pokir tersebut dan tidak asal asalan.
” Terpenting, pekerjaan benar benar sesuai dengan harapan masyarakat bukan untuk keuntungan pribadi para oknum yang tidak bertanggung jawab,”ujarnya.
Kemudian Ia menambahkan, saya berharap kepada Pemerintah Kabupaten Sumenep, terutama DPRD selaku wakil rakyat melakukan kontrol dilapangan dan jangan terkesan bungkam.
” Para DPRD Sumenep diharapkan lakukan kontrol dilapangan agar bisa melihat realita yang ada saat ini,” pungkasnya.
Penulis : Masbiron/ Noung daeng
Editor : Mawardi
