Penulis : Noung daeng
SUMENEP, Jatimrelasipublik.com – Aktvis dan Tokoh Masyarakat Kepulauan mulai angkat bicara dengan
kosongnya Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ) di Porsi Birokrasi Perwakilan Kepulauan setelah berakhirnya masa jabatan Moh. Jakfar sebagai kepala dinas.
Mereka menginginkan pada Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Sumenep supaya ada perimbangan posisi formasi penempatan Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) antara daratan dan kepulauan.
Tentunya, Bukan tanpa alasan pandangan yang di sampaikan Musahnan selaku Aktivis asal Kepulauan agar tidak nampak terlalu pincang dalam formasi penempatan pimpinan OPD antara daratan dan kepulauan mengingat keterwakilan pimpinan OPD dari kepulauan di nilai sangat penting dan berarti untuk masyarakat pulau.
” Saya minta kepada pemerintah daerah ( Pemda ) Sumenep melihat fakta dan memberikan perimbangan dalam menempatkan pimpinan OPD nantinya. Selama mereka itu dipandang layak dan memenuhi persyaratan secara administrasi pemerintah daerah juga harus bijak agar masyarakat kepulauan merasa tidak di anak tirikan,” jelas sahnan.
Namun, Ditempat yang sama dengan tujuan yang senada juga diungkapkan aktivis yang berpengalaman di bidang politik dan organisasi, Abd. Azis Salim Sabibi, S.T. Dia menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah dalam rangka menjalankan mekanisme Birokrasi harus ada keterwakilan juga dari kepulauan sebagai OPD terkait.
Karena, dalam otomi daerah satu dengan daerah yang lain tujuannya adalah untuk mempermudah arus komunikasi dan koordinasi antar OPD.
Oleh karena itu, seyogyanya harus ada keterwakilan dari kepulauan yang duduk sebagai pimpinan OPD dan dipandang layak dan memenuhi syarat secara administrasi dalam pemerintahan.
” Namun, jangan sampai orang orang yang layak memenuhi syarat tidak ter akomodir karena kepentingan politik dan sebagainya,”kata Aziz
Sementara, Ditempat terpisah, Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR ) asal kepulauan Abu hasan menanggapi hal positif terkait dengan kosongnya keterwakilan masyarakat kepulauan serta dengan berahirnya masa jabatan Moh. Jakfar sebagai kepala dinas.
Semenjak itu tidak ada lagi keterwakilan masyarakat kepulauan sebagai pimpinan organisasi perangkat daerah ( OPD ).
Maka dsri itu, pihaknya juga menginginkan ada upaya untuk pemerataan dan perimbangan dari peran OPD yang sudah pasti harus siap melaksanakan tugasnya sesuai dengan yang di perintahkan Pemerintah Daerah
Tentunya, selama masyarakat kepulauan tidak di berikan ruang mengisi porsi birokrasi pada posisi posisi yang di anggap vital, akan menjadi kepincangan sebuah birokrasi yang dianggap tidak memperhatikan keterwakilan dari masyarakat kepulauan.
” Jadi, kekosongan keterwakilan masyarakat kepulauan di OPD ini, saya berharap Bupati Sumenep juga memberikan kesempatan untuk memposisikan anak pulau agar tidak dikesampingkan”, ungkap Buasan, Kamis, 10/8/ 2023.
