Sidoarjo,Jatimrelasipublik.com — Anggota Forum Bursa Kerja Khusus/FBKK SMK Kabupaten Sidoarjo diajak ikut menekan angka pengangguran di Kabupaten Sidoarjo. Bagi Pemkab Sidoarjo, peran forum tersebut sangat strategis untuk menekan pengangguran lulusan SMK.
Untuk itu Pemkab Sidoarjo merasa perlu meningkatkan kapasitas FBKK Sidoarjo. Selasa kemarin, (21/2), 83 orang anggota FBKK SMK Kabupaten Sidoarjo diikutkan Bimbingan Teknis/Bimtek Peningkatan Kapasitas FBKK SMK Sidoarjo.
Kegiatan yang diselenggarakan Dinas Tenaga Kerja Sidoarjo tersebut dibuka Bupati Sidoarjo H. Ahmad Muhdlor, S.IP di Ijen Suites Covention Hall Malang. Bimtek digelar selama dua hari mulai tanggal 21 sampai 22 Februari 2023.
Dalam sambutannya Gus Muhdlor menyampaikan satuan pendidikan penting dilibatkan untuk menekan angka pengangguran. Guru sebagai anggota FBKK mempunyai peran penting dalam penyaluran alumni ke sebuah perusahaan.
Oleh karenanya pentingnya pengelolaan Bursa Kerja Khusus/BKK secara optimal tidak hanya akan memberikan dampak positif terhadap sekolah dan alumni. Namun juga penurunan angka pengangguran lulusan SMK.
“Saya mengingat angka di tahun 2020 itu pengangguran menurut survei BPJS yang diklarifikasikan berdasarkan jenjang pendidikan di tahun 2020 sebesar 14 sampai 15% itu dari SMK. Dengan jumlah kurang lebih 15% rasanya kurang pantas karena SMK mencetak pemuda-pemuda dengan skill tinggi tapi kenapa ternyata menganggur setelah lulus SMK,”ujarnya.
Untuk itu bupati yang akrab dipanggil Gus Muhdlor itu akan terus berupaya mengkikis habis problema tersebut. Melalui peran FBKK diharapkannya penurunan angka pengangguran lulusan SMK dapat terwujud. Meski disadarinya penurunan sebelumnya tidak terlalu banyak. Namun ditahun 2022 turun cukup signifikan menjadi 10,96%. Semua itu juga tidak terlepas dari intervensi Kabupaten Sidoarjo yang ingin 3 ribu lebih perusahaan mengisi BKK.
“Salah satu janji kami ada 100 ribu lapangan kerja baru sehingga pada tahun 2022 angka pengangguran dari lulusan SMK turun menjadi 10,9, dan turun kembali menjadi 5, 27%, ini signifikan sekali, untuk itu tugas kita memastikan SMK menjadi SMK yang tangguh, saya yakin selama semua bersinergi antara pemerintah kabupaten dengan kepala dinas, DPR dan provinsinya maka saya yakin angka 5 persen itu akan kembali turun,” katanya.
Gus Muhdlor mengatakan politik partisipatif penting digunakan dalam semua aspek pembangunan. Seperti halnya keterlibatan dunia pendidikan dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Antara Bupati, Kepala Dinas, sekolah, MKKS harus sama derap langkahnya.
Wartawan : Mar’atun Nabila
Editor : Imam Mu’iz
