SIDOARJO, Jatimrelasipublik.com – Apapun penggunaan uang negara baik berupa infrastruktur maupun pengadaan harus jelas, transparan sesuai dengan juknisnya.
Seperti halnya, di Desa Kedung Kembar,Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, saat tim investigasi dilokasi pembangunan rehabilitasi saluran air tidak transparan. hal utu dibuktikan dengan prasasti papan nama cacat hukum.
Imam LSM Gerakan Masyarakat Anti Korupsi (GEMAS) Sidoarjo menyampaikan, dengan temuan ini, adanya papan nama prasasti hanya menyebutkan BKK Tahun 2021, rehabilitasi saluran air RT 02 RW 02 Desa Kedung Kembar. Itu tidak benar, seharusnya di situ di jelaskan volumenya berapa,Tim pelaksananya siapa dan besaran dana berapa?
“Sangatlah jelas disini bahwa Pemerintah Desa Kedung Kembar salahi aturan nabrak UU .RI No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).Dan adanya yang ditutupi,” tegas Imam LSM GEMAS,Selasa (19/7/2022).
Imam menjelaskan, Pemerintah Desa Kedung Kembar diduga sengaja dan adanya pembodohan publik ke masyarakat terkait dengan dana bantuan keuangan khusus (BKK).Dilokasi bangunan pun sudah rapuh dan kurang berkualitas.
“Nanti sama-sama kita lihat rencana anggaran belanjanya (RAB) di situ bisa dihitung untuk volume bangunan berapa dan anggaran berapa.Pasti,ketemu kalau adanya kerugian Negara atau korupsi, kita seret dan laporkan ke Aparat Penegak Hukum atau Kejari Sidoarjo,”ungkapnya.
Sementara itu,Kepala Desa Kedung Kembar Aris menanggapi terkait dengan prasasti papan nama besaran dana untuk rehabilitasi saluran air di RT 02 RW 02 sebesar 18 juta.
Ketika disinggung,adanya prasasti Rehabilitasi saluran air RT 02 RW 02 .
Dengan bangganya menunjukkan bukti papan nama di ponselnya.Tapi,sangat disayangkan papan nama yang ditunjukkan ke media tak sesuai yang kita harapkan,di situ papan nama pembangunan beda tempat yang ditunjukkan, juga salah , tidak transparan,tidak adanya keterangan volume bangunan.(Tm)
